<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/13/anak-gugat-ibu-3041158767.png" alt="UPAYA HUKUM: Megawati Purnamasari bersama anak ketiganya, Hery Sugiharto (kiri), dan pengacaranya, Survita Hendrayanto (kanan), menceritakan sengketa waris yang dihadapinya." width="100%">
<figcaption>UPAYA HUKUM: Megawati Purnamasari bersama anak ketiganya, Hery Sugiharto (kiri), dan pengacaranya, Survita Hendrayanto (kanan), menceritakan sengketa waris yang dihadapinya.</figcaption>
</figure> Megawati Purnamasari bersengketa dengan anak sulungnya, Slamet Utomo, tidak lama setelah suaminya, Soetjianto, meninggal. Dia ingin mengelola sendiri diler tersebut untuk biaya hidup di usia tuanya. Slamet menentangnya. Anak sulung itu ingin diler peninggalan ayahnya dikelola bersama. <hr /> SLAMET&nbsp;lantas menggugat ibunya tersebut. Dua adik kandungnya, Sri Rahayu dan Hery Sugiharto, juga ikut dia gugat. Slamet mempermasalahkan tiga surat tentang pengalihan pengelolaan diler Garuda Motor Rogojampi di Banyuwangi tersebut kepada ibunya yang dibuat di hadapan notaris. Pengacara Slamet, Rudy Santoso, mengatakan bahwa Megawati bersama ketiga anaknya sepakat membuat surat pernyataan di bawah tangan untuk mengatasnamakan dua bidang tanah yang di atasnya berdiri diler menjadi atas namanya saja. &rsquo;&rsquo;Semua sepakat untuk diatasnamakan saja, bukan untuk dimiliki Bu Megawati,&rsquo;&rsquo; kata Rudy. Surat bawah tangan itu lantas dibuatkan akta notariil. Rudy mengklaim bahwa kliennya yang menderita sakit stroke tidak tahu mengenai rencana tersebut. Pengacara Megawati dan notaris mendatangi rumah Slamet di Jalan Parang Kusumo, Surabaya. Mereka meminta Slamet meneken dua akta notaris yang isinya disebutnya berbeda dengan surat pernyataan yang disepakati. &rsquo;&rsquo;Dari yang awalnya dua bidang tanah itu hanya untuk diatasnamakan saja ditulis peralihan hak ke Bu Megawati,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Slamet meminta tiga surat yang masing-masing satu surat pernyataan bersama dan dua akta notariil dibatalkan dan dinyatakan tidak sah. Gugatan Slamet dikabulkan pengadilan tingkat pertama. Anak sulung itu juga menang banding di Pengadilan Tinggi Surabaya. Slamet juga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Menurut Rudy, surat-surat kesepakatan yang diteken kliennya dijadikan dasar Megawati untuk membalik nama dua sertifikat hak milik menjadi atas namanya. Slamet menang lagi. Hakim meminta balik nama sertifikat itu dibatalkan. &rsquo;&rsquo;Pak Slamet awalnya hanya ingin dua bidang tanah itu diatasnamakan berempat. Bu Mega dan tiga anaknya. Pengelolaannya juga berempat,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Megawati punya pendapat lain. Perempuan 78 tahun itu ingin diler tersebut dia kelola sendiri yang hasilnya untuk biaya hidup dan berobat agar tidak merepotkan anak-anaknya. Dia menyebut bahwa selama ini Slamet tidak membiayainya. Selain itu, ketiga anaknya masing-masing juga telah diberi beberapa cabang diler, termasuk Slamet. Dari diler pemberian tersebut, anak sulungnya sudah kaya. &rsquo;&rsquo;Dia (Slamet) tidak pernah memberi saya uang untuk berobat dan makan. Dari mana saya membayar biaya berobat kalau tidak dari diler yang saya rintis bersama mendiang suami,&rsquo;&rsquo; ujar Megawati. Hery, anak ketiga yang saat ini merawat Megawati, menambahkan bahwa kakaknya tidak pernah dipaksa untuk meneken surat-surat tersebut. Kuasa hukum Megawati, Survita Hendrayanto, akan mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan banding terhadap putusan PTUN Surabaya.&nbsp;(gas/c6/eko)

Megawati bersengketa dengan anak sulungnya, Slamet Utomo, tidak lama setelah suaminya, Soetjianto, meninggal. Dia ingin mengelola diler itu.

Berebut Warisan Diler Garuda Motor Rogojampi Banyuwangi, Anak Sulung Gugat Ibu Kandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/10/camat-gubeng-4290427986.jpg" alt="Camat gubeng Eko Kurniawan Purnomo" width="100%">
<figcaption>Camat gubeng Eko Kurniawan Purnomo</figcaption>
</figure> SURABAYA&nbsp;&ndash; Soewardi, mantan calon ketua RW 9, Kelurahan Mojo, menggugat Camat Gubeng Eko Kurniawan Purnomo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Dia mempermasalahkan surat keputusan (SK) camat Gubeng tentang pengesahan hasil pemilihan serta penetapan pengurus RW 9 yang dianggap tidak sesuai prosedur. Sengketa itu bermula ketika Soewardi kalah dalam pemilihan ketua RW tersebut. Dari sembilan suara ketua RT, Harnoto yang memenangi proses pemilihan mendapatkan lima suara disusul urutan kedua Soewardi dengan dua suara. Soewardi sudah mengakui dirinya kalah suara. Namun, dia mempermasalahkan Mujiono, ketua RT 8 yang menjadi salah satu pemilik suara. Mujiono mengundurkan diri dari jabatannya setelah pemilihan untuk menjadi wakil ketua RW 9 mendampingi Harnoto sebagai ketua RW terpilih. Menurut Soewardi, hal itu telah melanggar Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. &rsquo;&rsquo;Syarat mengundurkan diri sesuai perwali dia harus meninggal dunia, sakit, pindah domisili. Dia keadaannya sehat. Sudah melanggar perjanjian dia karena ketika dipilih warga menjadi ketua RT harus menjabat selama lima tahun, tetapi baru dua hari menjabat mundur untuk jadi wakil ketua RW,&rsquo;&rsquo; ujar Soewardi. Soewardi meminta SK camat yang menjadi objek sengketa itu dibatalkan. &rsquo;&rsquo;Dalam pengurus RW itu melekat ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi, kalau ada satu yang bermasalah, semuanya harus dinyatakan batal untuk pemilihan kembali. Entah nanti saya kalah atau menang, yang penting ada peraturan pemerintah yang harus ditaati,&rsquo;&rsquo; katanya. Sementara itu, Camat Gubeng Eko Kurniawan Purnomo menegaskan bahwa ketua RT terpilih boleh mengundurkan diri setelah pemilihan RW. Menurut dia, SK yang dipermasalahkan Soewardi itu telah dibuat sesuai dengan ketentuan berita acara panitia pemilihan. Eko punya versi lain. Menurut dia, Soewardi menggugatnya dengan dasar bukti surat pengunduran diri Mujiono. Surat tersebut diduga ada manipulasi tanggal. &rsquo;&rsquo;Tanggal dihapus diganti tanggal sebelum pemilihan ketua RW. Bertentangan dengan redaksi di atasnya yang menyatakan Pak RT mundur setelah pemilihan. Diganti tanpa sepengetahuan Pak RT yang bersangkutan,&rsquo;&rsquo; tutur Eko.&nbsp;(gas/c6/git)

Soewardi, mantan calon ketua RW 9, Kelurahan Mojo, menggugat Camat Gubeng Eko Kurniawan Purnomo di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Soewardi Kalah Pemilihan Ketua RW, Gugat Camat Gubeng Eko Kurniawan di PTUN Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/dr-totok.jpg" alt="BEBER DOKUMEN: Totok Suhartojo menunjukkan SK Presiden RI tentang pengang katannya dalam jabatan fungsional ahli utama dan dokter pendidik klinis ahli utama di RSUD Soewandhie. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BEBER DOKUMEN: Totok Suhartojo menunjukkan SK Presiden RI tentang pengang katannya dalam jabatan fungsional ahli utama dan dokter pendidik klinis ahli utama di RSUD Soewandhie. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Dr dr Totok Suhartojo SpB FINACS ingin kembali bisa melayani pasien dan mengajar para calon dokter spesialis setelah memenangi dua sengketa izin praktik di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Namun, dia harus menunda keinginan itu karena proses hukum belum berkekuatan hukum tetap.  LUGAS WICAKSONO, Surabaya  SURAT izin praktik (SIP) dokter Totok sempat habis masa berlakunya pada 9 Februari lalu. Meski begitu, Totok tetap melayani pasien-pasiennya dan mendidik calon dokter spesialis yang magang di RSUD dr Soewandhie. Pilihannya yang tetap berpraktik meski SIP sudah mati menjadi awal mula sengketa.  Direktur RSUD Soewandhi dr Billy Daniel Messakh SpB mengeluarkan surat keputusan (SK) tanggal 1 April 2022 tentang larangan terhadap Totok untuk praktik dan melakukan tindakan kedokteran. Tidak lama setelah itu, giliran wali kota Surabaya yang menerbitkan SK tanggal 27 Juni 2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan fungsional ahli utama menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Totok mengajukan gugatan dengan objek sengketa dua SK itu di PTUN Surabaya.  Majelis hakim mengabulkan dua gugatan Totok. Dua SK tersebut dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi. Hakim meminta Totok direhabilitasi ke jabatan semula. Pilihan Totok yang tetap berpraktik meskipun SIP habis masa berlakunya dianggap bukan perbuatan yang keliru.  Pertimbangannya, Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan Tahun 2020 yang isinya menjelaskan SIP dokter yang masa berlakunya habis tetap dinyatakan valid hingga setahun sejak status bencana nasional Covid-19 dicabut.  Namun, Totok belum sepenuhnya lega. Dia belum diizinkan untuk masuk rumah sakit lagi. Pria 63 tahun yang sudah delapan tahun berdinas di RSUD Soewandhie itu pun kecewa. Totok yang juga dokter pendidik klinis ahli utama ingin mendidik calon dokter spesialis dan melakukan pelayanan kesehatan terhadap para pasiennya yang didominasi pasien BPJS.  ”Sampai sekarang ada pasien yang tidak dioperasi karena menunggu saya. Dokter lain tidak berani melanjutkan operasi lanjutan karena dokter pertama yang mengoperasi saya. Takut keliru karena tidak tahu perjalanan medisnya meskipun ada rekam medisnya,’’ ujar Totok.  Salah satunya, seorang pasien yang tidak bisa kentut. Pasien itu sudah menjalani tindakan operasi yang pertama. Totok sebagai dokter yang mengoperasinya.  Bulan ini pasien itu dijadwalkan untuk dioperasi yang kedua. ”Tapi, karena saya tidak masuk, belum dioperasi. Operasi pertama, di perutnya dibuatkan lubang sementara. Operasi kedua, mau ditutup kembali usus yang terbuka,’’ tuturnya.  Menurut Totok, dirinya sebenarnya sudah mengurus perpanjangan SIP sebelum habis masa berlakunya. Hanya, pengurusannya terhambat karena pandemi. ”Sebenarnya bukan cuma saya, ada enam dokter lain yang SIP habis, tapi mereka tidak disanksi dan tetap berpraktik. SIP saya kemudian sudah aktif lagi pada April,’’ katanya.  Saat SIP habis selama Februari hingga Maret, Totok melayani 30 pasien. Dia mengaku tetap berpraktik karena tidak ingin melanggar kode etik profesi.  ”Kalau tidak saya laksanakan, saya melanggar. Saya sebagai PNS tetap ingin pensiun di usia 65 tahun sesuai SK presiden tentang pengangkatan saya. Selama menjadi dokter sejak tahun 1986, alhamdulillah saya tidak pernah kena masalah hukum dan malapraktik,’’ ungkapnya.  Sunarno Edy Wibowo, pengacara Totok, berharap agar putusan majelis hakim dilaksanakan. Sementara itu, Kabag Hukum Pemkot Surabaya Sidharta Praditya Revienda Putra menegaskan bahwa pihaknya mengajukan banding. ”Tapi, kami masih akan mempelajari pertimbangan hakim dalam putusan tersebut,’’ kata Sidharta.

dr Totok, Spesialis Bedah yang Menang 2 Perkara Sengketa Izin Praktik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/dokter-do.jpg" alt="BEBERKAN DALIL: Yan Efrata Sembiring memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang di PTUN Surabaya. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BEBERKAN DALIL: Yan Efrata Sembiring memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang di PTUN Surabaya. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sidang gugatan kasus pemberhentian dokter Luqman Alwi sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) berlanjut ke pembuktian. Pihak kampus menyatakan bahwa drop out (DO) itu dilakukan karena penggugat melakukan aborsi yang termasuk pelanggaran berat.  Kepala Program Studi Bedah Toraks Kardiovaskular Fakultas Kedokteran Unair Yan Efrata Sembiring saat bersaksi menyatakan, Luqman telah berbuat asusila dan dugaan kriminal yang tidak bisa ditoleransi setelah menghamili adik kelasnya berinisial dokter SY.  ”Pelanggaran etik dan moral seperti ini yang paling berat di fakultas kami. Beberapa kasus asusila dan kriminal seperti ini memang sanksinya langsung dikeluarkan,” ujar Yan dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya kemarin (31/3).  Pemberhentian Luqman sebagai mahasiswa FK Unair itu terjadi setelah SY melapor kepadanya selaku kepala program studi. SY mengaku telah dihamili Luqman dan dipaksa untuk aborsi. Pihaknya lantas mengadakan rapat untuk mengklarifikasi keduanya.  ”Kesimpulannya, keduanya mengakui dan membenarkan adanya pelanggaran etik dan moral pendidikan yang menyebabkan pelapor hamil dan menggugurkan. Mereka melanggar peraturan pendidikan rektor dan universitas,” ungkapnya.  SY mengadu saat berlangsung ujian nasional yang menentukan kelulusan pada Agustus tahun lalu. Akibatnya, Luqman yang sebenarnya sudah lulus ujian gagal diwisuda setelah rektor melalui surat keputusannya memberhentikan Luqman sebagai mahasiswa. Sementara itu, SY mengundurkan diri sebelum disanksi.  Sekretaris Dewan Etik FK Unair Usman Hadi berpendapat sama. Pihaknya menggelar sidang etik setelah mendapatkan laporan dari program studi. ”Saat kami klarifikasi, keduanya mengakui adanya pelanggaran etik. Yang punya ide aborsi pertama kali itu dokter Luqman,” ungkap Usman.  Setelah itu, rektor mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Luqman sebagai mahasiswa. Luqman yang keberatan menggugat rektor Unair ke PTUN Surabaya. Arief Wiranata, pengacara Luqman, menyatakan bahwa dalam gugatan itu, kliennya meminta SK rektor tersebut dibatalkan.  Sebab, SK dibuat tanpa menyebut pelanggaran apa yang dilakukan kliennya. Dia juga meminta hak-hak Luqman diberikan seperti diwisuda karena sudah menyelesaikan studinya.

Kasus DO Dokter karena Aborsi Disidangkan di PTUN Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/GRAFIS-cowok-PENGADILAN.jpg" alt="Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dokter Luqman Alwi menempuh proses hukum karena diberhentikan sebagai mahasiswa menjelang wisuda. Dia mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor 887/UN3/2021 tertanggal 9 September 3021 tentang pemberhentian sebagai mahasiswa Unair di Pengadilan Tata Usaha Negara (<a href="https://www.jawapos.com/tag/ptun-surabaya/">PTUN</a>) Surabaya.  Pria yang juga mahasiswa fakultas kedokteran itu merasa keberatan diberhentikan sebagai mahasiswa setelah dilaporkan dengan tuduhan melakukan aborsi.  Arief Wiranata, pengacara Luqman, menyatakan bahwa kliennya sebenarnya sudah menyelesaikan semua studi di program studi ilmu bedah toraks, kardiak, dan vaskular di universitas tersebut. Tinggal menunggu wisuda. Namun, belum sempat diwisuda, Luqman lebih dulu diberhentikan sebagai mahasiswa.  ”Sudah lulus, tetapi tidak diberikan haknya untuk diwisuda,” kata Arief Senin (28/2).  Luqman sempat mengirim surat keberatan kepada Unair. Dia meminta agar Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor 887/UN3/2021 tertanggal 9 September 2021 tentang pemberhentian sebagai mahasiswa Unair ditinjau ulang. Namun, Unair menolaknya. Luqman memutuskan untuk mengajukan pembatalan SK tersebut di PTUN <a href="https://www.jawapos.com/tag/surabaya/">Surabaya</a>.  ”Kami meminta agar majelis hakim membatalkan SK tersebut dan memberikan hak- hak dokter Luqman dalam statusnya sebagai mahasiswa untuk diwisuda, mendapatkan ijazah, dan lain-lain,” tuturnya.  Dia menganggap SK rektor tersebut cacat administrasi. Di dalam SK itu, menurut Arief, tidak dijelaskan perbuatan apa yang dilakukan kliennya sehingga diberhentikan sebagai mahasiswa. Arief juga membantah tudingan bahwa Luqman selingkuh dan diduga terlibat aborsi sebagaimana laporan pengadu kepada pihak Unair.  ”Terkait sama yang dituduhkan pengadu maupun yang diproses <a href="https://www.jawapos.com/tag/unair-surabaya/">Unair</a>, kami merasa itu tidak benar,” ungkapnya.  Sementara itu, Sunarno Edy Wibowo, pengacara Unair, menjelaskan bahwa pihak universitas sudah melalui serangkaian proses yang panjang sebelum memutuskan untuk memberhentikan Luqman. ”Yang bersangkutan diberhentikan setelah dianggap melanggar etika mahasiswa,” katanya.  Pemberhentian itu berawal dari pengaduan adik kelas Luqman berinisial dokter SN dan ibunya, dokter ND. Luqman diadukan atas dugaan menghamili dokter SN di luar nikah dan memaksa aborsi.  Dokter ND dalam pengaduannya juga menyebut Luqman yang sudah beristri tidak bertanggung jawab menikahi anaknya setelah memaksa aborsi hingga dokter SN depresi. Dalam sidang etik yang dilaksanakan di <a href="https://www.jawapos.com/tag/rsud-dr-soetomo/">RSUD dr Soetomo</a> disimpulkan, dokter Luqman dan dokter SN telah melanggar hukum dan etik yang berkontribusi buruk terhadap moralitas.  Dewan Etika Fakultas Kedokteran lantas merekomendasikan kepada rektor agar Luqman diberhentikan sebagai mahasiswa. Rektor Unair kemudian menerbitkan SK pemberhentian tersebut.

Dilaporkan Melakukan Aborsi, Gagal Wisuda, Dokter Tempuh Jalur Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/gugatabn-masker.jpg" alt="TAK PUAS: Teguh Digdayanto menunjukkan bukti pembayaran denda masker melalui bank. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAK PUAS: Teguh Digdayanto menunjukkan bukti pembayaran denda masker melalui bank. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Camat Tegalsari memenangi gugatan sengketa denda masker di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Majelis hakim yang diketuai Arum Pratiwi Mayangsari menolak gugatan Teguh Digdayanto. Permintaan Teguh agar surat ketetapan denda administratif yang diterbitkan camat dibatalkan, denda yang sudah dibayarkannya dikembalikan, dan ganti rugi Rp 100 miliar tidak dikabulkan.  ”Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,” kata majelis hakim dalam putusannya secara e-court.  Teguh sebelumnya berkeberatan dengan surat ketetapan denda administratif yang diterbitkan camat karena salah tanggal. Surat itu tertanggal 22 Januari 2021. Padahal, pelanggaran protokol kesehatan (prokes) dilakukannya pada 22 Februari 2021. Akibat kesalahan penulisan bulan pada surat tersebut, dia tidak bisa mengambil KTP yang disita petugas karena pembayaran denda ditolak bank.  Surat itu diterbitkan setelah dia dianggap tidak memakai masker dan melanggar prokes saat razia petugas gabungan satpol PP dan kawan-kawan. KTP Teguh pun disita. Sebagai gantinya, petugas memberikan surat ketetapan denda administratif bertanda tangan petugas dan stempel camat yang salah tanggal. Petugas mempersilakan Teguh membayar denda Rp 150 ribu ke bank pelat merah untuk mengambil KTP dan membuka blokir.  Majelis hakim dalam pertimbangannya tidak menganggap surat denda yang salah tanggal sebagai masalah. Menurut majelis hakim, razia masker oleh petugas sudah benar dan merupakan upaya menanggulangi pandemi. Sebaliknya, majelis menyalahkan Teguh. Menurut mereka, perbuatan Teguh yang tidak memakai masker saat berkendara sepeda motor membahayakan dirinya dan orang lain.  Teguh berkeberatan. Dia akan mengajukan banding. Pertimbangan majelis hakim juga tidak nyambung dengan objek sengketa yang dipermasalahkan.  Sementara itu, Camat Tegalsari Buyung Hidayat Rachman membenarkan bahwa pihaknya telah memenangi gugatan tersebut. Menurut dia, KTP Teguh yang disita kini bisa diambil di kantor Kecamatan Tegalsari. ”Bisa diambil di kecamatan,” tuturnya.

Camat Tegalsari Menangi Gugatan Pelanggar Masker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/imb-rumah.jpg" alt="BANDING: Rumah di jalan Kertajaya Indah yang dijadikan industri rumahan pencucian sarang walet. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BANDING: Rumah di jalan Kertajaya Indah yang dijadikan industri rumahan pencucian sarang walet. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Agus Hartono menggugat kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) Surabaya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Dia berkeberatan dengan tetangganya, Bing Hariyanto, yang membuka usaha pencucian sarang burung walet di rumahnya di Jalan Kertajaya Indah. Rumah Agus dan Bing bersebelahan. Usaha yang dijalankan Bing dianggap telah mengganggu kenyamanan Agus sebagai penghuni perumahan tersebut.  Pengacara Agus, Abu Abdul Hadi, menjelaskan, melalui gugatannya, kliennya ingin tergugat mencabut Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 188.4/6109-92/436.7.5/2020 yang dikeluarkan pada 11 November 2020 untuk rumah Bing. Penerbitan IMB itu dianggap tidak sesuai dengan prosedur.  Bing disebut menjalankan usahanya tersebut sejak 2015. Agus sudah lama terganggu, tetapi baru memprotes tahun lalu. Ketika itu Agus mengirimkan surat kepada wali kota Surabaya. Surat itu ditindaklanjuti. Satpol PP melakukan inspeksi mendadak ke rumah Bing.  ”Memang ada usaha yang tidak berizin. Ditilang pada 2 November 2020. Pada 11 November, izinnya langsung terbit,” ujar Abu.  Izin tersebut, menurut dia, tidak sesuai dengan peruntukan. Kawasan di situ diperuntukkan perumahan, bukan industri. Agus merasa dirugikan dengan kegiatan industri rumahan yang dijalankan tetangganya. Dia merasa terganggu dengan suara bising, kotor, dan bau dari limbah. ”Pak Agus beli rumah mewah di situ kan untuk tempat tinggal yang nyaman. Bukan untuk industri,” katanya.  Gugatan Agus dikabulkan majelis hakim yang diketuai Bambang Wicaksono pada Kamis (12/8). Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa IMB yang diterbitkan tergugat batal. Selain itu, tergugat diminta mencabut IMB untuk rumah Bing.  Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya Ira Tursilowati mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Dia meyakini IMB yang diterbitkan untuk Bing sudah sesuai dengan prosedur. ”Kami banding. Sudah masuk pada 19 Agustus 2021,” jelas Ira.  Secara terpisah, pengacara Bing, Muljo Hardijana, menuturkan bahwa tidak ada yang salah dengan IMB yang diterbitkan tergugat untuk kliennya. Bing yang masuk sebagai tergugat intervensi juga mengajukan banding terhadap putusan majelis hakim.  Menurut dia, tidak ada limbah berbahaya yang dihasilkan dari usaha pencucian sarang burung walet milik Bing. Usaha itu hanya menggunakan sedikit air untuk memisahkan sarang dari bulu. Bulunya juga didaur ulang sehingga tidak dibuang sebagai limbah.  ”Sebetulnya tidak ada limbah yang tersisa. Kecuali, air untuk mencuci tadi. Air buangan masih memenuhi baku mutu. Tidak ada bahan kimia yang digunakan untuk pencucian,” terang Muljo.  Agus juga dianggapnya tidak jelas. Dalam gugatannya, penggugat meminta IMB dicabut. Namun, dia mempermasalahkan kegiatan operasional usaha. Meski begitu, dalam pengajuan IMB, semua persyaratan juga telah dipenuhi. Termasuk menyebutkan rumah itu dijadikan industri rumahan pencucian sarang walet. ”Kalau data tidak cocok, pasti tidak akan diproses lebih lanjut,” tegasnya.  Selain itu, permukiman tersebut masuk zona kepadatan sedang. Dalam peraturannya, rumah di sana boleh difungsikan sebagai industri rumahan. Usaha yang dijalankan Bing termasuk usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) dengan pendapatan di bawah Rp 1 miliar. ”Ini sebenarnya subjektivitas dia (Agus) yang tidak suka di tempat itu ada usaha apa pun,” ungkapnya.

PTUN Batalkan IMB Rumah yang Jadi Tempat Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/praja-mukti.jpg" alt="BELUM INKRACHT: Sekolah yang dikelola Perkumpulan Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS) masih dalam proses hukum banding. (Hariyanto Teng/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BELUM INKRACHT: Sekolah yang dikelola Perkumpulan Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS) masih dalam proses hukum banding. (Hariyanto Teng/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perkumpulan Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS) kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Dua gugatannya terkait sengketa administrasi yayasan itu, yaitu melawan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya dan Kelurahan Tegalsari, ditolak hakim.  Majelis hakim menolak tuntutan yayasan yang meminta Kelurahan Tegalsari menerbitkan surat keterangan tanah dan tanda tangan data fisik tanah negara yang ditempati SMP Praja Mukti. Permintaan Praja Mukti agar majelis hakim membatalkan surat dispendik yang tidak memperpanjang izin operasional dan melarang menerima siswa baru juga ditolak.  Kini Praja Mukti mengajukan banding terhadap dua putusan PTUN tersebut. Banding itu sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya pekan ini. Namun, sampai berita ini diturunkan, pihak Praja Mukti belum bisa dikonfirmasi. Ketua Yayasan P3PMS Lies Sukariana menyatakan, pihaknya sudah memberikan kuasa kepada pengacaranya, Tri Tejonarko, untuk menghadapi proses hukum.  Dia meminta Jawa Pos untuk mengonfirmasi Tri. ”Silakan langsung sama kuasa hukum kami saja, Pak Tri,” ujar Lies kemarin (23/2). Namun, Tri Tejonarko belum merespons saat dihubungi melalui telepon selulernya dan dikirimi pesan singkat melalui WhatsApp (WA).  Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Surabaya Normadi Elfajr menyatakan, pihaknya selaku jaksa pengacara negara (JPN) yang diberi kuasa untuk mendampingi dispendik dan Kelurahan Tegalsari sudah mengirim kontra memori banding pekan lalu. ”Di litigasi kami masih menunggu perkara ini sampai inkracht. Kami belum bisa lakukan eksekusi,” ujar Normadi kemarin (23/2).  Dia mengklaim bahwa tanah yang kini ditempati Praja Mukti merupakan aset Pemkot Surabaya. Pihaknya sudah menawarkan solusi agar sekolah direlokasi ke tempat lain. ”Nonlitigasi kami sudah tawarkan kepada Praja Mukti skema relokasi. Kami ganti rugi bangunannya karena tanahnya aset pemkot. Tapi, mereka masih kukuh kalau tanah itu milik mereka. Litigasi dan nonlitigasi kami terus jalan,” tuturnya.  Hingga kini objek sengketa itu dikuasai Praja Mukti. TK, SD, dan SMP masih beroperasi. Para siswa yang diklaim sampai 1.500 orang masih bersekolah di tempat tersebut. Pemkot Surabaya yang mengklaim berhak atas tanah di Jalan Kupang Segunting III, Tegalsari, seluas 3.000 meter persegi itu meminta Praja Mukti mengosongkan bangunan sekolah yang berdiri sejak 1972 tersebut.  Tanah itu akan digunakan pemkot untuk bangunan lain. Namun, bentuknya masih dirahasiakan. Praja Mukti diklaim tidak berhak menempati tanah itu lebih lama lagi karena tidak punya bukti kepemilikan.

Hakim PTUN Surabaya Tolak Gugatan Praja Mukti

PTUN Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PTUN Surabaya

Berita Terkini