<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pungli-berkedok-penambahan-kelas-baru-berujung-penjara_m_156877.jpeg" alt="Terdakwa, M Yusran, berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, Lahaya, setelah divonis 1 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Makassar." width="100%">
<figcaption>Terdakwa, M Yusran, berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, Lahaya, setelah divonis 1 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Makassar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Walau berdalih membuat ruang kelas tambahan untuk menampun siswa baru, pungutan yang ditetapkan Kepala SMAN 5 Makassar M. Yusran menjadikan dia sebagai pesakitan. Dia dianggap telah melakukan pungutan liar (pungli) dengan total nilainya Rp 400 juta. Akibat kebijakannnya itu dia harus mendekam di balik penjara selama setahun. Putusan itu secara sah dibacakan oleh Majelis hakim Pengadilan Tipikor Makassar, kemarin. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni hukuman penjara selama satu tahun enam bulan. Kemudian, uang senilai Rp 70 juta yang disita dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa. "Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti menerima uang Rp 400 juta pada penerimaan siswa baru melalui jalur offline. Uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa," ucap Ketua Majelis Hakim Bonar Harianja kemarin. Menanggapi vonis itu, penasihat hukum Yusran, Lahaya SH, mengaku kecewa. Alasannya, uang Rp 400 juta tersebut digunakan untuk penambahan tiga ruang kelas dan fasilitasnya. "Faktanya sudah dinikmati siswa itu sendiri. Jadi, uang yang diterima terdakwa bukan untuk kepentingan pribadi," ujarnya. Dengan demikian, lanjut Lahaya, terdakwa sama sekali tidak merugikan negara. Kalaupun terdakwa dinyatakan korupsi, fasilitas yang dinikmati siswa saat ini seharusnya disita negara. "Kami tidak memikirkan untuk banding," tegasnya. Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar menuntut Kepala SMAN 5 Makassar M. Yusran selama satu tahun enam bulan penjara. Selain itu terdakwa diharuskan membayar denda sebesar Rp 50 juta. "Terdakwa melanggar pasal 11 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi," beber JPU Ahmad Yani. Terdakwa, jelas dia, memungut biaya pembayaran dengan modus penambahan kelas baru. Setiap calon siswa dimintai Rp 5 juta sampai Rp 15 juta.&nbsp;

Pungli Berkedok Penambahan Kelas Baru Berujung Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/begini-modus-kepala-mtsn-pungli-korbannya_m_137517.jpeg" alt="Dua tersangka Operasi Tangkap Tangan (baju hijua) digiring oleh anggota Polresta Padang, Selasa (13/06) Kota Padang." width="100%">
<figcaption>Dua tersangka Operasi Tangkap Tangan (baju hijua) digiring oleh anggota Polresta Padang, Selasa (13/06) Kota Padang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh Chandra Karim, Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Gunungpangilung, Kota Padang bersama rekannya Rahmi Jandras, Wakil Kepala MTsN Model Gunungpangilun Padang bidang humas disinyalir telah berlangsung lama. Bahkan sasarannya kerap calon siswa baru pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). Nilai pungutan pun beragam, tergantung kondisi ekonomi orang tua calon siswa. Ketua Tim Saber Pungli Kota Padang AKBP Tomi Bambang Irawan mengatakan, dari keterangan saksi-saksi, kedua tersangka meminta uang secara terang-terangan kepada wali murid yang akan memasukkan anaknya ke sekolah tersebut. &rdquo;Satu murid dipungut sebesar Rp 1.500.000. Kedua pelaku masih kami minta keterangannya. Kasus ini belum mengarah ke Kemenag Kota Padang. Kalau nantinya ada megarah ke sana tidak tertutup kemungkinan akan kita periksa juga pihak Kemenag tersebut,&rdquo; ungkap Tomi seperti dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Rabu (14/6).&nbsp; Tomi yang juga Wakapolresta Padang itu menambahkan, dari keterangan saksi-saksi didapatkan informasi bahwa sekolah tersebut rencananya akan menerima 80 orang siswa lewat jalur pintas (menyogok). Namun saat ini baru diterima sekitar 50 orang. &nbsp; Disebutkan Tomi, dalam dua tahun belakangan ini sudah dua kasus pungli yang diungkap dengan tersangka tiga orang. &rdquo;Kami mengimbau kalau mau selamat tinggalkan pungli. Kami mengimbau masyarakat Kota Padang kalau ditemukan pungli di wilayah masing-masing, silakan hubungi kami. Identitas anda akan kami rahasiakan,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Sebagaimana berita sebelumnya disebutkan, Tim Saber Pungli Kota Padang baru saja membongkar praktik pungli di dunia pendidikan. Kali ini dilakukan oleh oknum Kepala sekolah atau MTsN Gunungpangilun Padang, Chandra Karim bersama rekannya Rahmi Jandras, Wakil Kepala MTsN Model Gunungpangilun Padang bidang humas. Penangkapan itu berlangsung pada Senin (12/6), sekitar pukul 11.30 WIB. OTT pertama dilakukan terhadap Chandra. Dia tertangkap tangan sedang melakukan pungli terhadap wali murid yang mendaftarkan anaknya di sekolah yang dipimpinya itu.&nbsp; Kemudian dilakukan penggeledahan di ruang kepala sekolah tersebut dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 4.488.000. Uang tersebut diduga hasil pungli. Setelah dilakukan interogasi terhadap Chandra, terungkap bahwa dia tidak bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan Rahmi. Polisi pun langsung bergerak. Tak jauh dari ruang kepala sekolah, polisi menangkap Rahmi. Saat itu didapatkanbarang bukti yang ada di laci mejanya uang Rp 14.000.000 dan rapor murid SD calon siswa MTsN itu. Kedua pelaku mempunyai peran masing-masing. Kepala sekolah berperan sebagai eksekutor yang meminta langsung kepada wali murid yang anaknya mau masuk MTsN Model Gunungpangilun. Sedangkan Rahmi sebagai penerima uang dan disimpan di dalam lemarinya. Atas perbuatannya kini kedua tersangka dijerat dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 374 dan pasal 372 KUHP, dengan ancaman penjara paling rendah 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dengan denda paling banyak Rp 750.000.000. (e/iil/JPG)

Begini Modus Kepala MTsN Pungli Korbannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/bupati-cantik-ngamuk-ini-yang-kemudian-terjadi_m_105318.jpeg" alt="Bupati Karawang, Cellica Nurrachdiana" width="100%">
<figcaption>Bupati Karawang, Cellica Nurrachdiana</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Suasana SD Karawang Kulon, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, mendadak tegang. Kehadiran Bupati Karawang, Cellica Nurrachdiana membikin mereka terkejut. Cellica datang lantaran sang kepala sekolah, Yeti Herawati, menolak untuk dimutasi ke SDN Nagasari VI.&nbsp; "Siapa yang tidak setuju Hj Yeti saya pindahkan dari sini? (SDN Nagasari II), silahkan angkat tangan, siapa yang setuju dia dipindahkan dari sini?, silahkan angkat tangan. Karena pelaporan ini (perilaku Yeti) bukan sebulan dua bulan saja, sejak saya jadi Plt bupati, sudah ada laporan seperti ini. setelah saya cek dan saya rekam, bila perlu rekamannya saya buka disini," ujar Cellica, yang langsung disambut riuh tepuk tangan dari ratusan orang tua siswa, kemarin (26/1). Bahkan di hadapan ratusan orang tua siswa, Cellica memberikan peringatan keras kepada oknum guru di SDN Karawang Kulon II, jika ada yang berani mengancam akan memberikan nilai kecil kepada siswa dengan alasan tidak masuk akal. "PNS harus siap ditugaskan di manapun, karena sepenuhnya merupakan wewenang bupati," tegas dia.&nbsp; Cellica menambahkan, jika ada anak buahnya yang terbukti buruk dalam bertugas, dia tidak segan bertindak tegas memberikan sanksi, seperti yang terjadi di SDN Karawang Kulon II di bawah kepemimpinan Yeti.&nbsp; Informasi yang diterima, Yeti diberikan sanksi oleh Bupati Karawang karena terbukti melakukan pungutan liar (pungli) ke orang tua siswa untuk pembangunan mushola di sekolah. Setiap siswa dipungut Rp200 Ribu dengan jumlah siswa seluruhnya sebanyak 1400 orang. "Bukan hanya kepala sekolah, kepala UPTD, kepala dinas gak bener saya pindahkan. Semua aparat pemerintah yang gak bener dalam pelayanan publik akan saya beri sanksi, agar dapat menjadi contoh, jadi jangan salahkan saya," tutur Cellica. Cellica mengaku sengaja datang langsung ke SDN Karawang Kulon II karena mendengar ada mobilisasi orang tua siswa untuk membuat petisi menolak kepala sekolah untuk dipindahkan.&nbsp; Seharusnya, kata Cellica, aksi seperti itu tidak perlu terjadi karena proses mutasi dan rotasi merupakan hal yang biasa terjadi. Apalagi setelah Cellica berdialog dan bertanya langsung kepada orang tua siswa, justru malah setuju jika kepala sekolah dipindahkan. "Setiap PNS itu harus siap ditugaskan dimanapun, jangan pilih-pilih," tegasnya. Selain dihadiri orang tua siswa, dalam kesempatan tersebut juga hadir beberapa anggota Komisi D DPRD Karawang. Namun sayangnya, Kepala SDN Karawang Kulon II Yeti justru tidak menampakan batang hidungnya meski Cellica marah besar akibat kejadian tersebut.(nif/rmol/mam/JPG)

Bupati Cantik Ngamuk, Ini yang Kemudian Terjadi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/kepergok-lakukan-pungli-tiga-kepsek-dicopot_m_104466.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menjatuhkan sanksi tegas kepada tiga orang kepala sekolah (kepsek).&nbsp;Mereka kedapatan melakukan pungutan liar kepada siswa.&nbsp; "Ada beberapa oknum kepala sekolah yang diduga melakukan pungli, sehingga diberikan sanksi yaitu dimutasikan dari jabatannya.&nbsp;Kami mendapat laporan dari orang tua murid," ujar Bupat Karawang Cellica Nurrachadiana, usai melantik 358 Kepala Sekolah&nbsp;tingkat SD dan SMP, di SMPN 1 Lemahabang, Senin (23/1).&nbsp; &ldquo;Kita juga cek ke lapangan dan ada pemberitahuan kepada kepala UPTD terkait adanya pungli yang dilakukan oknum kepala sekolah&nbsp;itu,&rdquo; ujar Cellica. Dikatakan, pihaknya ingin dunia pendidikan bebas dari pungli maka harus ada sanksi kepada kepala sekolah yang melakukan&nbsp;pungli. Cellica memperingatkan dirinya tidak segan-segan melakukan perganian kepala sekolah jika ditemukan adanya dugaan&nbsp;pungli kembali. &ldquo;Meskipun normalnya 4 tahun pergantian kepala sekolah, tapi jika ada kepala sekolah yang melakukan pungli maka akan kami&nbsp;gantikan,&rdquo; tandasnya.(bon/rmol/mam/JPG)

Kepergok Lakukan Pungli, Tiga Kepsek Dicopot 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65908_85029_ridwan-kamil-3.jpg" alt="Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil bertekad terus memberantas pungutan liar (pungli).&nbsp; Agar lebih optimal, Kang Emil-sapaannya- dalam waktu dekat akan membentuk Satgas Sapu Bersih Pungli.&nbsp; Emil mengungkapkan, keberadaan satgas ini sangat penting untuk memperluas jangkauan pemberantasan pungli yang masih mungkin terjadi di lingkungan pelayanan publik di Kota Bandung. &quot;Kita sedang mempersiapkan membuat tim Saber Pungli. Dalam satu minggu saya tanda tangani timnya,&quot; kata Emil usai melakukan rapat pimpinan, di Pendopo Kota Bandung, Senin (21/11). Satgas tersebut, kata dia, merupakan gabungan dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Kodim, dan Satpol PP Kota Bandung. &quot;Mudah-mudahan tim ini dapat membuat kualitas pelayanan bebas dari pungli. Nanti ada informan, ada pengintipan, ada OTT,&quot; ujaranya. Emil membantah pembentukan satgas Saber Pungli karena maraknya pungli di Kota Bandung. Diterangkan bahwa pembentukan satgas tersebut berdasarkam Instruksi Presiden dan untuk memperkuatnya maka akan dibuatkan juga Keputusan Walikota Bandung.&nbsp; &quot;Sebetulnya kita sudah ada sistem Lapor. Perizinan sudah online. Jadi pungli, kalau saya boleh klaim, sudah jauh menurun. Tapi yang namanya oknum mah aya wae, tapi sekarang bukan budaya lagi,&quot; ujarnya.(bon/rmol/mam/JPG)

Ridwan Kamil Bentuk Satgas Berantas Pungli