<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/CS3q3unT7QK77wZHrSEy5bvRIcMTeuERcnYnCElJ-1797366623.jpg" alt="Kuasa hukum warga Pulosari saat kesimpulan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum warga Pulosari saat kesimpulan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan majelis hakim atas lahan sengketa di kawasan Pulosari membuka banyak fakta baru. Dalam PS pada 19 Mei lalu, ditemukan bekas bangunan rumah warga, jalan paving, bahkan musholla yang masih berdiri utuh. Fakta ini dibawa ke dalam kesimpulan perkara oleh kuasa hukum warga pada Selasa (3/6). Kuasa hukum dari Uly Samura &amp; Associates menyebut bahwa temuan di lapangan membantah klaim PT Patra Jasa soal penguasaan lahan. Sebab, tidak ada pagar pengaman di sekeliling lahan, dan sebagian besar area justru ditumbuhi semak belukar. Ini menunjukkan tergugat tidak benar-benar menguasai objek sengketa secara fisik. &ldquo;Temuan musholla An-Nur dan infrastruktur seperti tiang listrik dan saluran air menunjukkan bahwa warga membangun dan tinggal di sana secara aktif sebelum dieksekusi,&rdquo; kata Ananta Rangkugo, SH., salah satu kuasa hukum warga. Tim kuasa hukum juga menegaskan bahwa penggusuran dilakukan secara membabi buta, tanpa memisahkan antara bangunan yang masuk amar putusan dan bangunan yang tidak terkait sama sekali. Dalam putusan perkara sebelumnya, hanya satu pihak yang disebut, bukan 44 warga yang menggugat saat ini. Apalagi, menurut dokumen pertanahan, hak guna bangunan (SHGB) PT Patra Jasa atas lahan tersebut sudah habis sejak 2006 dan tidak diperpanjang. Sementara warga mulai menempati dan membangun sejak 2007, berdasarkan i&rsquo;tikad baik dan kebutuhan tempat tinggal. &ldquo;Dari fakta lapangan saja sudah jelas, bahwa tergugat tidak punya penguasaan aktif dan tidak layak melakukan eksekusi sepihak,&rdquo; tegas Ananta. Fakta-fakta ini menjadi bahan utama dalam permintaan warga agar pengadilan menyatakan eksekusi tidak sah. Warga juga menuntut ganti rugi senilai total Rp 10 miliar atas kerugian yang ditimbulkan.

Pemeriksaan Setempat di kawasan Pulosari temukan bukti baru tentang penguasaan lahan, warga tuntut ganti rugi Rp 10 miliar.

Temuan di Lapangan Buka Fakta Baru, Musholla dan Puing Rumah Masih Berdiri di Lahan Pulosari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/2JSxYpStq15FDQZqgi7j6Bmv2a5lhlJwDW7uHCYN-620397921.jpg" alt="Juliana Christy Caption: Proyek PT Patra Jasa di Jalan Gunungsari Indah Surabaya. (Juliana Christy/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Juliana Christy Caption: Proyek PT Patra Jasa di Jalan Gunungsari Indah Surabaya. (Juliana Christy/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Trauma masih membekas dalam ingatan 44 warga Pulosari yang kehilangan tempat tinggal akibat eksekusi lahan oleh PT Patra Jasa pada 2018. Mereka kini menuntut keadilan melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Surabaya. Kesimpulan perkara disampaikan Selasa (3/6) oleh kuasa hukum warga. Sejak tahun 2007, warga telah membangun kawasan itu secara swadaya, lengkap dengan jalan paving, listrik, air bersih, dan musholla An-Nur. Namun, tanpa ada musyawarah, surat peringatan, atau sosialisasi, seluruh bangunan mereka dihancurkan saat pelaksanaan eksekusi yang diklaim oleh PT Patra Jasa. &ldquo;Tidak ada pemberitahuan. Kami tidak diberi waktu untuk bersiap atau mencari tempat tinggal lain,&rdquo; ujar salah satu penggugat yang rumahnya ikut dirobohkan. Ia mengatakan, kehidupan warga langsung berubah drastis pasca kejadian, terutama bagi lansia dan anak-anak. Dalam kesimpulan hukum yang disampaikan ke pengadilan, kuasa hukum menyebut eksekusi dilakukan secara sewenang-wenang. Bahkan, 44 warga yang menggugat tidak pernah disebut dalam amar putusan yang dijadikan dasar eksekusi. &ldquo;Eksekusi tersebut tidak hanya tidak sah secara hukum, tetapi juga melukai nilai-nilai kemanusiaan dan hak atas tempat tinggal yang layak,&rdquo; kata kuasa hukum Luvino Siji Samura. Ia juga menekankan bahwa tanah tersebut sebenarnya sudah tidak memiliki hak kepemilikan aktif karena SHGB tergugat telah habis sejak 2006. Warga kini menuntut ganti rugi hampir Rp 10 miliar sebagai bentuk tanggung jawab atas penderitaan yang mereka alami. Selain kerugian material seperti bangunan, mereka juga menuntut kompensasi immaterial atas trauma psikologis yang berlangsung bertahun-tahun. Sidang lanjutan tinggal menunggu jadwal putusan. Para warga berharap majelis hakim dapat melihat fakta sosial yang mereka alami, bukan hanya berpatokan pada legalitas formal yang janggal.

Trauma mendalam menyelimuti 44 warga Pulosari yang kehilangan rumah akibat eksekusi lahan PT Patra Jasa, kini menggugat keadilan di Pengadil

Lima Tahun Hidup di Atas Puing, Warga Pulosari Tuntut Keadilan atas Eksekusi Tanpa Peringatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/Cue38pd9BJO3ikYxZF31yinuyM89xdl9mfZDO6et-2323695005.jpg" alt="Kuasa hukum warga Pulosari di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum warga Pulosari di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gugatan 44 warga Pulosari terhadap PT Patra Jasa memasuki babak krusial. Dalam kesimpulan yang disampaikan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, kuasa hukum warga mengungkap bahwa eksekusi rumah mereka pada 2018 dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Perkara ini teregistrasi dengan nomor 678/Pdt.G/2024/PN.Sby. Tim hukum menilai tindakan eksekusi oleh PT Patra Jasa dan juru sita telah melanggar asas legalitas karena tidak sesuai dengan isi putusan sebelumnya, yakni perkara nomor 333/Pdt.G/2013/PN.Sby. Dalam amar putusan tersebut, hanya satu nama yang disebut sebagai pihak yang harus mengosongkan lahan, bukan 44 warga penggugat saat ini. &ldquo;Eksekusi terhadap rumah-rumah warga dilakukan tanpa adanya aanmaning atau pemanggilan resmi. Bahkan tidak ada pemberitahuan yang layak, sehingga menimbulkan kerugian besar,&rdquo; kata kuasa hukum Luvino Siji Samura, dari kantor Uly Samura &amp; Associates, Rabu (4/6). Lebih lanjut, mereka menyoroti perubahan frasa dalam pelaksanaan eksekusi yang menyebutkan &ldquo;dan seluruh penghuni,&rdquo; padahal frasa itu tidak pernah tertulis dalam amar putusan. Tindakan itu disebut sebagai ultra petita atau melebihi yang diputuskan pengadilan, yang secara hukum dianggap cacat. Tim kuasa hukum juga menekankan bahwa PT Patra Jasa telah kehilangan hak atas tanah sejak SHGB mereka berakhir pada 2006 dan tidak diperpanjang. &ldquo;Faktanya, hingga eksekusi dilakukan, tidak ada hak baru yang dimiliki tergugat atas lahan tersebut,&rdquo; tegas Luvino. Atas dasar tersebut, warga menuntut agar pengadilan menyatakan tindakan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Selain itu, mereka meminta ganti rugi sebesar Rp 10 miliar atas kerugian material dan immaterial yang mereka alami. Sidang dengan agenda pembacaan kesimpulan tersebut menjadi penentu menjelang putusan. Dalam beberapa pekan ke depan, majelis hakim akan menjadwalkan vonis yang bisa menjadi preseden hukum dalam perkara eksekusi yang melebihi amar putusan.

Gugatan 44 warga Pulosari terhadap PT Patra Jasa memasuki babak krusial, mereka tuntut ganti rugi atas eksekusi rumah.

Warga Pulosari Gugat Rp 10 Miliar, Dalil Eksekusi Rumah Tanpa Legalitas Diungkap di Persidangan

Pulosari

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pulosari

Berita Terkini

Temuan di Lapangan Buka Fakta Baru, Musholla dan Puing Rumah Masih Berdiri di Lahan Pulosari

Lima Tahun Hidup di Atas Puing, Warga Pulosari Tuntut Keadilan atas Eksekusi Tanpa Peringatan

Warga Pulosari Gugat Rp 10 Miliar, Dalil Eksekusi Rumah Tanpa Legalitas Diungkap di Persidangan

Download Aplikasi JawaPos.com