<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/24/ppdb-smp-1534905478.png" alt="SAMPAIKAN ADUAN: Sejumlah orang tua siswa mendatangi posko PPDB di kantor Dinas Pendidikan Surabaya, Jumat (23/6). Pemakaian sistem dua zonasi dikeluhkan banyak warga." width="100%">
<figcaption>SAMPAIKAN ADUAN: Sejumlah orang tua siswa mendatangi posko PPDB di kantor Dinas Pendidikan Surabaya, Jumat (23/6). Pemakaian sistem dua zonasi dikeluhkan banyak warga.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kemendikbudristek didesak untuk mengevaluasi secara menyeluruh aturan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Desakan itu dilakukan agar karut-marut PPDB tak terus-menerus terulang. Tahun ini geger PPDB tidak hanya tak masuk kuota zonasi. Tapi, ada ratusan anak yang tiba-tiba masuk dalam kartu keluarga orang lain. Belum lagi, dugaan praktik jual beli kursi yang masih terjadi. Aksi demo pun tak terelakkan di sejumlah daerah. Sayangnya, respons pemerintah pusat dan daerah masih terkesan lamban. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai, sumber kegaduhan PPDB ada pada regulasinya sendiri. Yaitu, Permendikbud No 1 Tahun 2021. &rsquo;&rsquo;Aturan ini ditafsirkan secara beragam oleh masing-masing pemerintah daerah,&rsquo;&rsquo; katanya. Akibatnya, di sejumlah daerah, pelaksanaan PPDB menimbulkan polemik. Mulai acuan penerapan seleksi berdasar usia, jalur prestasi yang tidak jelas parameternya, hingga manipulasi alamat agar masuk dalam radius zonasi sekolah negeri. Ubaid mengatakan, Permendikbud 1/2021 melahirkan aturan di daerah yang saling bertabrakan. &rsquo;&rsquo;Bila kegaduhan di satu atau dua daerah saja, itu yang bermasalah aturan pemdanya. Tetapi, ini yang gaduh di banyak daerah,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Ubaid juga mengkritisi pelaksanaan PPDB yang tidak pernah diaudit. Meskipun banyak yang dirugikan atau menjadi korban, Kemendikbudristek sama sekali tidak pernah merevisi peraturan tadi. Dia menegaskan, sistem seleksi dalam PPDB seharusnya menghilangkan praktik diskriminasi. Baik itu diskriminasi ekonomi maupun lainnya. Tetapi, ternyata diskriminasi masih saja terjadi. &rsquo;&rsquo;Permendikbud 1/2021 harus direvisi atau bahkan diganti,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Menurut dia, Kemendikbudristek harus membuat regulasi PPDB yang mengatur sampai tataran teknis. Tujuannya, menutup peluang munculnya banyak penafsiran dari daerah-daerah. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) merangkum sejumlah persoalan PPDB yang sejatinya terus berulang. Pertama, migrasi domisili melalui kartu keluarga calon siswa ke wilayah sekitar sekolah yang dinilai favorit oleh orang tua. Itu umumnya terjadi di wilayah yang punya sekolah unggulan. Kasus serupa pernah terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, dan terbaru di Kota Bogor. &rdquo;Modusnya dengan memasukkan atau menitipkan nama calon siswa ke KK warga sekitar,&rdquo; ujar Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim. Modus pindah KK itu, kata dia, seharusnya bisa diketahui dan diantisipasi sejak awal oleh RT/RW dan dispendukcapil. Sayangnya, modus yang kerap dikeluhkan itu secara tidak langsung justru dibolehkan. Ada celah dari Pasal 17 Ayat 2 Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB yang bisa dimanfaatkan untuk pindah KK itu. Sebab, dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa domisili calon peserta didik berdasar alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Artinya, perpindahan alamat KK diperkenankan secara hukum minimal 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB. Praktik jual beli kursi juga terindikasi di Bengkulu dalam PPDB 2023 kali ini. Ada salah seorang guru yang diduga melakukan jual beli bangku kepada calon orang tua siswa. &rdquo;Jadi, selama ini PPDB tak hanya jalur zonasi, prestasi, afirmasi yang ada, tetapi juga ada jalur intervensi, intimidasi, dan surat sakti,&rdquo; ungkap Kepala Bidang Litbang Pendidikan P2G Feriansyah. Permasalahan selanjutnya, sekolah kekurangan siswa. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Mulai jumlah calon siswa yang sedikit, jumlah sekolah negeri yang banyak dan berdekatan lokasinya satu sama lain, serta lokasi sekolah jauh di pelosok pedalaman atau perbatasan yang aksesnya sulit. Dari catatan P2G, kasus itu terjadi di Magelang, Temanggung, Solo, Sleman, Klaten, Batang, dan Pangkal Pinang. Kemendikbudristek menegaskan bahwa PPDB menjadi kewenangan pemda. Sebab, penyelenggaraan sekolah- sekolah negeri dilaksanakan pemda. Dengan demikian, pengawasan atas penyelenggaraan PPDB pun menjadi tanggung jawab pemda melalui inspektorat daerah. Kendati begitu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbudristek Chatarina Muliana Girsang menampik disebut cuci tangan. Dia mengatakan, Kemendikbudristek tetap melakukan pengawasan. Dalam hal ini, mengawasi pemda dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, memberikan sosialisasi pada dinas pendidikan mengenai ketentuan-ketentuan PPDB yang harus sesuai dengan peraturan. &rdquo;Jadi, bukan langsung mengawasi sekolahnya,&rdquo; tuturnya. Karena itu, penguatan pengawasan di daerah penting dilakukan agar inspektorat daerah memahami betul semua peraturan pendidikan. Termasuk soal PPDB. Dia juga berharap sekolah bisa turut membantu verifikasi KK. Dengan begitu, risiko kecurangan PPDB jalur zonasi berupa manipulasi KK bisa berkurang. &rdquo;Ada satu KK itu 10 anak, bahkan 20 anak. Seharusnya, dalam verifikasi itu dilihat oleh sekolah. Mereka memahami apa itu kartu keluarga,&rdquo; ungkapnya. Terkait tes, dia memilih untuk tidak mengadakan tes di PPDB, khususnya jalur prestasi. Lagi-lagi, hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya manipulasi hasil tes. Menurut dia, sebagian daerah sudah melaksanakan tes dan hasilnya banyak yang tidak transparan. &rdquo;Kami prefer untuk jalur prestasi itu sertifikat yang perlombaannya setingkat kabupaten, kota, dari lembaga-lembaga yang dianggap kredibel mengeluarkan sertifikat prestasi tersebut,&rdquo; jelasnya. <h3>Kasus di Jatim</h3> Di Jombang, kejanggalan juga ditemukan di PPDB zonasi tingkat SMP. Banyak jarak antarsiswa yang sama persis. Bahkan, ada siswa yang mendaftar dari SD yang berada di luar jalur zonasi. Di SMPN 2 Jombang, misalnya, jarak rumah antarsiswa sangat dekat dari sekolah, kurang dari 1 kilometer. Paling dekat jaraknya 105 meter dan paling jauh 910 meter. Jarak rumah antarsiswa juga sangat dekat, yaitu 1 meter. Ada juga yang jaraknya kembar. Kepala SMPN 2 Jombang Alim membenarkan bahwa jarak siswa yang mendaftar tak sampai 1 kilometer dari sekolah. Namun, pihaknya tidak akan melakukan verifikasi ke lapangan terkait siswa yang dinyatakan diterima. &rdquo;Kami hanya menerima dari dinas. Semua teknis di-handle dinas. Kami tinggal menerima saja,&rdquo; jelasnya kepada Jawa Pos Radar Jombang. Jika terjadi kecurangan siswa numpang KK, dia mengaku tak tahu harus berbuat apa. &rdquo;Karena kami menerima dari dinas ya sudah itu. Kami tidak punya kewenangan,&rdquo; jelasnya lagi. Di Madiun, muncul dugaan jual beli kursi. Persoalan itu sempat ditanggapi kalangan dewan. &rdquo;Ini menjadi problem. Masak tuan rumah kesulitan mencari sekolah di rumahnya sendiri, kan lucu,&rdquo; ucap Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya B.M.S. kemarin (16/7). Pihaknya sudah meminta klarifikasi kepada Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jatim Wilayah Madiun-Ngawi terkait laporan itu. Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Madiun Ngedi Trisno Yhusianto bahkan mengaku sudah mengantongi bukti dugaan jual beli kursi di SMA/SMK negeri. Bukti itu menyangkut adanya oknum dari sekolah tertentu yang meminta calon peserta didik membayar hingga jutaan rupiah agar diterima. &rdquo;Ada empat bukti oknum yang melakukan itu (jual beli, Red). Modusnya, kalau siswa ingin masuk ke SMA A, misalnya, harus membayar Rp 4 juta sampai Rp 10 juta,&rdquo; ungkap Ngedi kepada Jawa Pos Radar Madiun. (mia/wan/wen/bin/riz/ggi/her/c7/c19/oni)

Kemendikbudristek didesak untuk mengevaluasi secara menyeluruh aturan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Desakan Evaluasi PPDB Menguat karena Dugaan Manipulasi KK, Pungli, hingga Jual Beli Kursi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pungli-ppdb-smp-10-batam-raup-rp-274-juta-dari-171-korban_m_229410.jpg" alt="Kapolresta Barelang, Kombes Pol Hengki (dua dari kanan) dalam ekspos kasus pungli SMPN 10/Batam." width="100%">
<figcaption>Kapolresta Barelang, Kombes Pol Hengki (dua dari kanan) dalam ekspos kasus pungli SMPN 10/Batam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi pungutan liar (pungli) pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 10 Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menetapkan lima tersangka. Mulai dari Kepala Sekolah, Ketua Komite, Ketua Panitia PPDB, dan pegawai honorer di sekolah tersebut. Kelima tersangka berinisial N (honorer) R (Kepala Sekolah), BR (Ketua Komite), AY (Wakil Kepala sekolah), dan RH (honorer). Dalam ekspos yang dilakukan di Mapolresta Barelang pada Jumat (20/7), empat dari lima tersangka yang dihadirkan hanya tertunduk tanpa sepatah katapun terucap. Berlapiskan sebo (penutup wajah) keempat tersangka bahkan tidak berani melakukan sekedar melakukan kontak mata dengan pihak kepolisian dan awak media yang mengelilingi mereka. Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki mengatakan kejahatan pungli yang dilakukan kelima tersangka telah merugikan 171 korban yang merupakan orang tua dari calon siswa yang akan masuk di SMPN 10 ini. Dari 171 korban tersebut, kelimanya berhasil meraup uang Rp 274.333.000. Modus mereka meminta bayaran dari orang tua calon siswa dengan dalih untuk biaya pembuatan seragam. Yakni seragam olahraga, baju melayu, dan baju batik. Para pelaku lanjut Hengki, mematok bayaran lebih tinggi dibanding harga seragam pada umumnya. Normalnya tiga seragam seperti disebutkan di atas, dihargai di bawah Rp 1 juta, sementara untuk 171 korban, mereka memasang tarif diatas Rp 2 juta. "Itu cara mereka agar anak-anak korban diterima masuk," kata Hengki. Kasus ini terbongkar saat tim saber pungli Polresta Barelang memperoleh informasi adanya praktek pungli di SMPN 10. Tim langsung melakukan proses lidik di kawasan Pondok Asri Blok D3 No 112 B, Batam Centre, Batam pada Sabtu (14/7). Di lokasi tersebut didapati seorang orang tua calon siswa yang menyerahkan uang kepada tersangka BR dalam upaya meloloskam anaknya di sekolah tersebut. Setelah BR diamankan dan dimintai ketetangan, tim saber pungli mendapati empat tersangka lain. "Saat ini kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, untuk mengumpulkan bukti lain dalam kasus ini," lanjut Hengki. Para tersangka memiliki peran masing-masing dalam aksi pungli. Atas perbuatannya, kelima tersangka ini dijerat dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 perubahan dari Undang-Undang No 33 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi pasal 12 e dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

Pungli PPDB SMP 10 Batam, Raup Rp 274 Juta dari 171 Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kepala-smp-kena-ott-tim-saber-pungli-beberkan-modus-pungli-ppdb_m_228684.jpg" alt="Sejumlah jajaran Polresta Barelang menggelar barang bukti uang tunai pungli SMPN 10 Batam sebanyak Rp 250 juta di Mapolresta Barelang, Selasa (17/7)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah jajaran Polresta Barelang menggelar barang bukti uang tunai pungli SMPN 10 Batam sebanyak Rp 250 juta di Mapolresta Barelang, Selasa (17/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai mengungkap praktik pungutan liar (pungli) pada saat proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMPN 10, Tim Saber Pungli Kota Batam membeberkan jumlah tersangka dan modus operandi para tersangka, kemarin (17/7). Dari operasi tangkap tangan (OTT) itu didapatkan total lima tersangka dalam praktik pungli PPDB SMPN 10 Kota Batam. Sebelumnya, Tim Saber Pungli Kota Batam menetapkan Ketua Komite SMPN 10 Batam Baharuddin serta dua honorer di SMPN 10, Ratu Roha dan Mismarita, sebagai tersangka. Ketua Tim Saber Pungli Kota Batam yang juga Wakapolresta Barelang AKBP Mudji Supriadi mengungkapkan, sasaran pungli di SMPN 10 adalah siswa yang tak lolos seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) online. Para tersangka meminta sejumlah uang kepada para orang tua calon siswa agar anak-anak mereka tetap bisa diterima di <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/17/07/2018/hari-pertama-belajar-kepala-sekolah-dijemput-polisi-karena-ott" target="_blank">SMPN 10 Kota Batam</a>. "Para tersangka menyebutnya jalur khusus," kata Mudji Selasa (17/7). Mudji menyebut nominal uang yang diminta para tersangka beragam. Mulai ratusan ribu ripuah hingga jutaan rupiah. Wali Kota Batam Muhammad Rudi meminta Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Hendri Arulan segera menyiapkan nama-nama calon pengganti Rahip. Sebab, setelah menjadi tersangka, Rahip akan dicopot dari jabatan kepala <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/17/07/2018/ott-smp-10-klimaks-kisruh-ppdb-kota-batam" target="_blank">SMPN 10 Batam</a>. "Siapa calonnya, saya berharap diambil dari luar SMPN 10," terang Rudi saat mengunjungi SMPN 10 kemarin.&nbsp;

Kepala SMP Kena OTT, Tim Saber Pungli Beberkan Modus Pungli PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hari-pertama-belajar-kepala-sekolah-dijemput-polisi-karena-ott_m_228296.jpg" alt="Ilustrasi: oknum kepala terseret kasus pungli di Batam." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: oknum kepala terseret kasus pungli di Batam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari pertama sekolah menjadi hari yang tidak indah bagi Kepala SMPN 10 Batam Rahip. Ketika guru dan stafnya sibuk melayani siswa baru untuk mengikuti hari pertama tahun pelajaran baru 2018-2019, kemarin dia malah harus berurusan dengan kepolisian. Dia diperiksa dalam kasus dugaan pungli penerimaan peserta didik baru (PPDB). Rahip dijemput tim saber pungli dari SMPN 10 pukul 15.16 WIB. Sebelum dibawa ke Polresta Barelang, Rahip dimintai keterangan di lokasi sekolah selama sekitar dua jam. Saat pertemuan itu berlangsung, awak media tidak diperkenankan masuk untuk meliput. Informasi yang didapat di lapangan, diduga kuat Rahip diperiksa karena keterlibatan AYN, wakil Kasek, terkait dengan dugaan kasus pungli tersebut. AYN sendiri diinformasikan sudah diamankan pada Minggu malam (15/7). Nah, maksud kedatangan tim saber pungli ialah menjemput Rahip untuk melengkapi berkas pemeriksaan terhadap AYN. Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki mengakui, anggotanya masih mendalami kasus dugaan pungli itu untuk menentukan tersangka lain. Yakni, oknum pejabat sekolah tersebut. Selain AYN, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/11/07/2018/peras-sopir-tiga-pemuda-dicokok-tim-saber-pungli-polda-sumut" target="_blank">Tim Saber Pungli</a> Polresta Barelang sebelumnya menetapkan Baharrudin, ketua komite sekolah, menjadi tersangka. Kasus dugaan pungli itu mencuat setelah <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/07/2018/orang-tua-diminta-laporkan-indikasi-pungli-pada-ppdb" target="_blank">tim saber pungli</a> mendapatkan informasi adanya kutipan uang PPDB yang diduga dilakukan Baharrudin dan beberapa oknum guru sekolah pada PPDB. Karena bertentangan dengan aturan yang berlaku dan memberatkan masyarakat, tim saber pungli langsung bergerak dan menangkap Baharrudin di rumahnya yang berada di dekat lingkungan sekolah. Dari tangan Baharrudin, petugas mendapati uang Rp 14 juta. Setelah dilakukan pengembangan penyelidikan, ternyata total uang yang diduga hasil pungli mencapai Rp 250 juta. Beberapa jam sebelum diperiksa, Batam Pos (Jawa Pos Group) sempat menemui Rahip. Ketika ditanya soal dugaan pungli tersebut, dia mengelak dan memilih bungkam. Dia hanya membenarkan bahwa Baharrudin adalah ketua komite SMPN 10 yang sudah memasuki dua periode. "Saya sama sekali tak tahu masalah itu (OTT, Red). Nanti sama yang bersangkutan saja. Untuk apa (pungutan) dan berapa banyak, saya tak ngerti. Kami tak pernah suruh pungut ini itu," ungkapnya. Mengenai beredarnya informasi bahwa dugaan pungutan yang dilakukan Baharrudin dan kawan-kawannya tersebut untuk uang seragam sekolah bagi siswa tambahan, Rahip juga enggan berkomentar sekalipun yang ditanya adalah sistem pembelian seragam siswa yang masuk SMPN 10 secara umum. "Nantilah, jangan sampai ke sana dulu. Nanti di polisi saja yang jelas," kilahnya. Padahal, menurut orang tua siswa di sekitar lingkungan sekolah, pihak sekolah memang mengutip sejumlah uang untuk tiga unit seragam sekolah anak mereka. "Ada untuk uang seragam. Ada tiga item, yakni seragam olahraga, pakaian melayu, dan batik," ujar Heni, orang tua siswa. Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki menegaskan, penanganan dugaan kasus pungli di SMPN 10 itu menjadi pintu masuk atau titik awal timnya untuk mengungkap dugaan kasus pungli PPDB lain di Kota Batam. Dugaan kasus pungli masuk sekolah memang cukup gaung didengungkan masyarakat selama musim PPDB ini. Kekurangan lokal serta daya tampung sekolah yang terbatas dimanfaatkan oknum komite atau sekolah untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. ''Banyak yang seperti itu karena ada peluang. Kami akan terus monitor. Ini akan berkelanjutan,'' ujar Hengki.&nbsp;

Hari Pertama Belajar, Kepala Sekolah Dijemput Polisi Karena OTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pungli-berkedok-penambahan-kelas-baru-berujung-penjara_m_156877.jpeg" alt="Terdakwa, M Yusran, berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, Lahaya, setelah divonis 1 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Makassar." width="100%">
<figcaption>Terdakwa, M Yusran, berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, Lahaya, setelah divonis 1 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Makassar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Walau berdalih membuat ruang kelas tambahan untuk menampun siswa baru, pungutan yang ditetapkan Kepala SMAN 5 Makassar M. Yusran menjadikan dia sebagai pesakitan. Dia dianggap telah melakukan pungutan liar (pungli) dengan total nilainya Rp 400 juta. Akibat kebijakannnya itu dia harus mendekam di balik penjara selama setahun. Putusan itu secara sah dibacakan oleh Majelis hakim Pengadilan Tipikor Makassar, kemarin. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni hukuman penjara selama satu tahun enam bulan. Kemudian, uang senilai Rp 70 juta yang disita dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa. "Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti menerima uang Rp 400 juta pada penerimaan siswa baru melalui jalur offline. Uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa," ucap Ketua Majelis Hakim Bonar Harianja kemarin. Menanggapi vonis itu, penasihat hukum Yusran, Lahaya SH, mengaku kecewa. Alasannya, uang Rp 400 juta tersebut digunakan untuk penambahan tiga ruang kelas dan fasilitasnya. "Faktanya sudah dinikmati siswa itu sendiri. Jadi, uang yang diterima terdakwa bukan untuk kepentingan pribadi," ujarnya. Dengan demikian, lanjut Lahaya, terdakwa sama sekali tidak merugikan negara. Kalaupun terdakwa dinyatakan korupsi, fasilitas yang dinikmati siswa saat ini seharusnya disita negara. "Kami tidak memikirkan untuk banding," tegasnya. Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar menuntut Kepala SMAN 5 Makassar M. Yusran selama satu tahun enam bulan penjara. Selain itu terdakwa diharuskan membayar denda sebesar Rp 50 juta. "Terdakwa melanggar pasal 11 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi," beber JPU Ahmad Yani. Terdakwa, jelas dia, memungut biaya pembayaran dengan modus penambahan kelas baru. Setiap calon siswa dimintai Rp 5 juta sampai Rp 15 juta.&nbsp;

Pungli Berkedok Penambahan Kelas Baru Berujung Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/nyanyian-wakasek-di-sumbangan-offline-seret-kepsek-jadi-tersangka_m_145409.jpeg" alt="Kapolda Kalsel Brigjen Rachmat Mulyana didampingi Irwasda, Kombes Djoko Poerbo Hadijoyo, Dirkrimsus Kombes Rizal Irawan dan AsistenOmbudsman Kalsel, Firhansyah." width="100%">
<figcaption>Kapolda Kalsel Brigjen Rachmat Mulyana didampingi Irwasda, Kombes Djoko Poerbo Hadijoyo, Dirkrimsus Kombes Rizal Irawan dan AsistenOmbudsman Kalsel, Firhansyah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus pungutan liar (pungli) dengan modus sumbangan sukarela pada saat pendaftaraan offline penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA 10 Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) berbuntut panjang. Setelah sebelumnya aparat dari Tim Saber Pungli Kalsel meringkus Wakasek SMAN 10 M. Kastalani, kini polisi menetapkan M. Gazali, sang Kepala SMAN 10 jadi tersangka.&nbsp; "Kepala sekolah berinisial MG juga jadi tersangka," sebut Kapolda Kalsel Brigjen Rachmat Mulyana dalam jumpa pers di depan kantor Polda Kalsel kemarin (19/7). Bahkan, tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka lagi. Sebab, berdasar hasil penyidikan sementara, uang pungutan liar (pungli) yang ditarik Wakasek SMAN 10 M. Kastalani juga dibagi-bagikan kepada bawahannya dengan istilah insentif. Lantas, apakah mereka juga akan ikut terseret dalam kasus tersebut? Kapolda menyatakan saat ini masih melakukan penyelidikan. Disinggung soal beredarnya kabar bahwa uang itu juga diduga mengalir ke dinas, Kapolda belum dapat memastikan karena masih mendalami kasus tersebut. "Masih kita selidiki lebih dalam," ucapnya. Menurut Kapolda, perbuatan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E tentang tipikor, pasal 11 UU Tipikor, serta pasal 64 dan 55 KUHP. "Ancaman minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun," jelasnya. Asisten Ombudsman RI Kalsel Firhansyah menyatakan, Dinas Pendidikan Kalsel harus menaruh perhatian serius pada kasus tersebut. Dia meminta pihak sekolah yang menarik sumbangan atau pungli kepada orang tua murid untuk mengembalikan uang pungutan tersebut. Selain itu, oknum sekolah yang terbukti melakukan pungli diberi sanksi. "Juga harus memfasilitasi anak yang putus sekolah akibat orang tua dipungli," tegasnya. Seperti diketahui, uang pungli di SMAN 10 Banjarmasin yang nilainya lebih dari Rp 100 juta itu sudah terpakai sekitar Rp 32 juta. Uang tersebut digunakan sekolah untuk memperbaiki lapangan. Rencananya, uang pungli yang tersisa sekitar Rp 80 juta akan digunakan untuk membangun jembatan penghubung dari ruang kelas ke musala sekolah hingga mengecat bangunan. Juru bicara dari perwakilan guru SMAN 10 Banjarmasin Samsudin menyebutkan, untuk perbaikan lapangan tersebut, pihaknya sudah mengajukan proposal bantuan ke dinas, tetapi belum ada tanggapan. Kepala Bidang SMA Disdikbud Kalsel Muhammadun menepis SMAN 10 Banjarmasin tak mendapatkan bantuan dari Disdikbud Kalsel. Dia menyatakan, semua sekolah jenjang SMA diberi keleluasaan untuk meminta bantuan kepada pihaknya melalui proposal.

Nyanyian Wakasek di "Sumbangan Offline" Seret Kepsek Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/ppdb-harus-hati-hati-jangan-sampai-jadi-target-saber-pungli_m_143021.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Sambas mendapatkan warning dari DPRD setempat. PPDB jangan sampai menjadi target tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). &ldquo;Saya imbau pihak sekolah berhati-hati dan serius untuk menjaga adanya pungutan yang tidak jelas. Ingat ada tim Saber Pungli yang selalu memantau,&rdquo; kata Ketua DPRD Sambas Arifidiar, Jumat (7/7). Pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Bupati Atbah Romin Suhaili dan Wakil Bupati Hairiah, sangat serius mengatasi Pungli di wilayah kerjanya. Salah satu bentuk keseriusannya dengan membentuk tim Saber Pungli. &ldquo;Tim yang sudah terbentuk sesuai dengan keinginan bupati, juga harus serius mencegah praktik-praktik pungutan liar yang terjadi di Kabupaten Sambas,&rdquo; ungkap Arifidiar. Dikatakannya, beberapa waktu lalu tim Saber Pungli telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di dermaga penyeberangan Kuala-Perigi Tebas. Petugasnya kedapatan melakukan praktik Pungli. &ldquo;Jangan sampai kejadian ini terulang kembali di sekolah,&rdquo; katanya. &ldquo;Ingat tim Saber Pungli ada, jangan sampai OTT lagi di sekolah, hindarilah praktek Pungli,&rdquo; sambung Arifidiar. Memasuki ajaran baru, kata Ketua DPRD, biaya yang di keluarkan orang tua sudah sangat besar. Terutama untuk membeli seragam, buku dan keperluan sekolah lainnya. Jangan sampai ditambah dengan biaya-biaya tidak jelas. &ldquo;Jika ada biaya-biaya tidak jelas, tentu sangat memberatkan orang tua. Ini akan menyebabkan efek yang kurang baik, sehingga minat untuk menyekolahkan anak mereka menjadi rendah,&rdquo; ujar Arifidiar. (sai/fab/JPG)

PPDB Harus Hati-Hati, Jangan Sampai Jadi Target Saber Pungli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/duh-ppdb-sd-smp-sudah-ada-pungli_m_141910.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari pertama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP, kemarin (3/7) dinodai adanya dugaan pungutan liar (pungli) oleh oknum sekolah dasar (SD) di Balikpapan Utara. Ini diketahui dari hasil wawancara Kaltim Post (Jawa Pos Group) dengan sejumlah orang tua calon murid yang baru mendaftarkan anaknya. Kepada Kaltim Post, mereka mengaku membeli map untuk formulir pendaftaran seharga Rp 5 ribu. Map yang digunakan untuk mengajukan berkas pendaftaran. Hal ini lantaran mereka tidak membawa map yang sesuai.&nbsp; "Tadi beli buat formulir pendaftaran Rp 5 ribu. Bawa map tidak terpakai, jadi beli di sini (sekolah). Dari pada harus keluar lagi beli. Ya tidak masalah soalnya buat anak juga," ujar tiga orang tua yang saat itu sedang menunggu tes membaca anak mereka.&nbsp; Sementara dari survei media ini ke tiga lokasi toko yang menjual alat tulis, harga map yang sama dijual harga satuannya hanya Rp 2 ribu hingga Rp 2.500. Memang, radius 500 meter dari sekolah tersebut tidak terdapat toko yang menjual map.&nbsp; Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Purnomo marah ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut. Dia menyebut, sekolah dilarang menjual apapun terkait PPDB. Termasuk map bagi orang tua murid. Semua syarat sudah ditempel sehingga bisa dibaca oleh calon pendaftar. Tidak ada alasan bagi sekolah untuk mengeruk keuntungan.&nbsp; "Sebut saja sekolah apa. Biar saya tanya kepala sekolahnya. Kok pakai jual map formulir segala. Pokoknya semua sudah ada syaratnya dari akta kelahiran dan Kartu Keluarga yang digunakan untuk mengetahui domisili sesuai dengan BL (Bina Lingkungan) yang sudah ditunjuk," ujar Purnomo dengan nada tinggi. Selain persoalan map, orang tua murid juga khawatir dengan potensi pungli untuk meloloskan anak diterima masuk sekolah. Seperti yang disampaikan seorang warga Batu Ampar. Di mana tahun lalu dia mendapat tawaran dari salah satu oknum guru. Guru tersebut meminta imbalan jutaan rupiah dengan iming-iming bisa meloloskan anaknya masuk ke SD yang favorit di kawasan Batu Ampar.&nbsp; "Tahun lalu anak saya tidak cukup umur. Terus didatangi seorang guru. Anak saya bisa masuk asal mau bayar harga. Tetapi saya bilang tidak usah," ujar pria tersebut usai mendaftarkan anaknya di sekolah yang sama. (*/rdh/rsh/k18/fab/JPG)

Duh, PPDB SD-SMP Sudah Ada Pungli

pungli ppdb

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pungli ppdb

Berita Terkini