<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/pembuatan-sim-dok-jawapos.jpg" alt="Ilustrasi pembuatan SIM. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembuatan SIM. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Aktivis antikorupsi Emerson Yuntho memberikan atensi terhadap praktek pungli yang terjadi dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di satpas-satpas yang ada di Indonesia. Pasalnya, hal itu sudah menjadi rahasia umum yang tak ada habisnya. Ia mengungkapkan, masih ada warga dan netizen yang mengeluhkan banyaknya praktek pungli saat pembuatan SIM. Nilainya bahkan mencapai puluhan hingga ratusan ribu rupiah per orang. Hal itu menurutnya masih terjadi lantaran tak transparannya biaya dari tiap persyaratan yang ada untuk pembuatan SIM. Seperti biaya psikologi, surat keterangan sehat, hingga penerbitan SIM itu sendiri. Belum lagi, di banyak satpas di Indonesia menurutnya masih banyak yang belum menerapkan pembayaran non-tunai. Padahal, dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM, petugas seharusnya tidak lagi menerima uang secara tunai.&nbsp; "Fungsi pengawasan dalam penerbitan SIM juga tidak berjalan, yang terjadi justru pembiaran," ujar Emerson dalam surat terbukanya yang diterima JawaPos.com, Minggu (18/6). Dengan maraknya pungli itu, ia menilai kepercayaan publik terhadap Polri menjadi terlukai. Padahal, di sisi lain Polri tengah membenahi hal itu dengan membuat sistem-sistem lain seperti aplikasi SINAR-Digital Korlantas Polri. Oleh karena itu, ia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan sanksi tegas kepada para penanggung jawab satpas, gerai, hingga SIM keliling yang terbukti melakukan pungli. "Atau membiarkan terjadinya pungli dalam penerbitan SIM," ucap Mantan pegiat ICW itu. Emerson juga meminta Listyo untuk memperkuat fungsi pengawasan sehingga tidak terjadi kembali pungli dalam penerbitan SIM. "Meningkatkan sosialisasi pembuatan SIM secara online serta pelaporan pengaduan kepada masyarakat," imbuhnya. Di sisi lain, ia meminta agar Kapolri membuat surat edaran utnuk seluruh anggota kepolisian yang bergerak di bidang pembuatan SIM agar tak melakukan pungli dengan beberapa cara. "Melarang petugas di Satpas, Gerai dan SIMling menerima pembayaran penerbitan SIM dan biaya lainnya secara tunai," tegas Emerson."Mewajibkan seluruh Kantor Satpas, Gerai maupun SIMling mengumumkan biaya resmi penerbitan SIM, biaya Kesehatan, biaya psikologi, biaya asuransi (opsional) secara terbuka agar diketahui oleh masyarakat," tambahnya. (*)

Aktivis antikorupsi Emerson Yuntho memberikan atensi terhadap praktek pungli yang terjadi dalam pembuatan SIM di satpas-satpas

Emerson Yuntho: Masih Banyak Pungli dalam Pembuatan SIM, Sudah Jadi Rahasia Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Bareskrim-Polri-Rilis-OTT-Bupati-Nganjuk-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono (tengah) didampingi Karo Penmas Brigjen Pol Rusdi Hartono (kanan) dan Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Pol Djoko Poerwanto (kiri) menunjukan barang bukti saat konferensi pers OTT Bupati Nganjuk" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono (tengah) didampingi Karo Penmas Brigjen Pol Rusdi Hartono (kanan) dan Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Pol Djoko Poerwanto (kiri) menunjukan barang bukti saat konferensi pers OTT Bupati Nganjuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri masih memeriksa intensif oknum polisi lalu lintas (Polantas) di Polresta Bandar Lampung yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) dalam pembuatan SIM. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, modus para oknum ini adalah membuatkan SIM kepada warga tanpa harus datang ke kantor polisi.  Pembuat hanya cukup mengirimkan data ke oknum tersebut dan membayar sejumlah uang tanpa perlu hadir secara fisik.  "Jadi ada kegiatan bikin SIM yang tidak datang ke kantor, tapi mengirimkan pas foto," kata Argo kepada wartawan, Selasa (1/6).  Argo menjelaskan, praktik nakal seperti ini tentunya menyalahi peraturan. Selain itu, oknum polisi ini juga menerima uang di luar ketentuan pembayaran pembuatan SIM.  "Ini tidak dibenarkan. Makanya anggota kita OTT, kita tangkap, kita periksa dan kita dalami di Polres lain," imbuhnya.  Sebelumnya, Div Propam Mabes Polri telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum polisi yang bertugas di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandarlampung pada Kamis (27/5). Hal ini dikatakan Kabid Humas Polda Lampung Zahwani Pandra Arsyad.  Kasus ini berkaitan dengan penerbitan SIM dan pungutan lain di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).  “Iya benar ada kegiatan pengawasan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dan Bidang Propam Polda Lampung dan Divisi Propam Mabes Polri di sentral-sentral pelayanan publik,” kata Zahwani Pandra Arsyad, saat dihubungi dari Bandarlampung, Minggu (30/5) dikutip dari Antara.  Ia menyebutkan, tim tersebut tengah melaksanakan suatu kegiatan pengawasan bukan hanya di wilayah Polresta Bandarlampung, tapi juga polda jajaran di sentra-sentra pelayanan masyarakat lainnya.

Praktik Pungli SIM Di Polresta Bandar Lampung, Begini Modusnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pungli-sim-kabareskrim-kapolres-kediri-bisa-dijerat-uu-tipikor_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Mabes Polri ikut turun tangan menyelidiki kasus pungutan liar (pungli) yang diduga&nbsp;melibatkan Kapolres Kediri AKBP Erick Hermawan. Sebab, aksi pungli tersebut bisa dikategorikan sebagai korupsi.&nbsp; Karenanya, AKBP Erick bisa dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). "Iya&nbsp;akan kita lakukan dan terapkan seperti itu (UU Tipikor)," ujar Kabareskrim Polri Irjen Pol Arief Sulistyanto di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (23/8).&nbsp; Penerapan UU Tipikor itu dilakukan mengingat pihaknya sudah berkali-kali mengingatkan untuk tidak ada lagi polisi yang melakukan aksi pungli. Tindakan pungli pun bisa mencoreng citra polisi yang bekerja dengan jujur. "Kami semua pernah jadi kapolres, kami tidak pernah melakukan itu kok (pungli)," tambah Arief. Karenanya, Mantan Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri itu mengaku terkejut ketika mengetahui aksi pungli di jajaran Kepolisian kembali terjadi. "Waktu Pak Wakaba (Wakabareskrim Irjen Pol Antam Novambar) jadi kapolres sudah tidak ada (pungli),&nbsp;makanya ini kami kaget kok ada lagi," tutur Arief. Sebelumnya, praktik pungutan liar (pungli) pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Kediri berhasil dibongkar, Sabtu (18/8). Dalam pelaksanaannya, pungli sangat terstruktur mulai level bawah hingga elite. Informasi yang dihimpun JawaPos.com, praktik curang tersebut dibongkar Tim Saber Pungli Mabes Polri. Modusnya, para pelaku menarik biaya pembuatan SIM di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang sudah ditetapkan. Biayanya bervariasi mulai Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu. Pungli dilakukan melalui kongkalikong antara calo dengan orang dalam Satpas SIM Polres Kediri. Petugas menangkap tangan lima orang calo. Masing-masing berinisial HA, AL, BU, DW, dan YU. Kelima orang calo tersebut menyetorkan uang pungli kepada seorang PNS berinisial AN setiap hari. Kemudian uang setoran dilaporkan kepada Baur SIM Bripka IK. IK merekap laporan itu secara mingguan, dan diduga dibagi rata kepada pejabat utama. Mulai dari Kanit Regident, Kasat Lantas, hingga Kapolres Kediri. Setiap anggota Satpas SIM Polres Kediri menerima jatah uang sebesar Rp 300 ribu per hari. Sedangkan Kasat Lantas Polres Kediri AKP FT diduga menerima Rp 10 juta hingga Rp 15 juta. Sedangkan Kapolres Kediri AKBP EH diduga menerima Rp 40-50 juta per minggu. Namun selama dua minggu terakhir, Kasat Lantas Polres Kediri belum menerima setoran tersebut. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan. Sehingga uang setoran dua minggu terakhir dipakai untuk operasional kantor oleh Bripka IK. Dari operasi tangkap tangan (OTT) itu, Tim Saber Mabes Pungli berhasil mengamankan uang senilai Rp 71,17 juta. Di antara barang bukti tersebut, uang senilai Rp 40 juta diamankan dari AKBP EH. Uang pungli didapat selama 13-16 Agustus lalu.&nbsp;

Pungli SIM, Kabareskrim: Kapolres Kediri Bisa Dijerat UU Tipikor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hadapi-sidang-etik-kapolres-kediri-terancam-dipecat-dari-polri_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Pungli di Pengurusan SIM Polres Kediri menyeret sang kapolres dan harus menghadapi sidang kode etik Polri." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pungli di Pengurusan SIM Polres Kediri menyeret sang kapolres dan harus menghadapi sidang kode etik Polri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Divisi Propam Polri mengambil langkah cepat dalam menindak kasus Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Polres Kediri. Apalagi dugaan pungli itu ikut menyeret sang kapolres, AKBP Erick Hermawan. Kadivpropam Polri Brigjen Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa AKBP ER (inisial AKBP Erick Hermawan) bersama sejumlah personel menghadapi proses sidang pelanggaran profesi dan kode etik. Mereka terancam mendapatkan sanksi. Bisa demosi atau pemindahan jabatan lebih rendah hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Informasi yang diterima Jawa Pos menyebutkan, Sabtu (18/8) Satgas Saber <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/21/07/2018/laporan-pungli-banyak-tak-disertai-bukti" target="_blank">Pungli</a> Mabes Polri melakukan OTT terhadap lima calo dengan inisial H, A, B, D, dan Y. Penangkapan itu dilanjutkan dengan penelusuran keterlibatan personel Polres Kediri. Hasilnya, diketahui setiap calo menyetor pungli kepada seorang pegawai negeri sipil (PNS) polres berinisial A. Dari A itulah kemudian uang hasil <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/20/07/2018/dua-tahun-bekerja-ombudsman-nilai-satgas-saber-pungli-tak-efektif" target="_blank">pungli</a> tersebut diberikan kepada personel badan urusan (baur) SIM Bripka I. Uang hasil pungli itu diduga disetorkan kepada sejumlah pihak. Salah satunya Kapolres Kediri AKBP ER yang mendapat sekitar Rp 40 juta tiap minggu. Kasatlantas Polres Kediri AKP F juga diduga mendapatkan Rp 10 juta tiap minggu. Sejumlah personel juga mendapatkan uang dengan nilai bervariasi, antara Rp 2 juta hingga Rp 3 juta. Sejumlah barang bukti disita dalam OTT tersebut. Antara lain uang Rp 71 juta, perincian pungli, uang Rp 14 juta dari calo, dan uang Rp 40 juta yang dikuasai ER. Ada juga 30 unit handphone yang disita. Menurut Listyo, divpropam mengusulkan agar posisi ER sebagai Kapolres dievaluasi. "Untuk perbuatannya itu kami proses sidang dengan ancaman demosi hingga <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/21/07/2018/pejabat-dispendik-batam-akan-diperiksa-terkait-pungli" target="_blank">PTDH</a>," ucapnya. Listyo mengakui, memang ada sejumlah personel lain yang juga menjalani proses sidang pelanggaran profesi dan kode etik. Namun, tidak disebutkan secara pasti jumlah dan siapa saja mereka. "Beberapa ya," kata mantan Kapolda Banten itu.&nbsp;

Hadapi Sidang Etik, Kapolres Kediri Terancam Dipecat Dari Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-rahasia-umum-pungli-sim-di-kediri-lagu-lama-yang-diputar-kembali_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terbongkarnya praktik Pungli SIM di Polres Kediri membuka mata sebagian besar masyarakat. Modus pungli tersebut bisa dibilang lazim ditemui di beberapa tempat. Hal tersebut disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane. Menurutnya, pungli SIM sudah menjadi rahasia umum. "Ini (pungli) lagu lama yang diputar ulang di lingkungan kepolisian, khususnya di Lantas," ucap Neta kepada JawaPos.com, Rabu (22/8). IPW menilai, ada dua faktor yang memicu maraknya calo pada pengurusan SIM. Pertama adalah untuk menutupi terbatasnya operasional kepolisian. Dan hang kedua, percaloam SIM dijadikan mesin ATM oleh oknum-oknum orang dalam. "Semua orang tahu soal ini," imbuh Neta. Lantaran sudah mahfum ditemui, muncul tanda tanya besar di benak IPW. Mengapa Tim Saber Pungli Mabes Polri hanya menyasar Kediri? "Apakah ada tabang pilih atau mungkin dijadikan alat politik untuk menjatuhkan pihak tertentu?," lanjutnya. Neta sendiri tidak memberi jawaban secara pasti terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang jelas, dia berharap institusi Polri transparan dalam menangani pungli SIM. Menurutnya, citra polisi sangat dipertaruhkan dalam penanganan kasus pungli yang diduga juga melibatkan pejabat utama kepolisian (PJU) Polres Kediri tersebut. Salah satu cara untuk membuktikan bila polisi transparan dan tidak hanya sekadar pencitraan adalah menyeret seluruh oknum yang terlibat ke meja pengadilan tanpa terkecuali. "Bandingkan saja dengan KPK kalau menggelar OTT. Semua tersangkanya pasti dimejahijaukan," tutur Neta. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Frans Barung Mangera memastikan pihaknya siap untuk transparan kepada publik terkait penanganan kasus pungli SIM tersebut. "Transparasi adalah bagian dari birokrasi dan clean government. Ini bagian dari evaluasi untuk kami," sebutnya beberapa waktu lalu. Seperti diberitakan sebelumnya praktik pungli SIM di Polres Kediri berhasil dibongkar Mabes Polri, Sabtu (18/8). Modusnya, para calo memungut biaya di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang telah ditetapkan Undang-undang. Dalam praktiknya, para calo tersebut menyetor uang kepada orang dalam Satpas SIM Polres Kediri. Aliran uang haram itu diduga sampai ke tangan Kasatlantas Polres Kediri AKP FT dan Kapolres Kediri AKBP EH. Kasatlantas diduga menerima uang Rp 10-15 juta; dan Kapolres diduga meraup Rp 40-50 juta per minggu. Dari OTT tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp 71,17 juta.

Jadi Rahasia Umum Pungli SIM di Kediri, Lagu Lama yang Diputar Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terbukti-pungli-kapolres-kediri-coreng-citra-polri_m_.jpg" alt="Ilustrasi, Kapolres Kediri terbukti melakukan pungli SIM" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Kapolres Kediri terbukti melakukan pungli SIM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tingkah Kapolres Kediri AKBP Erick Hermawan dianggap telah mencoreng Kepolisian Republik Indonesia. Pasalnya, dia terbukti menerima hasil pungutan liar pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM). Kepala Divisi Propam Polri Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, polisi yang murni bekerja untuk masyarakat dirugikan dan tidak dihargai dengan oknum yang melakukan pelanggaran etik ini. "Jadi bisa merusak kinerja semua orang, karena segelintir yang lain jelek," ujarnya saat dihubungi, Selasa (21/8). Karena itu, pihaknya mengusulkan agar Erick dievaluasi dari jabatannya. Hal ini agar menjadi pelajaran bagi semua anggota Kepolisian lainnya. "Jangan membuat sesuatu yang merugikan institusi," tegas Listyo. Ditanya apakah praktik ini juga ditemukan di Polres lainnya, Listyo mengklaim mayoritas Kepolisian Sektor bebas pungli. Mereka mengutamakan pendekatan pelayanan sehingga Polri makin dipercaya masyarakat. "Saya harap semua kawan-kawan berbuat baik, jangan sampai merugikan institusi. Pesan untuk anggota yang menjalankan tugas dengan baik, teruskan," tukas Listyo. Sebelumnya, praktik pungutan liar (pungli) pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Kediri berhasil dibongkar, Sabtu (18/8). Dalam pelaksanaannya, pungli sangat terstruktur mulai level bawah hingga elite. Informasi yang dihimpun JawaPos.com, praktik curang tersebut dibongkar Tim Saber Pungli Mabes Polri. Modusnya, para pelaku menarik biaya pembuatan SIM di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang sudah ditetapkan. Biayanya bervariasi mulai Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu. Pungli dilakukan melalui kongkalikong antara calo dengan orang dalam Satpas SIM Polres Kediri. Petugas menangkap tangan lima orang calo. Masing-masing berinisial HA, AL, BU, DW, dan YU. Kelima orang calo tersebut menyetorkan uang pungli kepada seorang PNS berinisial AN setiap hari. Kemudian uang setoran dilaporkan kepada Baur SIM Bripka IK. IK merekap laporan itu secara mingguan, dan diduga dibagi rata kepada pejabat utama. Mulai dari Kanit Regident, Kasat Lantas, hingga Kapolres Kediri. Setiap anggota Satpas SIM Polres Kediri menerima jatah uang sebesar Rp 300 ribu per hari. Sedangkan Kasat Lantas Polres Kediri AKP FT diduga menerima Rp 10 juta hingga Rp 15 juta. Sedangkan Kapolres Kediri AKBP EH diduga menerima Rp 40-50 juta per minggu. Namun selama dua minggu terakhir, Kasat Lantas Polres Kediri belum menerima setoran tersebut. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan. Sehingga uang setoran dua minggu terakhir dipakai untuk operasional kantor oleh Bripka IK. Dari operasi tangkap tangan (OTT) itu, Tim Saber Mabes Pungli berhasil mengamankan uang senilai Rp 71,17 juta. Di antara barang bukti tersebut, uang senilai Rp 40 juta diamankan dari AKBP EH. Uang pungli didapat selama 13-16 Agustus lalu.

Terbukti Pungli, Kapolres Kediri Coreng Citra Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terbukti-terlibat-pungli-kapolres-kediri-terancam-dipecat_m_.jpg" alt="Ilustrasi, Kapolres Kediri terbukti melakukan pungli SIM" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Kapolres Kediri terbukti melakukan pungli SIM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolres Kediri, AKBP Erick Hermawan terbukti terlibat praktik pungli. Saat ini, dia tengah diproses Div Propam Mabes Polri. Sanksi tegas pun menani perwira dengan dua melati di pundak itu. "Iya benar terbukti, Kapolres diproses pelanggaran profesi dan etik," ujar Kadiv Propam Polri Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo saat dikonfirmasi, Selasa (21/8). Tentu, ada ancaman sanksi bagi Erick. Pihaknya mengusulkan agar jabatan Erick sebagai Kapolres Kediri dievaluasi. "Terhadap perbuatannya akan kita proses karena melanggar profesi dan kode etik dengan sanksi mulai dari demosi sampai dengan PDTH (pemberhentian dengan tidak hormat)," ancam Listyo. Selain Erick ada beberapa anggota Polres Kediri yang juga diproses Divisi Propam Polri. Sebelumnya, praktik pungutan liar (pungli) pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Kediri berhasil dibongkar, Sabtu (18/8). Dalam pelaksanaannya, pungli sangat terstruktur mulai level bawah hingga elite. Informasi yang dihimpun JawaPos.com, praktik curang tersebut dibongkar Tim Saber Pungli Mabes Polri. Modusnya, para pelaku menarik biaya pembuatan SIM di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang sudah ditetapkan. Biayanya bervariasi mulai Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu. Pungli dilakukan melalui kongkalikong antara calo dengan orang dalam Satpas SIM Polres Kediri. Petugas menangkap tangan lima orang calo. Masing-masing berinisial HA, AL, BU, DW, dan YU. Kelima orang calo tersebut menyetorkan uang pungli kepada seorang PNS berinisial AN setiap hari. Kemudian uang setoran dilaporkan kepada Baur SIM Bripka IK. IK merekap laporan itu secara mingguan, dan diduga dibagi rata kepada pejabat utama. Mulai dari Kanit Regident, Kasat Lantas, hingga Kapolres Kediri. Setiap anggota Satpas SIM Polres Kediri menerima jatah uang sebesar Rp 300 ribu per hari. Sedangkan Kasat Lantas Polres Kediri AKP FT diduga menerima Rp 10 juta hingga Rp 15 juta. Sedangkan Kapolres Kediri AKBP EH diduga menerima Rp 40-50 juta per minggu. Namun selama dua minggu terakhir, Kasat Lantas Polres Kediri belum menerima setoran tersebut. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan. Sehingga uang setoran dua minggu terakhir dipakai untuk operasional kantor oleh Bripka IK. Dari operasi tangkap tangan (OTT) itu, Tim Saber Mabes Pungli berhasil mengamankan uang senilai Rp 71,17 juta. Di antara barang bukti tersebut, uang senilai Rp 40 juta diamankan dari AKBP EH. Uang pungli didapat selama 13-16 Agustus lalu.

Terbukti Terlibat Pungli, Kapolres Kediri Terancam Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71316_90576_tILANG.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya menekan praktik pungutan liar terus dilakukan Mabes Polri. Yang teranyar, Polri meresmikan tiga aplikasi baru guna mewujudkan program promoter (Profesional, Modern, dan Terpercaya).&nbsp; Ketiga aplikasi tersebut yaitu, Surat Izin Mengemudi (SIM) online, e-Tilang, e-Samsat. Kesemua aplikasi ini dinilai dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan publik. Kakorlantas Polri, Irjen Agung Budi Maryanto menjelaskan, selain memberikan pelayan yang lebih bagi masyarakat, program tersebut juga dinilai dapat mengurangi tindakan menyimpang yang kerap terjadi. &quot;Program ini merupakan langkah dan upaya kepolisian mengurangi terjadinya pungli yang dilakukan oleh anggota kepolisian,&quot; ujar Agung disela peresmian, Jumat (16/12). Selain itu, dengan meresmikan ketiga aplikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan memberikan kemudahan. &quot;Pelayanan publik yang dilakukan Polri ini akan memberikan pelayanan secara maksimal, cepat, tepat, mudah, dan transparan,&quot; tandasnya.&quot;(prs/rmol/mam/JPG)

Wujudkan Program Promoter, Polri Luncurkan Tiga Aplikasi Berbasis Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71048_90307_tILANG.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sistem tilang berbasis online atau e-tilang resmi diterapkan mulai besok (16/12).&nbsp; Kepastian itu disampaikan Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto.&nbsp; Dia mengatakan, sistem tilang &nbsp;elektronik ini akan mempermudah proses penilangan yang dulunya rumit dan menyita banyak waktu lewat persidangan. Dengan e-tilang, pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Setelah terekam, pengendara dalam waktu singkat akan mendapat notifikasi berupa kode yang isinya persis seperti surat tilang, disertai kode untuk melakukan pembayaran denda melalui BRI.&nbsp; &quot;E-tilang memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar untuk menitipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dia miliki, mungkin dengan e-banking, ATM atau datang sendiri ke teller,&quot; kata AKBP Budiyanto, dalam keterangannya, Kamis (15/12). AKBP Budiyanto mengatakan, pengendara diwajibkan membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar. Jika sudah lunas, petugas yang menilang akan menerima notifikasi juga di ponselnya.&nbsp; Pelanggar bisa menebus surat yang disitanya langsung dengan cukup menyerahkan tanda bukti bayar, atau mengambilnya di tempat yang disebut dalam notifikasi. Untuk tilang dengan slip merah yang pelanggarnya ingin mengikuti sidang, prosesnya juga sama.&nbsp; Aplikasi e-tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu sepekan hingga dua pekan. &quot;Kalau sidang, hakim kan biasanya menetapkan denda jauh lebih rendah dari denda maksimum, nah nanti sisa pembayaran kita akan ditransfer kembali, atau diminta mengambilnya lewat kejaksaan bagi yang tidak memiliki fasilitas pembayaran,&quot; ujarnya. Tilang biru yang selama ini bisa dilakukan dengan menitipkan uang tunai ke petugas kini mulai dikurangi. Ini sekaligus meminimalkan terjadinya pungutan liar, karena tak ada transaksi tunai antara pelanggar dengan petugas. Pun tilang merah dipastikan dapat dilayani dengan aplikasi ini, sehingga tidak akan ada lagi sidang tilang.&nbsp; Fasilitas pembayaran melalui bank lainnya juga rencananya akan ditambah untuk memudahkan pembayaran.(dka/rmol/mam/JPG)

Pengumuman! Besok Polda Metro Resmi Terapkan e-Tilang, Begini Mekanismenya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pungli sim

Berita Terkini