<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ini-syarat-penting-calon-dirjen-hubdar-pengganti-pudji-hartanto_m_151969.jpeg" alt="Mantan Dirjen Hubdar Pudji Hartanto" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirjen Hubdar Pudji Hartanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro mengaku kaget dengan pengunduran diri Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhuh), Pudji Hartarto. Politikus Partai Gerindra ini mengharapkan pengganti dari Pudji Hartanto harus merupakan orang yang bersih dan berkualitas. Apalagi tugas Dirjen Perhubungan Darat sangatlah berat. Salah satunya mengurai kemacetan lalu lintas "Selain itu, kecelakaan yang marak akhir-akhir ini juga merupakan tantangan yang berat. Karenanya penggantinya harus bisa mengurai kemacetan lalu lintas dan memperbaiki managemenn transportasi darat yang saat ini kacau balau sehingga menyebabkan banyak kecelakaan," ujar Nizar kepada JawaPos.com, Sabtu (19/8). Nizar juga menceritakan, Djoko Sasono Dirjen Perhubungan Darat sebelum Pudji Hartanto, yang mengundurkan diri karena gagal mengurai kemacetan parah yang terjadi saat libur natal dan tahun baru 2016, juga dianggap sebagai kesatria. "Mental-mental seperti itu patut ditiru oleh penggantinya. Penggantinya harus berani bertanggung jawab dan mundur bila nantinya gagal," katanya. Oleh sebab itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam mencari pengganti Pudji, harus memberikan target dalam 100 hari di awal kerja. "Jika dalam 100 hari kinerjanya tidak memuaskan maka nanti perlu untuk dievaluasi kembali," pungkasnya. Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto mengundurkan diri dari jabatannya. Langkah ini dipilih Pudji sejak pertengahan Juni 2017 lalu. Pada pertengahan Juni 2017 lalu, Pudji sudah melayangkan surat pengunduran dirinya kepada Menhub Budi Karya Sumadi. Keputusan ini juga diambil Pudji melewati berbagai tahapan, mulai dari salat istikharah hingga berdoa langsung di Tanah Suci saat menjalankan ibadah umrah.

Ini Syarat Penting Calon Dirjen Hubdar Pengganti Pudji Hartanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/cukup-dua-kali-jangan-sampai-dirjen-perhubungan-darat-mundur-lagi_m_151921.jpeg" alt="Mantan Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan Pudji Hartanto mengundurkan dari jabatannya sebagai Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubugan Darat menimbulkan tanda tanya. Kendati dia mengklaim ingin menikmati masa pensiunnya karana sudah 34 tahun mengabdi untuk negara, namun hal itu patut dipertanyakan. Anggota Komisi V DPR Syarif Abdullah menuturkan, sebelum Pudji, Dirjen Perhubungan Darat juga mengundurkan diri. Ketika itu semasa kepemimpinan Ignasius Jonan selaku menteri perhubungan. Selain itu sebelum berkiprah sebagai aparatur sipil negara (ASN), Pudji merupakan polisi aktif dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal (Irjen) pada jabatan Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel). "Jadi memang sudah dihitung ada dua orang yang sudah mengundurkan diri ya," ujar Syarif kepada JawaPos.com, Sabtu (19/8). Ke depan politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini berharap, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bisa memilih orang yang tepat untuk menggantikan Pudji. Karena persoalan transportasi darat sangatlah pelik apalagi di Pulau Jawa seperti Jakarta. Sehingga harus dipilih orang yang benar-benar memahami masalah transportasi darat. "Ini kan butuh strategi perencanaan yang matang supaya tidak semrawut, dan supaya tidak terjadi kemacetan bagaimana mengerti tugas-tugasnya," katanya. &lrm;Sebelumnya Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Pudji Hartanto mengundurkan diri dari jabatannya. Langkah ini dipilih Pudji sejak pertengahan Juni 2017 lalu. Pada pertengahan Juni 2017 lalu, Pudji sudah melayangkan surat pengunduran dirinya kepada Menhub Budi Karya Sumadi. Keputusan ini juga diambil Pudji melewati berbagai tahapan, mulai dari salat istikharah hingga berdoa langsung di Tanah Suci saat menjalankan ibadah umrah.

Cukup Dua Kali, Jangan Sampai Dirjen Perhubungan Darat Mundur Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ini-yang-akan-dilakukan-pudji-hartanto-selepas-mundur-dari-dirjen_m_151843.jpeg" alt="Pudji Hartanto" width="100%">
<figcaption>Pudji Hartanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pudji Hartanto resmi tak menjabat sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Darat sejak 8 Agustus 2017. Dia resmi mengundurkan diri karena ingin pensiun dini. Jenderal bintang dua ini menceritakan ada banyak hal yang ingin dilakukannya untuk menikmati masa pensiun. Pertama, ia ingin fokus mengemban tugasnya sebagai komisaris utama Perum Damri . "Jadi dihari pertama nanti, saya akan kembali ke Damri untuk melaksanakan tanggung jawab saya. Karena selama jadi Dirjen saya jarang berkontribusi disana," ujarnya kepada wartawan di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (18/8). Dirinya bahkan juga telah ditawarkan menjadi dosen di Akademi Kepolisian. Namun tawaran tersebut masih dipertimbangkan. "Saya pernah diminta untuk mengajar di Akpol," ucapnya. Pudji melanjutkan, memasuki masa pensiunya dirinya akan lebih banyak berkomunikasi dengan banyak orang, bahkan menjadi narasumber. "Ya semcam pengamat transportasi lah," tuturnya seraya tertawa. Selain itu, dimasa pensiun ini, ada hal penting yang juga ingin dilakukannya. Dia ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sebab, dirinya selama ini menganggap masih kurang dekat dengan sang pencipta. "Saya pengen lebih deket sama Allah. Selama bekerja kadang saya suka bablas dengan kewajiban saya," pungkasnya.

Ini yang Akan Dilakukan Pudji Hartanto Selepas Mundur dari Dirjen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/cerita-dibalik-pengunduran-diri-dirjen-perhubungan-darat-bikin-haru_m_151842.jpeg" alt="Pudji Hartanto" width="100%">
<figcaption>Pudji Hartanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Secara mengejutkan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto menyatakan mundur dari jabatannya. Kepada wartawan, Pudji menjelaskan alasan dirinya mundur sebagai Dirjen untuk pensiun dini. Sebab secara resmi telah memutuskan pensiun dini pada Juni 2017 lalu. Namun, surat pensiunnya baru resmi diterima Kemenhub tepat pada tanggal 8 Agustus 2017. Sebab, dalam ketentuannya, pejabat eselon I baru bisa pensiun di usia 60 tahun. Saat ini, jenderal polisi bintang 2 tersebut masih berusia 58 tahun. Pudji menceritakan, pada saat dirinya mengajukan pensiun, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta dirinya untuk menyelesaikan masa baktinya sebagai Dirjen Perhubungan Darat hingga usianya menginjak usia 60 tahun atau tepat pada tahun 2019. Hanya saja, permintaan itu ditolak baik-baik oleh Pudji. Dia menjelaskan, keputusan tersebut murni keinginan dari lubuk hatinya yang terdalam. Dirinya tahu itu bukan keputusan mudah. Dia lalu memutuskan untuk meminta izin pergi umrah kepada Menteri Budi Karya. Ia tak menceritakan tujuan umrahnya. Namun dalam hatinya, umrah tersebut dilakukan untuk menemukan keputusan terbaik untuk pensiun atau tetap mengabdi kepada negara sebagai aparatur sipil negara (ASN). "Jadi selama disana saya Shalat. Nah, bisikannya Allah itu, ya sudah memang saya harus tetap mengajukan pensiun dini, di usia 58, itu enggak ada guncangan apa-apa. Jangan main menggampangkan aja, oh karena sukses, oh gara-gara ndak sukses, lari dari tanggung jawab, enggak makanya saya ceritakan itu, panjang ceritanya," ujarnya dengan penuh ketegaran. Dirinya bahkan juga berkonsultasi dengan Kiai yang ia percaya. Namun apa daya, keputusan untuk pensiun dini memang harus dilakukan. "Ternyata hasilnya juga tetap harus pensiun disini. Nah disitulah saya ambil keputusan saya ambil surat kepada pak menteri," tuturnya melanjutkan. Keputusan tersebut nyatanya masih tidak disetujui oleh Budi Karya. Hingga empat hari kemudian, dirinya bertemu kembali dengan mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II itu. Dari pertemuan tersebut, ada lampu hijau yang diberikan oleh Budi Karya. Dia akhirnya luluh dan setuju untuk memproses surat pengunduran dirinya. "Beliau bilang akan saya proses bahwa nanti setelah lebaran, nah begitu setelah lebaran. Tapi saya galau lagi, waduh pak, kalau setelah lebaran, iya, kalau setelah lebaran itu sukses. Lho itu beban bagi saya itu, artinya kan saya nanti kalau seandainya enggak sukses, saya tetap pensiun apa kata dunia," dia menjelaskan. Dia tak mencoba melupakan itu dan fokus bekerja lagi. Setelah lebaran usai, dirinya kembali dipanggil oleh Budi Karya Sumadi. Dia dimintai keterangan secara detil. Selain itu dirinya juga banyak yang mempertanyakan alasannya untuk mengundurkan diri. Dengan segala kerendahan hati, Pudji menjelaskannya secara lapang. "Dari usia 58 tadi saya diwisuda purna polri, saya harus berani ambil keputusan, sampai 60, untuk tidak melanjutkan, itu yang saya sampaikan. Saya sampaikan juga, ada bawahan yang nanya, bapak kenapa sih mengundurkan diri?," terangnya. "Usia saya 58 tahun, saya sudah purnawirawan pati polri, dan sudah ikut diwisuda, saya sadar dan paham akan hal itu semua itu Allah SWT yang memberi ini saatnya saya harus menerima kenyataan itu. Dan berani mengambil sikap," sambungnya. Dia bersyukur keputusannya untuk mundur disetujui oleh Budi Karya. Surat pengunduran dirinya diterima pada tanggal 8 Agustus 2017. Ia akan resmi tak bertugas pada Senin (21/8) mendatang. Dia tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Perhubungan dan Kepolisian. "Saya mengaturkan terima kasih bahwa selama ini atas kerjasama yang luar biasa dan wow dan maaf lahir batin," tutupnya.

Cerita Dibalik Pengunduran Diri Dirjen Perhubungan Darat, Bikin Haru!

pudji hartanto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pudji hartanto

Berita Terkini

Ini Syarat Penting Calon Dirjen Hubdar Pengganti Pudji Hartanto

Cukup Dua Kali, Jangan Sampai Dirjen Perhubungan Darat Mundur Lagi

Ini yang Akan Dilakukan Pudji Hartanto Selepas Mundur dari Dirjen

Cerita Dibalik Pengunduran Diri Dirjen Perhubungan Darat, Bikin Haru!

Download Aplikasi JawaPos.com