<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/28/JKT_Seminar-Beasiswa-LPDP_MIFTAHUL-HAYAT-01-1381043033.jpeg" alt="Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Dwi Larso (kiri-kanan), CEO PT. IMIP Alexander Barus, Rektor IPB Arif Satria saat seminar beasiswa LPDP di Jakarta, Kamis (27/7/2023). Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menyelenggarakan sem" width="100%">
<figcaption>Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Dwi Larso (kiri-kanan), CEO PT. IMIP Alexander Barus, Rektor IPB Arif Satria saat seminar beasiswa LPDP di Jakarta, Kamis (27/7/2023). Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menyelenggarakan sem</figcaption>
</figure> </h3> <h3>Ada Sanksi Berat Berupa Pengembalian Dana Pendidikan</h3> JawaPos.com &ndash; "Pulang, pulang, pulang!" Pesan itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam LPDP Fest pekan lalu (3/8). Seruan yang bukan tanpa alasan. Sebab, bukan rahasia lagi, banyak alumnus yang merupakan awardee beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di luar negeri enggan kembali ke tanah air. Meski telah menempuh pendidikan dengan dibiayai negara, masih banyak awardee yang enggan pulang. &rsquo;&rsquo;Setelah selesai studi, pulang, berkaryalah. Ilmu jangan diendapkan untuk diri sendiri. Mungkin gaji di sini lebih rendah sedikit, tetap pulang. Atau, fasilitas di negara lain lebih enak, pulang!&rsquo;&rsquo; kata Jokowi. Alasan para awardee ogah kembali pun bermacam-macam. Direktur Utama LPDP Andin Hadiyanto pernah memerincinya. Mulai dari menikah dengan orang asing hingga melanjutkan studi di luar negeri. Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso menjelaskan, ada 413 awardee yang tidak pulang. &rsquo;&rsquo;Angka 413 adalah kumulatif selama 11 tahun terakhir yang dilaporkan belum pulang. Semua diproses sejak laporan diterima, bahkan sejak awal-awal berdirinya LPDP sampai sekarang,&rsquo;&rsquo; paparnya kepada Jawa Pos kemarin (8/8). Dwi memerinci, dari sekitar 20 ribu alumnus LPDP, hanya empat orang yang diberi sanksi pengembalian dana. &rsquo;&rsquo;Tiga di antaranya sudah melunasi. Sekecil apa pun angka ini, LPDP akan terus memproses laporan ketidakpulangan sesuai peraturan yang berlaku,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Pengembalian dana merupakan salah satu bentuk sanksi administratif berat. Bentuk lainnya adalah pemberhentian sebagai penerima beasiswa tanpa pengembalian dana studi dan pemblokiran mengikuti LPDP. Ada juga sanksi administratif ringan peringatan satu, dua, dan tiga. Lalu, sanksi administratif sedang berupa penundaan pembayaran dana studi, penyesuaian pembayaran dana studi, atau pengembalian pembayaran untuk komponen tertentu dari dana studi. Imbauan yang disampaikan Jokowi memang sesuai fakta. Sebab, seluruh penerima beasiswa LPDP memiliki kewajiban yang tertuang dalam kontrak. Kontrak pengabdian 2N+1 adalah bekerja secara berturut-turut selama dua kali masa studi ditambah satu tahun. Jika tidak mengabdi, sanksinya adalah pengembalian dana pendidikan, pemblokiran dari program LPDP di masa depan, dan publikasi di kanal resmi LPDP. &rsquo;&rsquo;Lulusan yang berada di luar negeri, yang masih dalam masa pengabdian, memang harus pulang,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Untuk alumni yang mendapat izin dari LPDP karena ada kepentingan nasional yang diemban, sementara waktu bisa berada di luar negeri. &rsquo;&rsquo;Bagi yang tidak memiliki izin dari LPDP, maka diproses sesuai peraturan yang berlaku untuk segera pulang,&rsquo;&rsquo; ucap Dwi. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menuturkan, saat LPDP baru diluncurkan pada 2012, dana kelolaannya baru mencapai sekitar Rp 1 triliun. Jumlah itu terus bertambah. Saat ini nilainya mencapai Rp 139,1 triliun. Sementara itu, Mendikbudristek Nadiem Makarim menuturkan, beasiswa tersebut bukan hanya privilege bagi para penerima awardee. "Tapi, ini juga tanggung jawab untuk memberikan kontribusi besar pada negara," tegasnya. (dee/mia/c18/fal)

"Pulang, pulang, pulang!" Pesan itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam LPDP Fest pekan lalu (3/8). Seruan yang bukan tanpa alasan.

413 Alumnus Beasiswa LPDP Tak Pulang ke Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/pemeriksaan-jemaah-haji-antara.jpg" alt="Tim Amirul Hajj menjenguk jamaah yang dirawat di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Mekkah, Selasa (12/7/2022) (ANTARA/HO.MCH2022)" width="100%">
<figcaption>Tim Amirul Hajj menjenguk jamaah yang dirawat di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Mekkah, Selasa (12/7/2022) (ANTARA/HO.MCH2022)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fase pemulangan jemaah haji dari Arab Saudi dimulai. Enam kloter pertama  terbang ke Indondesia pada hari ini, 15 Juli 2022. Mereka berangkat dari Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah.  Setibanya di bandara kedatangan, akan dilakukan pengawasan kesehatan terhadap jemaah haji dan tetap menerapkan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri. Pengawasan kesehatan di bandara dilakukan melalui pengecekan suhu dengan menggunakan thermal scanner dan thermal gun, serta pengecekan tanda dan gejala penyakit menular, potensi wabah, termasuk Covid-19.  Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) Haji Budi Sylvana menegaskan, bagi jemaah yang dalam kondisi sehat dapat langsung kembali ke daerahnya masing-masing. “Tidak ada karantina terpusat selama 21 hari kepada jemaah haji. Kami ulangi, tidak ada karantina kepada jemaah haji kita,” ucapnya, Jumat (15/7).  Jemaah akan diminta mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji (K3JH). Tujuannya, untuk melakukan pengawasan kesehatan secara mandiri selama 21 hari ke depan. ’’Jadi tidak ada karantina. Yang ada adalah pengawasan secara mandiri di daerah masing-masing. Jadi jemaah bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasa,” jelasnya.  Namun, jika saat pemeriksaan di bandara ditemukan gejala Covid-19 atau suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celsius, maka akan dilakukan pemeriksaan PCR.  Demikian juga jika ada jemaah yang sakit setelah beberapa hari pulang ke Tanah Air, mereka diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Tujuannya, agar bisa dilakukan pengontrolan kesehatan.  ’’Ini sebagai upaya kita melakukan deteksi dini agar tidak terjadi penularan penyakit di Tanah Air,” tegasnya. ’’Pengawasan kesehatan secara mandiri ini dilakukan untuk mengantisipasi infeksi penyakit menular, di antaranya Covid-19, Meningitis, Mers CoV, Polio, dan penyakit lainnya,” tandasnya. (*)

Tidak Ada Karantina Terpusat Selama 21 Hari Bagi Jemaah Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tak-kunjung-pulang-kubu-rizieq-tetap-berharap-kasusnya-dihentikan_m_149025.jpeg" alt="Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab" width="100%">
<figcaption>Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya masih terus mengusut kasus percakapan mesum dan foto vulgar yang menyeret Habib Rizieq Shihab dan Firza Husein sebagai tersangka. Kasus ini terus berjalan meski Rizieq Shihab belum pernah diperiksa sebagai tersangka. Pimpinan dari ormas Front Pembela Islam itu tetap berharap kasusnya bisa dihentikan. Sehingga dia bisa pulang ke Indonesia. Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Pawiro mengungkapkan bahwa kliennya berencana pulang setelah ibadah haji atau akhir September. Rizieq kata dia tetap siap mengikuti proses hukum walau berharap kasusnya bisa dihentikan. "Sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa kami akan tetap mengikuti proses hukum yang sekarang ini ada. Tetapi kami tetap akan mengajukan SP3 karena bukti awal penetapan tersangka habib menurut kami lemah," kata dia, Sabtu (5/8). Apalagi menurut mereka polisi tak punya cukup alat bukti menetapkan Rizieq sebagai tersangka dalam kasus itu. Diketahui, pimpinan Front Pembela Islam, Habib Rizieq, dikabarkan batal pulang ke Indonesia pertengahan bulan ini. Tadinya muncul kabar bahwa buronan Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pornografi itu akan pulang pada 15 Agustus 2017. Kabar batalnya kepulangan Rizieq itu disampaikan Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Pawiro. Dia pun mengaku baru sampai di tanah air usai bertemu Rizieq di suatu tempat persembunyian di Arab Saudi. Sugito mengaku, pembatalan pulang ke Indonesia itu disampaikan Rizieq langsung ke dia. "Dulu ada rencana (pulang). Tapi batal," kata Sugito, Jumat (4/8).&nbsp;

Tak Kunjung Pulang, Kubu Rizieq Tetap Berharap Kasusnya Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/habib-rizieq-urungkan-lagi-pulang-ke-indonesia_m_148466.jpeg" alt="Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab" width="100%">
<figcaption>Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dipastikan batal pulang ke Indonesia. Dia akan tetap berada di Arab Saudi meskipun FPI bakal merayakan milad ke-19 pada 17 Agustus ini. Padahal sebelumnya Rizieq sempat berencana pulang pada 15 Agustus, tapi ternyata batal. Kuasa hukumnya Sugito Atmo Pawiro menerangkan, saat ini Rizieq di Arab Saudi dan berencana melaksanakan ibadah haji. "Memang keinginan dari kader agar habib menghadiri. Kan habib itu simbol dari FPI. Tapi kan habib dalam persiapan haji," ucap dia ketika dikonfirmasi, Kamis (3/8). Atas hal itu, dia memastikan kliennya akan kembali ke Tanah Air pada akhir September 2017 mendatang, setelah usai menunaikan ibadah haji. "Jadi kalau misalkan pulang ya setelah ibadah haji selesai dan kita juga akan selesaikan urusan terkait di polda. September akhir (pulangnya)," terang dia. Sebelumnya kuasa hukum Rizieq, Kapitra Ampera, mengatakan kliennya dijadwalkan pulang ke Indonesia pada 15 Agustus dalam rangka perayaan milad FPI. Namun, Sugito membantah kabar kepulangan Rizieq dengan alasan kliennya sedang sibuk mengurusi persiapan ibadah haji. Diketahui Rizieq ditetapkan tersangka bersama Firza Husein atas kasus chat mesum. Namun semenjak penetapan tersangka, Rizieq tak mau pulang ke Indonesia.

Habib Rizieq Urungkan Lagi Pulang ke Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/tenang-habis-lebaran-rizieq-shibab-bakal-pulang-ke-indonesia_m_133629.jpeg" alt="Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab." width="100%">
<figcaption>Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapitra Ampera mengklaim kliennya Habib Rizieq Shibab bakal pulang ke tanah air usai menjalani ibadah puasa di Arab Saudi. Pernyataaan ini menjawab kekhawatiran bahwa, Rizieq Shihab tidak akan pulang ke Indonesia setelah dia ditetapkan sebagai tersangka di kasus dugaan chat berkonten ponografi dengan Firza Husein. "Habib Rizieq segera pulang setelah Ramadan selesai," ujar Kapitra saat dikonfirmasi, Selasa (30/5). Alasan Rizieq pulang setelah Ramadan, karena dia ingin fokus melakukan ibadah pada Ramadan ini. Setelah tiba di Indonesia, sambung Kapitra, Habib Rizieq dan para pengacara akan melakukan perlawanan hu&lrm;kum. Bentuk perlawanan itu pun dinamakan sebagai Revolusi Putih. Artinya semua jalur hukum akan ditempuh untuk mengunggat pemberian tersangka terhadap Habib Rizieq. "Perang dengan hukum menggunakan instrumen hukum-hukum yang ada, dan juga perang secara konstitusi," pungkasnya. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan pihaknya telah menetapkan Habib Rizieq sebagai tersangka kasus dugaan chat dengan konten pornografi dengan tersangka Firza Husein. Argo mengatakan, penyidik telah mengantongi cukup alat bukti terkait penetapan tersangka ini. Beberapa bukti antara lain percakapan chat WhatsApp yang diduga dilakukan Habib Rizieq dengan Firza Husein, dan ponsel milik Habib Rizieq. Dalam hal ini Habib Rizieq disangka dengan Pasal 4 ayat 1 juncto 29 dan atau Pasal 6 juncto 32 dan atau Pasal 8 juncto 34, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tenang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. (cr2/JPG)

Tenang, Habis Lebaran Rizieq Shibab Bakal Pulang ke Indonesia