<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/oknum-guru-di-bojonegoro-diduga-lakukan-pungli_m_.jpg" alt="Ilustrasi pungli" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pungli</figcaption>
</figure> <div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1817589647132878550" data-legacy-message-id="1939602770c866d6"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":1t4" class="ii gt"> <div id=":1t3" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Seorang pelajar SMA Negeri 2 Cibitung membongkar dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan pihak sekolah. Tak tanggung-tanggung setiap siswa dimintai uang senilai Rp 1 juta hingga Rp 2,5 juta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengakuan siswa tersebut pertama kali diunggah oleh akun Instagram Ronald Sinaga (@brorondm), Rabu (4/12/2024). Dengan identitas pelapor dirahasiakan, pelapor tersebut menjelaskan, mulanya pihak sekolah mengundang orang tua murid untuk menghadiri sosialisasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, kegiatan tersebut ternyata hanya kamuflase untuk menjebak orang tua agar menuliskan nominal sumbangan yang akan diberikan untuk sekolah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/015390394/10-makanan-yang-tingkatkan-kekebalan-tubuh-dan-penambah-energi-ada-jahe-hingga-almond">10 Makanan yang Tingkatkan Kekebalan Tubuh dan Penambah Energi, Ada Jahe hingga Almond</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tahun kemarin katanya untuk uang pagar tapi sampai saat ini belum di bangun dan tahun ajaran 24/25 untuk uang urug katanya. Disuruh komite sekolah," tulis pelajar tersebut dalam tangkapan layar yang dibagikan Ronald Sinaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Praktik tersebut ternyata sudah berjalan sejak lama. Bahkan, beberapa orang tua murid dilaporkan telah membayar iuran secara berkala tanpa melihat hasil nyata dari penggunaan dana tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelajar itu juga melaporkan, jika terdapat siswa yang tidak membayar, akan diancam tidak diberikan kertas ulangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015390370/10-bahasa-tubuh-yang-buat-kamu-tampak-tenang-dan-keren-menurut-psikologi-apa-saja">10 Bahasa Tubuh yang Buat Kamu Tampak Tenang dan Keren Menurut Psikologi, Apa Saja?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masalahnya kalo gabayar ga dikasih kertas ulangan bang. Gimana mau maju Indonesia emas," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus PSI Ronald Sinaga mengaku bangga atas keberanian siswa tersebut membongkas kasus pungli di sekolahnya. Ia pun memastikan akan mengawal kasus pungli di SMA Negeri 2 Cibitung, Kabupaten Bekasi itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya belum pernah up kasus seperti ini, tapi saya tidak mau pudarkan semangat adik ini," ungkapnya.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Seorang pelajar SMA Negeri 2 Cibitung membongkar dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan pihak sekolah.

SMA Negeri 2 Cibitung Diduga Pungli, Siswa Diminta Bayar Uang Urug Tanah Hingga Rp 2,5 juta.

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/FotoJet-5-2665478527.jpg" alt="Pertemuan guru honorer dengan Bima Arya./Tangkap layar video dari @bimaaryasugiarto" width="100%">
<figcaption>Pertemuan guru honorer dengan Bima Arya./Tangkap layar video dari @bimaaryasugiarto</figcaption>
</figure> &nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kasus pemecatan guru honorer SDN Cibeureum 1 Kota Bogor menjadi perbincangan banyak pihak. Hal itu karena para wali murid dan siswa tidak terima dengan keputusan sepihak kepala sekolah. Kasus pemecatan guru honorer sepihak itu terdengar oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto.</p> <div class=""> <div id=":yr" tabindex="-1"> <div class=""> <div id=":xr" class="ii gt"> <div id=":xs" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">Bima Arya pun mendatangi SDN Cibeureum 1 Kota Bogor, dan bertemu langsung dengan guru honorer Reza, siswa, wali murid, guru, dan kepala sekolah. Bima Arya pun langsung menanyakan kepala sekolah perihal pemecatan dan dugaan pungli yang terjadi di SDN Cibeureum 1 Kota Bogor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini tanggung jawab saya, saya tidak mau lagi ada pungli di sini,&rdquo; ucap Bima Arya saat berbincang dengan Kepala SDN Cibeureum 1 Kota Bogor seperti dikutip <em>RDB.id (Jawa Pos Grup)</em>, Kamis (14/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012964355/di-sidoarjo-ada-lansia-hidup-bertahun-tahun-tanpa-kamar-mandi-dan-atap-rumah-hampir-roboh">Di Sidoarjo, Ada Lansia Hidup Bertahun-Tahun Tanpa Kamar Mandi dan Atap Rumah Hampir Roboh</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Bima Arya menemui jajaran guru di sekolah tersebut, termasuk guru honorer Mohamad Reza Ernanda. &ldquo;Yang paling utama proses belajar mengajar jangan sampai terganggu,&rdquo; kata Bima Arya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wali Kota Bogor juga menegaskan bahwa pihaknya sudah memecat kepala sekolah SDN Cibeureum 1 Kota Bogor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya minta kepala sekolah membatalkan pemberhentian Pak reza. Pak reza masih dibutuhkan di sini,&rdquo; terang Bima Arya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/012964369/buntut-pemecatan-guru-honorer-sdn-cibeureum-1-kota-bogor-bima-arya-batalkan-pemecatan-dan-janjikan-hal-ini">Buntut Pemecatan Guru Honorer SDN Cibeureum 1 Kota Bogor, Bima Arya Batalkan Pemecatan dan Janjikan Hal Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga meyakinkan para guru-guru SDN Cibeureum 1 Kota Bogor agar tidak perlu takut karena para pelapor akan dilindungi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Percayakan pada wali kota. Sampai detik terakhir saya jadi wali kota, saya akan berjuang berantas pungli dan korupsi,&rdquo; tandas Bima Arya.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Wali Kota Bogor juga menegaskan bahwa pihaknya sudah memecat kepala sekolah SDN Cibeureum 1 Kota Bogor. Tapi, guru honorer tak jadi dipecat.

Guru Honorer Reza Tidak Jadi Dipecat, Bima Arya Malah Pecat Kepala Sekolah SDN Cibeureum 1 Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/6219_23579_Emerson.jpg" alt="Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho." width="100%">
<figcaption>Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Pegiat anti korupsi Emerson Yuntho membeberkan masih adanya pungutan liar yang diambil pihak sekolah negeri di Bekasi, Jawa Barat. Ia merilis 17 SMAN maupun SMKN yang diduga melakukan pungli kepada siswanya.<br /> <br /> "(Laporan itu) Diolah dari laporan masyarakat, khususnya netizen," kata eks anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) itu saat dikonfirmasi <em>JawaPos.com</em>, Jumat (9/12).<br /> <br /> Dalam temuannya tersebut, Emerson menyebut bahwa sekolah yang diduga melakukan pungli di Bekasi adalah SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4, SMAN 5, SMAN 6, SMAN 9, SMAN 10, SMAN 12, SMAN 14, SMAN 17, SMAN 18. Selain itu, di SMKN, dugaan pungli ada di SMKN 1, SMKN 3, SMKN 6, SMKN 8, dan SMKN 15.<br /> <br /> Beberapa data yang dikumpulkan tersebut, kata Emerson, bahkan didapat dari laporan warga di kolom komentar media sosial Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.<br /> <br /> "Jadi saya kumpulkan keluhan warga, beberapa saya DM, saya konfirmasi," jelasnya.<br /> <br /> Ia mengatakan, sejauh ini sudah ada tindak lanjut dari pihak Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah 3. Namun begitu, Emerson enggan memberitahu langkah yang sudah ditempuh pihak KCD Wilayah 3.<br /> <br /> Terlepas dari hal itu, Emerson menegaskan bahwa pungli di lingkungan pendidikan masih terjadi dan ada. Oleh karena itu, ia meminta agar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk lebih tegas menindak pelaku pungli tersebut.<br /> <br /> "Untuk kepala sekolah harusnya dicopot dari jabatannya, lalu Sumbangan Awal Tahun dan SPP dibatalkan," tandasnya.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>Respons Dinas Pendidikan Jabar</strong><br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> Menanggapi hal itu, Koordinator Humas Dinas Pendidikan Jawa Barat Jujun mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya belum menerima laporan dugaan pungli yang dikumpulkan Emerson tersebut.<br /> <br /> Namun begitu, ia mengakui bahwa laporan terkait dengan pungli, terugama di wilayah Bekasi cukup banyak dilaporkan melalui kanal-kanal yang disediakan pihaknya.<br /> <br /> "Kalau pengaduan langsung atau melalui aplikasi lapor SP4AN dan Zimbra mail, memang banyak sekali dari wilayah 3 Bekasi khususnya, dan itu selalu direspons sesuai aturan yang ada," kata Jujun saat dikonfirmasi<em> JawaPos.com</em>.<br /> <br /> Saat ditanya apakah dalam laporan yang masuk ke kanal tersebut adalah termasuk juga yang dihimpun oleh Emerson, Jujun tak menampik dugaan tersebut.<br /> <br /> "Mungkin iya, tapi itu harus dilihat satu per satu dari bulan-bulan sebelumnya. Tapi biasanya semua pengaduan itu diselesaikan, dikonfirmasi, dan diklarifikasi di KCD setempat, dalam hal ini KCD 3 Bekasi," tegasnya.

Eks Anggota ICW Ungkap 17 Sekolah Negeri di Bekasi yang Diduga Pungli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/tak-ada-pilihan-lain-sekolah-harus-kembalikan-uang-pungutan_m_162574.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Dalam mengembangkan kualitas pendidikan, sekolah ditegaskan dilarang untuk melakukan pungutan kepada orang tua atau wali murid. Bagi sekolah di Kalteng yang sudah terlanjur memungut agar mengembalikan pungutan tersebut.</p><br /> <p>Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng A. Syaifudi menyatakan, pihaknya meminta sekolah mengembalikan uang sumbangan yang ditarik dengan menyebutkan nominal dan waktu (pungutan).</p><br /> <p><em>"Sudah jelas disampaikan ombudsman, untuk sekolah yang sudah rapat komite dan menarik sumbangan dari pihak orang tua dengan menyebutkan nominal dan waktunya (pungutan, Red), ini nanti harus dikembalikan,"</em> ujarnya kemarin (13/10).</p><br /> <p>Meski begitu, pihaknya bukan berarti sepakat dengan yang disarankan ombudsman. Dia menilai hal itu murni permintaan Ombuds&shy;man. <em>"Bukan sepakat, ini permintaan Ombudsman,"</em> tegasnya.</p><br /> <p>Dalam diskusi Tim Saber Pungli Kalteng, Disdik Kalteng, dan guru SMA/SMK sederajat se-Kota Palangka Raya di kantor Ombudsman Kalteng, para Kasek diminta menghentikan pungutan yang selama ini dilakukan.</p><br /> <p><em>"Memberikan waktu seminggu kepada SMA sederajat untuk melakukan laporan perbaikan sistem, baik tentang komite maupun dalam hal pungutan,"</em> ungkap Kepala Ombudsman RI Kalteng Thoeseng T. T. Asang.&nbsp;</p>

Tak Ada Pilihan Lain, Sekolah Harus Kembalikan Uang Pungutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/komite-sekolah-pungut-rp-15-juta-per-murid-ini-tindakan-wawako_m_144930.jpeg" alt="Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad meninggalkan SD 006 Batamkota usai melakukan sidak terkait murid baru yang melebihi kapasitas kelas, Senin (17/7)." width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad meninggalkan SD 006 Batamkota usai melakukan sidak terkait murid baru yang melebihi kapasitas kelas, Senin (17/7).</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Pada hari pertama sekolah, Wakil Wali Kota Batam Amsakar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah. Terutama sekolah-sekolah yang didengar melakukan sistem pungutan kepada orang tua murid.</p><br /> <p>Ternyata informasi itu tidak isapan jempol belaka. Amsakar malah mendapatkan pengakuan dari orang tua murid, bahwa Komite Sekolah memungut uang Rp 1,5 juta kepada wali murid ada bisa bersekolah. Temuan itu dapatkan Amsakar saat berkunjung ke SMPN 52 Batam, Senin (17/7).</p><br /> <p>Sekolah tersebut merupakan satu dari tiga sekolah yang jadi sasaran sidak Amsakar. Dua sekolah lainnya, yakni SDN 010 Batamkota dan SDN 006 Batamkota.</p><br /> <p>"Saat kami kumpulkan panitia, termasuk Kepala SMPN 52 Batam Liendriani dan murid-murid, terungkaplah ternyata ada empat orang yang setor ke oknum komite," kata Amsakar.</p><br /> <p>Dia menyampaikan, berdasarkan penuturan pihak sekolah bahwa untuk lolos calon wali murid harus menyetor ke oknum Rp 1,5 juta per siswa. Artinya, dari empat orang dapat dijumlahkan Rp 6 juta. "Yang bersangkutan sudah mulai mengembalikan, tapi baru diangsur masing-masing satu juta atau baru Rp 4 juta," sebutnya.</p><br /> <p>Menurut Amsakar, keinginannya untuk turun langsung ke sekolah ini terkait informasi bahwa pihak sekolah baik kepala sekolah maupun guru mengutip sejumlah uang ke wali murid.</p><br /> <p>Namun hasil yang ia peroleh unsur kepala sekolah maupun guru tidak terlibat dalam kasus tersebut. "Kalau kabar kepala sekolah atau guru yang main angka, itu hoax. Uang Rp 1,5 juta dari yang tidak bagus ini cukup sayang jika dibanding pekerjaan mulia guru," jelasnya.</p><br /> <p>Atas adanya temuan itu, Amsakar meminta Dewan Pendidikan untuk lebih aktif membina oknum komite sekolah yang nakal. "Kita tanamkanlah dalam diri ini membangun pendidikan ini," terangnya.</p>

Komite Sekolah Pungut Rp 1,5 Juta per Murid, Ini Tindakan Wawako

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/pungli-di-sekolah-masih-marak-per-siswa-diminta-rp-800-ribu_m_138410.jpeg" alt="Anggota Fraksi PDIP DPRD Kutim Muhammad Lebar" width="100%">
<figcaption>Anggota Fraksi PDIP DPRD Kutim Muhammad Lebar</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Pungutan liar (Pungli) diduga masih tumbur subur di beberapa sekolah di Kutai Timur (Kutim), Kaltim. Khususnya di kawasan pedalaman.&nbsp;</p><br /> <p>Anggota Fraksi PDIP DPRD Kutim Muhammad Lebar mengungkapkan, belum lama ini dia menerima aduan masyarakat terjadi pungutan di sekolah. &ldquo;Beberapa orang tua siswa SMK di Kaliorang melaporkan ke saya,&rdquo; kata Lebar kepada wartawan.</p><br /> <p>Wali murid melaporkan bahwa setiap siswa dipungut Rp 800 ribu untuk biaya Praktik Kerja Lapangan (PKL). Pihak sekolah mengatakan, biaya tersebut untuk administrasi bagi guru yang mencarikan lokasi PKL bagi siswa. Termasuk di dalamnya uang transportasi bagi guru.&nbsp;</p><br /> <p>&ldquo;Besaran itu tidak rasional. Seharusnya kalau untuk administrasi dan transport tidak sebesar itu, karena paling beberapa kali berangkat saja,&rdquo; tegasnya.</p><br /> <p>Pungutan uang PKL itu sejatinya tidak hanya terjadi di tahun ini. Di tahun sebelumnya pungutan kepada siswa juga diberlakukan. &ldquo;Para orang tua siswa ini terima-terima saja meskipun pahit. Dulunya tidak ada yang berani mempertanyakan atau melapor,&rdquo; ujar Lebar.</p><br /> <p>Sebenarnya bukan hanya pungutan uang PKL. Siswa juga terkesan &lsquo;dipaksa&rsquo; membeli perlengkapan yang dijual oleh sekolah.&nbsp;&ldquo;Bukan hanya uang PKL, saya juga terima laporan sepatu wajib dibeli di sekolah, harusnya tidak boleh seperti itu. Makanya saat ini kami mau tahu kebenarannya, apa memang terjadi,&rdquo; sambungnya.</p><br /> <p>Melihat persoalan ini, Lebar mengatakan sudah membuka komunikasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim. Pasalnya, pengelolaan SMK kini sudah diambilalih oleh Pemerintah Provinsi.</p><br /> <p>&ldquo;Sudah ada jadwal untuk bertemu, baru akan kami tanyakan apakah pungutan seperti itu diperbolehkan. Karena anggaran pendidikan sudah sangat besar, apalagi sekolahnya negeri. Kenapa masih dibebankan kepada siswa,&rdquo; kata Lebar.&nbsp;</p><br /> <p>Selain melalui Disdik Kaltim, Lebar juga mengatakan sudah berkoordinasi dengan DPRD Kaltim. Sehingga para legislatif di tingkat provinsi tersebut juga memperhatikan persoalan ini. &ldquo;Dalam waktu dekat kami akan koordinasi lanjutan untuk membahas persoalan ini,&rdquo; tutupnya. <strong>(hd/fab/JPG)</strong></p>

Pungli di Sekolah Masih Marak, Per Siswa Diminta Rp 800 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/ternyata-begini-aliran-pungli-smk-se-cianjur_m_128709.jpeg" alt="Barang bukti hasil kejahatan pelaku." width="100%">
<figcaption>Barang bukti hasil kejahatan pelaku.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Polisi mengnungkap kasus pungutan liar yang melibatkan pihak sekolah. Tak tanggung barang buktinya puluhan juta. Salah seorang Kepala SMK Swasta di Cianjur, Subur (nama samaran) membenarkan adanya pungutan dengan jumlah Rp 1.000 per siswa. <br /><br />Dia menyebut, meski tidak mengikuti berbagai kegiatan seperti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), namun pungutan tetap diwajibkan. Sumber dananya, bersumber dari berbagai operasional dan pengembangan siswa.<br /><br />&ldquo;Masing-masing mungkin tidak bisa kita samakan. Kalau bisa, tanyakan saja ke MKKS,&rdquo; terangnya saat dikonfirmasi Jumat (5/5).<br /><br />Awalnya, kepala sekolah tersebut enggan berbicara lebih jauh. Ia mengarahkan wartawan agar menghubungi pengurus MKKS Cianjur berinisial N. Subur seketika kaget, saat pria berinisial N ternyata ditangkap Satgas Saber Pungli, tim khusus Polres Cianjur.<br /><br />Subur kaget lantaran pria berinisial N tersebut yang seringkali menghimpun anggaran yang dikumpulkan dari berbagai sekolah SMK se-Kabupaten Cianjur.<br /><br />&ldquo;Iya kan saya juga menyumbang. Katanya buat operasional dan itu harus. Mungkin bukan O2SN, tapi buat operasional saja. Malah sering saya pakai dana pribadi. Saya beneran tidak tahu ternyata ada yang ditangkap,&rdquo; kata Subur.<br /><br />Fakta yang mengejutkan, Subur mau tidak mau juga menyisihkan sebagian dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membayar pungutan rutin tersebut. <br /><br />Jika jumlahnya tidak terlalu fantastis, Subur menanggulanginya dengan dana pribadi, kemudian diganti oleh sumber anggaran yang lain, termasuk dana BOS.<br /><br />&ldquo;Yang saya tahu itu wajib bayar, karena untuk operasional. Untuk biaya rapat, bensin dan segala macam. Bayarnya tidak menentu, kadang ada per kegiatan, ada juga per triwulan. Ada juga yang bulanan,&rdquo; bebernya.<br /><br />Subur mengaku keberatan jika terus menerus dipungut bayaran. Namun demikian, ia masih bersyukur lantaran jumlah pungutannya tidak terlalu besar.<br /><br />&ldquo;Malah ada juga, di grup MKKS, di Bandung mah Rp50ribu per satu orang per tahun untuk operasional kegiatan MKKS. Kalau di Cianjur kadang-kadang Rp1.000 kadang-kadang Rp2.000. Logikanya, ya keberatan juga,&rdquo; tandasnya. <strong>(radar cianjur/lan/pj/yuz/JPG)</strong></p>

Ternyata Begini Aliran Pungli SMK se-Cianjur

pungli sekolah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pungli sekolah

Berita Terkini