<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rachmawati-minta-laporan-kasus-puisi-konde-adiknya-segera-diproses_m_206125.jpeg" alt="Sukmawati Soekarnopputri mencium tangan Ketua Umum MUI Ma" width="100%">
<figcaption>Sukmawati Soekarnopputri mencium tangan Ketua Umum MUI Ma</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setidaknya sudah ada 18 laporan ke pihak kepolisian terkait puisi bernada suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), yang dilakukan oleh &lrm;putri Presiden pertama Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri. Lantas apa tanggapan sang kakak Sukmawati, Rachmawati Soekarnoputri banyaknya laporan dari puisi yang berjudul Ibu Indonesia ini? &lrm;Saat dikonfirmasi, Rachmawati berharap Bareskrim Polri bisa menyelesaikan kasus adiknya tersebut. Karena sudah jelas puisinya memang mengandung SARA. Dengan membandingkan konde dengan cadar. Kemudian lantunan kindung dengan suara azan. "Saya mengharapkan agar semua pihak, dan Bareskrim menanggapi dengan serius (kasus Sukmawati)," ujar Rachmawati saat ditemui di Jalan Buncit Raya, Jakarta, Jumat (20/4). Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, kasus Sukmawati sangat berbeda dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Rachmawati mengungkapkan, Ahok yang menistakan agama dengan mengutip Surat Al Maidah ayat 51 itu spontan dan tidak sengaja. Namun kalau Sukmawati itu sengaja menulis puisi tersebut. Bahkan sudah dipublikasikan sejak tahun 2006 silam. "Nah kalau Sukmawati ini kan sudah jelas tertulis. Ini harus ditanggapi serius oleh pihak kepolisian," katanya. Walaupun Sukmawati merupakan adiknya. Namun bagi Rachmawati kebenaran dan keadilan harus ditegakan. Apabila adiknya bersalah, maka perlu mendapatkan hukuman. "Saya ini mempunyai karakter berpihak kepada kebenaran. Jadi apapun tidak berada di koridor kebenaran. Maka saya kritisi," pungkasnya. Sebelumnya, Sukmawati Soekarnoputri banjir laporan ke kepolisian. Hingga kini total ada 18 laporan polisi terkait kasus bernuansa SARA tersebut. Sekadar informasi, puisi Sukmawati berjudul "Ibu Indonesia" menimbulkan kontroversi. Puisi yang dibacakan dalam acara 29 Tahun Anne Avantie Berkarya di Indonesia Fashion Week 2018 itu dinilai sejumlah pihak menyinggung karena membandingkan soal azan dan cadar dengan budaya Indonesia. Sukmawati sendiri telah membantah puisinya bernuansa SARA dan dia telah meminta maaf dan sowan ke sejumlah pihak termasuk pada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin.&lrm;

Rachmawati Minta Laporan Kasus 'Puisi Konde' Adiknya Segera Diproses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pasca-pembacaan-puisi-sari-konde-sukmawati-pelapor-diperiksa_m_202377.jpeg" alt="Ribuan massa dari Persaudaraan Alumni 212 melakukan aksi damai di Depan Gedung Bareskrim Mabes Polri, Gambir, Jakarta, Jum" width="100%">
<figcaption>Ribuan massa dari Persaudaraan Alumni 212 melakukan aksi damai di Depan Gedung Bareskrim Mabes Polri, Gambir, Jakarta, Jum</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah mendapat sejumlah laporan dari berbagai pihak atas pembacaan puisi dari Sukmawati Soekarnoputri, aparat kepolisian mulai menjalani proses pemeriksaan terhadap saksi ataupun pelapor. Di samping itu, massa yang terdiri atas ribuan orang melakukan aksi damai di depan Gedung Bareskrim Polri, Jumat (6/4). Mereka mendesak proses pemeriksaan atas kasus yang dilakukan putri <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/06/202234/dianggap-menistakan-agama-fuib-laporkan-sukmawati-ke-polda-sulsel" target="_blank">Soekarno</a> itu dilangsungkan secara transparan. Sekitar pukul 13.30, ribuan orang yang mayoritas berpakaian putih mulai menuju kantor Bareskrim. "Ini tidak ada kaitannya dengan politik. Hukum harus ditegakkan karena ini yang dihina agama," ujar Ketua Persaudaraan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/06/202342/sukmawati-resmi-dilaporkan-ke-polda-sumut" target="_blank">Alumni</a> (PA) 212 Slamet Maarif seusai dialog dengan Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Kombespol Joko Purwanto. Dalam mediasi itu, Joko menuturkan bahwa saat ini polisi sedang meminta keterangan dari sejumlah pelapor kasus tersebut. "Kenapa? Tentu agar Bareskrim mengetahui bagaimana yang dirasakan pelapor. Apa yang membuat merasa dirugikan," ungkapnya. Meski begitu, Bareskrim saat ini sedang menyelidiki <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/07/202241/puisi-sukmawati-mui-jabar-imbau-masyarakat-jaga-kondusifitas" target="_blank">kasus</a> itu. Tentu semua pihak bisa mengawasi perkembangan perkara tersebut.&nbsp;

Pasca Pembacaan Puisi Sari Konde Sukmawati, Pelapor Diperiksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/puisi-sukmawati-mui-jabar-imbau-masyarakat-jaga-kondusifitas_m_202241.jpeg" alt="Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, KH Rachmat Syafei di Kantor MUI Jabar, Bandung, Jumat (6/4)." width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, KH Rachmat Syafei di Kantor MUI Jabar, Bandung, Jumat (6/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puisi Sukmawati Soekarno Putri berjudul Ibu Indonesia masih menuai perdebatan di masyarakat terutama umat Islam di Indonesia. Namun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa kasus tersebut harus disudahi. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat KH Rachmat Syafei, menyebut pihaknya mengikuti fatwa MUI pusat. Maka warga Jabar diimbau untuk tidak membuat kegaduhan karena Sukmawati sudah meminta maaf kepada umat muslim. "Maksudnya jika sudah meminta maaf itu kita maafkan dan kalau dosa itu tanggung jawab masing-masing individu antara dia dan Allah saja. Jangan sampai kita ikut memperkeruh persoalan tersebut," kata KH Rachmat Syafei di Kantor MUI Jabar, Bandung, Jumat (6/4). Pihaknya mengerti, jika adanya perbedaan pendapat atau sikap dalam menyikapi kontroversi puisi sukmawati, itu hal yang biasa terjadi di masyarakat. Namun alangkah baiknya, kata dia untuk saling menjaga kondusifitas di masyarakat. "Jagalah kondusifitas dan dahulukan skala prioritas yang lebih besar daripada yang kecil," ujarnya. Sehingga apabila muncul perbedaan atau bertentangan pihak MUI Jabar hanya mengikuti keputusan MUI pusat. "Kami mengikuti MUI pusat. Maka dalam kasus ini kita tuntun bukan dituntut bahasanya," ujarnya. Perihal adanya demo di Jakarta, MUI Jabar mengingatkan agar tetap santun, dan tidak anarkis. "Kita tahu bahwa mereka punya hak (menuntut), silakan ungkapkan tapi dengan cara santun sesuai dengan peraturan jangan sampai anarkis dan tidak melewati batas," jelasnya. Jika sebelumnya Ketua MUI Ma&rsquo;ruf Amin mengatakan untuk menyudahi persoalan tersebut. Namun hingga kini umat muslim tetap bersikeras untuk membawa Sukmawati ke jalur hukum. "Memang dalam batas koridor hukum itu sah-sah saja, kami hanya mengimbau jaga kondusifitas ini jangan sampai terganggu hanya gara-gara perbedaan sikap," pungkasnya.

Puisi Sukmawati, MUI Jabar Imbau Masyarakat Jaga Kondusifitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dianggap-menistakan-agama-fuib-laporkan-sukmawati-ke-polda-sulsel_m_202234.jpeg" alt="Ratusan warga dari berbagai ormas yang tergabung dalamFUIB Sulsel mendatangi Markas Polda Sulsel Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Jumat (6/4)." width="100%">
<figcaption>Ratusan warga dari berbagai ormas yang tergabung dalamFUIB Sulsel mendatangi Markas Polda Sulsel Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Jumat (6/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan warga dari berbagai elemen organisasi masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Forum Umat Islam Bersatu atau (FUIB) Sulsel mendatangi Markas Polda Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Jumat (6/4). Kedatangan mereka tidak lain guna melaporkan Sukmawati Soekarno Putri terkait dugaan penistaan agama yang dituangkan melalui pembacaan puisi. Laporan dilakukan untuk menanggapi puisi yang dibacakan Sukmawati Soekarnoputri di JCC Senayan dalam peringatan 29 tahun Anne Avantie Berkarya, Fashion Week 2018 akhir Maret lalu. Puisi yang berjudul&nbsp;Ibu Indonesia&nbsp;itu kemudian memantik kontroversi lantaran dianggap melecehkan. Dalam laporan yang diterima Kepala SPKT Polda Sulsel AKBP ade Rusnandar, FUIB Sulsel juga menyerahkan barang bukti berupa puisi yang dibacakan Sukmawati. "Kami dari Forum Umat Islam Bersatu Sulawesi Selatan, yang terdiri dari beberapa ormas hari ini kami minta keadilan kepada pihak penegak hukum khususnya Kepolisian, Jaksa dan Hakim. Kami melaporkan terkait penistaan agama," ujar Muchtar Daeng Lau, Ketua FUIB Sulsel di Mapolda Sulsel. Muchtar mengaku menghargai permintaan maaf yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Sukmawati namun proses hukum tetap berjalan. "Kami menghargai namun proses tetap dijalankan," lanjut Muchtar. Dalam aksi kali ini massa melakukan orasi secara bergantian sembari membentangkan sejumlah spanduk dan bendera, serta selebaran tanda pembacaan puisi Sukmawati. Setelah laporan tersebut diterima, ratusan massa FUIB Sulsel ini menyempatkan salat Ashar bersama di depan Mapolda Sulsel sebelum akhirnya membubarkan diri.

Dianggap Menistakan Agama, FUIB Laporkan Sukmawati ke Polda Sulsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/desak-polisi-periksa-sukmawati-umat-islam-di-solo-gelar-aksi_m_202159.jpeg" alt="UNJUK RASA: Ratusan umat Islam dari berbagai elemen di Kota Solo melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolresta Solo, Jumat (6/4)." width="100%">
<figcaption>UNJUK RASA: Ratusan umat Islam dari berbagai elemen di Kota Solo melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolresta Solo, Jumat (6/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan umat Islam dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolresta Solo, Jumat (6/4). Aksi ini sebagai bentuk protes dari puisi yang dibaca oleh Sukmawati Soekarno Putri beberapa waktu lalu. Para pengunjuk rasa mendesak penegak hukum segera memeriksa Sukmawati dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku.&nbsp; Divisi Advokasi Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), Endro Sudarsono menegaskan, bahwa aksi ini adalah untuk menyampaikan surat kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengenai dukungan untuk proses hukum kepada Sukmawati. "Kami mendukung pihak kepolisian untuk memproses hukum terkait dengan puisi yang berpolemik," tegasnya kepada JawaPos.com di sela-sela aksinya.&nbsp; Endro menambahkan, apa yang dilakukan oleh Sukmawati dengan puisinya yang berjudul Ibu Indonesia, diduga melanggar KUHP Pasal 156 A terkait dengan Penodaan Agama. Untuk itu, DSKS bersama elemen Islam di Kota Solo berharap Kapolri segera memeriksa terlapor dan juga menyita barang bukti. "Kemudian juga memeriksa saksi ahli termasuk MUI, ahli bahasa, ahli pidana. Lalu menggelar gelar perkara," ungkapnya.&nbsp; Jika hal itu, Endro melanjutkan, memenuhi unsur-unsur melanggar KUHP agar segera dilakukan penahanan. Selama ini yang menjadi pokok permasalahan menurutnya adalah, Sukmawati telah membandingkan konde dengan cadar dan kidung dengan suara azan. "Itu dinilai telah melecehkan azan dan cadar. Karena perbandingan itu bermakna negatif," katanya.&nbsp; Disinggung mengenai permintaan maaf yang sudah disampaikan oleh Sukmawati kepada umat Islam, Endro mengatakan, bahwa pihaknya sudah memberikan maaf. Hanya saja, untuk proses hukum tetap berjalan. Dalam aksi sendiri, para pengunjuk rasa membentangkan spanduk dengan ukuran lebih kurang 3x1 meter. Spanduk tersebut bertuliskan Sukmawati Sombong, menolak kebenaran merendahkan orang lain.

Desak Polisi Periksa Sukmawati, Umat Islam di Solo Gelar Aksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/puisi-sukmawati-kontroversi-6500-polisi-jaga-aksi-demo-di-bareskrim_m_202156.jpeg" alt="Ribuan polisi bersiaga di Monas." width="100%">
<figcaption>Ribuan polisi bersiaga di Monas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan menggelar aksi unjuk rasa (unras) di depan Kantor Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, hari ini, Jumat (5/4). Rencananya sebanyak 1.000 massa akan mengikuti aksi unras ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan, pihaknya telah menyiagakan 6.500 personel gabungan TNI/Polri di sekitar lokasi unras. Nantinya, 1.000 masa itu akan melakukan longmarch dari Masjid Istiqlal menuju kantor Bareskrim. "Rencananya aksi akan dilakukan mulai pukul 13.00 dengan titik kumpul di Masjid Istiqlal, dan selanjutnya mengarah ke Bareskrim," kata Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (6/4). Lanjut ditambahkannya, ribuan massa itu akan menyatakan dukungan kepada Polri untuk segera menangkap, adili dan memenjarakan seorang penista agama. Tuntutan itu menyikapi, puisi "Ibu Indonesia" yang dibacakan oleh Sukmawati Soekarnoputri. "Ada 6.500 personil gabungan TNI-Polri yang dikerahkan untuk pengamanan," ungkapnya. Sementara terkait lalin lalu lintas, kata dia, pihaknya sudah menyiapkan dibeberapa titik kumpul tertentu. Namun, pengalihan arus itu hanya berlaku situasional. "Rekaya lalu lintas, sudah kita siapkan simpul-simpul dari titik kumpul, nanti kita tinggal melihat situasionalnya seperti apa," pungkasnya

Puisi Sukmawati Kontroversi, 6.500 Polisi Jaga Aksi Demo di Bareskrim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/minta-maaf-ke-umat-islam-sukmawati-tetap-diproses-secara-hukum_m_202054.jpeg" alt="Sukmawati Soekarnopputri mencium tangan Ketua Umum MUI Ma" width="100%">
<figcaption>Sukmawati Soekarnopputri mencium tangan Ketua Umum MUI Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski Sukmawati Soekarnoputri sudah menunjukkan iktikad baik dengan memintah maaf kepada umat Islam dan bertemu pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun upaya itu belum cukup menghentikan kontroversi puisi berjudul Ibu Indonesia. Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan, pihaknya mengapresiasi upaya pertemuan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/05/201785/cak-imin-ajak-masyarakat-indonesia-maafkan-sukmawati" target="_blank">Sukmawati</a> dengan MUI, Muhammadiyah, dan permintaan maaf kepada umat Islam. Namun, berbagai laporan dari daerah, termasuk ke Bareskrim Mabes Polri, terus bermunculan. "Posisinya karena ada laporan itu, tentu Polri wajib merespons laporan," ujarnya, Kamis (5/4). Rabu lalu (4/4),&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/05/201986/fmm-dan-ormas-islam-laporkan-sukmawati-ke-polda-sumbar" target="_blank">Sukmawati</a> menyatakan permintaan maaf dan penyesalan atas puisi Ibu Indonesia. Guna meredam protes yang menguat, kemarin Sukmawati juga mendatangi Ketum MUI KH Ma'ruf Amin untuk menjelaskan perihal puisinya. Puisi yang dibacakan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/06/202008/puisi-sukmawati-kontroversi-massa-akan-geruduk-gedung-bareskrim-polri" target="_blank">Sukmawati</a> pada acara 29 Tahun Anne Avantie Berkarya dalam Indonesia Fashion Week 2018 di Jakarta Kamis pekan lalu (29/3) itu memang memantik banyak protes. Di Bareskrim saja, ada sebelas laporan yang masuk dengan terlapor Sukmawati. Lalu, ada dua laporan lain di Polda Metro Jaya dan satu laporan di Polda Jawa Timur. Total ada 14 laporan yang masuk dengan terlapor Sukmawati.&nbsp;

Minta Maaf ke Umat Islam, Sukmawati Tetap Diproses Secara Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/puisi-sukmawati-kontroversi-massa-akan-geruduk-gedung-bareskrim-polri_m_202008.jpeg" alt="Massa aksi umat Islam." width="100%">
<figcaption>Massa aksi umat Islam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersebar kabar sekelompok umat muslim akan melakukan unjuk rasa dengan tema Aksi Bela Islam 6-4 di depan Gedung Bareskrim Polri, di Jalan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (6/4). Aksi demo itu terkait puisi karya anak Presiden pertama RI Sukmawati Soekarnoputri. Untuk mengawal jalannya aksi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, mengaku telah menerima surat untuk aksi unjuk rasa tersebut. Argo juga mengatakan pihak kepolisian akan menyiapkan pengamanan ketat untuk aksi itu berjalan aman. "Suratnya sudah diterima. Estimasi pengunjuk rasa ada 1000 orang. Nanti akan disiapkan pengamanan. Jumlah personelnya situasional," katanya di Mapolda Metro Jaya, Kamis (5/4). Dengan adanya unjuk rasa tersebut pihak kepolisian juga akan melakukan pengalihan arus. Namun begitu Argo menuturkan jika pengalihan arus akan dilakukan secara situasional. Sebelumnya diberitakan puisi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/04/201612/sukmawati-soekarnoputri-minta-maaf-zulkifli-hasan-bilang-begini" target="_blank">Sukmawati Soekarnoputri</a> berjudul 'Ibu Indonesia' di acara 29 Tahun Anne Avantie Berkarya di Indonesia Fashion Week 2018, menuai kontroversi. Pasalnya, dari bait puisi yang dibacakan Sukmawati Soekarnoputri itu menyinggung-nyinggung syariat Islam, salah satunya adalah persoalan lantunan azan dan cara berpakaian seorang muslimah dengan bercadar.

Puisi Sukmawati Kontroversi, Massa Akan Geruduk Gedung Bareskrim Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelapor-sukmawati-diperiksa-polisi_m_201976.jpeg" alt="Pelapor Sukmawati Soekarnoputri" width="100%">
<figcaption>Pelapor Sukmawati Soekarnoputri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Denny Andrian Kusdayat dan Amron Asharya bersama kuasa hukumnya Budiono Djayusman, menyambangi Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kamis (5/4). Pemeriksaan itu terkait laporan pusi Sukmawati Soekarnoputri. "Kedatangan mas Denny dan Amron ini adalah untuk klarifikasi yang bersifat lidik," tukas Budiono singkat, di Polda Metro Jaya, Kamis (5/4). Sampai saat ini pihak pelapor belum ada niatan untuk melakukan pencabutan laporan. Sebab saat ini baru bersifat Law Enforcement. "Sepanjang ini yang masuk LP ini bukan delik aduan. beberapa pengamat hukum ini kemungkinan di penyidikan dan penyelidikan," lanjut Budiono. Sebelumnya di beritakan Sukmawati Soekarnoputri membacakan sebuah puisi dalam suatu acara di Jakarta Covention Center. Namun dalam isi puisinya tersebut Sukmawati diduga telah melakukan sebuah penistaan terhadap sebuah agaman, khususnya agama islam. Kemudian salah satu pengacara bernama Denny Andrian Kusdayat, merasa tidak terima dengan isi puisi tersebut Denny melaporkan Sukmawati ke Polda Metro Jaya.

Pelapor Sukmawati Diperiksa Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ipi-puisi-ibu-indonesia-sukmawati-ciderai-syariat-islam_m_201693.jpeg" alt="Ketua DPP IPI Zaini Ahmad" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP IPI Zaini Ahmad</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puisi karya Sukmawati Soekarnoputri yang berjudul 'Ibu Indonesia' mendapat sorotan dari berbagai pihak. Kali ini datang dari Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pesantren Indonesai (DPP IPI) yang menyesalkan puisi tersebut. "Kami sebagai umat muslim tentu sangat menyayangkan atas apa yang dilakukan oleh Ibu Sukma karena menciderai syariat islam serta menyempitkan keragaman gambaran ummat Islam," ujar Ketua Umum DPP IPI Zaini Ahmad di Jakarta, Rabu (4/4). Menurutnya, puisi yang dibacakan Sukmawati sama sekali tidak mencerminkan sebagai orang muslim. Dia juga mengungkapkan puisi adalah seni yang mengandung nilai dan merepresentasikan realitas sosial namun seharusnya tetap berpedoman pada etika dan tata krama serta tidak menyinggung SARA. "Kami meminta agar kepolisian untuk segera memproses hukum dengan cepat sesuai prosedur hukum agar tidak terjadi gejolak di tengah masyarakat," tegasnya. Dia juga menyerukan kepada umat muslim tenang dan tidak terpancing dengan provokasi-provokasi yang muncul untuk mengambil keuntungan dari kemarahan umat. "Kami mengimbau kepada semua pihak untuk tetap tenang dan biarkan pihak berwenang menginvestigasi agar persoalan nya semakin gamblang dan terang," imbuh Gus Zaini.

IPI: Puisi 'Ibu Indonesia' Sukmawati Ciderai Syariat Islam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#puisi sukmawati

Berita Terkini