<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/Gubernur-DKI-Jakarta-Pramono-Anung-Masria-Pane-2500779699.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Masria Pane/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Masria Pane/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Pemprov DKI Jakarta meluncurkan kebijakan insentif pajak bagi sektor perhotelan serta restoran makanan dan minuman, dengan diskon hingga 50%. Insentif itu bertujuan mendorong pemulihan ekonomi sekaligus menjaga keberlangsungan usaha. Dilansir dari laman Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta, Pramono meneken Keputusan Gubernur Nomor 722 Tahun 2025 sebagai dasar pemberian kebijakan insentif ini.&nbsp; Ada 3 Skema yang diberikan terkait kebijakan insentif pajak hotel dan restoran di Jakarta: <ol> <li>Potongan 50% untuk pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan, berlaku mulai 25 Agustus hingga September 2025.</li> <li>Diskon 20% untuk pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan, berlaku dari Oktober hingga Desember 2025.</li> <li>Insentif 20% untuk pajak makanan dan minuman, berlaku sejak Agustus hingga Desember 2025.</li> </ol> Dikutip dari laman Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, syarat untuk bisa mendapatkan keringanan pajak ini cukup mudah. Para pelaku usaha cukup menyampaikan surat pernyataan bersedia melaporkan data transaksinya secara elektronik melalui sistem e-TRAP. Pramono menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi bagi pelaku usaha yang taat membayar pajak tepat waktu, sekaligus menjaga agar iklim usaha tetap sehat di Jakarta. Selain untuk mendukung kelangsungan dan pertumbuhan usaha, insentif ini juga bertujuan menjaga keseimbangan antara penerimaan daerah dan keberlanjutan iklim usaha. Karena sektor hotel dan restoran telah berkontribusi sekitar 14&ndash;15% terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta. Pramono menambahkan, kebijakan ini masih akan dievaluasi untuk kemungkinan perpanjangan hingga 31 Januari 2026. Menurut laporan BPKD, evaluasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam menentukan apakah insentif perlu diperpanjang demi menjaga daya tahan ekonomi dan peluang usaha usaha menengah ke bawah. Insentif ini juga dipandang sebagai bentuk konkret dari upaya pemerintah mempererat hubungan dengan pelaku usaha melalui dukungan fiskal langsung yang adil. Dengan penawaran diskon pajak ini, diharapkan sektor pariwisata dan&nbsp;kuliner&nbsp;di Jakarta semakin pulih, lebih inklusif, dan memberi inspirasi kepada daerah lain di Indonesia untuk menerapkan kebijakan serupa. &nbsp;

Pramono meneken Keputusan Gubernur Nomor 722 Tahun 2025 sebagai dasar pemberian kebijakan insentif pajak 50 persen untuk hotel dan restoran.

 Gubernur Jakarta Pramono Anung Beri Insentif Pajak untuk Hotel dan Restoran di Jakarta, untuk Pulihkan Ekonomi dan Pariwisata 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Presiden-Jokowi-Dodo-di-G20-Hendra-Eka-5.jpg" alt="Presiden Joko Widodo sebelum menyampaikan statemennya saat konferensi pers di media centre G20, Nusa Dua, Bali, Rabu (16/11/2022). FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo sebelum menyampaikan statemennya saat konferensi pers di media centre G20, Nusa Dua, Bali, Rabu (16/11/2022). FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa APBN menjadi instrumen pengendalian inflasi. Juga, instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Karena itu, untuk menjaga ekonomi dalam negeri di tengah perekonomian global yang diprediksi memburuk, pemerintah memfokuskan APBN 2023 pada enam kebijakan.  ”Pertama, penguatan kualitas SDM. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi,” ujar Jokowi saat penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023 kemarin (1/12).  Fokus lainnya adalah pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, revitalisasi industri, serta pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.  Fokus kebijakan tersebut, lanjut dia, membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Jokowi meminta seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengendalikan secara detail belanja-belanja yang akan dilakukan. Tidak terjebak pada belanja rutin. Produk dalam negeri juga diutamakan dalam belanja pemerintah.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, pada 2023, pemerintah mematok pendapatan negara Rp 2.463 triliun dan belanja negara Rp 3.061,2 triliun. Ani –sapaan karib Sri Mulyani– menjelaskan, APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi. Namun, pada saat yang sama, meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung.  Belanja negara 2023 ditetapkan Rp 3.061,2 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah Rp 814,7 triliun. ”Belanja negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.  Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, prioritas pemerintah di bidang kesehatan bergeser dari penanganan pandemi menjadi peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. ”Fokusnya adalah pelayanan primer nomor satu. Jadi, kita akan melakukan alokasi anggaran yang cukup untuk revitalisasi puskesmas, posyandu, kemudian program-program yang sifatnya promotif preventif,” ujarnya.  Untuk sektor pendidikan, dianggarkan Rp 80,22 triliun. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, komponen terbesar adalah pendanaan wajib sebesar Rp 38,17 triliun. ”Ini adalah berbagai macam tunjangan dan bantuan kita untuk memastikan akses pendidikan seperti PIP, KIP, tunjangan guru, tunjangan dosen,” ujarnya.  Kemudian, untuk program Merdeka Belajar dialokasikan anggaran Rp 4,57 triliun. Angka tersebut digunakan untuk berbagai macam pengembangan seperti kurikulum merdeka, pelaksanaan asesmen nasional, program guru penggerak, pendampingan kepada sekolah-sekolah penggerak di daerah 3T, dan program literasi.

6 Kebijakan APBN 2023, Jokowi Fokus Jaga Inflasi dan Pulihkan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-11-at-17.49.12-1.jpeg" alt="Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi naik becak, kunjungi warga di Jalan Tambak Pring Barat Blok 1. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi naik becak, kunjungi warga di Jalan Tambak Pring Barat Blok 1. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Calon Wali Kota Surabaya Nomor Urut 1 Eri Cahyadi, berdialog dengan warga di Jalan Tambak Pring Barat Blok 1, RT 6 RW 8, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, Rabu (11/11). Kehadiran Eri disambut hangat warga dan relawan, dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.  Dengan naik becak, selain menyapa warga RW 8, Eri juga menyapa warga RW 6. Dia mengatakan, pemulihan ekonomi akan menjadi fokusnya ke depan. Pandemi Covid-19 telah memukul ekonomi warga. Kini, saatnya untuk kembali pulih dan bangkit.  ”Menurunnya pendapatan masyarakat akan menjadi perhatian utama kami. Langkah-langkah penciptaan lapangan kerja kita siapkan agar ekonomi warga cepat pulih. Juga pemberdayaan UMKM menjadi prioritas kami mengingat UMKM adalah jangkar ekonomi rakyat,” ujar Eri.  Terkait lapangan kerja, Eri bakal terus mempertahankan Surabaya sebagai kota ramah bisnis, dengan warga lokal sebagai sasaran utama agar terserap lapangan kerja. Salah satu caranya, kerja sama dengan dunia usaha untuk menyerap 50 persen tenaga kerja lokal.  ”Saat menjadi kepala Bappeko, sudah menandatangani MoU yang berisi karyawan di tiap perusahaan baru, minimal 50 persen ber-KTP Surabaya. Jadi nanti, perizinan tersebut harus mencantumkan nama-nama karyawan. Dan nama-nama tersebut kita masukkan ke data base pemerintah kota,” kata Eri.  Untuk mewujudkan program itu, Eri menyiapkan sertifikasi keahlian gratis bagi warga. Misalnya, ada perusahaan akan berdiri dan membutuhkan ahli teknologi informasi, Pemkot Surabaya menyiapkan sertifikasi bidang TI untuk warga secara gratis agar bisa terserap ke perusahaan anyar itu.  ”Jadi ini win-win solution. Warga berdaya saing dan bisa terserap dunia kerja, di sisi lain investor mudah mendapatkan talenta terbaik warga Surabaya,” papar Eri.  Eri menambahkan, UMKM juga bakal jadi fokus untuk pemulihan ekonomi. ”Kami ada program 30.000 UMKM naik kelas per tahun. Kami sudah rancang indikator UMKM naik kelas. Kami akan membawa UMKM bangkit dari pandemi melalui pendampingan, pelatihan, akses modal bersubsidi, fasilitasi pemasaran, branding, dan sebagainya,” ujar Eri.  Eri memastikan, UMKM akan menjadi kekuatan ekonomi rakyat. ”Termasuk riset pasarnya kami fasilitasi, sehingga UMKM tahu harus produksi barang apa yang bisa mudah diterima konsumen,” jelas Eri.  Dari sisi pemasaran, sambung Eri, pendampingan akan dilakukan dalam beberapa strategi. Seperti pemasaran digital berbasis media sosial. ”Setiap UMKM di Surabaya harus memahami algoritma media sosial bekerja, sehingga bisnisnya terpromosikan dengan baik. Kami akan dampingi, termasuk kerja sama dengan marketplace nasional,” tutur Eri.  Dengan program pendampingan tersebut, Eri yakin pendapatan UMKM akan terus meningkat. ”UMKM juga akan bisa membuka lapangan kerja bagi warga,” terang Eri.  Sementara itu, Ketua RW 8 Asemrowo Siti Nur Jannah mengatakan, Eri direkomendasikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Layak dipercaya meneruskan program pembangunan. Perjuangan dan pengorbanan Eri layak diapresiasi.  ”Mas Eri selalu berada di belakang Bu Risma. Otomatis ikut serta dalam pembangunan Kota Surabaya. Beliau rela melepaskan jabatan untuk kesejahteraan warga Surabaya. Rata-rata, tak ada yang berani melepaskan jabatan tinggi untuk pemilihan yang belum pasti hasilnya. Tapi Mas Eri mau, ini bukti beliau punya niat baik untuk mengabdi,” ujar Siti.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/KvtfVqTxEb0

Ini Jurus Jitu Eri Cahyadi Pulihkan Ekonomi Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/IMG_20200614_224350-1.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Humas Pemprov Jogjakarta" width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Humas Pemprov Jogjakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan bahwa pemerintah daerah harus terus berupaya mengatasi pandemi Covid-19 seraya melakukan pemulihan ekonomi di masyarakat. Agar perekonomian daerah tetap tumbuh.  ”Saat ini, kita dihadapkan pada pilihan sulit. Mana yang perlu didahulukan, bahkan ada yang mendikotomikan protokol kesehatan dengan protokol ekonomi,” kata Sultan seperti dilansir dari Antara pada Senin (20/7).  Menurut gubernur, sebenarnya pilihannya adalah trade off health care on economic welfare. Keduanya tidak saling menafikan, akan tetapi saling melengkapi. ”Dengan cara mengatasi pandemi seraya simultan memulihkan ekonomi. Bukankah jika sakit, orang tidak bisa lagi produktif. Dan sebaliknya jika tak bisa makan dia pun kembali akan jatuh sakit. Dilema memang,” kata Sultan. Gubernur mengatakan, dalam kaitan tersebut tidak sedang bSultanerpendapat melawan arus, meski menyarankan untuk hidup harmoni bersama pandemi. Sebab, wabah Covid-19 akan berlangsung lama dan tidak bisa diprediksi kapan berakhir.  ”Mau tidak mau kita harus hidup layaknya sleeping with enemy atau swimming among sharks. Jika kita lengah akan dibunuh musuh atau sewaktu waktu kita bisa saja diterkam hiu,” ujar Sultan.  Sultan mengatakan, pilihannya adalah hidup berdampingan dengan Covid-19 sambil mematuhi disiplin yang menjadi syaratnya. Sebab, hidup mengisolasi diri terus-menerus akan berdampak buruk bagi ekonomi. Namun, dengan sedikit melonggarkan aturan, membuka peluang ekonomi agar bergerak lagi.  ”Karena perlakuan adaptasi terhadap keadaan baru yang dulu diistilahkan Normal Baru yang dirancukan maknanya. Keduanya harus dikompromikan. Tentu dengan kapasitas belum penuh. Tapi setidaknya ekonomi bisa berjalan lagi secara bertahap,” kata Sultan. Oleh karena itu, Sultan mengajak masyarakat tetap bisa beraktivitas ekonomi bersamaan menerapkan protokol kesehatan secara ketat agar penyebaran wabah bisa terkendalikan. Jika pemerintah dan masyarakat berhasil memberlakukan era baru di tengah pandemi tanpa memicu lonjakan gelombang kedua kasus Covid-19, akan bisa keluar dari ancaman pertumbuhan ekonomi negatif pada 2020.  ”Itulah pilihan dilematis yang harus dilakukan, yaitu mengamankan warga dari bahaya pandemi Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan yang paling elementer, pakai masker dan cuci tangan yang benar, jaga jarak aman dan hindari kerumunan,” kata Sultan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9B0ZXbeO4Pc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=s7EHdbHkwKA  &amp;nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=mGzKb-GqnLc

Sultan Minta Pemda Atasi Pandemi Covid-19 Sambil Pulihkan Ekonomi