<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/02/JKT-1-Sidang-perdana-kasus-pungli-Rutan-KPK-FED-12JPG-2358228898.jpg" alt="Delapan dari 15 terdakwa menjalani sidang perdana perkara dugaan pungutan liar (Pungli) dalam lingkungan Rumah Tahanan (Rutan) KPK di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (1/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Delapan dari 15 terdakwa menjalani sidang perdana perkara dugaan pungutan liar (Pungli) dalam lingkungan Rumah Tahanan (Rutan) KPK di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (1/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Terdakwa kasus pemungutan liar (pungli) rumah tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Ridwan mengaku dirinya pernah menerima uang hasil pungli sebanyak Rp 70 juta. Menurutnya, uang pungli itu diterima di masjid Rutan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Ridwan merupakan 'lurah' dalam kasus pungli di Rutan KPK. Ia memiliki tugas untuk mengumpulkan jatah pungli bulanan dari para tahanan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ridwan menjelaskan bahwa uang Rp 70 juta diserahkan dalam bentuk tunai atau cash. Uang itu diberikan di masjid rutan KPK atau tenda kunjungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Cash Rp 60-70 juta?" tanya jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat, Senin (11/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul Pak," jawab Ridwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Cash diserahkan di mana itu?" cecar jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di masjid bisa, Pak. Di tenda kan di Guntur ada tenda tempat kunjungan atau di masjid seperti itu Pak," timpal Ridwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, setoran uang hasil pungli di masjid itu menjadi hal yang biasa. Ia mengaku, uang yang diterimanya itu merupakan hasil 'korting', istilah untuk tahanan yang bertugas mengumpulkan uang dari semua tahanan untuk diserahkan ke 'lurah'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memang sudah sebelum-sebelumnya seperti itu Pak Jaksa di situ," ungkap Ridwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di mana diserahkan?" tanya jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di dalam lingkungan Rutan masih, Pak," ucap Ridwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Ridwan juga menyebut bahwa uang sebanyak Rp 70 juta didapatkan dari mantan Bupati Kepulauan Banggai, Zainal Mus selaku korting. Ia pun mengaku, dirinya sudah menjadi seorang lurah sejak tahun 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Zainal Mus (Mantan Bupati Kepulauan Banggai) yang menyerahkan secara cash Rp 60-70 juta itu?" tanya jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul, Pak," ucap Ridwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu yang November 2019 ya?" tanya jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya, November, Desember, Pak," pungkas Ridwan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus&nbsp;pungli&nbsp;di&nbsp;Rutan&nbsp;KPK, sebanyak&nbsp;15&nbsp;orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun,&nbsp;15&nbsp;pihak yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, Achmad Fauzi, Kepala&nbsp;Rutan&nbsp;Cabang&nbsp;KPK; Hengki, pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD) yang ditugaskan sebagai petugas cabang&nbsp;rutan&nbsp;KPK&nbsp;periode 2018-2022; Deden Rochendi, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Pengamanan dan Plt Kepala Cabang&nbsp;Rutan&nbsp;KPK&nbsp;periode 2018; Sopian Hadi, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Pengamanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Ristanta PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang&nbsp;Rutan&nbsp;KPK&nbsp;dan Plt Kepala Cabang&nbsp;Rutan&nbsp;KPK&nbsp;periode 2021; Ari Rahman Hakim, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang&nbsp;Rutan&nbsp;KPK; Agung Nugroho, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang&nbsp;Rutan&nbsp;KPK; Eri Angga Permana, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang&nbsp;Rutan&nbsp;KPK&nbsp;periode 2018-2022. Muhammad Ridwan, Petugas Cabang&nbsp;Rutan&nbsp;KPK; Suharlan, Petugas Cabang&nbsp;Rutan&nbsp;KPK; Ramadhan Ubaidillah A, Petugas Cabang&nbsp;Rutan&nbsp;KPK; Mahdi Aris, Petugas Cabang&nbsp;Rutan&nbsp;KPK; Wardoyo, Petugas Cabang;&nbsp;Rutan&nbsp;KPK; Muhammad Abduh, Petugas Cabang&nbsp;Rutan&nbsp;KPK; Ricky Rachmawanto, Petugas Cabang&nbsp;Rutan&nbsp;KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, 93 pegawai juga telah dijatuhi sanksi etik berat di Dewan Pengawas&nbsp;KPK. Bahkan, 66 pegawai yang terlibat juga telah dipecat&nbsp;KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pungli&nbsp;di&nbsp;Rutan&nbsp;KPK&nbsp;itu terjadi untuk memberikan fasilitas terhadap para penghuni&nbsp;rutan, yang merupakan tersangka korupsi. Modus yang dilakukan terhadap para tahanan di antaranya, memberikan fasilitas eksklusif berupa percepatan masa isolasi, layanan menggunakan handphone dan powerbank, hingga informasi sidak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014629742/kpk-periksa-azis-syamsuddin-sebagai-saksi-kasus-dugaan-pungli-rutan-kpk">KPK Periksa Azis Syamsuddin Sebagai Saksi Kasus Dugaan Pungli Rutan KPK</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan bagi para tahanan yang tidak atau terlambat menyetor diberikan perlakuan yang tidak nyaman diantaranya kamar tahanan dikunci dari luar, pelarangan dan pengurangan jatah olahraga dan mendapat tugas jatah jaga dan piket kebersihan yang lebih banyak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Besaran uang untuk mendapatkan layanan-layanan tersebut bervariasi dan dipatok mulai dari Rp 300 ribu sampai dengan Rp 20 juta yang kemudian disetorkan secara tunai maupun melalui rekening bank penampung dan dikendalikan oleh Lurah dan Korting.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Ridwan menjelaskan bahwa uang Rp 70 juta diserahkan dalam bentuk tunai atau cash. Uang itu diberikan di masjid rutan KPK

Eks Pegawai Rutan KPK Akui Terima Uang Pungli Rp 70 Juta dari Bupati Banggai  Zainal Mus

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Vonis-Azis-Syamsuddin-Dery-Ridwansah-10-2.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap penanganan kasus KPK di Lampung Tengah, Azis Syamsuddin berpelukan dengan keluarga dan kerabat usai mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (17/2/2022). Azis divonis tiga tahun enam bulan penjara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap penanganan kasus KPK di Lampung Tengah, Azis Syamsuddin berpelukan dengan keluarga dan kerabat usai mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (17/2/2022). Azis divonis tiga tahun enam bulan penjara</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, pada Selasa (21/5) kemarin. Politikus Partai Golkar itu ditelisik terkait dugaan adanya salah satu tahanan menjadi koordinator pengumpulang uang di lingkungan Rutan Cabang KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemeriksaan terhadap Azis Syamsuddin dikakukan untuk mendalami kasus dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan Rutan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saksi hadir dan dikonfirmasi antara kaitan dugaan adanya salah satu tahanan yang ditunjuk sebagai koodinator pengumpulan sejumlah uang dari para tahanan yang ada di lingkungan Rutan Cabang KPK," kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (22/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, penyidik KPK juga mendalami penerimaan fasilitas selama mendekam di Rutan Cabang KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Didalami juga kaitan dugaan penerimaan fasilitas selama ditahan di Rutan Cabang KPK karena telah memberikan sejumlah uang untuk Tersangka AF dkk," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam kasus&nbsp;pungli&nbsp;di Rutan KPK, sebanyak&nbsp;15&nbsp;orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun,&nbsp;15&nbsp;pihak yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, Achmad Fauzi, Kepala Rutan Cabang KPK; Hengki, pegavwai negeri yang dipekerjakan (PNYD) yang ditugaskan sebagai petugas cabang rutan KPK periode 2018-2022; Deden Rochendi, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Pengamanan dan Plt Kepala Cabang Rutan KPK periode 2018; Sopian Hadi, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Pengamanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Ristanta PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK dan Plt Kepala Cabang Rutan KPK periode 2021; Ari Rahman Hakim, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK; Agung Nugroho, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK; Eri Angga Permana, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK periode 2018-2022.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhammad Ridwan, Petugas Cabang Rutan KPK; Suharlan, Petugas Cabang Rutan KPK; Ramadhan Ubaidillah A, Petugas Cabang Rutan KPK; Mahdi Aris, Petugas Cabang Rutan KPK; Wardoyo, Petugas Cabang; Rutan KPK; Muhammad Abduh, Petugas Cabang Rutan KPK; Ricky Rachmawanto, Petugas Cabang Rutan KPK</div> </div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, 93 pegawai juga telah dijatuhi sanksi etik berat di Dewan Pengawas KPK. Bahkan, 66 pegawai yang terlibat juga telah dipecat KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pungli&nbsp;di Rutan KPK itu terjadi untuk memberikan fasilitas terhadap para penghuni rutan, yang merupakan tersangka korupsi. Modus yang dilakukan terhadap para tahanan di antaranya, memberikan fasilitas eksklusif berupa percepatan masa isolasi, layanan menggunakan handphone dan powerbank, hingga informasi sidak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014629742/kpk-periksa-azis-syamsuddin-sebagai-saksi-kasus-dugaan-pungli-rutan-kpk">KPK Periksa Azis Syamsuddin Sebagai Saksi Kasus Dugaan Pungli Rutan KPK</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan bagi para tahanan yang tidak atau terlambat menyetor diberikan perlakuan yang tidak nyaman diantaranya kamar tahanan dikunci dari luar, pelarangan dan pengurangan jatah olahraga dan mendapat tugas jatah jaga dan piket kebersihan yang lebih banyak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Besaran uang untuk mendapatkan layanan-layanan tersebut bervariasi dan dipatok mulai dari Rp 300 ribu sampai dengan Rp 20 juta yang kemudian disetorkan secara tunai maupun melalui rekening bank penampung dan dikendalikan oleh Lurah dan Korting.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Pemeriksaan terhadap Azis Syamsuddin dikakukan untuk mendalami kasus dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan Rutan KPK.

KPK Cecar Azis Syamsuddin Terkait Sosok Koordinator Pengumpul Uang di Rutan Cabang KPK 

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/dukung-aziz-gantikan-novanto-ampg-yakini-citra-dpr-bisa-berubah_m_173212.jpeg" alt="Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Aziz Syamsudin" width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Aziz Syamsudin</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan mantan anggota DPR RI Muhammad Azis Syamsudin mangkir dari panggilan tim penyidik untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pungutan liar dan pemerasan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK Jakarta.</p> <p>"Pak Azis Syamsudin sampai sore ini, informasi dari penyidik tidak ada keterangan," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, (8/5).</p> <p>Ali pun mengingatkan kepada yang bersangkutan untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK pada agenda pemanggilan selanjutnya, yang rencananya dijadwalkan pada pekan depan.</p> <p>"Keterangan yang bersangkutan sangat penting agar konstruksi perkara dugaan kecurangan di Rutan KPK ini menjadi utuh dan jelas," ujarnya.</p> <p>Untuk diketahui, hari ini tim penyidik KPK memanggil sejumlah saksi terkait perkara dugaan pungli di Rutan KPK, para saksi tersebut yakni mantan Staf Administrasi DPR Ainul Faqih, pegawai negeri sipil M. Naim Fahmi, dan anggota Satpol PP Dasep Sutrisno.</p> <p>Selain itu pihak KPK juga memanggil sejumlah pihak swasta yakni Rezky Herbiyono, Hiendra Soenjoto, Bong Tjiee Tjiang alias Aseng, serta petugas pengamanan rutan KPK Mustarsidin.</p> <p>Ali Fikri menerangkan para saksi tersebut dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi perkara dugaan korupsi berupa pemerasan di lingkungan Rutan Cabang KPK dengan tersangka mantan Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi dan kawan-kawan.</p> <p>KPK pada Rabu, 24 April 2024, mengumumkan pemecatan terhadap 66 orang pegawainya yang terlibat dalam perkara pungutan liar dan pemerasan di Rutan Cabang KPK.</p> <p>Hasil pemeriksaan itu menyatakan 66 orang pegawai KPK terbukti melanggar Pasal 4 huruf i; Pasal 5 huruf a; dan Pasal 5 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.</p> <p>Selanjutnya pada 17 April 2024, sekretaris jenderal KPK menetapkan keputusan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai PNS, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) huruf c PP 94 Tahun 2021.</p> <p>KPK menerangkan, pemberhentian tersebut efektif berlaku pada hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diserahkan kepada para pegawai tersebut.</p> <p>Keputusan pemberhentian pegawai tersebut sebagai bagian dari komitmen KPK menyelesaikan penanganan pelanggaran di internal hingga tuntas dan zerro tolerance terhadap praktik-praktik korupsi.</p> <p class="class-paragraph">Mengenai pelanggaran ini, KPK juga telah menjatuhkan hukuman etik berdasarkan putusan Dewan Pengawas serta penyidikan dugaan tindak pidana korupsinya.</p> <p>Dewan Pengawas KPK menyatakan ada 93 orang pegawai yang terlibat dalam rangkaian kasus pungutan liar di Rutan Cabang KPK.</p> <p>Sebanyak 66 orang pegawai akhirnya diberhentikan, 15 orang pegawai ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan untuk menjalani proses hukum dan 12 orang pegawai lainnya masih menunggu hasil koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).</p>

KPK engingatkan kepada yang bersangkutan untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK pada agenda pemanggilan selanjutnya.

Kasus Pungli di Rutan KPK, Politkus Golkar Azis Syamsuddin Mangkir Panggilan Penyidik

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-kadernya-kena-ott-kpk-golkar-berharap-itu-bukan-jebakan_m_188814.jpeg" alt="Ketua DPP Partai Golkar, Aziz Syamsuddin." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Golkar, Aziz Syamsuddin.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan pemerasan di lingkungan rumah tahanan (Rutan) cabang KPK. Dalam pengusutan kasus ini, KPK memanggil para mantan penghuni Rutan KPK, seperti mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin untuk bersaksi dalam kasus itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Azis, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap menantu mantan Sekretaria MA Nurhadi, Rezky Herbiyono; Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto; pihak swasta Bong Tjiee Tjiang alias Aseng; mantan Staf Administrasi DPR, Ainul Faqih; PNS, Naim Fahmi; Anggota Satpol PP, Dasep Sutrisno; dan pengamanan, Mustarsidin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini (8/5) bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (8/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus pungli Rutan KPK, sebanyak 15 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun, 15&nbsp;pihak yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, Achmad Fauzi, Kepala Rutan Cabang KPK; Hengki, pegavwai negeri yang dipekerjakan (PNYD) yang ditugaskan sebagai petugas cabang rutan KPK periode 2018-2022; Deden Rochendi, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Pengamanan dan Plt Kepala Cabang Rutan KPK periode 2018; Sopian Hadi, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Pengamanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Ristanta PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK dan Plt Kepala Cabang Rutan KPK periode 2021; Ari Rahman Hakim, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK; Agung Nugroho, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK; Eri Angga Permana, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK periode 2018-2022.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhammad Ridwan, Petugas Cabang Rutan KPK; Suharlan, Petugas Cabang Rutan KPK; Ramadhan Ubaidillah A, Petugas Cabang Rutan KPK; Mahdi Aris, Petugas Cabang Rutan KPK; Wardoyo, Petugas Cabang; Rutan KPK; Muhammad Abduh, Petugas Cabang Rutan KPK; Ricky Rachmawanto, Petugas Cabang Rutan KPK</div> </div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, 93 pegawai juga telah dijatuhi sanksi etik berat di Dewan Pengawas KPK.</div> <div dir="auto">Bahkan, 66 pegawai yang terlibat juga telah dipecat KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pungli di Rutan KPK itu terjadi untuk memberikan fasilitas terhadap para penghuni rutan, yang merupakan tersangka korupsi. Modus yang dilakukan terhadap para tahanan di antaranya, memberikan fasilitas eksklusif berupa percepatan masa isolasi, layanan menggunakan handphone dan powerbank, hingga informasi sidak.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan bagi para tahanan yang tidak atau terlambat menyetor diberikan perlakuan yang tidak nyaman diantaranya kamar tahanan dikunci dari luar, pelarangan dan pengurangan jatah olahraga dan mendapat tugas jatah jaga dan piket kebersihan yang lebih banyak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Besaran uang untuk mendapatkan layanan-layanan tersebut bervariasi dan dipatok mulai dari Rp 300 ribu sampai dengan Rp 20 juta yang kemudian disetorkan secara tunai maupun melalui rekening bank penampung dan dikendalikan oleh Lurah dan Korting.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014551633/terbukti-lakukan-pungli-eks-karutan-kpk-sampaikan-permohonan-maaf-terbuka">Terbukti Lakukan Pungli, Eks Karutan KPK Sampaikan Permohonan Maaf Terbuka </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

"Hari ini (8/5) bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi,"

KPK Periksa Azis Syamsuddin Sebagai Saksi Kasus Dugaan Pungli Rutan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/16/JKT_-KPK-Tetapkan-Tersangka-pungutan-liar-di-rumah-tahanan-negara-KPK-Salman-Toyibi-03JPG-2854226491.jpg" alt="Sejumlah tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan negara (rutan) di perlihatkan usai konpers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (15/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan negara (rutan) di perlihatkan usai konpers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (15/3/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan Surat Keputusan (EK) Pemberhentian kepada 66 pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran pemerasan di lingkungan rumah tahanan (Rutan) cabang KPK. Keputusan itu berdasarkan hasil pemeriksaan hukuman disiplin terhadap pegawai negeri sipil (PNS) KPK yang telah selesai dilakukan pada 2 April 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari pemeriksaan itu, 66 pegawai terbukti melanggar PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yaitu Pasal 4 huruf i; Pasal 5 huruf a; dan Pasal 5 huruf k," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menjelaskan, pada 17 April 2024, Sekretaris Jenderal KPK selaku Pejabat Pembina Kepegawaian telah menetapkan keputusan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai PNS, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) huruf c PP 94 Tahun 2021. Ia menekankan, pemberhentian ini akan efektif berlaku pada hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diserahkan kepada para pegawai tersebut.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keputusan pemberhentian pegawai tersebut sebagai bagian dari komitmen KPK menyelesaikan penanganan pelanggaran di internal hingga tuntas dan zero tolerance terhadap praktik-praktik korupsi," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengutarakan, atas terjadinya pelanggaran ini, KPK juga telah menjatuhi hukuman etik berdasarkan putusan Dewan Pengawas (Dewas), serta penyidikan dugaan tindak pidana korupsinya. Sebab, KPK telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka dan dilakukan penahanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atas keputusan pemberhentian ini, KPK juga mengkoordinasikannya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk dapat diproses hak kepegawaian para pegawai dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya.</div> </div>

Atas keputusan pemberhentian ini, KPK juga mengkoordinasikannya kepada Badan Kepegawaian Negara untuk dapat diproses hak kepegawaiannya.

KPK Pecat 66 Pegawainya yang Terbukti Lakukan Pungli di Rutan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/18/Eks-Karutan-KPK-Ahmad-Fauzi-1815575984.jpg" alt="Mantan Kepala Rutan (Karutan) cabang KPK Ahmad Fauzi menyampaikan permintaan maaf setelah terbukti menerima pungli." width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Rutan (Karutan) cabang KPK Ahmad Fauzi menyampaikan permintaan maaf setelah terbukti menerima pungli.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi putusan hukuman etik Dewan Pengawas (Dewas) atas nama Achmad Fauzi (AF), selaku mantan Kepala Rutan (Karutan) terkait pelanggaran internal di Rumah Tahanan (Rutan) cabang KPK. Eksekusi hukuman dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H Harefa selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan disaksikan Pimpinan dan Pejabat Struktural di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu Cahya berpesan agar kejadian tersebut tidak terulang di lingkungan KPK. &ldquo;Karenanya pada seluruh Insan KPK hindari perbuatan yang berdampak negatif kepada diri sendiri, keluarga, dan instansi. Jaga nama baik organisasi KPK dan selalu mawas diri dalam setiap ucapan dan tindakan,&rdquo; pesannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ahmad Fauzi merupakan Pegawai Negeri Yang Diperbantukan (PNYD) asal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di KPK. Fauzi terbukti melakukan pelanggaran di Rutan KPK, sehingga disanksi hukuman berat sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf b perihal Peraturan Dewan Pengawas Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK, yakni permintaan maaf secara terbuka dan langsung pada seluruh Insan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan ini saya menyampaikan permintaan maaf kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Insan KPK atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang telah saya lakukan. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan sebagai Insan KPK akan senantiasa bersikap, bertindak, dan/atau berbuat sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku,&rdquo; terang Fauzi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014446042/sebanyak-15-tersangka-pungli-rutan-kpk-langsung-ditahan-ini-sederet-nama-dan-jabatannya">Sebanyak 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Langsung Ditahan, Ini Sederet Nama dan Jabatannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penjatuhan hukuman ini merupakan bentuk komitmen KPK menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi di lingkup internal KPK. Sedangkan hukuman disiplin terhadap AF selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kewenangan Kemenkumham sebagai instansi asalnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu atas pelanggaran tersebut, AF juga telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 15 orang tersangka, termasuk Ahmad Fauzi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Karenanya pada seluruh Insan KPK hindari perbuatan yang berdampak negatif kepada diri sendiri, keluarga, dan instansi.

Terbukti Lakukan Pungli, Eks Karutan KPK Sampaikan Permohonan Maaf Terbuka 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/Anggota-Dewas-KPK-Albertina-Ho-Dery-Ridwansah-1JPG-2451229534.jpg" alt="Anggota Dewas KPK  Albertina Ho" width="100%">
<figcaption>Anggota Dewas KPK  Albertina Ho</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Majelis Etik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan, pelaksana tugas (Plt) Kepala rumah tahanan negara (Karutan) KPK periode 2020-2021 Ristanta menerima uang tutup mata lebih dari Rp 30 juta. Uang itu disebut bersumber dari para tahanan KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terperiksa pada saat menjabat sebagai Plt Karutan pernah menerima dari saksi Hengki yang saat itu menjabat sebagai Koordinator Keamanan dan Ketertiban uang bulanan yang berasal dari tahanan secara tunai dengan nilai Rp 10 juta per bulan untuk tiga bulan," kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho membacakan putusan etik di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (27/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Albertina menjelaskan, Ristanta menerima uang tersebut dengan memasukkan ke dalam kantong, di jok mobil, atau ke dalam tas. Selain menerima uang bulanan, Ristanta juga menerima transfer rekening dari Hengki.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penerimaan uang itu jumlahnya masing-masing senilai Rp 5 juta pada 5 Oktober 2020, Rp 2 juta pada 29 Desember 2020, Rp 1 juta pada 8 Februari 2021, Rp 5 juta pada 4 Januari 2022, dan Rp 2 juta pada 10 Januari 2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain dari Hengki, Ristanta juga disebut menerima uang dari saksi Ramadhan Ubaidillah sebanyak satu kali sebesar Rp 6 juta dengan cara uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong di jok mobil Ristanta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari saksi Hengki sebanyak 10 kali yang uangnya dimasukkan ke dalam amplop dengan nilai masing-masing sekitar Rp 10 juta," ucap Albertina.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menimbang, uang yang diterima terperiksa dari saksi Hengki dan saksi Ramadhan Ubaidillah merupakan uang bulanan yang berasal dari tahanan sebagai uang tutup mata agar para tahanan dibiarkan menggunakan alat komunikasi selama berada di dalam Rutan KPK," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menegaskan,</div> <div dir="auto">Dewas KPK menjatuhkam saksi etik berat terhadap Ristanta, berupa permintaan maaf secara terbuka langsung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Merekomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan guna penjatuhan hukuman disiplin kepada terperiksa," tegas Tumpak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Ristanta sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan, bersama 14 pihak lainnya. Proses hukum itu sampai saat ini masih berjalan pada tahap penyidikan.</div>

Albertina menjelaskan, Ristanta menerima uang tersebut dengan memasukkan ke dalam kantong, di jok mobil, atau ke dalam tas.

Terima Uang Tutup Mata Rp 30 Juta Lebih, Plt Kepala Rutan KPK Kena Sanksi Etik Berat dari Dewas

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/16/JKT_-KPK-Tetapkan-Tersangka-pungutan-liar-di-rumah-tahanan-negara-KPK-Salman-Toyibi-05JPG-1814158612.jpg" alt="Sejumlah tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan negara (rutan) di perlihatkan usai konpers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (15/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan negara (rutan) di perlihatkan usai konpers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (15/3/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti penetapan 15 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka, kasus dugaan pemerasan alias pungutan liar (pungli) di rimah tahanan (Rutan) KPK. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan bahwa semakin memperlihatkan bobroknya integritas lembaga antirasuah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu juga dinilai memperlihatkan buruknya pengawasan dan gagalnya KPK membangun sistem pencegahan korupsi. Mestinya, sebagai aparat penegak hukum, KPK memahami bahwa rumah tahanan merupakan sektor yang rawan terjadi praktik korupsi, mengingat di sana para pegawai dapat berinteraksi langsung dengan tahanan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ditambah lagi, cerita mengenai praktik suap-menyuap atau jual beli fasilitas rumah tahanan bukan hal baru di Indonesia," kata Kurnia dalam keterangannya, Selasa (18/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">ICW berpendapat, penegakan hukum terhadap korupsi para gerombolan penjahat di lingkungan KPK terbilang sangat lambat. Sebab, dugaan adanya pungutan liar di rumah tahanan KPK sudah berhembus sejak pertengahan tahun lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seluruh komponen untuk melengkapi proses penyelidikan juga berada di lingkungan KPK, mulai dari tempat kejadian perkara, saksi, maupun informasi yang sebelumnya sudah ada di Dewan Pengawas. Pertanyaan lebih lanjut, mengapa baru sekarang ada penetapan tersangka?," cetus Kurnia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pungutan liar yang terjadi secara besar-besaran itu semakin melengkapi catatan buruk integritas KPK, mulai dari level pimpinan (Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar), pegawai pencuri barang bukti emas, dan Robin Pattuju," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, ICW mendesak agar KPK terus mengembangkan proses hukum ini guna melihat potensi keterlibatan pihak lain di luar 15 orang tersangka tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lalu, jika nanti penyidikan sudah rampung dan masuk proses persidangan, kami mendesak agar puluhan pegawai KPK ini dijerat dengan hukuman berat, paling tidak di atas 10 tahun penjara," tegas Kurnia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, KPK sebelumnya menetapkan 15 orang tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan rumah tahanan (Rutan) cabang KPK. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan kepala rutan hingga staf di rutan KPK.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ke-15 pihak yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, Achmad Fauzi, Kepala Rutan Cabang KPK; Hengki, pegavwai negeri yang dipekerjakan (PNYD) yang ditugaskan sebagai petugas cabang rutan KPK periode 2018-2022; Deden Rochendi, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Pengamanan dan Plt Kepala Cabang Rutan KPK periode 2018; Sopian Hadi, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Pengamanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Ristanta PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK dan Plt Kepala Cabang Rutan KPK periode 2021; Ari Rahman Hakim, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK; Agung Nugroho, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK; Eri Angga Permana, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK periode 2018-2022.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Muhammad Ridwan, Petugas Cabang Rutan KPK; Suharlan, Petugas Cabang Rutan KPK; Ramadhan Ubaidillah A, Petugas Cabang Rutan KPK; Mahdi Aris, Petugas Cabang Rutan KPK; Wardoyo, Petugas Cabang; Rutan KPK; Muhammad Abduh, Petugas Cabang Rutan KPK; Ricky Rachmawanto, Petugas Cabang Rutan KPK.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Cerita mengenai praktik suap-menyuap atau jual beli fasilitas rumah tahanan bukan hal baru di Indonesia. Para pegawai KPK pun ikut menikmati

ICW Sebut Penetapan 15 Tersangka Pegawai KPK Perlihatkan Bobroknya Integritas Lembaga Pemberantas Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/OTT-KPK-Wali-Kota-Bekasi-Rahmat-Effendi-Dery-Ridwansah-9-2.jpg" alt="ILUSTRASI: Petugas KPK memperlihatkan barang bukti salah satu hasil operasi tangkap tangan (OTT)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Petugas KPK memperlihatkan barang bukti salah satu hasil operasi tangkap tangan (OTT).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penyidik KPK menggeledah &rdquo;rumah&rdquo; sendiri. Hal tersebut buntut kasus dugaan pungli di rutan lembaga antirasuah itu yang melibatkan 90 pegawainya.</p> <p>Pimpinan KPK meminta perkara itu dipercepat untuk transparansi publik. Tak tanggung-tanggung, penggeledahan dilakukan di tiga Rutan KPK sekaligus. Yakni, Rutan Gedung Merah Putih, Rutan Pomdam Jaya Guntur, dan rutan di wilayah gedung ACLC KPK.</p> <p>Penggeledahan dilakukan pada Selasa (27/2) lalu. &rdquo;Dalam kegiatan tersebut, tim penyidik menemukan dan mengamankan beberapa bukti,&rdquo; ucap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta kemarin (28/2).</p> <p>Di antaranya, beberapa dokumen dan catatan terkait penerimaan sejumlah uang. Temuan itu langsung disita untuk dianalisis tim penyidik guna menjadi bagian dalam pemberkasan perkara dari para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.</p> <p>KPK belum mengumumkan nama-nama. Hanya menyebut belasan tersangka sudah ditetapkan dalam perkara pungli itu.</p> <p>Ali memaparkan, secara paralel, penegakan disiplin juga sedang diproses terhadap pegawai terduga penerima pungli. Permintaan keterangan dan pemeriksaan disiplin sedang dijalankan. &rdquo;Hal ini sejalan dengan komitmen KPK untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran di internal lembaga dan bentuk zero tolerance terhadap tindak pidana korupsi,&rdquo; paparnya.</p> <p>Sebelumnya, Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan, hukuman disiplin diterapkan lantaran pegawai KPK saat ini sudah ASN. Pemeriksaan oleh Inspektorat KPK sedang dijalankan untuk penjatuhan hukuman disiplin.</p> <p>&rdquo;Kami telah meminta kepada inspektorat dan kesekjenan serta deputi penindakan untuk mempercepat pemeriksaannya,&rdquo; terangnya. <strong>(elo/c19/ttg)</strong></p>

Penyidik KPK menggeledah ”rumah” sendiri. Hal tersebut buntut kasus dugaan pungli di rutan lembaga antirasuah itu yang melibatkan 90 pegawai

Demi Transparansi Kasus, Penyidik KPK Geledah Gedung dan Rutan KPK

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/gelar-ott-tim-saber-pungli-amankan-duit-puluhan-juta_m_176425.jpeg" alt="Ilustrasi Pungli" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pungli</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta siap memproses pegawai bernama Hengki&nbsp;yang diduga&nbsp;menjadi otak dalam pungutan liar (pungli) rumah tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ihwal adanya hal ini dikatakan&nbsp;Plt Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus.<br /><br />"Kalau ternyata terbukti bersalah, maka kami akan memproses ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sesuai UU 20 Tahun 2023 tentang ASN (aparatur sipil negara)," kata Augustinus kepada wartawan di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (25/2).<br /><br />Augustinus menjelaskan, proses ini nantinya BKD yang akan menindaklanjuti sanksi apa yang akan diberikan kepada yang bersangkutan.<br /><br />Kendati demikian, dia menyatakan sampai saat ini belum ada koordinasi atau dihubungi oleh pihak Dewas KPK terkait keterlibatan dalam pungli di rutan KPK.<br /><br />Augustinus membenarkan bahwa Hengki memang sedang bekerja di Sekretariat DPRD DKI dan merupakan pindahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang sebelumnya berdinas di Rutan KPK.<br /><br />"Saudara Hengki mulai bekerja di Setwan sejak awal November 2022 dan yang bersangkutan sampai saat ini bekerja dengan baik," jelasnya.<br /><br />Terlebih, dia menilai Hengki tidak pernah kena teguran atau sanksi disiplin sehingga sikap selaku pejabat pembina kepegawaian tidak menonaktifkan yang bersangkutan.<br /><br />Sekretaris DPRD DKI Jakarta menegaskan kejadian 2018 di rutan KPK bukan menjadi tanggung jawab pihaknya.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014202200/kpk-sebut-tersangka-dugaan-pungli-di-rutan-lebih-dari-10-orang">KPK Sebut Tersangka Dugaan Pungli di Rutan Lebih dari 10 Orang</a></strong><br /><br />"Tapi kami sepenuhnya menyerahkan proses hukum saudara Hengki&nbsp;2018 kepada aparat penegak hukum atau Dewas KPK," katanya.<br /><br />Sebelumnya, KPK mengungkapkan pihaknya telah menetapkan lebih dari 10 orang sebagai tersangka dalam kasus pungutan liar (pungli) di Rutan KPK.<br /><br />"Saya sebutkan para tersangka karena lebih dari 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.<br /><br /></p>

Augustinus menjelaskan, proses ini nantinya BKD yang akan menindaklanjuti sanksi apa yang akan diberikan kepada yang bersangkutan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pungli rutan kpk

Berita Terkini

Eks Pegawai Rutan KPK Akui Terima Uang Pungli Rp 70 Juta dari Bupati Banggai Zainal Mus