<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/hati-hati-pungli-berkedok-sumbangan-biaya-pendidikan_m_167223.jpeg" alt="WARNING: Kepala dekolah dan ketua komite sekolah tingkat SD dan SMP di Malang saat mengikuti sosialisasi saber pungli Selasa (7/11) di Hall Akasia, Savana Hotel & Convention Kota Malang." width="100%">
<figcaption>WARNING: Kepala dekolah dan ketua komite sekolah tingkat SD dan SMP di Malang saat mengikuti sosialisasi saber pungli Selasa (7/11) di Hall Akasia, Savana Hotel & Convention Kota Malang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Praktik pungutan liar (pungli) bisa terjadi di dunia pendidikan. Salah satunya terkait pemungutan sumbangan biaya pendidikan. Selain itu, pungli juga rawan terjadi di titik penambahan fasilitas, sarana, dan prasarana. Oleh karena itu, untuk mencegah adanya pungli itu pun Pemerintah Kota Malang gencar melakukan sosialisasi sebagai upaya bersih dari praktik pungli. Setelah menyasar kalangan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kini giliran Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah tingkat SD dan SMP di Malang yang menjadi sasaran. Sosialisasi itu digelar di Hall Akasia, Savana Hotel &amp; Convention Kota Malang, Selasa (7/11). Asisten Administrasi Umum, Supranoto saat dalam membacakan sambutan Wali Kota Malang Moch Anton mengatakan, praktik pungli di segala bidang termasuk dalam dunia pendidikan harus diberantas karena termasuk tindakan yang melawan aturan hukum. Dalam lingkup pendidikan, kata Supranoto, pemerintah telah mengeluarkan aturan dan mekanisme yang jelas terkait pemungutan sumbangan biaya pendidikan. Namun, kondisi rawam pungli di lingkup pendidikan terjadi pada titik penambahan fasilitas, sarana dan prasarana. ''Pemerintah sangat paham semuanya itu adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, akan tetapi semuanya harus tetap memperhatikan koridor peraturan perundangan dan saat ini harus bergerak penuh kehati-hatian dan secermat mungkin,'' kata Supranoto. Dia menjelaskan, niat baik dalam meningkatkan standar dunia pendidikan, tapi berlawanan dengan aturan hukum, akan rentan munculnya permasalahan di lain hari. Oleh karena itu, yang saat ini harus dilakukan yakni merumuskan regulasi yang baik, sehingga keinginan untuk memperbaiki mutu pendidikan tidak berbenturan dengan praktik pungli. "Perlu inovasi dalam dunia pendidikan agar kualitasnya terus meningkat dengan baik," tukasnya. Anton pun memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini. Pasalnya, pemahaman tentang bentuk pungli dan akibat hukumnya, bisa mencegah semua pihak terhindar dari praktik tersebut. "Semoga dengan upaya yang demikian dapat mewujudkan lingkungan pendidikan Kota Malang berkualitas," harapnya.

Hati-hati, Pungli Berkedok Sumbangan Biaya Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/bidang-pendidikan-sasaran-empuk-pungli_m_137519.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Praktik pungutan liar (pungli) di Sumatera Barat (Sumbar) lebih banyak terjadi di bidang pendidikan. Terbaru, praktik pungli baru dibongkar oleh Tim Saber Pungli Kota Padang di bidang pendidikan. Pungli ini terkait penerimaan siswa baru atau proses penerimaan peserta didik baru (PPBD) tahun ajaran 2017. Akibatnya dua orang jadi tersangka.&nbsp; Ketua Tim Saber Pungli Sumbar, Kombes Dody Marsidy mengatakan, selama dua tahun belakangan ini pihaknya berhasil mengungkap tujuh kasus OTT Pungli dengan delapan tersangka. Yang paling banyak pengungkapan kasus OTT Pungli adalah Kota Padang dengan tiga orang tersangka.&nbsp; &rdquo;Rincian Provinsi Sumatera Barat berhasil mengungkap satu kasus dengan satu tersangka, Kota Padang dua Kasus dengan tiga pelaku, Kabupaten Pesisir Selatan dengan satu kasus dan satu pelaku. Kemudian, Kabupaten Sawalunto satu kasus dengan satu pelaku, Kota Pariaman satu kasus satu pelaku, dan Kabupaten Pasaman Barat dengan satu pelaku dengan satu kasus,&rdquo; ungkapnya seperti dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Rabu (14/6).&nbsp; Sementara itu, instansi paling banyak terlibat kasus OTT pungli adalah di bidang pendidikan. Yakni ada tiga kasus dengan lima orang tersangka. Semua itu tersebar di Kota Sawalunto, Kota Pariaman, dan Kota Padang.&nbsp; &rdquo;Kami berharap ini (OTT di MTsN Model Gunungpangilun) kasus yang terakhir. Jangan sampai ada kasus-kasus pungli lainnya. Saya mengapresiasi kinerja Ketua Tim Saber Pungli Kota Padang karena berhasil mengungkap dua kasus dengan tiga pelaku. Pelajaran ini hendaknya dijadikan contoh bagi pelaku-pelaku pungli lain. Ingat kami akan terus memburu pelaku pungli yang bergentayangan di Sumatera Barat,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Terpisah Kepala Ombudsman Sumbar, Yunafri mengatakan, pihaknya sebenarnya telah mencium pungutan liar di beberapa sekolah di Kota Padang ini. Tetapi barang bukti belum cukup untuk melaporkanya.&nbsp; &rdquo;Jangan main-main dengan yang namanya pungli karena melawan hukum. Saya berharap semoga sekolah lain tidak melakukan hal serupa, utamakan pelayanan, jangan uang. Kita juga berharap semoga ini kasus yang terakhir di Sumatera Barat,&rdquo; tukasnya. (e/iil/JPG)

Bidang Pendidikan Sasaran Empuk Pungli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/kepala-mtsn-favorit-kena-ott-begini-tanggapan-kemenag_m_137518.jpeg" alt="Kepala Kantor Kemenag Kota Padang Japeri (tengah) bersama Ketua Tim Saber Pungli Kota Padang AKBP Tomi Bambang Irawan (kiri) dan Kapolresta Padang Kombes Chairul Aziz (kanan)." width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Kemenag Kota Padang Japeri (tengah) bersama Ketua Tim Saber Pungli Kota Padang AKBP Tomi Bambang Irawan (kiri) dan Kapolresta Padang Kombes Chairul Aziz (kanan).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tertangkap tangannya dua orang petinggi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Gunungpangilun Padang memberi tamparan keras pada Kementerian Agama (Kemenag). Sebab sekolah itu merupakan salah satu madrasah favorit di Kota Padang. Kepala Kemenag Kota Padang, Japeri yang juga hadir pada jumpa pers OTT Tim Saber Pungli itu mengatakan, pihaknya baru mengetahui setelah Kapolresta Padang Kombes Chairul Aziz memberi tahu kepadanya melalui telepon genggam.&nbsp; &rdquo;Sekarang kami serahkan masalah hukum ini ke Polresta Padang. Yang jelas saya sudah laporkan masalah ini ke Kemenag Provinsi Sumatera Barat dan keduanya terancam dipecat,&rdquo; ujarnya seperti dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Rabu (14/6).&nbsp; Japeri menyebut kasus ini adalah tamparan buat Kemenag Kota Padang. Pihaknya sudah mewanti-wanti kepada MTsN yang ada di Kota Padang supaya jangan ada pungutan liar. &rdquo;Saya terus menyuarakan kepada kepala MTsN yang ada di Kota Padang, supaya jangan main-main dengan yang namanya pungli. Karena itu adalah perbuatan dilarang hukum,&rdquo; ujarnya. Sebagaimana berita sebelumnya disebutkan, Tim Saber Pungli Kota Padang baru saja membongkar praktik pungli di dunia pendidikan. Kali ini dilakukan oleh oknum Kepala sekolah atau MTsN Gunungpangilun Padang, Chandra Karim bersama rekannya Rahmi Jandras, Wakil Kepala MTsN Model Gunungpangilun Padang bidang humas. Penangkapan itu berlangsung pada Senin (12/6), sekitar pukul 11.30 WIB. OTT pertama dilakukan terhadap Chandra. Dia tertangkap tangan sedang melakukan pungli terhadap wali murid yang mendaftarkan anaknya di sekolah yang dipimpinya itu.&nbsp; Kemudian dilakukan penggeledahan di ruang kepala sekolah tersebut dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 4.488.000. Uang tersebut diduga hasil pungli. Setelah dilakukan interogasi terhadap Chandra, terungkap bahwa dia tidak bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan Rahmi. Polisi pun langsung bergerak. Tak jauh dari ruang kepala sekolah, polisi menangkap Rahmi. Saat itu didapatkanbarang bukti yang ada di laci mejanya uang Rp 14.000.000 dan rapor murid SD calon siswa MTsN itu. Kedua pelaku mempunyai peran masing-masing. Kepala sekolah berperan sebagai eksekutor yang meminta langsung kepada wali murid yang anaknya mau masuk MTsN Model Gunungpangilun. Sedangkan Rahmi sebagai penerima uang dan disimpan di dalam lemarinya.&nbsp; Atas perbuatannya kini kedua tersangka dijerat dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 374 dan pasal 372 KUHP, dengan ancaman penjara paling rendah 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dengan denda paling banyak Rp 750.000.000. (e/iil/JPG)

Kepala MTsN Favorit Kena OTT, Begini Tanggapan Kemenag