<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/Presiden-Partai-Buruh-Said-Iqbal-Dery-Ridwansah-1JPG-1845003707.jpg" alt="Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan pidatonya dalam peringatan Tiga Tahun Kebangkitan Klas Buruh di Istora, kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan pidatonya dalam peringatan Tiga Tahun Kebangkitan Klas Buruh di Istora, kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gelombang protes buruh kembali memanaskan Kota Bandung. Ribuan massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh "mengepung" Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung pada Rabu (18/2). Aksi besar-besaran ini merupakan bentuk pengawalan langsung terhadap gugatan hukum atas Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat terkait penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026. Buruh menilai, kebijakan tersebut cacat prosedur dan mengabaikan aspirasi daerah. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan, langkah hukum ini diambil karena Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM dianggap melangkahi rekomendasi yang telah disusun oleh para kepala daerah di tingkat Kabupaten dan Kota. "Aksi ini berkaitan dengan gugatan buruh ke PTUN terhadap Gubernur Jawa Barat yang menetapkan Upah Minimum Sektoral tidak sesuai dengan rekomendasi Bupati/Wali Kota yang sebelumnya diusulkan melalui Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota," tegas Said Iqbal, Rabu (18/2). Para buruh mendesak PTUN untuk menyatakan bahwa Gubernur telah melampaui kewenangannya saat menerbitkan SK Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 pada akhir Desember lalu. Menurut mereka, penetapan upah seharusnya bersifat mutlak berdasarkan hasil pembahasan tripartit antara pemerintah daerah, pengusaha, dan serikat pekerja. Konflik pengupahan ini tidak hanya soal angka, tapi juga soal kepatuhan terhadap mekanisme hukum. Dalam petitum gugatannya, pihak buruh meminta majelis hakim untuk mengambil langkah tegas. Terdapat tiga poin utama yang diminta buruh kepada hakim PTUN: - Menyatakan SK Gubernur Jabar Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 batal atau tidak sah. - Memerintahkan Gubernur untuk mencabut surat keputusan tersebut. - Menerbitkan keputusan baru mengenai UMSK 2026 yang wajib merujuk pada rekomendasi resmi Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat. "Pada intinya, kami meminta agar PTUN memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026 sesuai rekomendasi Bupati/Wali Kota di Jawa Barat," jelas Said Iqbal. Buruh Kritik KDM: Jangan Hanya Sibuk Konten Langkah turun ke jalan ini disebut sebagai akumulasi kekecewaan buruh setelah berbagai aspirasi di Istana Negara hingga DPR RI seolah menemui jalan buntu. Kebijakan sepihak ini dinilai berdampak langsung pada merosotnya daya beli pekerja. Said Iqbal melontarkan kritik pedas yang ditujukan langsung kepada pucuk pimpinan di Jawa Barat agar lebih peka terhadap nasib rakyat kecil ketimbang media sosial. "Kami meminta Gubernur Jawa Barat tidak hanya sibuk membangun pencitraan melalui konten, tetapi benar-benar merespons aspirasi para buruh dan memastikan kebijakan yang diambil berpihak pada keadilan upah," imbuh Said Iqbal. &nbsp;

Ribuan buruh gugat Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di PTUN Bandung terkait Upah Sektoral 2026. Said Iqbal minta revisi kebijakan.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Digugat ke PTUN! Said Iqbal: Upah Sektoral 2026 Tak Sesuai Rekomendasi Bupati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/20250807_154439_Gallery-PTUN-2567119371.jpg" alt="Gedung PTUN Bandung. (PTUN Bandung/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gedung PTUN Bandung. (PTUN Bandung/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung melakukan pemeriksaan awal gugatan delapan organisasi SMA swasta di Jabar pada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Gugatan itu terkait kebijakan penambahan jumlah siswa per rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri. Juru Bicara PTUN Bandung Enrico Simanjuntak menyebutkan bahwa gugatan yang telah resmi teregistrasi dengan Nomor Perkara 121/G/2025/PTUN.BDG itu, dilakukan pemeriksaan pada Kamis (7/8). &rdquo;Gugatannya itu diajukan tertanggal 31 Juli 2025. Ketua pengadilan telah menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa, dan hari ini dilakukan sidang pemeriksaan persiapan pertama,&rdquo; ujar Enrico seperti dilansir dari Antara di Bandung, Kamis (7/8). Dia menjelaskan, pemeriksaan persiapan ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 hari, sebelum masuk ke tahap pokok perkara. Seperti pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, hingga pembuktian. Tahap pembuktian, kata dia, akan melibatkan bukti surat, elektronik, saksi, ahli, dan alat bukti lainnya, sebelum majelis hakim membuat kesimpulan dan menjatuhkan putusan. Gugatan ini dipicu kebijakan gubernur Jabar melalui Keputusan Gubernur Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 yang mengatur penambahan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar di sekolah negeri. Kebijakan itu dinilai merugikan sekolah swasta karena akan menurunkan potensi jumlah siswa yang mendaftar ke sekolah swasta. Sementara pemerintah mengatakan kebijakan ini berlandaskan bahwa negara harus hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan, khususnya bagi mereka yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Adapun delapan organisasi sekolah swasta yang tercatat sebagai penggugat dalam perkara ini adalah Forum Kepala SMA Swasta Provinsi Jawa Barat, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bandung, BMPS Kabupaten Cianjur, BMPS Kota Bogor, BMPS Kabupaten Garut, BMPS Kota Cirebon, BMPS Kabupaten Kuningan, dan BMPS Kota Sukabumi.

PTUN Bandung periksa gugatan 8 organisasi SMA swasta di Jabar pada Gubernur Dedi Mulyadi terkait penambahan jumlah siswa di sekolah negeri

PTUN Bandung Periksa Awal Gugatan SMA Swasta pada Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/Screenshot_2025-08-05-19-29-49-807_comgoogleandroidyoutube-edit-2497799114.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tampil di podcast Close The Door. (Tangkapan layar YouTube Deddy Corbuzier)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tampil di podcast Close The Door. (Tangkapan layar YouTube Deddy Corbuzier)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi digugat oleh 8 organisasi sekolah dari Forum Sekolah Swasta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Gugatan tersebut teregister dengan Nomor 121/G/2025/PTUN.BDG.&nbsp; Para penggugat mempermasalahkan kebijakan Pemprov Jabar perihal penambahan rombongan belajar (rombel) tahun ajaran 2025/26, yakni satu kelas sekolah negeri bisa diisi hingga 50 siswa.&nbsp; Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi mengucapkan terima kasih kepada pihak yang menggugat. Terlebih, gugatan ini menjadi koreksi yuridis bagi dirinya. &ldquo;Itu bagian dari koreksi pada saya secara yuridis dan tentunya tujuan kita semua itu ingin anak-anak Jawa Barat bisa sekolah,&rdquo; kata Dedi Mulyadi seperti diunggah pada akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71, Kamis (7/8). Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan kondisi pendidikan di Jawa Barat saat ini. Sekolah-sekolah negeri saat ini menampung sekitar 47 ribu anak dan masuk ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Menurut dia, bagi orang tua, langkah ini adalah harapan dan kebahagiaan dibanding tak bersekolah akibat jarak yang jauh. Di sisi lain, eks Bupati Purwakarta ini mengakui bahwa Pemprov Jabar terlambat dalam menyediakan sekolah-sekolah negeri. Bahkan, sebelum dirinya menjabat, anggaran rehab kelas bernilai 0. &ldquo;Tidak ada sama sekali. Setelah ada pergeseran, maka anggaran rehab mencapai hampir Rp 360 miliar dan perubahan anggaran nanti mencapai hampir Rp 450 miliar,&rdquo; terangnya. Terkait kondisi pendidikan di sekolah swasta, ia mengungkapkan terdapat penurunan jumlah siswa dari tahun ke tahun, padahal jumlah sekolah swasta mengalami penambahan. Pada 2025 saja, terdapat 67 sekolah swasta yang baru berdiri. Dedi menilai, ini akan menjadi bahan analisis terkait pendirian sekolah baru yang disesuaikan dengan wilayah daerah yang kekurangan sekolah. &ldquo;Jangan sampai terjadi penumpukan pada sebuah wilayah, rebutan orang. Bukan murid rebutan sekolah, tetapi sekolah rebutan murid,&rdquo; jelasnya. &nbsp;

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi digugat oleh 8 organisasi sekolah swasta terkait kebijakan rombongan belajar 50 siswa per kelas.

Digugat Forum Sekolah Swasta ke PTUN Bandung, Dedi Mulyadi Ungkap Kondisi Pendidikan di Jawa Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/habib-bahar-tersangka-tkn-tak-ada-kriminaliasi-ulama-salah-ya-salah_m_.jpg" alt="Habib Bahar bin Smith ditetapkan tersangka. Namun, tidak ditahan oleh polisi." width="100%">
<figcaption>Habib Bahar bin Smith ditetapkan tersangka. Namun, tidak ditahan oleh polisi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, menerima gugatan Habib Bahar bin Smith secara menyeluruh terkait pencabutan asimilasi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Bogor. PTUN Bandung menyatakan, pencabutan asimilasi terhadap Bahar bin Smith tidak sah.  "Hari ini PTUN Bandung memutuskan bahwa gugatan kami dari pihak Habib Bahar bin Smith diterima seluruhnya. Kemudian menyatakan SK Bapas yang mencabut asimilasi Habib Bahar bin Smith tidak sah," kata Aziz Yanuar, pengacara Bahar bin Smith dikonfirmasi, Senin (12/10).  Berdasarkan putusan PTUN Bandung, sambung Aziz, kliennya tersebut dapat segera dipulihkan lagi hak asimilasinya, sesuai Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Asimilasi saat Pandemi Covid-19.  "Habib Bahar bin Smith harus dikembalikan asimilasinya dan dapat asimilasi lagi, sehingga dapat kembali ke rumah," ujar Aziz.  Aziz mengharapkan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham dapat menindaklanjuti putusan PTUN Bandung tersebut. Sehingga bisa keluar dari lembaga pemasyarakatan (Lapas).  "Kita meminta pihak pemerintah untuk patuh kepada aturan hukum dan konsekuen dengan putusan pengadilan," tegas Aziz.  Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti menyatakan, pihaknya belum melakukan eksekusi putusan PTUN Bandung. Lantaran bakal mengajukan banding terkait putusan tersebut.  "kita hormati keputusan Hakim TUN Bandung yang membatalkan SK Kabapas Bogor. Untuk selanjutnya tim advokasi melakukan rapat membahas langkah hukum selanjutnya mengajukan upaya banding," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SnLDoYmy9Lk&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Habib Bahar Smith Menang Gugatan Pencabutan Hak Asimilasi

PTUN Bandung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PTUN Bandung

Berita Terkini

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Digugat ke PTUN! Said Iqbal: Upah Sektoral 2026 Tak Sesuai Rekomendasi Bupati

PTUN Bandung Periksa Awal Gugatan SMA Swasta pada Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

Digugat Forum Sekolah Swasta ke PTUN Bandung, Dedi Mulyadi Ungkap Kondisi Pendidikan di Jawa Barat

Habib Bahar Smith Menang Gugatan Pencabutan Hak Asimilasi

Download Aplikasi JawaPos.com