<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220721-WA0033.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Penataan Kawasan Pulau Rinca dari sekian banyak spot pariwisata di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).  Prosesi peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden Jokowi yang didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Pulau Rinca, Kamis (21/7).  Turut mendampingi pula, ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Selain itu, hadir pula Menteri Kominfo Johny G. Plate, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat, dan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.  Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan yang dilakukan di DPSP Labuan Bajo harus memberikan manfaat nyata untuk negara dan rakyat. "Saya kira semuanya harus dihitung dan ada return-nya. Target pertama Labuan Bajo 1 juta wisatawan sesuai kapasitas bandaranya," kata Presiden Jokowi dalam keterangan tertulis Kementerian PUPR.  Presiden Jokowi juga menyoroti kebersihan kawasan Labuan Bajo. "Ini harus dikerjakan sama-sama, jangan sampai ada sampah di mana-mana. Hal-hal kecil seperti itu yang akan diingat terus oleh para wisatawan, mereka kembali atau tidak karena hal seperti itu. Keramahan kita melayani wisatawan juga menentukan," ujar Presiden Jokowi.  Peningkatan ekonomi berbasis konservasi alam menjadi ciri khas bagi Labuan Bajo. Oleh karena itu, pemerintah menata kawasan Pulau Rinca sebagai salahsatu destinasi utama wisatawan untuk melihat komodo.  "Untuk pariwisata (kita punya) Pulau Rinca, sehingga ini kita benahi untuk wisatawan dan komodonya. Untuk konservasi kemarin sudah sepakat di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Komodo di Pulau Komodo dan Pulau Rinca itu sama," tambah mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.  Penataan Kawasan Pulau Rinca bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pariwisata Taman Nasional Komodo di Loh Buaya, Pulau Rinca. Di samping manfaat pariwisata, penataan ini juga bertujuan untuk menjaga Outstanding Universal Value (OUV) warisan alam dunia.  Penataan Kawasan Pulau Rinca dilaksanakan pada 2020-2022 dengan anggaran Rp113,85 miliar. Lingkup kegiatan penataan ini meliputi pembangunan dermaga dan pengaman pantai, elevated deck, guest house, kolam satwa dan museum.  Elevated deck dan bangunan penunjang lainnya dibangun dengan tinggi 2 meter agar tidak mengganggu aktivitas komodo dan satwa lainnya yang melintas. Serta untuk melindungi keselamatan para pengunjung.  Menteri Basuki dalam tinjauannya menekankan pentingnya untuk melakukan penghijauan di Pulau Rinca. "Karena sifat tanahnya yang asam kita bisa tanam mangrove atau tanaman endemik lainnya, supaya Pulau Rinca ini lebih hijau," tutup Menteri Basuki.

Resmikan Penataan Pulau Rinca, Presiden Ingatkan soal Kebersihan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG_20211102_222044_1-1.jpg" alt="Tangkapan layar rekaman kebakaran di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, Selasa (2/11), yang diunggah di akun instagram @labuanbajo_info. Fransiska Mariana Nuka/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar rekaman kebakaran di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, Selasa (2/11), yang diunggah di akun instagram @labuanbajo_info. Fransiska Mariana Nuka/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) masih menyelidiki penyebab kebakaran sabana di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.  ”Penyebab masih diselidiki. Cuaca sangat panas ditambah angin kemungkinan menjadi penyebabnya,” kata Kepala BTNK Lukita Awang seperti dilansir dari Antara di Labuan Bajo, Rabu (3/11).  Dia mengatakan, petugas berhasil memadamkan kebakaran sabana di Pulau Rinca pada Rabu (3/11) pagi. Petugas​​​​​​ BTNK menerima laporan mengenai kebakaran sabana di ujung utara Pulau Rinca pada Selasa (2/11) pukul 15.00 wita.  Petugas pemadam kebakaran kemudian dikerahkan ke Pulau Rinca untuk memadamkan api dan memastikan tidak ada bara api yang tersisa. ”Sebanyak 43 personel dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi kebakaran,” ujar Lukita Awang.  Lukita Awang menyebut komodo di Pulau Rinca Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kondisi aman saat kejadian kebakaran pada Selasa (2/11). ”Komodo aman,” kata Lukita Awang.  Kebakaran terjadi di Pulau Rinca yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo di Manggarai Barat, NTT. Kebakaran sabana itu terjadi di Pulau Rinca bagian ujung utara atau barat. Hingga saat ini, pihak BTNK masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut.

BTNK Masih Selidiki Penyebab Kebakaran Sabana di Pulau Rinca

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/pulau-komodo.jpg" alt="KAGET: Kosmas Bagu (kiri), sopor yang truknya" width="100%">
<figcaption>KAGET: Kosmas Bagu (kiri), sopor yang truknya</figcaption>
</figure>Beragam cara dilakukan aktivis lingkungan untuk menolak proyek wisata premium di Taman Nasional Komodo. Mulai membikin petisi online sampai mengirim surat ke UNESCO. Sampai sekarang Indonesia belum punya ahli tentang komodo.  HANS BATAONA, Manggarai Barat-TAUFIQURRAHMAN, Jakarta, Jawa Pos  ---  LUMPUR membuat truknya tak bisa jalan. Padahal, ada material besi yang harus diantar.  Kosmas Bagu, sopir, pun mematikan mesin truk. Bersama Toni, rekan kerjanya, mereka turun untuk melihat kondisi kendaraan.  ’’Tidak terduga seekor komodo datang dari depan, lewat di samping yang jaraknya hanya 1,5 meter dari mobil,’’ kata Kosmas kepada Timor Express tentang apa yang dialaminya di Pulau Rinca, satu di antara tiga pulau di Taman Nasional Komodo, pada Minggu siang lalu itu (25/10).  Kosmas dan Toni pun naik ke atas truk. Komodo itu hanya lewat di samping truk, kemudian pergi.  Ridwan, seorang ranger, kebetulan sedang berada di sekitar lokasi bersama sejumlah wisatawan yang dia pandu. Rekaman foto momen yang dialami Kosmas dan Toni itu lantas tersebar luas ke media sosial.  Foto itu pun secara tidak langsung membuka kesadaran banyak orang tentang proyek ’’Jurassic Park”, proyek wisata premium yang tengah dibangun di Pantai Loh Buaya, Pulau Rinca, yang masuk wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).  Untuk kelancaran proyek yang digarap Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR itu, Balai Taman Nasional Komodo (TNK) Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengumumkan penutupan sementara kawasan Pantai Loh Buaya dari kunjungan wisatawan. Terhitung mulai 26 Oktober 2020 hingga 30 Juni 2021.  Proyek tersebut menuai banyak kecaman. Sebuah petisi online juga dibuat untuk menolak proyek itu.  Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTT Umbul Wulang Tanamahu Paranggi menilai pembangunan pariwisata premium di wilayah TNK akan berdampak buruk bagi keberlanjutan komodo.  ”Langkah pemerintah saat ini juga telah membuktikan kekhawatiran bahwa pembangunan konservasi Pulau Rinca akan lebih didominasi kepentingan pariwisata,” kata Umbul kemarin (26/10).  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/26/10/2020/balai-taman-nasional-komodo-tutup-sementara-pulau-rinca/">Balai Taman Nasional Komodo Tutup Sementara Pulau Rinca</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/26/10/2020/dpr-soroti-foto-viral-komodo-hadang-truk-di-pulau-rinca/">DPR Soroti Foto Viral Komodo Hadang Truk di Pulau Rinca</a></li> </ul> Umbul menambahkan, komodo merupakan jenis binatang yang soliter atau memiliki sifat penyendiri, kecuali saat musim kawin. Karena itu, sentuhan-sentuhan pembangunan yang berdampak pada perubahan habitat alamiahnya tentu akan mengganggu keberadaan komodo.  @kawanbaikkomodo, sebuah gerakan yang menolak pembangunan fasilitas wisata premium di TNK, mendesak Presiden Joko Widodo mencabut izin pembangunan proyek tersebut. Mereka juga meminta pemerintah menghentikan branding ’’Jurassic Park”. Rencana membangun pusat riset di sana juga dinilai tidak masuk akal karena mengutip Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), tidak ada ahli komodo di tanah air.  Mereka juga telah mengirim surat ke dua lembaga PBB, UNESCO dan UNEP. Tujuannya, menggalang solidaritas menyelamatkan TNK, satu-satunya kediaman binatang purba itu di dunia.  Kepala Balai TNK Komodo Lukita Awang Nistyantara menyatakan, selama masa penutupan, akan dilakukan evaluasi dua minggu sekali. Penutupan wilayah Pulau Rinca itu dilakukan untuk memberikan ruang pada proses pembangunan berbagai fasilitas pariwisata seperti dermaga, pusat informasi, jalan jerambah, penginapan ranger, serta naturalist guide.  Setidaknya terdapat 15 komodo yang sering terlihat di sekitar lokasi pembangunan dari total 60 komodo yang hidup di lembah Loh Buaya di Pulau Rinca. ”Pembangunan tetap mengutamakan keselamatan satwa komodo,” jelasnya.  Tapi, benarkah itu cukup? Direktur Kampanye Sumber Daya Alam Walhi NTT Yuvensius Stefanus Nonga justru menganggap status habitat komodo seharusnya ditingkatkan kembali menjadi suaka margasatwa dan tidak lagi taman nasional. Itu dimaksudkan untuk menjamin tidak terjadinya gangguan oleh aktivitas manusia pada spesies tersebut.  Yuven menyebutkan, menjaga sifat keliaran komodo sangat penting daripada membuatnya menjadi objek daya tarik wisata. Selain itu, semua sumber daya yang ada harus lebih banyak dicurahkan pada penelitian spesies unik tersebut. ’’Apalagi, sampai sekarang kita belum punya ahli komodo,” katanya.  Lagi pula, di semua sekuel film Jurassic Park, ending-nya selalu diwarnai chaos. Seperti mengirim pesan, intervensi manusia pada kehidupan liar binatang akan berakhir buruk. Jadi, kenapa mesti ditiru untuk dijadikan proyek?  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=-FWRmQ9wdSc&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Menjaga Sifat Liar Komodo Itu Lebih Penting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/komodo-hadang-truk.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi IV DPR RI menyoroti foto viral seekor Komodo (Veranus Komodoensi) yang terlihat menghadang satu unit truk. Kendaraan berat itu membawa sejumlah material untuk pembangunan di kawasan Loh Buaya, Pulau Rinca yang masuk dalam kawasan Taman Nasional (TN) Komodo.  Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema saat dihubungi dari Kupang, Senin  (26/10) menilai bahwa foto tersebut mengirimkan pesan simbolis bahwa hewan karnivora tersebut tidak nyaman dengan adanya pembangunan di daerah itu.  ’’Foto itu seolah-olah Komodo tidak nyaman dengan model pembangunan Jurassic Park di TN Komodo. Karena pembangunan tersebut melibatkan truk dan alat berat yang memasuki kawasan konservasi TN Komodo. Komodo terusik dengan pembangunan massif berbasis teknologi, karena mengganggu ekosistem lingkungan di TNK,’’ serunya, seperti dikutip dari Antara.  Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini sedang membangun salah satu kawasan super prioritas nasional (KSPN) di Pulau Rinca.  Pulau itu akan disulap menjadi destinasi wisata premium dengan pendekatan konsep geopark atau wilayah terpadu yang mengedepankan perlindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara yang berkelanjutan, yang kemudian dikenal dengan sebutan Jurassic Park.  Berdasarkan foto yang beredar tersebut kemudian politisi PDIP itu mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk bersungguh-sungguh menjalankan fungsinya sebagai pertahanan terakhir konservasi di Taman Nasional (TN) Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.  ’’KLHK harus menjaga TN Komodo sebagai kawasan konservasi dan rumah alami Komodo, satwa endemik, dan beragam vegetasi baik darat maupun laut,’’ tutur dia.  Mantan reporter TVRI itu juga mendesak agar KLHK untuk memahami dan menjalani perannya bukan sebagai pemberi izin, tetapi penjaga konservasi TN Komodo. KLHK harus mengawal agar regulasi dan kebijakan terkait TNK tidak bertentangan dengan spirit konservasi.  KLHK juga harus memastikan agar betonisasi yang sedang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur Geopark tidak mengganggu citra pariwisata berbasis alam sebagai jualan utama pariwisata Labuan Bajo.  ’’KLHK harus memahami perannya bukan hanya sebagai pemberi izin pembangunan, tetapi harus memastikan-mengawal agar konservasi TN Komodo dan kelangsungan Komodo tidak terancam oleh pembangunan infrastruktur. Jika pembangunan dan penataan TN Komodo telah salah arah, KLHK harus berani menyampaikan kepada pemerintah untuk membatalkan atau mengembalikannya kepada spirit konservasi,” tegasnya.  Dia menegaskan, foto simbolis tersebut juga dapat menjadi pengingat bahwa proses pembangunan dan pengelolaan TNK harus berdasarkan prinsip konservasi.  Grand design pembangunan TN Komodo harus mengutamakan konservasi Komodo, satwa endemik dan beragam vegetasi darat dan laut. Prinsip konservasi tersebut harusnya secara konsisten dipegang teguh dalam proses pembangunan dan pengelolaan di TNK saat ini. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Ap6YyJDgV1o&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Komodo Hadang Truk, Anggota DPR: Komodo Seolah Merasa Tak Nyaman

Pulau Rinca

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pulau Rinca

Berita Terkini

Resmikan Penataan Pulau Rinca, Presiden Ingatkan soal Kebersihan

BTNK Masih Selidiki Penyebab Kebakaran Sabana di Pulau Rinca

Menjaga Sifat Liar Komodo Itu Lebih Penting

Komodo Hadang Truk, Anggota DPR: Komodo Seolah Merasa Tak Nyaman

Download Aplikasi JawaPos.com