<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/harita-4221358468.jpg" alt="PDRB Halmahera Selatan meningkat setelah adanya aktivitas hilirisasi nikel sejak 2016 yakni mencapai 54,59 persen berasal dari industri pengolahan. (ANTARA/Harita Nickel)" width="100%">
<figcaption>PDRB Halmahera Selatan meningkat setelah adanya aktivitas hilirisasi nikel sejak 2016 yakni mencapai 54,59 persen berasal dari industri pengolahan. (ANTARA/Harita Nickel)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Community Affairs General Manager Harita Nickel Dindin Makinudin menyebutkan, program hilirisasi nikel telah meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Menurut dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB Halmahera Selatan meningkat setelah adanya aktivitas hilirisasi nikel sejak 2016 yakni mencapai 54,59 persen berasal dari industri pengolahan. "Pertumbuhan ekonomi stabil tumbuh. Industri pengolahan dominan mendorong perekonomian lokal artinya hilirisasi telah memantik pertumbuhan ekonomi di Halmahera Selatan," ungkapnya, dikutip dari Antara, Selasa (14/10). BPS juga mencatat ekonomi Maluku Utara pada triwulan II 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 32,09 persen. Angka tersebut melonjak dibandingkan triwulan sama pada 2024 atau secara tahunan, yang tumbuh 10,76 persen. Didin mengatakan, program hilirisasi mineral, yang dijalankan perusahaan pertambangan nikel membawa berkah bagi masyarakat sekitar. Mobilisasi tenaga kerja membuat roda ekonomi di daerah tambang terintegrasi dengan smelter membuat pemasukan masyarakat setempat juga ikut meningkat dengan berbagai usaha kecil yang dilakukan. Dengan jumlah karyawan yang banyak di Pulau Obi, lanjutnya, maka ada kebutuhan logistik yang besar. Dampak ekonomi yang sudah dihasilkan perusahaan mencapai 729 lapangan kerja dari program-program CSR dengan pendapatan setiap bulan mencapai miliaran rupiah. "Per bulan sekitar Rp14 miliar untuk perputaran di lokal," sebut Dindin. Ia mencontohkan Tina Nomor, ibu berusia 30 tahun warga Desa Kawasi, merasakan dampak positif kehadiran Harita Nickel di Kawasan Industri Obi Harita Nickel, Pulau Obi, Halmahera Selatan. Tina bersama ibu-ibu lain mengelola minimarket Hop Mart. "Saya sebelumnya hanya berkebun dan menjaga warung saja, namun dengan berdirinya Hop Mart, di mana kami didukung pengembangan usaha dari minimarket Hop Mart, kami sekarang bisa berkembang," ungkapnya. Tina pun optimistis omzet terus bertambah seiring dengan adanya pendampingan dari manajemen Harita kepada pelaku UMKM. Pengamat ekonomi Universitas Padjadjaran Risna Resnawaty mengatakan, Harita Nickel telah melakukan beberapa inovasi di bidang peningkatan pendapatan riil masyarakat dan kemandirian ekonomi, sehingga ekonomi di sekitar tumbuh. Tetapi, memang dapat dikatakan ideal, jika pengembangan tersebut memenuhi beberapa indikator, antara lain kelengkapan dokumen social mapping dan rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (RIPPM), terdapat RKAT pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) yang disusun secara terintegrasi satu sama lain untuk tujuan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Risna juga mengingatkan perencanaan pengembangan masyarakat maupun inovasinya harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Itulah salah satu dari beberapa tantangan pengembangan masyarakat di daerah pertambangan," ujar dia.

Program hilirisasi nikel telah meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Hilirisasi Nikel Kerek PDRB Halmahera Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/obi-fishing-3155113914.jpg" alt="Harita Nickel kembali menggelar Obi Fishing Tournament 2025 pada 14-15 Juni 2025 di sekitar perairan Akelamo dan Mala Mala, Pulau Obi, Maluku Utara. (dok. NCKL)" width="100%">
<figcaption>Harita Nickel kembali menggelar Obi Fishing Tournament 2025 pada 14-15 Juni 2025 di sekitar perairan Akelamo dan Mala Mala, Pulau Obi, Maluku Utara. (dok. NCKL)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel kembali menggelar Obi Fishing Tournament 2025 pada 14-15 Juni 2025 di sekitar perairan Akelamo dan Mala Mala, Pulau Obi, Maluku Utara. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi dan juga membuktikan bahwa masih banyak ikan berukuran besar yang hidup di perairan Kawasi sekitar proyek perusahaan.&nbsp; Turnamen mancing tersebut telah memasuki tahun keempat. Untuk tahun ini lomba mancing untuk para nelayan setempat mengusung tema "Mari Jaga Torang Pe Laut", yang artinya adalah ajakan untuk menjaga kelestarian laut sekaligus mempererat silaturahmi antara Harita Nickel dengan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Direktur Health, Safety, and Environment (HSE) Harita Nickel, Tonny H. Gultom mengungkapkan, bahwa turnamen mancing ini dirancang sebagai ajang silaturahmi yang menyatukan perusahaan dengan nelayan setempat. "Fishing tournament ini adalah silaturahmi sesama dengan nelayan namun sekalian ajang berlomba mencari ikan," ujar Tonny, Minggu (14/6) Tonny mengatakan bahwa, antusiasme masyarakat nelayan yang mengikuti lomba tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Kali ini, total terdapat 135 peserta, terdiri dari 86 nelayan dari berbagai desa sekitar wilayah operasional Harita Nickel dan sisanya berasal dari karyawan berbagai unit perusahaan. Dalam pelaksanaannya, peserta memancing di area yang telah ditentukan, kemudian menimbang hasil tangkapan. Jika hasilnya dirasa belum cukup, peserta bisa kembali melaut hingga batas waktu lomba. "Mancing, tangkapan ikannya ditimbang, berasa kurang mereka pergi ke laut lagi. Disitu ada rasa kompetisinya. Kompetisi sehat, semoga fishing tournament&nbsp;ini memberi manfaat untuk nelayan," tambah Tonny. Tonny menegaskan bahwa kegiatan ini juga membuktikan kondisi perairan di Kawasi masih produktif. "Turnamen ini juga menunjukkan bahwa masih banyak ikan. Kami yakin bahwa perairan Kawasi ini ikannya masih banyak," ungkap dia. Ia menjelaskan bahwa total hadiah yang disediakan panitia mencapai Rp 29 juta, seluruhnya diberikan dalam bentuk uang tunai sesuai permintaan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Harita Nickel mengedukasi masyarakat dan mitra kerja tentang tanggung jawab lingkungan. Fishing Turnament ini menjadi ajang tahunan bagi Masyarakat nelayan setempat. Harita Nickel sebagai penyelenggara juga menyediakan hiburan ketika pemenang dimumumkan. Hiburan yang ada adalah tarian anak dan juga penampilan band lokal masyarakat. Dalam fishing tournament kali ini tercatat total hasil tangkapan dengan berat 94 kilogram. Peserta yang menyerahkan ikan sebanyak 9 peserta. Untuk juara 1 diberikan kepada Yusuf dan Yusman dengan total point 13,5 berhak menerima hadiah Rp 9 juta, Adapun rincian hasil tangkapannya ikan jenis tuna 19 kg, kerapu 8 kg, dan kakap 7 kg.&nbsp; Sementara juara 2 diraih oleh Max Sikape dan Sonny Tamansa dengan point 12 berhak menerima hadiah Rp 6 juta, keduanya berhasil mendapatkan ikan kakap 7 kg, kakap 9 kg, dan kerapu 6 kg. Terakhir juara 3 diraih oleh Fifan Lube dan Edi Susanto dengan 7 point berhak menerima hadiah Rp 4 juta, hasil tangkapan keduanya jenis ikan bubara 12,5 kg dan tuna 3,5 kg. Perusahaan juga memberikan apresiasi kepada juara harapan 1 dan 2 serta juara unik dan favorite. Max Sikape 50 Tahun Nelayan Pemenang juara 2 mengatakan, bahwa dirinya sudah dua kali mengikuti turnamen mancing yang diselenggarakan Harita Nickel.&nbsp; Tetapi saat itu masih gagal karena tidak ada bukti berhasil mendapatkan ikan. "Jadi, harus ada bukti video ketika mendapatkan ikan," kata dia, di acara penyerahan hadiah fishing tournament, Minggu (15/5).&nbsp; Namun demikian, Max tidak patah arang dan mengikuti lagi kegiatan tersebut sampai akhirnya mendapatkan juara 2. "Saya harusnya juara 1, dapat ikan kakap (okobara) besar tetapi lepas," ujar Max. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah nelayan kecil yang hidup dari mencari ikan di pinggir-pinggir perairan kawasi dekat proyek perusahaan. "Untuk dijual dan makan sendiri ikannya," terang dia. Max mengatakan, bahwa ikan yang didapatkan sehingga menjadi juara 2 berasal dari perairan muka kawasi. "Jadi, saya mau katakan bahwa di perairan dekat proyek perusahaan masih banyak ikan besar, buktinya saya dapat," kata dia. Bahkan kata Max, dirinya pernah mendapatkan ikan bobara seberat 32 kilogram. "Saya sering dapat ikan di pinggiran. Sama makan ikannya dan tidak ada masalah ikannya," terang dia.

Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi dan juga membuktikan bahwa masih banyak ikan berukuran besar yang hidup di perairan Kawasi.

Obi Fishing Tournament 2025 NCKL Meriah Diikuti Ratusan Peserta, Total Tangkapan Capai 94 Kilogram

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/14/TAMBANG-14-4224524882.jpg" alt="Ilustrasi penambangan nikel." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penambangan nikel.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kerusakan wilayah perairan di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, diduga akibat aktivitas tambang nikel semakin mengkhawatirkan. Dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan&nbsp;Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara, Muhammad Aris menyebut, perubahan paling besar terlihat pada sungai-sungai yang mengalami sedimentasi cukup besar. "Di sungai-sungai yang mengalami sedimentasi cukup besar ini kandungan pirit atau besinya cukup tinggi, ditandai dengan karakteristik tanah yang berwarna merah. Di sepanjang daerah aliran sungai yang menuju atau tersentuh aktivitas pertambangan di Pulau Obi, itu mengalami kematian," katanya dalam diskusi yang digelar Forest Watch Indonesia (FWI), beberapa waktu lalu. Hasil penelitian dan pemantauan yang dilakukan sejak 2019 hingga 2023 menunjukkan, terjadi kerusakan mangrove, lamun dan karang, serta biota. Dampak kerusakan lingkungan mangrove terlihat pada berkurangnya hutan pantai sebesar 20-30 persen di Pulau Obi. Aris menuturkan, meskipun beberapa perusahaan mengklaim melakukan proses penanaman kembali, namun nyatanya itu belum berhasil. Kerusakan lingkungan juga terlihat pada ekosistem lamun dan karang, dimana terjadi penambahan kerusakan karang yang cukup besar hampir 60 persen, dengan kategori rusak berat. "Sehingga apa yang terjadi? Proses rantai makanan yang ada di sana itu sudah hilang," kata Aris. Pada biota, hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kandungan logam berat yang dideteksi sudah melebihi ambang baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Logam berat yang dideteksi diantaranya nikel, besi, tembaga, dan mangaan. Kerusakan pada biota ini sangat mengkhawatirkan karena sudah terakumulasi pada ikan. Penelitian dilakukan melalui proses pemeriksaan pada struktur jaringan ikan, dengan sampel ikan demersal, ikan migrasi sedang, dan ikan pelagis. "Semua ikan yang kami deteksi itu sudah mengalami gangguan atau sudah mengalami kematian sel atau kerusakan jaringang," imbuhnya. Pemeriksaan secara histologi yang dilakukan, lanjut aris, menunjukkan bahwa kerusakan sel sudah sangat tinggi. Terutama di organ-organ reproduksi. "Dari sini kami mengindikasikan bahwa tidak ada lagi proses reproduksi ikan-ikan yang ada di sana. Kenapa? Karena organ-organ reproduksinya sudah mengalami kerusakan," katanya. Dalam diskusi bertajuk 'Jejak Kotor Kendaraan Listrik: Derita Rakyat dan Kerusakan Lingkungan di Balik Ambisi Indonesia jadi Pemain Global EV' tersebut, koordinator JATAM Sulawesi Tengah (Sulteng) M. Taufik memaparkan, Sulteng menjadi satu wilayah yang banyak dibebani izin tambang. Berdasarkan database JATAM Sulteng, terdapat 2 IUP nikel di Kab. Tojo Una Una, 20 IUP nikel di Kab. Banggai, 38 IUP nikel di Kab. Morowali, dan 21 IUP nikel di Kab. Morowali Utara (21 IUP), dengan total luasan mencapai 214.076 hektare (Ha). Sementara itu, luas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Sulteng tercatat mencapai 16.668 Ha. Aktivitas pertambangan, dalam hal ini nikel, kata Taufik, telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan berdampak terhadap rusaknya sumber-sumber ekonomi warga yang berdekatan dengan wilayah pertambangan, baik di Morowali, Banggai, maupun Morowali Utara. Di Morowali misalnya, ratusan hektare persawahan warga terdampak lumpur, diduga akibat penambangan nikel di wilayah hulu. Penambangan nikel di wilayah hulu juga menyebabkan tercemarnya sumber pertanian warga, sehingga hasil panen masyarakat desa turun drastis. Selain sumber air bersih dan areal pertanian, limpasan ore nikel juga mencemari tambak-tambak warga, lantaran tempat penampungannya yang hanya berjarak 30 meter. Terakhir, aktivitas tambang nikel juga berdampak terhadap budidaya rumput laut. Kerusakan serupa juga terjadi di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali Utara. Masyarakat Desa Pongian, Kab. Banggai yang masih berprofesi sebagai nelayan, musti was-was lantaran lumpur yang dihasilkan aktivitas tambang telah mencemari wilayah pesisir dan berpotensi menghilangkan sumber kehidupan masyarakat di pesisir. Di Morowali Utara, puluhan IUP yang beroperasi di wilayah pesisir telah membuat terumbu karang tercemar lumpur. Sedangkan di wilayah kawasan industri nikel, kesehatan masyarakat sangat terancam oleh partikel-partikel fly ash dan bottom ash. "Ini juga berdampak serius bagi masyarakat di wilayah-wilayah kawasan industri yang kita tahu wilayah kawasan industri ini masih menggunakan PLTU energi fosil untuk memastikan produksi mereka," tuturnya. Dari temuan banyaknya dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang nikel, Taufik menuturkan, JATAM Sulteng menyampaikan rekomendasi agar pemerintah segera melakukan evaluasi izin tambang yang diterbitkan di rawan bencana, izin tambang yang tumpang tindih dengan wilayah permukiman dan sumber-sumber ekonomi warga. "Pemerintah pusat sudah seharusnya melakukan moratorium izin tambang, menghentikan pemberian izin tambang di Sulteng. Krisis yang terjadi di wilayah daratan sudah cukup dan seharusnya dipulihkan. Jangan lagi diterbitkan di wilayah-wilayah pesisir dan menciptakan krisis baru," ujarnya. Pengkampanye FWI Agung Ady menambahkan, dari berbagai pemantauan yang dilakukan di wilayah Maluku Utara dan beberapa wilayah, aktivitas tambang terbukti menimbulkan dampak kerusakan lingkungan seperti pencemaran sungai, deforestasi hutan dan lahan, serta hilangnya sumber-sumber ekonomi warga. Agung berharap pemerintah setempat tidak tutup mata dengan adanya kerusakan ekologi yang ditimbulkan aktivitas tambang, terlebih Indonesia berambisi menjadi pemain utama nikel atau EV battery dunia. "Perusahaan tambang di sana semakin meminggirkan wilayah tinggal, wilayah berburu, wilayah mereka (warga) mencari makanan. Dari awal, ini pasti tidak diperhitungkan. Pun dengan pemerintah kita, melihat wilayah, melihat hutan itu hanya sebagai objek sumber daya alam," kata Agung. "Mereka (pemerintah) tidak melihat adanya kesatuan ekosistem yang saling mendukung. Bagaimana kalau hutan di wilayah hulu rusak, menyebabkan kerusakan di hilirnya, sungai, laut, dan sebagainya. Wilayah hanya dilihat sebagai tanah kosong, padahal di situ ada interaksi antara manusia dengan alamnya," pungkasnya.

Aktivitas pertambangan nikel telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan berdampak terhadap rusaknya sumber-sumber ekonomi warga.

Ambisi RI jadi Pemain EV Battery Dunia dan Ancaman Krisis Ekologi di Belakangnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71435_90701_banjir.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musibah banjir bandang yang menimpa lima desa di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) yakni Desa Laiwui, Kampung Buton, Kampung Baru, Aakegula, Desa Anggai, Desa Jikotamo dan Kampung Turi terancam kelaparan. Pasalnya, lokasi perkebunan yang menjadi sumber penghasilan ekonomi masyrakat lima desa tersebut tertimbun material banjir berupa batang kayu dan pohon. Akibatnya masyarakat kesulitan mendapatkan makanan pokok pasca banjir. Hal ini diakui salah satu anggota DPRD Dapil Halmahera Selatan (Halsel) Kaimudin Hamzah, Jumat (16/12). &nbsp;Politisi Golkar ini mengatakan, fakta ini ditemukan setelah pihaknya melakukan kunjungan kerja (kuker) di Obi, termasuk desa yang kena banjir tersebut. &ldquo;Kita perkirakan dalam dua tiga bulan kedepan, masyarakat lima desa ini akan kelaparan. Sebab material yang tertimbun di lokasi perkebunan menumpuk sekitar satu sampai dua meter. Akibatnya, lokasi tidak bisa lagi digunakan,&quot; katanya. Dilansir dari Malut Post (Jawa Pos Group), selain lokasi perkebunan, setelah musibah banjir, masyarakat lima desa nyaris tidak tersentuh bantuan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, khususnya penanganan pasca musibah banjir. &quot;Masyarakat saat ini membutuhkan bantuan berupa mobil pemadam, agar bisa membersihkan sisa material. Kalau tidak, saat musim panas, mayarakat akan menderita penyakit batuk akibat debu,&quot; ujarnya. Karena itu, dia meminta Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi masyarakat. Sebab, selama musibah dan setelah musibah masyarakat tidak mendapat bantuan. &quot;Bahkan beberapa perusahaan besar yang beroperasi di sekitar wilayah pulau Obi juga diam. Masyarakat butuh penanganan. Gubernur jangan alasan tidak ada anggaran. Sebab, ini musibah yang perlu ditangani,&quot; tuturnya. Dia juga meminta camat dan koramil serta lembaga terkait seperti TNI bisa ke lokasi banjir. &ldquo;Sesuai hasil kuker kita, camat dan koramil masih peduli yang minim di daerah banjir. Kita berharap mereka tidak diam melainkan ikut mencari solusi terbaik,&rdquo; harapnya.&nbsp; (udy/jfr/sad/JPG)

Usai Diterjang Banjir, Warga 5 kampung Ini Terancam Kelaparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/67028_86180_bendera-tiongkok-2-4.jpg" alt="Security dan salah seorang petugas melipat bendera RRC setelah diturunkan di lokasi acara peresmian smelter PT Wanatiara Persada, Obi, Jumat (25/11)" width="100%">
<figcaption>Security dan salah seorang petugas melipat bendera RRC setelah diturunkan di lokasi acara peresmian smelter PT Wanatiara Persada, Obi, Jumat (25/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Insiden yang mengejutkan bangsa Indonesia terjadi di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Jumat (25/11). Dalam peresmian smelter perusahaan tambang nikel PT Wanatiara Persada, bendera Republik Rakyat Tiongkok (RRT) turut dikibarkan sejajar di samping sang saka merah putih.&nbsp; Celakanya, ukuran bendera berwarna merah dengan lima bintang keemasan itu lebih besar ketimbang ukuran bendera Republik Indonesia. Pengibaran bendera RRC tersebut dilakukan di Dermaga Akelaha, Kawasan Haol Sagu, yang masuk wilayah administratif Desa Kawasi. Pagi itusekitar pukul 8.30, bendera RRT hendak dikibarkan oleh empat pekerja berkewarganegaraan asing (WNA). Sejumlah wartawan yang melihat hal tersebut langsung mencegah. Alasannya, acara tersebut merupakan acara resmi yang dihadiri pejabat negara seperti Gubernur Malut dan Bupati Halsel.&nbsp; Adu mulut pun tak terelakkan antara awak media dengan pekerja yang tak bisa berbahasa Indonesia itu. Meski telah diancam tiang benderanya bakal didorong ke laut, pekerja-pekerja itu justru membalas ancaman tersebut dengan membelalakkan mata pada wartawan. Saat itu, hanya ada keempat pekerja tersebut di lokasi peresmian smelter.&nbsp; Pekerja domestik belum tiba lantaran hari masih pagi dan lokasi camp pekerja agak jauh dari dermaga tersebut. Keempat WNA itu akhirnya tetap mengibarkan bendera kebangsaan mereka. Awak media yang marah lantas mengadu pada Bupati Halsel Bahrain Kasuba yang turut diundang untuk meresmikan smelter. Mendengar laporan tersebut, Bahrain yang marah besar langsung memerintahkan bendera tersebut diturunkan.&nbsp; Saat salah satu wartawan hendak menurunkan bendera, Kapolres Halsel AKBP Z Agus Binarto melarangnya dengan alasan lambang suatu bangsa tak bisa diturunkan begitu saja. &quot;Turunkan dua-duanya (bendera RRC dan bendera Indonesia, Red), nanti baru naikkan merah-putih lagi,&quot; katanya. Namun langkah koordinasi yang terkesan lama itu membuat sejumlah anggota TNI yang berada di lokasi kejadian juga menjadi tak sabaran. Anggota Intelijen Lanal Ternate Sertu Mar Agung Priyantoro pun nekad menurunkan bendera tersebut setelah diperintah Pasintel Lanal Ternate Mayor Laut (P) Harwoko Aji. Peresmian smelter perusahaan nikel itu akhirnya berjalan dengan suasana tak menyenangkan dengan adanya insiden tersebut.&nbsp; Meski Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba berusaha mencairkan suasana dengan melontarkan gurauan-gurauan saat memberikan smabutan, undangan yang hadir kadung panas hati.&nbsp; Bupati Halsel sendiri memilih langsung meninggalkan lokasi setelah acara berakhir tanpa menunggu rombongan Gubernur.&nbsp; Sesampainya di ibukota Halsel, Labuha, Bahrain langsung membuat surat teguran untuk dilayangkan ke PT Wanatiara Persada. &quot;Kita sudah buat surat teguran dan surat tersebut akan kita kirimkan ke perusahaan,&quot; katanya saat dikonfirmasi tadi malam. Tak hanya itu. Setelah peresmian, Dandim 1509 Labuha Letkol (Inf) Joni Widodo sempat meminta awak media tak memuat berita tentang pengibaran bendera tersebut. Ia beralasan, ini menyangkut keutuhan NKRI. Namun para wartawan menolak permintaannya.&nbsp; Anehnya, tak lama setelah itu, jaringan telekomunikasi dan internet di Halsel mati total hingga pukul 6 sore kemarin (26/11). Padahal jaringan di kabupaten kota lain normal-normal saja Sementara itu, Perwakilan Wakil Perusahaan PT Wanatiara Persada, Herman, saat diwawancarai di lokasi kejadian menyampaikan pihaknya bertanggungjawab atas kejadian tersebut. &nbsp;&quot;Ini soal miskomunikasi, tapi kami akan bertanggungjawab,&quot; singkatnya. Sementara Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba saat dikonfirmasi menyatakan keyakinannya bahwa pengibaran bendera RRT tersebut merupakan kekeliruan semata. Ia yakin, pihak perusahaan tak memiliki motif apa-apa di balik pengibaran tersebut.&nbsp; &quot;Itu hanya insiden yang tidak disengaja. Hanya kekeliruan,&quot; ungkap Gubernur melalui Juru Bicaranya Halid Alkatiri saat dikonfirmasi malam tadi (26/11). Menurut Ghani, ia lebih memfokuskan perhatiannya pada peresmian smelter perusahaan tambang nikel tersebut. &quot;Dan saya berharap ada peningkatan investasi dengan adanya smelter tersebut,&quot; tandasnya.? Insiden itu sendiri membuat kaget petinggi aparat keamanan baik TNI maupun Polri di Malut. Danrem 152 Babullah Kolonel (Inf) Sachono menegaskan, sebelum terjadinya insiden tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan perwakilan pihak perusahaan yang ada di Kota Ternate bahwa tidak ada pengibaran bendera RRT saat peresmian smelter.&nbsp; Namun hal itu tidak dilakukan dengan baik sehingga terjadi insiden tersebut. &ldquo;Awalnya kami sudah ingatkan tidak ada pengibaran bendera ke pihak perusahaan yang ada di Ternate agar menyampaikan ke perusahaan di Obi. Tapi komunikasi cukup kesulitan karena jaringan tidak baik makanya ini yang menjadi celah dan sesampainya waktu peresmian bendera sudah berkibar, dan ini membuat kita kaget,&rdquo; kata Danrem saat dikonfirmasi, Sabtu (26/11) malam. Sachono mengaku berdasarkan informasi yang diterima, pengibaran bendera RRT di dua lokasi PT Wanatiara Presada saat peresmian Smelter tersebut telah mendapat izin dari Bupati Halmahera Selatan (Halsel) dan Kapolres Halsel. &ldquo;Informasi yang kami dapatkan seperti itu, mengapa bisa berkibar ternyata Bupati dan Kapolres yang beri izin,&rdquo; akunya. Dengan insiden tersebut, orang nomor satu di Korem 152 Babullah itu menyatakan bakal berkoordinasi dengan Polda dan Forkopimda untuk mengantisipasi kedepannya. Selain itu, Sachoni menyatakan dirinya diperintahkan Kapolda untuk menegur serta memberi peringatan langsung kepada Gubernur Malut tentang adanya peristiwa itu.&nbsp; Pasalnya, informasi yang beredar ada semacam izin juga yang dikeluarkan Gubernur untuk mengibarkan bendera RRT. &ldquo;Kami akan berkoordinasi untuk menindaklanjuti hal ini kedepan, mengingat investor dari Tiongkok di Malut tidak hanya di Obi. Mungkin pemahaman tentang UU yang berlaku itu berbeda namun kami TNI Polri bersepakat bahwa perlu ada tindalanjut terkait masalah ini,&rdquo; ujarnya. Sachono mengugkapkan kini upaya yang dilakukan TNI dalam mengantisipasi masuknya tenaga kerja asing di Malut. &ldquo;Bersama pihak terkait, kami akan medata tenaga kerja asing yang illegal. Hal itu kami lakukan tentunya dengan mempedomani aturan yang berlaku,&rdquo; tukas Sachono. Perwira tiga bunga di Korem 152 Babullah itu menegaskan akan mendorong Polda Malut untuk mengambil langkah yang tepat dalam penyelesaian kasus tersebut. &ldquo;Mengingat hubungan kedua negara perlu adanya koordinasi yang ketat dan mempedomani UU yang berlaku sepeti UU nomor 41 tahun 1958 tentang penggunaan bendera asing di Indonesia,&rdquo; ujarnya.(tr-04/cr-07/kai)

Detik-detik Pengibaran dan Penurunan Bendera Tiongkok yang Sejajar Merah Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66982_86132_Cina-makar-3.jpg" alt="Bendera Tiongkok yang sejajar bendera Merah Putih" width="100%">
<figcaption>Bendera Tiongkok yang sejajar bendera Merah Putih</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengecam berkibarnya bendera Tiongkok di Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan pada acara peletakan batu pertama pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) milik PT Wanatiara Persada, sebuah perusahaan asing asal Tiongkok. Apalagi info yang ia dapatkan kalau bendera Cina lebih besar dari bendera Indonesia, karenanya hal itu telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. &quot;Mengibarkan bendera Cina dan itu tidak etis, apalagi ukurannya lebih besar dari bendera Indonesia,&quot; ujar Tamliha kepada JawaPos.com, Sabtu (26/11). Oleh sebab itu politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu meminta aparat kepolisian segera melakukan investigasi dan memanggil pihak-pihak terkait. &quot;Iya harus diusut, saya berharap polisi segara memanggil pimpinan perusahannya,&quot; katanya. Sementara Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba dan Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba, juga harus jeli dan lebih peka terhadap isu-isu sensitif tersebut. &quot;Gubernur di sana sensitif terkait isu-isu yang menimbulkan masalah dampaknya kepada rasisme,&quot; pungkasnya. Sebelumnya, insiden yang memiriskan tersebut terjadi saat acara peletakan batu pertama pembangunan smelter milik PT Wanatiara Persada, investor asal Cina di Pulau Obi pada Jumat (25/11). Peresmian itu sendiri dihadiri dan dilakukan langsung oleh Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba dan Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba. Insiden yang mencoreng kewibawaan bangsa itu baru diketahui menjelang tibanya kapal KM Sumber Raya 04 yang membawa rombongan gubernur dan Forkominda Malut di dermaga milik perusahaan asal Cina tersebut. Intelejen TNI AL menerima informasi adanya bendera Cina yang berkibar sejajar dengan bendera Indonesia di lokasi acara. Tidak hanya sejajar, bendera Cina tersebut juga jauh lebih besar ukurannya dari bendera Merah Putih. Sebelum kapal merapat, Pasintel Lanal Ternate Mayor Laut (P) Harwoko Aji langsung memerintahkan anak buahnya Sertu (Mar) Agung Priyantoro untuk mengambil tindakan menurunkan bendera yang dimaksud. Namun begitu Sertu (Mar) Agung Priyantoro merapat ke lokasi acara, ternyata bendera Cina tersebut tengah diturunkan oleh sekuriti PT WP. Peristiwa ini dianggap melanggar PP nomor 41 tahun 1958 tentang penggunaan bendera kebangsaan asing dan UU nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Insiden itu pun saat ini tengah ramai diperbincangkan di media sosial Facebook. Beragam komentar dilontarkan netizen. Namun sebagian besar netizen mengecam insiden tersebut.(cr2/JPG)

Soal Insiden Bendera Tiongkok, Komisi I Minta Aparat Kepolisian Turun Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66958_86108_kasuba-gubernur.jpg" alt="Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba" width="100%">
<figcaption>Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba menanggapi insiden pengibaran bendera Tiongkok yang sejajar dan lebih besar dari bendera Merah Putih saat acara peletakan batu pertama pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) milik PT Wanatiara Persada, investor asal Cina di Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan pada Jumat (25/11). Melalui juru bicaranya Halid Alkatiri, Gubernur Kasuba mengakui bahwa ia turut hadir dan meresmikan smelter milik PT Wanatiara Persada tersebut. Namun politikus PKS ini menyatakan keyakinannya bahwa pengibaran bendera Tiongkok tersebut merupakan kekeliruan semata. Ia yakin, pihak perusahaan (PT Wanatiara Persada) tidak memiliki motif apa-apa di balik pengibaran bendera tersebut. &quot;Itu hanya insiden yang tidak disengaja. Hanya kekeliruan,&quot; ungkap gubernur melalui Kepala Biro Humas Setdaprov Malut, Halid Alkatiri saat dikonfirmasi sore tadi (26/11). Menurut gubernur, ia lebih memfokuskan perhatiannya pada peresmian smelter perusahaan tambang nikel tersebut. &quot;Dan saya berharap ada peningkatan investasi dengan adanya smelter tersebut,&quot; tandasnya. Sebagaimana diketahui, Jumat (25/11) terjadi insiden pengibaran bendera Tiongkok yang dikibarkan sejajar dengan bendera merah putih pada acara peresmian smelter milik PT Wanatiara Persada. Tidak itu saja, bendera Tiongkok itu lebih besar ukurannya dari bendera merah putih. Mengetahui itu, Pasintel Lanal Ternate Mayor Laut (P) Harwoko Aji langsung memerintahkan anak buahnya Sertu (Mar) Agung Priyantoro untuk mengambil tindakan menurunkan bendera yang dimaksud. Namun begitu Sertu (Mar) Agung Priyantoro merapat ke lokasi acara, ternyata bendera Cina tersebut tengah diturunkan oleh sekuriti PT Wanatiara Persada. Peristiwa ini dianggap melanggar PP nomor 41 tahun 1958 tentang penggunaan bendera kebangsaan asing dan UU nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. (sad/JPG)

Soal Insiden Bendera Tiongkok, Ini Kata Gubernur Malut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66926_86080_cina-ganti.jpg" alt="Bendera Tiongkok yang berkibar sejajar dengan bendera Merah Putih di lokasi peresmian Smelter PT WP dan penekanan tombol oleh Gubernur Abdul Gani Kasuba" width="100%">
<figcaption>Bendera Tiongkok yang berkibar sejajar dengan bendera Merah Putih di lokasi peresmian Smelter PT WP dan penekanan tombol oleh Gubernur Abdul Gani Kasuba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kehormatan dan kedaulatan bangsa tengah diuji di tengah-tengah gencarnya investasi asing masuk ke Indonesia. Di Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan saat ini sedang dihebohkan dengan peristiwa dimana sebuah bendera Tiongkok berkibar sejajar dengan bendera Merah Putih. Insiden yang memiriskan tersebut terjadi saat acara peletakan batu pertama pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) milik PT WP, investor asal Tiongkok di Pulau Obi pada Jumat (25/11). Peresmian itu sendiri dihadiri dan dilakukan langsung oleh Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba dan Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba. Insiden yang mencoreng kewibawaan bangsa itu baru diketahui menjelang tibanya kapal KM Sumber Raya 04 yang membawa rombongan gubernur dan Forkominda Malut di dermaga milik perusahaan asal Tiongkok tersebut. Intelejen TNI AL menerima informasi adanya bendera Tiongkok yang berkibar sejajar dengan bendera Indonesia di lokasi acara. Tidak hanya sejajar, bendera Tiongkok tersebut juga jauh lebih besar ukurannya dari bendera Merah Putih. Sebelum kapal merapat, Pasintel Lanal Ternate Mayor Laut (P) Harwoko Aji langsung memerintahkan anak buahnya Sertu (Mar) Agung Priyantoro untuk mengambil tindakan menurunkan bendera yang dimaksud. Namun begitu Sertu (Mar) Agung Priyantoro merapat ke lokasi acara, ternyata bendera Tiongkok tersebut tengah diturunkan oleh sekuriti PT WP. Peristiwa ini dianggap melanggar PP nomor 41 tahun 1958 tentang penggunaan bendera kebangsaan asing dan UU nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Insiden itu pun saat ini tengah ramai diperbincangkan di media sosial Facebook. Beragam komentar dilontarkan netizen. Namun sebagian besar netizen mengecam insiden tersebut. (sad/JPG)

Heboh! Bendera Tiongkok Berkibar Sejajar dengan Merah Putih

pulau obi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pulau obi

Berita Terkini