<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/27/N0G7fPorX276rVWgwjVfYqEpZHO6JSKFxJUhZtBM-132237440.jpg" alt="Menterian PU mengawasi 393 posko mudik untuk tingkatkan keselamatan dan kenyamanan pemudik pada Lebaran 2025. (Dok. KemenPU)" width="100%">
<figcaption>Menterian PU mengawasi 393 posko mudik untuk tingkatkan keselamatan dan kenyamanan pemudik pada Lebaran 2025. (Dok. KemenPU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berupaya menekan angka kecelakaan. Karena itu Posko Mudik Kementerian PU didirikan sebelum titik lelah. Harapannya, pemudik bisa lebih fit dalam mengemudi hingga mencegah terjadi kecelakaan. Kementerian PU mendirikan 393 posko yang tersebar di berbagai wilayah.&nbsp; Sesuai data Kementerian PU, 393 posko itu tersebar di Sumatera dengan 108 titik. 48 posko di Jawa dan Bali, 65 posko di Kalimantan, 82 posko di Sulawesi, 57 posko di Nusa Tenggara dan Maluku, serta 33 posko di Papua.&nbsp; Menteri Dody berharap dengan keberadaan posko mudik Lebaran Kementerian PU dapat membantu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan selama musim mudik dan balik Lebaran 2025.&nbsp; "Kita dirikan pada jarak tertentu sudah ada posko, sehingga pengguna jalan ini tidak sampai pada titik capeknya sudah bisa berhenti dan istirahat. Harapannya pada saat pemudik berlalu lintas kondisinya fit sehingga sampai tujuan itu tetap selamat," ujarnya saat meninjau kesiapan layanan mudik Lebaran 2025 di Posko Mudik Lebaran Kementerian PU di Jalan Cut Mutia, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu malam (26/3) Pendirian posko Lebaran Kementerian PU tidak hanya sebagai tempat istirahat bagi pemudik, tetapi juga sebagai pusat layanan terpadu mendapatkan informasi lalu lintas dan peta jalur alternatif. "Bantuan darurat juga bisa jika terjadi kendala kebencanaan," paparnya. Posko mudik Lebaran Kementerian PU dilengkapi dengan infrastruktur dasar seperti P3K, musola, mobile toilet, tangki air bersih hingga area istirahat. Ada juga petugas khusus yang disiagakan untuk memberikan bantuan ringan terkait kesehatan, termasuk ketersedian Disaster Relief Unit (DRU) berupa alat berat dan material seperti sand bag dan bronjong untuk kesiapsiagaan jika terjadi bencana banjir atau longsor di jalur mudik terdekat. "Semua lengkap di posko," tuturnya. Menteri Dody juga mengimbau kepada masyarakat untuk terus memantau informasi di posko-posko yang didirikan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta-Jawa Barat. "Saya meminta petugas posko untuk terus berkoordinasi dengan kepolisian, apabila terjadi lonjakan lalu lintas sehingga dapat segera terurai kemacetannya, termasuk juga mengantisipasi apabila hujan deras," terangnya.&nbsp;

Kementerian PU mendirikan 393 posko mudik untuk tingkatkan keselamatan dan kenyamanan pemudik pada Lebaran 2025.

Menteri PU Dody Hanggodo: Yuk Mampir Posko Mudik Kementerian PU, Didirikan Sebelum Titik Lelah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/27/g3TawmRaK4at0x8QbtZtEUj3U3iDqfzRXAsI1ylC-714933527.jpg" alt="Menteri Pekerjaan Umum melantik pejabat baru sebagai bagian dari reorganisasi Kementerian PU di Jakarta pada Rabu, 26 Maret 2025." width="100%">
<figcaption>Menteri Pekerjaan Umum melantik pejabat baru sebagai bagian dari reorganisasi Kementerian PU di Jakarta pada Rabu, 26 Maret 2025.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melantik Pejabat Fungsional Ahli Utama dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di lingkungan Kementerian PU, Rabu (26/3).&nbsp; Pelantikan dilakukan dalam rangka pengukuhan pejabat dan reorganisasi Kementerian PU di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilantik pada 20 Oktober 2024. Adapun Pejabat Fungsional Ahli Utama yang dilantik adalah Iwan Suprijanto selaku Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Utama berdasarkan Keputusan Presiden RI No 7/M tahun 2025.&nbsp; Lalu, R. Endra S. Atmawidjaja selaku Penata Kelola Penyehatan Ahli Lingkungan Ahli Utama yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden No 14/M tahun 2025. &nbsp;Sementara, itu Willan Oktavian juga dilantik sebagai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan merangkap sebagai anggota unsur pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri PU No 321.1/KPTS/M/2025. Dody berpesan kepada seluruh pejabat yang dilantik, supaya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. &ldquo;Saya percaya, saudara sekalian akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT bersama kita semua,&rdquo; terangnya.&nbsp;

Menteri Pekerjaan Umum melantik pejabat baru sebagai bagian dari reorganisasi Kementerian PU di Jakarta pada Rabu, 26 Maret 2025.

Menteri PU Dody Hanggodo Lantik Kepala BPJT dan Jabatan Fungsional Ahli Utama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/03/KEMENTERIAN-PU-2356567069.jpg" alt="BERI ARAHAN: Diana Kusumastuti (dua dari kanan) memantau progres pembangunan Masjid Negara IKN. (HUMAS KEMENTERIAN PU)" width="100%">
<figcaption>BERI ARAHAN: Diana Kusumastuti (dua dari kanan) memantau progres pembangunan Masjid Negara IKN. (HUMAS KEMENTERIAN PU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall)&nbsp;di Pantai Utara (Pantura) Jawa tetap dilakukan sesuai rencana, meskipun ada pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di wilayah perairan Tangerang, Banten. "Kalau kita untuk yang tanggul laut (raksasa) tetap akan kita lakukan sesuai dengan rencana, yang sudah kita inikan (rencanakan)," kata Wamen PU ditemui seusai menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin di Jakarta, Senin (13/1). Namun, saat ditanya mengenai apakah pagar laut sepanjang 30,16 km tersebut akan mempengaruhi pembangunan tanggul laut raksasa, Diana mengaku belum mengetahui detilnya. Ia menjelaskan bahwa dirinya belum melakukan tinjauan langsung ke lokasi pemagaran di laut tersebut. "Ya kan kita belum tahu (pemagaran laut 30,16 km) kaitannya itu untuk apa. Kita belum cek di lapangan," ujarnya. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa adanya pagar laut puluhan km di perairan Tangerang tersebut merupakan ranah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memberikan tanggapan. "Pagar laut itu bukan di Kementerian PU, itu di KKP ya," ucapnya. Diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan terhadap kegiatan pemagaran laut tanpa izin sepanjang 30,16 kilometer (km) yang ada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. "Dari siang tadi sampai sore kami melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini," kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono, di Tangerang, Kamis (9/1) malam. Dia menyampaikan bahwa penyegelan dilakukan, karena pemagaran tersebut diduga tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Hal itu merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Lebih lanjut, Pung Nugroho menuturkan bahwa penyegelan pemagaran laut tersebut juga atas instruksi Presiden Prabowo Subianto serta arahan langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Di sisi lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, didapatkan ada pemagaran yang terbentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji di wilayah perairan Kabupaten Tangerang yang disinyalir sepanjang 30,16 km. Eli menjelaskan struktur pagar laut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet, dan juga dikasih pemberat berupa karung berisi pasir. &nbsp; Panjang 30,16 km itu berada pada wilayah 16 desa di 6 kecamatan dengan rincian tiga desa di Kecamatan Kronjo; tiga desa di Kecamatan Kemiri; empat desa di Kecamatan Mauk; satu desa di Kecamatan Sukadiri; tiga desa di Kecamatan Pakuhaji; dan dua desa di Kecamatan Teluknaga. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jumat (1/11/) mengungkapkan pembangunan tanggul laut menjadi&nbsp;highlight&nbsp;Presiden RI Prabowo Subianto. Sementara itu, Menteri Dody menerangkan proyeksi panjang tanggul yang bakal dibangun dari Cilegon sampai Gresik diperkirakan mencapai 958 km. &ldquo;Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,&rdquo; kata Dody Jumat (1/11). Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta. Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir. Apabila land subsidence di Jakarta terus berlangsung maka pilihan terakhirnya adalah pembangunan tanggul laut tahap B/giant sea wall sepanjang 21 km. Tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112.000 m2 dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp600 triliun. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

"Kalau kita untuk yang tanggul laut (raksasa) tetap akan kita lakukan sesuai dengan rencana," kata Diana.

Tanggapi Kabar Pagar Laut 30,16 Km, Wamen PU Sebut Proyek Giant Sea Wall Masih sesuai Rencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/09/konstruksi-Indonesia-2368253584.jpg" alt="Pemprov Jateng mendulang prestasi di ajang bergengsi &quot;Konstruksi Indonesia 2024&quot;. (dok. Pemprov Jateng)" width="100%">
<figcaption>Pemprov Jateng mendulang prestasi di ajang bergengsi &quot;Konstruksi Indonesia 2024&quot;. (dok. Pemprov Jateng)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali mendulang prestasi di ajang bergengsi "Konstruksi Indonesia 2024". Mulai dari Juara I kompetisi rumah mini hingga hattrick penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi tingkat provinsi. Penghargaan diterima langsung Kepala DPUBMCK Jateng Hanung Triyono, Jumat (8/11) malam di Indonesia Convention Exhibition, Bumi Serpong Damai, Pagedangan, Tangerang-Banten. Menurutnya, penghargaan ini adalah bentuk apresiasi terhadap kualitas konstruksi dan pekerja dari Jawa Tengah. "Kami bersyukur atas penghargaan ini. Ini merupakan bentuk apresiasi terhadap pembinaan kami sebagai OPD provinsi kepada penyedia jasa konstruksi berikut pemkot/pemkab. Juga, sebagai pengakuan kualitas konstruksi dan tenaga konstruksi asal Jateng yang mumpuni," ujarnya via pesan singkat, Sabtu (9/11/2024). Ia merinci, Jawa Tengah menyabet beberapa nomor penghargaan. Pertama, terbaik satu kategori pembangunan rumah mini. Disusul juara umum kedua kompetisi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi juara I pelaksana lapangan pekerjaan gedung, juara II tukang pasang bata, juara II tukang baja ringan, juara II tukang plumbing, juara II tukang cat dan juara II petugas K3. "Kami juga mempertahankan tiga besar Penilaian Kinerja OPD penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi. Ini artinya kita hattrick, setelah pada 2022 dan 2023 mendapatkan juara pertama," tuturnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/09/KI-3939896023.jpg" alt="Pemprov Jateng mendulang prestasi di ajang bergengsi &quot;Konstruksi Indonesia 2024&quot;. (dok. Pemprov Jateng)" width="100%">
<figcaption>Pemprov Jateng mendulang prestasi di ajang bergengsi &quot;Konstruksi Indonesia 2024&quot;. (dok. Pemprov Jateng)</figcaption>
</figure> Di samping itu, dua kabupaten di Jateng juga meraih penghargaan nasional. Kabupaten Blora memeroleh peringkat II dan Kabupaten Banyumas memeroleh peringkat III, Kategori Organisasi Perangkat Daerah yang Membidangi Sub Urusan Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten Terbaik. "Dua kabupaten tersebut baru kali pertama mengikuti ajang ini. Dan kami berhasil mendorong keduanya untuk turut dalam kegiatan tersebut," imbuhnya. Hanung berharap, dengan penghargaan yang diraih bidang konstruksi di Jawa Tengah makin maju. Selain itu, apresiasi ini juga menggambarkan kondisi tenaga kerja konstruksi di Jateng semakin berkualitas dan kompetitif bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain.

"Ini merupakan bentuk apresiasi terhadap pembinaan kami sebagai OPD provinsi kepada penyedia jasa konstruksi berikut pemkot/pemkab," katanya

Pemprov Jateng Borong Penghargaan di Ajang Konstruksi Indonesia 2024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PU

Berita Terkini

Menteri PU Dody Hanggodo: Yuk Mampir Posko Mudik Kementerian PU, Didirikan Sebelum Titik Lelah

Menteri PU Dody Hanggodo Lantik Kepala BPJT dan Jabatan Fungsional Ahli Utama

Tanggapi Kabar Pagar Laut 30,16 Km, Wamen PU Sebut Proyek Giant Sea Wall Masih sesuai Rencana

Pemprov Jateng Borong Penghargaan di Ajang Konstruksi Indonesia 2024

Download Aplikasi JawaPos.com