<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/20231116211129_IMG_7871JPG-2306979808.jpg" alt="Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menonaktifkan dua Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK setelah melakukan pemecatan terhadap 66 pegawai yang terlibat dalam perkara pungutan liar (pungli) dan pemerasan terhadap tahanan di Rutan KPK.<br /><br />Dua Rutan yang dinonatifkan tersebut berlokasi di Markas Komando (Mako) Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) Jakarta Utara dan Mako Polisi Militer Kodam Jayakarta (Pomdam Jaya) Guntur, Jakarta Selatan.<br /><br />"Rutan Cabang KPK yang sekarang diaktifkan di (Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi) C1 dan (Gedung Merah Putih KPK) K4, khusus untuk Pom AL dan Pomdam Jaya Guntur, sementara untuk dinonaktifkan karena semua tahanannya kita pindah ke Rutan Merah Putih dan C1," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (26/4).<br /><br />Ali menerangkan dua rutan tersebut saat ini dinonaktifkan sementara karena kekurangan personel untuk operasional dan pengamanan rutan.<br /><br />Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa itu mengatakan saat ini KPK telah menerima 214 pegawai negeri sipil (PNS). Para pegawai baru tersebut nantinya akan ditempatkan berbagai unit kerja di KPK.<br /><br />"Nanti ke depan ketika sudah personel yang ada memadai, tentu kami aktifkan kembali dua rutan cabang KPK tersebut," ujarnya.<br /><br />Ali memastikan pemecatan 66 pegawai tersebut tidak akan mempengaruhi proses penanganan perkara di KPK. Komisi antirasuah juga telah mengantisipasi apabila dua rutan yang masih beroperasi mencapai kapasitas maksimal.<br /><br />"Kami ingin sampaikan bahwa proses-proses penanganan perkara di KPK terus berlanjut, tentu rutan merupakan bagian dari supporting system di penindakan. Kalaupun misalnya di C1 ataupun rutan di K4 penuh, tentu kami juga ada koordinasi dan kerja sama dengan pihak Polda Metro Jaya, misalnya, sehingga bisa dititipkan di Rutan Polda metro Jaya maupun rutan Polres di sekitar Jakarta," tuturnya.<br /><br />KPK pada Rabu, 24 April 2024, mengumumkan pemecatan terhadap 66 pegawainya yang terlibat dalam perkara pungutan liar dan pemerasan di Rutan Cabang KPK.<br /><br />"Pada Selasa (23/4), KPK telah menyerahkan surat keputusan pemberhentian kepada 66 pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran pemerasan di Rutan Cabang KPK," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (23/4/24).<br /><br />Hasil pemeriksaan itu menyatakan 66 orang pegawai terbukti melanggar Pasal 4 huruf i; Pasal 5 huruf a; dan Pasal 5 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.<br /><br />"Selanjutnya pada 17 April 2024, sekretaris jenderal KPK selaku pejabat pembina kepegawaian menetapkan keputusan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai PNS, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) huruf c PP 94 Tahun 2021," ujar Ali.<br /><br />Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa itu menerangkan pemberhentian ini akan efektif berlaku pada hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diserahkan kepada para pegawai tersebut.<br /><br />Keputusan pemberhentian pegawai tersebut sebagai bagian dari komitmen KPK menyelesaikan penanganan pelanggaran di internal hingga tuntas dan&nbsp;<em>zero tolerance</em>&nbsp;terhadap praktik-praktik korupsi.<br /><br />Mengenai pelanggaran ini, KPK juga telah menjatuhkan hukuman etik berdasarkan putusan Dewan Pengawas serta penyidikan dugaan tindak pidana korupsinya.<br /><br />Dewan Pengawas KPK menyatakan ada 93 orang pegawai yang terlibat dalam rangkaian kasus pungutan liar di Rutan Cabang KPK.<br /><br />Sebanyak 66 orang pegawai akhirnya diberhentikan, 15 pegawai ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan untuk menjalani proses hukum dan 12 pegawai lainnya masih menunggu hasil koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).</p>

Ali menerangkan dua rutan tersebut saat ini dinonaktifkan sementara karena kekurangan personel untuk operasional dan pengamanan rutan.

Kurang Personel setelah 66 Pegawai Dipecat karena Pungli, Dua Rutan KPK Dinonaktifkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/rutan-kpk.jpg" alt="Rutan KPK/ Rian Alfianto/JPC" width="100%">
<figcaption>Rutan KPK/ Rian Alfianto/JPC</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 15 pihak sebagai tersangka, kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (Rutan) KPK. Praktik pungli ini berlangsung selama lima tahun, sejak 2019 hingga 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para tahanan diharuskan menyetor ke pihak yang disebut 'Lurah'. Namun, apabila ada tahanan yang terlambat menyetor maka ada konsekuensi yang diterima, seperti kamar sel dikunci dari luar hingga dapat jatah piket lebih rutin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi para tahanan yang tidak atau terlambat menyetor diberikan perlakuan yang tidak nyaman, diantaranya kamar tahanan dikunci dari luar, pelarangan dan pengurangan jatah olah raga, dan mendapat tugas jatah jaga dan piket kebersihan yang lebih banyak," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (15/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam praktiknya, terdapat sejumlah kode untuk mengamankan jalannya tindakan pungli di Rutan KPK. Terdapat sosok pelaku yang berperan sebagai 'Lurah' yang bertugas membagikan sejumlah uang dari para tahanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tugas lurah yaitu mengumpulkan dan membagikan sejumlah uang dari para tahanan melalui koordinator tahanan (korting) di tiga rutan cabang KPK," ucap Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Posisi lurah di rutan cabang KPK pada Pomdam Jaya Guntur dijabat oleh tersangka Muhammad Ridwan (MR).&nbsp;Sementara tersangka Mahdi Aris (MHA) bertindak sebagai lurah di rutan cabang KPK pada Gedung Merah Putih dan tersangka Sopian Hadi (SH) bertindak sebagai lurah di rutan cabang KPK pada Gedung ACLC.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asep menjelaskan, dalam praktik pungli rutan di KPK juga terkenal dengan istilah korting. Kegiatan itu merupakan pengumpulan sejumlah uang dari para tahanan yang dilakukan oleh seorang tahanan dan telah melalui persetujuan tersangka Hengki (HK) selaku otak pungli rutan dan Achmad Fauzi (AF) selaku Kepala Rutan (Karutan) KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penunjukan 'korting' ini adalah inisiatif dari HK yang dilanjutkan lagi oleh AF saat menjabat selaku Kepala Rutan Cabang KPK definitif ditahun 2022. Modus yang dilakukan HK dkk terhadap para tahanan diantaranya memberikan fasilitas eksklusif berupa percepatan masa isolasi, layanan menggunakan handphone dan powerbank, hingga informasi sidak," ujar Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasil penyidikan KPK mengungkap adanya kode yang digunakan para pelaku dalam melancarkan kegiatan pungli mereka.&nbsp;Kode-kode itu dikenal dengan istilah kandang burung hingga banjir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"HK dkk dalam melancarkan aksinya menggunakan beberapa istilah atau password di antaranya banjir dimaknai info sidak, kandang burung dan pakan jagung dimaknai transaksi uang, dan botol dimaknai sebagai handphone dan uang tunai," beber Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebanyak 15 tersangka pungli rutan itu kini telah ditahan sejak hari ini. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yakni,&nbsp;Achmad Fauzi, Kepala Rutan Cabang KPK; Hengki, pegavwai negeri yang dipekerjakan (PNYD) yang ditugaskan sebagai petugas cabang rutan KPK periode 2018-2022; Deden Rochendi, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Pengamanan dan Plt Kepala Cabang Rutan KPK periode 2018; Sopian Hadi, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Pengamanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Ristanta PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK dan Plt Kepala Cabang Rutan KPK periode 2021; Ari Rahman Hakim, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK; Agung Nugroho, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK; Eri Angga Permana, PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK periode 2018-2022.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhammad Ridwan, Petugas Cabang Rutan KPK; Suharlan, Petugas Cabang Rutan KPK; Ramadhan Ubaidillah A, Petugas Cabang Rutan KPK; Mahdi Aris, Petugas Cabang Rutan KPK; Wardoyo, Petugas Cabang; Rutan KPK; Muhammad Abduh, Petugas Cabang Rutan KPK; Ricky Rachmawanto, Petugas Cabang Rutan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka langsung dijebloskan ke tahanan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Mereka ditahan di rumah tahanan (rutan) Polda Metro Jaya untuk 20 hari ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ke-15 tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</div> </div> </div>

"Bagi para tahanan yang tidak atau terlambat menyetor diberikan perlakuan yang tidak nyaman, diantaranya kamar tahanan dikunci dari luar".

Tahanan KPK Setor Pungli ke 'Lurah', Terlambat Setor Kamar Sel Dikunci dari Luar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/11/4J3A2051-1258027537.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/10/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak membenarkan telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pungli di rumah tahanan (Rutan) KPK. Johanis Tanak mengakui, salah satu tersangka tersebut, yaitu Aparatur Sipil Negara (AS) pada Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta, bernama Hengki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya Hengki sudah tersangka, dia sudah pindah di Pemda (DKI) kalo ga salah tersangka dia," kata Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Johanis Tanak menjelaskan, pihaknya akan memproses Hengki sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apalagi, penyidik memiliki bukti untuk menjerat Hengki sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita tetap proses kok. Percaya KPK akan tetap memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sepanjang dia memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang akan disangkakan," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam mengusut kasus dugaan korupsi di rutan, KPK juga telah menggeledah tiga rutan cabang KPK, terkait kasus dugaan pungli. Penggeledahan ini merupakan bentuk komitmen KPK menindaklanjuti kasus dugaan pemerasan yang terjadi di lingkungab Rutan cabang KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tim penyidik (27/2) telah selesai melaksanakan penggeledahan di tiga lokasi berbeda yang ada di lingkungan Rutan cabang KPK, meliputi Rutan di gedung Merah Putih KPK, Rutan di Pomdam Jaya Guntur, dan Rutan yang berada di gedung ACLC," ujar kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (28/2).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik KPK berhasil mengamankan alat&nbsp; bukti berupa dokumen catatan, terkait dugaan penerimaan uang. Penyidik KPK langsung melakukan penyitaan untuk menganalisa barang bukti tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyitaan dan analisis segera dilakukan untuk menjadi bagian dalam pemberkasan perkara dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara paralel, lanjut Ali, Inspektorat KPK juga telah memintai keterangan dan masih terus melakukan proses pemeriksaan pelanggaran disiplin terhadap oknum pegawai KPK yang diduga terlibat kasus itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini sebagaimana komitmen KPK, untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran di internal lembaga, dan bentuk zero tolerance terhadap tindak pidana korupsi," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, sebanyak 78 pegawai, yang terbukti menerima pungli di Rutan KPK menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Putusan etik terhadap 78 pegawai KPK itu berupa permintaan maaf yang disampaikan di Gedung Juang KPK, Jakarta, Senin (26/2).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permintaan maaf dibacakan langsung oleh para pegawai terkait. Pelaksanaan putusan etik dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H. Harefa.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Anggota Dewas KPK, serta jajaran struktural KPK turut hadir dan menyaksikan eksekusi putusan etik tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">"Dengan ini saya menyampaikan permintaan maaf kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau insan KPK atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang telah saya lakukan, berupa menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan Pribadi dan/atau golongan," ujar salah satu perwakilan pegawai terperiksa yang diikuti oleh seluruh terperiksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cahya pun mengaku berduka atas kasus pungli di rutan KPK yang berujung penjatuhan sanksi etik ini. Dia menegaskan, perbuatan 78 pegawai itu telah menyimpang dari nilai-nilai KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya selaku Insan KPK, merasa prihatin dan berduka karena sebagai dari insan KPK dijatuhi hukuman etik sebagai akibat dari perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai KPK, yaitu integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan," cetus Cahya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cahya berharap, pemberian sanksi ini dapat membuat insan KPK mampu melaksanakan tugas dan jabatannya, dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar KPK. Dia juga mengingatkan, agar insan KPK mampu menghindari segala bentuk penyimpangan, menjaga organisasi KPK, serta selalu mawas diri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat berupa permintaan maaf langsung secara terbuka terhadap 78 pegawai KPK yang terbukti menerima pungli di Rutan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, 12 pegawai KPK sisanya yang juga diduga terlibat menerima pungli diserahkan Dewas kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK. Sebab, 12 pegawai itu melakukan perbuatan pungli pada 2018, yaitu saat Dewas KPK belum dibentuk, sehingga Dewas KPK tidak mempunyai kewenangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun pegawai KPK yang saat ini berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bisa dipecat begitu saja atas persoalan etik. Namun, Dewas KPK merekomendasikan kepada Sekjen KPK untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

"Percaya KPK akan tetap memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sepanjang dia memenuhi unsur-unsur tindak pidana," kata Johanis

KPK Benarkan ASN Pemda DKI Bernama Hengki jadi Tersangka Pungli Rutan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/seminggu_4.jpg" alt="CORETAN SI AIPDA: Aipda HR mencoret sejumlah ruangan kantor Polres Luwu dengan tulisan Sarang Korupsi, Sarang Pungli. Kapolres Luwu AKBP Arisandi menyebut anggotanya itu mengalami gangguan mental atau depresi. (FAJAR)" width="100%">
<figcaption>CORETAN SI AIPDA: Aipda HR mencoret sejumlah ruangan kantor Polres Luwu dengan tulisan Sarang Korupsi, Sarang Pungli. Kapolres Luwu AKBP Arisandi menyebut anggotanya itu mengalami gangguan mental atau depresi. (FAJAR)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, tidak akan melimpahkan penanganan dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di lingkungan rumah tahanan (Rutan) KPK, ke lembaga penegak hukum lain. Sebab, KPK mengaku telah menetapkan lebih dari 10 orang sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ditangani KPK sendiri. Lebih dari 10 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (29/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menjelaskan, dugaan pungli yang terjadi di lingkungan Rutan KPK terdapat tiga wilayah hukum yang harus ditangani.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi ada tiga, kan etiknya sudah diputus oleh Dewas, sudah dilaksanakan. Yang kedua, disiplinnya sedang berproses di inspektorat dan tim. Yang ketiga, pidananya sedang juga berproses di kedeputian penindakan dan eksekusi. Sudah ada ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan itu menegaskan, pihaknya tidak akan mentolelir praktik rasuah. Apalagi itu terjadi di internal KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka kemudian KPK lakukan tidak hanya etik, tidak hanya disiplin, tapi juga pidananya," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengusutan kasus itu, penyidik KPK juga telah menggeledah tiga rumah tahanan cabang KPK.&nbsp;Penyidik KPK berhasil mengamankan alat&nbsp; bukti berupa dokumen catatan, terkait dugaan penerimaan uang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Secara paralel, lanjut Ali, Inspektorat KPK juga telah memintai keterangan dan masih terus melakukan proses pemeriksaan pelanggaran disiplin terhadap oknum pegawai KPK yang diduga terlibat kasus itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini sebagaimana komitmen KPK, untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran di internal lembaga, dan bentuk zero tolerance terhadap tindak pidana korupsi," ujar Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, sebanyak 78 pegawai, yang terbukti menerima pungli di Rutan KPK menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Putusan etik terhadap 78 pegawai KPK itu berupa permintaan maaf yang disampaikan di Gedung Juang KPK, Jakarta, Senin (26/2).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permintaan maaf dibacakan langsung oleh para pegawai terkait. Pelaksanaan putusan etik dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H. Harefa.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Anggota Dewas KPK, serta jajaran struktural KPK turut hadir dan menyaksikan eksekusi putusan etik tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">"Dengan ini saya menyampaikan permintaan maaf kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau insan KPK atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang telah saya lakukan, berupa menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan Pribadi dan/atau golongan," ujar salah satu perwakilan pegawai terperiksa yang diikuti oleh seluruh terperiksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cahya pun mengaku berduka atas kasus pungli di rutan KPK yang berujung penjatuhan sanksi etik ini. Dia menegaskan, perbuatan 78 pegawai itu telah menyimpang dari nilai-nilai KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya selaku Insan KPK, merasa prihatin dan berduka karena sebagai dari insan KPK dijatuhi hukuman etik sebagai akibat dari perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai KPK, yaitu integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan," cetus Cahya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cahya berharap, pemberian sanksi ini dapat membuat insan KPK mampu melaksanakan tugas dan jabatannya, dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar KPK. Dia juga mengingatkan, agar insan KPK mampu menghindari segala bentuk penyimpangan, menjaga organisasi KPK, serta selalu mawas diri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat berupa permintaan maaf langsung secara terbuka terhadap 78 pegawai KPK yang terbukti menerima pungli di Rutan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, 12 pegawai KPK sisanya yang juga diduga terlibat menerima pungli diserahkan Dewas kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK. Sebab, 12 pegawai itu melakukan perbuatan pungli pada 2018, yaitu saat Dewas KPK belum dibentuk, sehingga Dewas KPK tidak mempunyai kewenangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014387425/muncul-wacana-pembentukan-kementerian-kebudayaan-parlemen-respon-positif">Muncul Wacana Pembentukan Kementerian Kebudayaan, Parlemen Respon Positif</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun pegawai KPK yang saat ini berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bisa dipecat begitu saja atas persoalan etik. Namun, Dewas KPK merekomendasikan kepada Sekjen KPK untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

"Ditangani KPK sendiri. Lebih dari 10 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri

KPK Tak Akan Limpahkan Dugaan Kasus Pungli di Rutan ke Apgakum Lain

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/26/pungli-3883264177.jpg" alt="Sebanyak 78 pegawai KPK melakukan permintaan maaf terbuka di Gedung Juang KPK, Jakarta, Senin (26/2)." width="100%">
<figcaption>Sebanyak 78 pegawai KPK melakukan permintaan maaf terbuka di Gedung Juang KPK, Jakarta, Senin (26/2).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindak lanjuti putusan etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK terhadap 78 pegawai, yang terbukti menerima pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK. Putusan etik terhadap 78 pegawai KPK itu berupa permintaan maaf yang disampaikan di Gedung Juang KPK, Jakarta, Senin (26/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permintaan maaf dibacakan langsung oleh para pegawai terkait. Pelaksanaan putusan etik dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H. Harefa.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Anggota Dewas KPK, serta jajaran struktural KPK turut hadir dan menyaksikan eksekusi putusan etik tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">"Dengan ini saya menyampaikan permintaan maaf kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau insan KPK atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang telah saya lakukan, berupa menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan Pribadi dan/atau golongan," ujar salah satu perwakilan pegawai terperiksa yang diikuti oleh seluruh terperiksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam sambutannya, Cahya mengaku berduka atas kasus pungli di rutan KPK yang berujung penjatuhan sanksi etik ini. Dia menegaskan, perbuatan 78 pegawai itu telah menyimpang dari nilai-nilai KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya selaku Insan KPK, merasa prihatin dan berduka karena sebagai dari insan KPK dijatuhi hukuman etik sebagai akibat dari perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai KPK, yaitu integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan," ucap Cahya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cahya berharap, pemberian sanksi ini dapat membuat insan KPK mampu melaksanakan tugas dan jabatannya, dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar KPK. Dia juga mengingatkan, agar insan KPK mampu menghindari segala bentuk penyimpangan, menjaga organisasi KPK, serta selalu mawas diri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat berupa permintaan maaf langsung secara terbuka terhadap 78 pegawai KPK yang terbukti menerima pungli di Rutan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, 12 pegawai KPK sisanya yang juga diduga terlibat menerima pungli diserahkan Dewas kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK. Sebab, 12 pegawai itu melakukan perbuatan pungli pada 2018, yaitu saat Dewas KPK belum dibentuk, sehingga Dewas KPK tidak mempunyai kewenangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun pegawai KPK yang saat ini berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bisa dipecat begitu saja atas persoalan etik. Namun, Dewas KPK merekomendasikan kepada Sekjen KPK untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin.&nbsp;</div>

Alexander Marwata, Anggota Dewas KPK, serta jajaran struktural KPK turut hadir dan menyaksikan eksekusi putusan etik tersebut.

Terbukti Lakukan Pungli di Rutan, 78 Pegawai KPK Sampaikan Permintaan Maaf Terbuka

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/seminggu_4.jpg" alt="CORETAN SI AIPDA: Aipda HR mencoret sejumlah ruangan kantor Polres Luwu dengan tulisan Sarang Korupsi, Sarang Pungli. Kapolres Luwu AKBP Arisandi menyebut anggotanya itu mengalami gangguan mental atau depresi. (FAJAR)" width="100%">
<figcaption>CORETAN SI AIPDA: Aipda HR mencoret sejumlah ruangan kantor Polres Luwu dengan tulisan Sarang Korupsi, Sarang Pungli. Kapolres Luwu AKBP Arisandi menyebut anggotanya itu mengalami gangguan mental atau depresi. (FAJAR)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku terhadap 93 pegawai KPK, terkait dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (Rutan), pada Rabu (17/1). Sidang tersebut dibagi dalam sembilan berkas perkara, mengingat banyaknya pegawai yang tersandung dugaan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Jadi yang 90 itu dibagi enam kemudian sisanya 3. Nah yang pasalnya sama tuduhannya itu disatukan, itu yang 90 orang itu, yang enam itu bergelombang hari ini satu hukuman dulu, sebab banyak kan 90 bagi 6 kan bisa 15 kali," kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (17/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syamsuddin mengutarakan, pihaknya pada hari ini menggelar sidang etik untuk 15 pegawai. Mereka masuk ke dalam satu berkas yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya sekitar. Betul. Nah yang 15 orang itu satu berkas begitu," ucap Syamsuddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Syamsuddin, mereka yang diduga menerima pungli di antaranya dari unsur pimpinan rutan hingga ke level staf.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Macam-macam 93 itu, ada kepala rutan ada mantan kepala rutan, ada apa ya semacam komandan regunya, ada staf biasa pengawal tahanan, macam-macam," ujar Syamsuddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013774130/93-pegawai-kpk-terlibat-pungli-di-rutan-ganjar-nilai-karena-lemahnya-pengawasqn-dan-kontrol">93 Pegawai KPK Terlibat Pungli di Rutan, Ganjar Nilai karena Lemahnya Pengawasqn dan Kontrol</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka diduga melanggar penyalahgunaan wewenang, yang diduga dilakukan 90 pegawai rutan KPK. Menurutnya, pungli itu diperoleh untuk nantinya memberikan fasilitas lebih kepada tahanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pokoknya dengan melakukan pungutan kepada tahanan maka tahanan itu mendapat layanan lebih lah, contohnya misalnya HP untuk komunikasi itu. Bisa juga dalam bentuk apa namanya ngecas HP dan lain-lain," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri sebelumnya menyatakan, komitmen Dewas KPK untuk menjaga marwah lembaga antirasuah sebagaimana tugas dan kewenangannya yang diatur dalam UU 19 Tahun 2019. Ia meyakini, Dewas KPK akan menggelar sidang etik terhadap 93 pegawai secara profesional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dewas secara profesional tentunya telah melakukan pemeriksaan kepada para pihak terkait, hingga memutuskan untuk melanjutkannya ke tahap sidang etik," tegas Ali dalam keterangannya, Kamis (11/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam sidang etik nanti Dewas pastinya akan memeriksa dugaan pelanggaran ini secara independen," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, putusan dari sidang etik tersebut akan menjadi bahan tambahan bagi KPK untuk mengusut tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atas putusan tersebut nantinya juga bisa menjadi pengayaan bagi Tim di Penindakan dalam proses penanganan dugaan tindak pidana korupsinya," pungkas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

Menurut Syamsuddin, mereka yang diduga menerima pungli di antaranya dari unsur pimpinan rutan hingga ke level staf.

Gelar Sidang Perdana Pungli di Rutan KPK, Dewas: 93 Itu Ada Kepala Rutan Hingga Staf

<p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/ganjar-di-batang-307985339.jpg" alt="Capres Ganjar Pranowo bertemu dengan pada guru PAUD di Kabupaten Batang, Selasa (16/1/2024)" width="100%">
<figcaption>Capres Ganjar Pranowo bertemu dengan pada guru PAUD di Kabupaten Batang, Selasa (16/1/2024)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, membeberkan kesiapannya bersama Mahfud MD untuk menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya dengan melakukan pencegahan sedini mungkin baik di masyarakat maupun di tubuh KPK.</p> <p>Ganjar menyampaikan pengalamannya dalam memberantas korupsi saat dua periode menjabat Gubernur Jawa Tengah.</p> <p>Kala itu, Ganjar memulai visi misi pencegahan korupsi dengan meneken kesepakatan bersama seluruh bupati dan wali kota di 35 kabupaten dan kota perihal pencegahan korupsi sejak dini.</p> <p>"Pengalaman saya 2014 kami datang lalu ada koordinasi supervisi pencegahan, itu yang mesti terus dilakukan (pencegahan korupsi) kita yang menginisasi untuk antikorupsi mulai dari sekolah. 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah waktu itu saya ajak tanda tangan membuat kesepakatan pendidikan antikorupsi," ujar Ganjar usai bertemu sopir truk di Terminal Bus Limpung, Kabupaten Batang, Rabu (17/1/2024).</p> <p>Ganjar menilai, munculnya kasus pungli atau pemerasan yang dilakukan oleh pegawai KPK dikarenakan lemahnya pengawasan dan kontrol itu sendiri terhadap badan anti rasuah tersebut. Menurut Ganjar, masyarakat yang memiliki peran sangat penting dalam memberikan pengawasan terhadap KPK.</p> <p>Oleh sebab itu, lanjut Ganjar, penguatan KPK mesti dilakukan optimal dengan melibatkan seluruh pihak dan masyarakat pada umumnya. Komitmen tersebut sejalan dengan 21 program unggulan Ganjar-Mahfud jika memenangkan kontestasi politik 2024.</p> <p>"Maka kuatkan KPK, kembalikan lagi, tapi semua harus ikut dalam pencegahan korupsi. Saya siap sekali, bahkan sudah saya siapkan sejak 2013 maju pertama jadi gubernur, Mboten Korupsi Mboten Ngapusi, cocok kan sama Pak Mahfud juga," jelas Ganjar.</p> <p>Capres berambut putih itu beranggapan, jika penguatan KPK dan pencegahan korupsi tidak dilakukan secara menyeluruh, maka Ganjar mengumpamakan dengan istilah 'kapok lombok'.</p> <p dir="ltr">"Kalau itu tidak dilakukan, sudahlah, itu seperti kapok lombok. Makan cabai kepedasan, taubat taubat, besok kumat lagi. Jadi artinya sistem pencegahan harus baik, transparansi harus dilakukan dan masyarakat akan bisa mengontrol semuanya," ucap Ganjar. (khafidlul ulum)</p>

Pengalaman saya 2014 kami datang lalu ada koordinasi supervisi pencegahan, itu yang mesti terus dilakukan (pencegahan korupsi)

93 Pegawai KPK Terlibat Pungli di Rutan, Ganjar Nilai karena Lemahnya Pengawasan dan Kontrol

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/Anggota-Dewas-KPK-Albertina-Ho-Dery-Ridwansah-1JPG-2451229534.jpg" alt="Anggota Dewas KPK  Albertina Ho" width="100%">
<figcaption>Anggota Dewas KPK  Albertina Ho</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) telah memeriksa 169 orang pegawai lembaga antirasuah. Pemeriksaan terhadap seratusan pegawai itu, dilakukan dalam rangka mengusut dugaan pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) KPK, sebelum akhirnya menyatakan 93 orang layak disidang kode etik karena cukup bukti dan alasan.<br /><br />"Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 169 orang," kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK di Jakarta Selatan, dikutip dari Antara, Senin (16/1).<br /><br />Albertina mengungkapkan, ke-169 orang tersebut adalah pegawai KPK yang terdiri atas 32 orang pegawai berstatus saksi murni yang merupakan mantan staf rutan, mantan kabag pengamanan, plt kabag pengamanan dan inspektur.<br /><br />Kemudian 44 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak cukup bukti dan alasan untuk dilanjutkan ke sidang etik, sedangkan 93 orang pegawai KPK lainnya dinyatakan cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang kode etik.<br /><br />Selain itu penyidik KPK juga mengungkapkan ada dua orang yang tidak bisa diteruskan ke sidang kode etik, yang satu karena telah dipecat sebagai pegawai KPK dan satu lainnya berstatus karyawan alih daya.<br /><br />"Kemudian dari 93 orang itu kita juga telah mengumpulkan 65 bukti berupa dokumen, dokumen penyetoran uang dan sebagainya," ujar Albertina.<br /><br /><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013769187/tragis-kebakaran-gedung-karaoke-di-tegal-tewaskan-enam-lc-begini-kronologinya">Tragis! Kebakaran Gedung Karaoke di Tegal Tewaskan Enam LC, Begini Kronologinya</a></strong><br /><br />Dewas KPK juga telah memeriksa 27 orang saksi eksternal. Para saksi tersebut adalah mantan tahanan KPK yang saat ini telah menjalani masa hukuman di beberapa lembaga pemasyarakatan (lapas).<br /><br />Selanjutnya untuk pegawai KPK yang akan disidang kode etik, Dewas KPK menerapkan pasal soal penyalahgunaan wewenang.<br /><br />"Mereka yang kita akan sidangkan segera ini dikenakan pasal penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan dirinya sendiri. Jadi itu Pasal 4 ayat 2 huruf b Perdewas Nomor 3 tahun 2021," kata Albertina.<br /><br />Sebanyak 93 pegawai lembaga antirasuah itu akan berhadapan dengan Majelis Sidang Kode Etik Dewan Pengawas KPK pada Rabu, 17 Januari 2024.<br /><br />Albertina mengatakan sidang kode etik itu akan terbagi dalam sembilan berkas, masing-masing enam berkas untuk 90 orang dan tiga berkas lainnya masing-masing untuk satu orang.<br /><br />"Kasus pungli rutan ini dibagi dalam enam perkara yang akan disidangkan segera dan ada tiga lagi yang akan disidangkan setelah perkara ini. Jadi, kita bagi dalam sembilan berkas karena yang terlibat cukup banyak ada 93 (orang)," katanya.</p>

"Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 169 orang," kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK

Dewas Periksa 169 Orang Pegawai untuk Usut Dugaan Pungli di Rutan KPK Senilai Rp 6,1 M

<p style="font-weight: 400;">&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/Anggota-Dewas-KPK-Albertina-Ho-Dery-Ridwansah-2JPG-1252415249.jpg" alt="Anggota Dewas KPK  Albertina Ho" width="100%">
<figcaption>Anggota Dewas KPK  Albertina Ho</figcaption>
</figure> </strong></p> <p style="font-weight: 400;">&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) melaporkan telah melakukan pemeriksaan terhadap 169 pegawai KPK, atas dugaan adanya pungli di lingkungan rumah tahanan KPK.</p> <p style="font-weight: 400;">Anggota Dewas KPK, Albertina Ho, dalam keterangan resminya pada Senin (15/1), mengungkapkan bahwa dari 169 orang yang diperiksa, sebanyak 93 di antaranya dinyatakan bersalah dan harus menjalani sidang kode etik.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Kemudian dari 93 orang itu kita juga telah mengumpulkan 65 bukti berupa dokumen, dokumen penyetoran uang dan sebagainya,&rdquo; kata Albertina Ho, dilansir dari Antara, Selasa (16/1).</p> <p style="font-weight: 400;">Selain para pegawai yang terbukti bersalah atas pungli di rutan KPK, pemeriksaan serupa juga dilakukan terhadap sebanyak 27 saksi eksternal. Mereka adalah mantan tahanan KPK yang saat ini menjalani masa hukuman di sejumlah lapas.</p> <p style="font-weight: 400;">Nantinya, 93 pegawai yang dinyatakan bersalah itu akan menjalani sidang kode etik yang dijadwalkan pada Rabu (17/1) besok. Kesemuanya itu akan dijerat dengan pasal penyalahgunaan wewenang.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Mereka yang kita akan sidangkan segera ini dikenakan pasal penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan dirinya sendiri. Jadi itu Pasal 4 ayat 2 huruf b Perdewas Nomor 3 tahun 2021,&rdquo; lanjutnya.</p> <p style="font-weight: 400;">Adapun dalam sidang kode etik tersebut, dari 93 orang itu akan dibagi menjadi sembilan berkasi. Di mana enam berkas di antaranya untuk 90 orang, sementara tiga berkas lainnya masing-masing satu orang.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Jadi, kita bagi dalam sembilan berkas karena yang terlibat cukup banyak ada 93 (orang),"&nbsp;tambahnya.</p> <p style="font-weight: 400;">Lebih lanjut, Albertina Ho juga blak-blakan menyebutkan hasil pungli yang dilakukan oleh puluhan pegawai lembaga antirasuah tersebut. Katanya, angka pungli yang terkumpul mencapai lebih dari Rp 6,1 miliar.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013769171/usai-dikritik-sujiwo-tejo-kapolri-perintahkan-lampu-rotator-ditutup-kaca-film-20-persen">Usai Dikritik Sujiwo Tejo, Kapolri Perintahkan Lampu Rotator Ditutup Kaca Film 20 Persen</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Jadi, teman-teman menanyakan totalnya berapa? Saya tidak bisa menyatakan yang pasti, tetapi sekitar Rp6,148 miliar sekian itu total kami di Dewas,&rdquo; ungkapnya.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;">Albertina Ho menjelaskan, uang pungli paling sedikit yang ditarik oleh pegawai nakal itu adalah senilai Rp 1 juta. Sementara angka yang paling besar, tak main-main, mencapai Rp 504 juta sekian.</p>

“Kemudian dari 93 orang itu kita juga telah mengumpulkan 65 bukti berupa dokumen, dokumen penyetoran uang dan sebagainya,” kata Albertina Ho

Fantastis! Albertina Ho Ungkap Pungli di Rutan KPK Capai Rp 6,1 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/GUFRON.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengakui, pihaknya sudah menggelar ekspose kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Ghufron mengatakan, pihaknya masih mendalami keterlibatan oknum eksternal di lembaga antirasuah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sedang dalam penyelidikannya, sudah beberapa kali di ekspose, tapi kita masih terus ingin kembangkan kepada pihak-pihak di luar yang ditemukan di awal," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menyebut, setelah menemukan bukti yang kuat terhadap semua pihak yang terlibat, pihaknya berjanji akan mengumumkannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita masih mengembangkan. Nanti, pada saat sudah clear melibatkan siapa saja, nanti kita progresnya akan disampaikan," tegas Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/012751416/legislator-minta-pemkot-medan-terbuka-soal-dugaan-pungli-sembilan-kepala-sekolah">Legislator Minta Pemkot Medan Terbuka Soal Dugaan Pungli Sembilan Kepala Sekolah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi&nbsp;KPK&nbsp;Asep Guntur menjelaskan, pihaknya saat ini tengah melakukan secara komprehensif perkara dugaan&nbsp;pungli&nbsp;dan pemotongan uang dinas Rp 550 juta. Dua peristiwa hukum itu diduga melibatkan pegawai&nbsp;KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011824282/viral-pungli-di-kua-deli-serdang-urus-buku-nikah-bayar-rp-600-ribu">Viral Pungli di KUA Deli Serdang, Urus Buku Nikah Bayar Rp 600 Ribu!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti kalau tidak masuk kategori perkara yang ditangani&nbsp;KPK&nbsp;itu akan diserahkan kepada APH lain. Bisa kepada Kepolisian ataupun kepada Kejaksaan," ucap Asep, Rabu (28/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asep memastikan,&nbsp;KPK&nbsp;berupaya agar tindak kejahatan itu tidak kembali terulang. Terlebih,&nbsp;KPK&nbsp;merupakan lembaga antikorupsi yang tidak pernah memandang toleransi setiap kasus-kasus korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tidak pernah ada toleransi terhadap pelaku-pelaku kriminal tindak pidana korupsi, khususnya yang terjadi di&nbsp;KPK&nbsp;ini,&rdquo; tegas Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Temuan&nbsp;pungli&nbsp;di Rutan&nbsp;KPK&nbsp;itu sebelumnya diungkapkan Dewan Pengawas (Dewas)&nbsp;KPK&nbsp;yang diduga terjadi pada Desember 2021-Maret 2022. Berdasarkan hasil sementara, temuan praktik rasuah di internal&nbsp;KPK&nbsp;itu mencapai Rp 4 miliar.</div> </div>

Temuan pungli di Rutan KPK itu sebelumnya diungkapkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang diduga terjadi pada Desember 2021-Maret 2022.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pungli di Rutan KPK

Berita Terkini