<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1826318704056687952" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/dok-Paparan-Sekretaris-DPM-PTSP-Surabaya-Lasidi-3JPG-2984027879.jpg" alt="Sekretaris DPM-PTSP Surabaya, Lasidi saat memaparkan inovasi layanan perizinan untuk mendongkrak inovasi di Kota Pahlawan. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris DPM-PTSP Surabaya, Lasidi saat memaparkan inovasi layanan perizinan untuk mendongkrak inovasi di Kota Pahlawan. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1826318704056687952-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> JawaPos.com -&nbsp;Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) terus berupaya mendongkrak kinerja&nbsp;investasi di Kota Surabaya. Salah satunya dengan inovasi layanan perizinan drive thru. "Untuk penyediaan fasilitas layanan perizinan drive thru, kami akan membuat jalur yang aman dan efisien untuk pelanggan," ujar&nbsp;Sekretaris DPM-PTSP Kota Surabaya, Lasidi di Balai Kota, Selasa (11/3). Dengan demikian, pelanggan dapat mengambil berkas perizinan di kantor PTSP Surabaya tanpa harus keluar dari kendaraan. Area parkir sementara juga akan disediakan bagi pelanggan yang menunggu giliran di layanan drive-thru. "Termasuk pula menyiapkan desain area drive thru yang dapat mengakomodasi kendaraan roda empat dan roda dua dengan lancar," imbuhnya dalam seleksi lelang jabatan di lingkungan Pemkot Surabaya. Selain inovasi drive thru,&nbsp;DPM-PTSP juga akan mengaplikasikan&nbsp;Artificial intelligence (AI) dalam proses penapisan (pemeriksaan) perizinan kegiatan usaha. "Sistem AI menghasilkan informasi jenis izin yang wajib dimiliki oleh pemohon secara riil, sehingga dapat&nbsp;memudahkan pemohon dalam pemenuhan izin kegiatan usaha," papar Lasidi. Menurutnya, inovasi AI ini wujud kerja sama lintas dinas karena menghubungkan data Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Misalnya,&nbsp;data kelas jalan dan izin amdal lalu lintas dari Dinas Perhubungan. Kemudian data tata ruang dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKPP); data jenis dokumen lingkungan dan kewenangan penerbitannya dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir, DPM-PTSP akan menciptakan&nbsp;layanan Chatbot berupa SIPINTAR (Sistem Informasi Perizinan dan Investasi Kota Surabaya). Program ini akan menjawab pertanyaan umum secara otomatis. "Jadi, mempercepat waktu respons. Selain itu, layanan Chatbot ini dapat beroperasi sepanjang waktu, sehingga memberikan akses kepada pelanggan untuk mendapatkan informasi kapan saja," tandasnya. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2024, DPM-PTSP berhasil melampaui target investasi dengan mencapai Rp 40,47 triliun. Karena pencapaian itu, target untuk tahun 2025 dinaikkan menjadi Rp 42,69 triliun.</div> </div> </div> </div>

DPM-PTSP akan menciptakan layanan Chatbot berupa SIPINTAR (Sistem Informasi Perizinan dan Investasi Kota Surabaya).

Makin Mudah, Perizinan Drive-Thru dan AI akan Diterapkan di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-17-at-16.02.11.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Potensi investasi Provinsi Jawa Tengah (Jateng) pada 2023 semakin seksi dan dilirik banyak investor dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal itu tak lepas dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berjalan optimal di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo.  Tak sedikit investor yang beranggapan, bahwa Ganjar telah mempermudah seluruh kegiatan investasi dan menuntaskan persoalan pungutan liar (pungli) investasi di Jateng. Segala kemudahan tersebut, membuat pengusaha merasa begitu aman dan nyaman untuk berinvestasi di Jateng.  Maka tak heran, nilai penanaman modal asing (PMA) di Jateng pada saat pandemi dan pasca pandemi Covid-19 selalu naik dari tahun ke tahun. Pada 2020, realisasi PMA Jateng sebesar Rp 19,64 triliun dan naik pada 2021 menjadi Rp 21,4 triliun.  Kemudian berdasarkan data Dinas Penanaman Modal PTSP Jateng, realisasi investasi Jateng hingga triwulan ke-3 tahun 2022 meroket hingga mencapai Rp 44,99 triliun.  Pada 2023 ini, nilai investasi Jateng pun diprediksi akan terus meningkat seiring berakhirnya pandemi Covid-19. Contohnya di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), nilai investasi dari para investor, baik swasta maupun BUMN mencapai Rp 142 triliun.  Hal itu diungkapkan Ganjar, usai melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) air separation plant (ASP) pada pengembangan pabrik PT Samator Indo Gas ke-56 di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).  "Intinya, semakin banyak investasi yang masuk ke sini, maka pertumbuhan ekonomi akan cukup bagus. Pasti kuenya akan terbagi di masyarakat sekitar," ujar Ganjar dalam keterangannya di KITB pada Jumat (17/3).  Mantan anggota DPR RI itu menyebutkan, pintu investasi di Jateng terbuka lebar bagi investor yang ingin berbisnis. Begitu juga seluruh kepala daerah tingkat kabupaten dan kota yang siap membantu mempermudah investor dalam berinvestasi.  "Berikan yang cepat, yang terbaik, jangan ada pungli, jangan ada korupsi dan sebagainya. Siapkan dirimu dengan baik, masa depan itu direbut, bukan ditunggu karena ini bukan wangsit tapi ikhtiar," ucap Ganjar.  Sementara itu, Direktur Utama PT Samator Indo Gas, Rachmat Harsono menyampaikan ketertarikannya berinvestasi di Jateng lantaran adanya komitmen Ganjar untuk optimalisasi program PTSP.  Ketegasan Ganjar dalam memberantas pungli dan korupsi di Jateng, juga menjadi alasan investor berbondong-bondong berinvestasi. Upaya Ganjar tersebut juga telah terbukti mampu meningkatkan perekonomian Jateng.  "Yang penting kita bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Kami juga beruntung diberikan kesempatan untuk melayani masyarakat Jawa Tengah dibarengi dengan pertumbuhan industri di Jawa Tengah yang sangat berkembang pesat," ungkap Rachmat.  "Kita percaya pada Pak Gubernur, di Jawa Tengah ini adalah pusat investasi. Semua orang investasi di sini," sambung Rachmat.  Sebagai informasi, total proyek investasi di Jateng pada tahun 2020 sebanyak 11.712 unit dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 21.325 unit dan tahun 2022 total 14.704 unit.

Nilai Investasi di Jawa Tengah Tumbuh Pesat Berkat PTSP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-20-at-23.23.01.jpg" alt="Ketua MA hadir dalam peresmian PTSP PN Surabaya. Pemkot Surabaya untuk JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ketua MA hadir dalam peresmian PTSP PN Surabaya. Pemkot Surabaya untuk JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono memastikan akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan menyediakan kemudahan pelayanan melalui ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lantai 1.  ”Januari 2018, awal mulai kami menegakkan PTSP di lantai 2. Dan monumen awal kami bangun untuk memastikan 20 Februari 2023 dikenang sebagai hari awal relokasi PTSP. Sekaligus hari awal bangkitnya semangat dan motivasi baru kami untuk melayani dengan lebih baik,” kata Rudi.  Dia menjelaskan, relokasi ruang PTSP dari gedung lantai 2 ke lantai 1 juga dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Sekaligus untuk memberikan kemudahan akses bagi para pengguna layanan terkait dengan tata letak ruang pelayanan.  ”Dan yang paling utama adalah mengoptimalkan jalur ruang steril hakim dan pegawai terhadap pengguna layanan,” ujar Rudi Suparmono.  Dengan hadirnya ruang PTSP PN Surabaya di lantai 1, Rudi berharap, layanan PTSP dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat. Utamanya dalam peningkatan kualitas menuju pelayanan prima dengan memberikan kepuasan kepada para pengguna layanan pengadilan.  ”Court digital lounge sudah kami siapkan di PTSP. Kita harapkan dapat menjadi wadah pengenalan seluruh sistem elektronik Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Surabaya,” tutur Rudi Suparmono.

PN Surabaya Relokasi Ruang PTSP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kpk-minta-pelayanan-terpadu-dibenahi_m_146097.jpeg" alt="KPK Melakukan sidak ke Dinas Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DKPM-PTSP) Provinsi NTB" width="100%">
<figcaption>KPK Melakukan sidak ke Dinas Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DKPM-PTSP) Provinsi NTB</figcaption>
</figure> JawaPos.com -Pelayanan perizinan menjadi salah satu bidang yang paling rawan korupsi. Dari semua kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi bidang perizinan masuk tiga besar setelah suap dan pengadaan. Sehingga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di semua daerah wajib dibenahi, termasuk di NTB. &nbsp;&nbsp; &rdquo;Makanya PTSP ini semangatnya adalah transparansi, kita dorong supaya transparan,&rdquo; kata Kepala Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan usai meninjau pelayanan di Dinas Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DKPM-PTSP) Provinsi NTB seperti dilansir Lombok Post (Jawa Pos Group), Minggu (23/7). Setelah berkeliling meninjau kualitas pelayanan perizinan, ia memberikan banyak catatan untuk perbaikan pelayanan perizinan terpadu di NTB.&nbsp; Meski secara umum mulai ada perbaikan, tetapi ada beberapa item pelayanan yang perlu dibenahi untuk menghindari terjadinya peluang korupsi atau pungutan liar. Diantaranya, soal pengaduan. KPK ingin agar masyarakat bisa mengadukan langsung persoalan perizinan ke sekretaris daerah atau gubernur.&nbsp; Selain itu, anggaran untuk pengecekan ke lapangan dalam proses rekomendasi perizinan harus diadakan. Jika tidak ada dasar hukumnya, maka dibuatkan perda untuk penarikan retribusi agar resmi. Karena selama ini proses pengecekan lapangan ini sangat rawan disalah gunakan oknum petugas dengan menerima suap dari pemohon. Misalnya, izin tambang, fisiknya harus dicek. &rdquo;Kalau anggaran tidak ada, bikin perda retribusinya, tapi tidak boleh meminta sumbangan dari pengusaha untuk membiayai perjalanan,&rdquo; tegasnya. Selama ini kasus-kasus korupsi di perizinan banyak terjadi. Misalnya, yang tidak memenuhi syarat dipaksakan izinnya terbit karena mereka menyuap. Pemerintah harus tegas, jika memang syarat tidak dipenuhi maka harus ditolak. Jika mereka protes di sanalah gunanya ruang pengaduan agar warga juga bisa paham kenapa ditolak.&nbsp; Selain itu, Nainggolan juga memberikan catatan untuk ruang pelayanan perizinan DKPM-PTSP. Dinas harus lebih terbuka dengan mencantumkan izin apa saja yang bisa dilayani beserta syarat dan prosedurnya. Sehingga masyarakat tahu izin apa yang bisa diurus di sana. Selain itu, juga harus diumumkan secara online, sehingga seluruh masyarakat di Indonesia bisa tahu izin apa saja yang bisa diurus di NTB.&nbsp; Sebab saat ini sudah ada 112 izin yang sudah dilimpahkan gubernur kepada kepala DKPM-PTSP. Atas pelimpahan itu ia memberikan apresiasi. Sebab bila setengah-setengah bisanya ada masalah di sektor tersebut. &rdquo;Sekarang setelah dilimpahkan, harus ada dong dicantumkan di sini apa izin yang 112, dokumen apa yang dibutuhkan, berapa lama dan berapa biaya bila ada,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Ia menilai, jenis izin yang diumumkan di kantor DKPM-PTSP saat ini masih terlalu kecil dan tidak jelas dilihat oleh mata. Artinya, sosialisasi kepada warga perlu diperkuat, pengumuman tidak hanya dengan papan, tetapi juga online, televisi dan media cetak.&nbsp; KPK meminta agar proses rekomendasi dari dinas teknis harus dibuat di kantor DKPM-PTSP. Tidak boleh berkas tersebut dibawa keluar, karena itu akan sangat rawan terjadinya pemerasan. &nbsp;&rdquo;Karena ada kasus di Sumatera Utara, begitu (berkas) ke dinas, diperas di dinas,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Nainggolan menegaskan, bila ada berkas warga yang ditolak harus ada mekanisme untuk memproses itu. Ada notulen yang mencatat karena izin yang ditolak masih bisa diperbaiki. &nbsp;&rdquo;Kalau bisa dibetulin betulin, kalau tidak bisa ya ditolak aja,&rdquo; tegasnya.&nbsp;

KPK Minta Pelayanan Terpadu Dibenahi

ptsp

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ptsp

Berita Terkini

Makin Mudah, Perizinan Drive-Thru dan AI akan Diterapkan di Surabaya

Nilai Investasi di Jawa Tengah Tumbuh Pesat Berkat PTSP

PN Surabaya Relokasi Ruang PTSP

KPK Minta Pelayanan Terpadu Dibenahi

Download Aplikasi JawaPos.com