<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/1001088394-34431562.jpg" alt="PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI Jalan Merak No. 1, Surabaya, Rabu (12/3). (Rizal Hanafi/Antara)" width="100%">
<figcaption>PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI Jalan Merak No. 1, Surabaya, Rabu (12/3). (Rizal Hanafi/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyidik Kortas Tipikor Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI di Jalan Merak No. 1, Surabaya, Rabu (12/3), terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek revitalisasi dan modernisasi Pabrik Gula Assembagoes, Situbondo. Pantauan di lokasi, seorang penyidik berseragam biru bertulis Polisi terlihat membawa sebuah boks kontainer berukuran besar ke dalam gedung. Hingga pukul 16.00 WIB, tim penyidik masih berada di kantor tersebut. Seorang petugas keamanan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa tim penyidik tiba sekitar pukul 09.30 WIB dan langsung menuju salah satu ruangan di lantai dua. &rdquo;Sekitar pukul 09.30 WIB, ada beberapa petugas dari Mabes Polri yang masuk ke gedung, tepatnya ke salah satu ruangan di lantai dua. Saya tidak mengetahui secara pasti apa yang mereka lakukan,&rdquo; ujar dia. Sebelumnya, Selasa (11/3), penyidik Kortas Tipikor Polri juga melakukan penggeledahan di kantor PT MI di Jalan Kedung Cowek, Kecamatan Tambaksari, Surabaya. Perusahaan tersebut diketahui merupakan bagian dari konsorsium yang memenangkan proyek revitalisasi dan modernisasi Pabrik Gula Assembagoes. Penyidik Kortas Tipikor Bareskrim Mabes Polri Rahmad mengonfirmasi bahwa penggeledahan tersebut bertujuan mengumpulkan bukti terkait proyek yang telah naik ke tahap penyidikan. &rdquo;Dalam penggeledahan ini, kami mengamankan sekitar 109 item dokumen yang disimpan dalam empat boks kontainer. Dokumen-dokumen ini akan menjadi bagian dari pembuktian,&rdquo; kata Rahmad. Proyek pengembangan dan modernisasi Pabrik Gula Assembagoes dilaksanakan sejak 2016 hingga 2022. Proyek yang merupakan bagian dari program strategis BUMN ini memperoleh pendanaan dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 650 miliar serta tambahan pinjaman lebih dari Rp 462 miliar. Namun, proyek tersebut gagal memenuhi beberapa target utama, seperti kapasitas giling, kualitas produk, serta produksi listrik untuk ekspor. Kontraktor utama, KSO Wika-Barata-Multinas, disebutkan tidak melibatkan pihak yang memiliki keahlian dalam teknologi gula. PTPN XI akhirnya memutus kontrak dengan konsorsium tersebut setelah pembayaran mencapai 99,3 persen dari nilai kontrak senilai Rp 716,6 miliar. Hingga saat ini, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri masih melakukan pendalaman kasus dan belum menetapkan tersangka.

Penyidik Polri geledah kantor PTPN XI di Surabaya, Rabu (12/3), terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek revitalisasi pabrik gula

Polri Geledah PTPN XI Terkait Dugaan Korupsi Revitalisasi Pabrik Gula

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/14/WhatsApp-Image-2023-07-14-at-150422-413985321.jpg" alt="Ilustrasi PTPN XI di kawasan Krembangan Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PTPN XI di kawasan Krembangan Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Setelah DPRD Jawa Timur, KPK datang lagi di tempat yang berbeda. Yakni, di PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) Surabaya. Berdasar pantauan JawaPos.com, terlihat ada tiga mobil hitam yang diduga digunakan penyidik KPK. Sedan juga terparkir di depan pintu masuk PTPN XI di kawasan Krembangan itu. &rdquo;Iya ada tamu (diduga KPK) dari pukul 12.00,&rdquo; kata salah satu satpam Kantor PTPN XI Surabaya saat ditanya JawaPos.com. Satpam yang tak mau disebutkan namanya itu mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti tujuan tamu tersebut. Hingga kini, belum ada tanda-tanda penumpang kendaraan itu yang diduga sebagai penyidik KPK tersebut keluar dari gedung PTPN XI. Sementara itu, Juru Bicara KPK Ali Fikri ketika dikonfirmasi belum memberikan jawaban atau konfirmasi apakah benar para penyidik KPK mendatangi PTPN XI di Surabaya itu. Pada November 2021, KPK menetapkan Direktur Produksi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI Tahun 2015-2016 Budi Adi Prabowo dan Direktur PT Wahyu Daya Mandiri, Arif Hendrawan sebagai tersangka. Keduanya terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan pemasangan six roll mill di Pabrik Gula Djatiroto PTPN XI periode 2015-2016.

Setelah DPRD Jawa Timur, penyidik KPK mendatangi PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) Surabaya. Belum diketahui apa kasusnya

KPK Diduga Mendatangi PTPN XI di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tekan-impor-gula-pemerintah-didorong-revitalisasi-sejumlah-pabrik-tua_m_.jpg" alt="Ilustrasi pabrik gula" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pabrik gula</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Direktur SDM dan Umum PTPN XI, Muhammad Cholidi dan EVP PTPN Holding, Aris Toharisman. Keduanya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan six roll mill, di Pabrik Gula Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI periode tahun 2015-2016.  "Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran sejumlah uang dari tersangka AH (Arif Hendrawan) yang diberikan pada tersangka BAP dan pihak terkait lainnya sebelum proses lelang pengadaan dan pemasangan six roll mill di pabrik gula djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI periode tahun 2015-2016 dilaksanakan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (1/12).  Dalam perkaranya, KPK menetapkan mantan Direktur Produksi PTPN XI, Budi Adi Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan six roll mill atau mesin giling tebu di Pabrik Gula Djatiroto milik PTPN XI. Lembaga antirasuah juga turut menetapkan Direktur PT Wahyu Daya Mandiri, Arif Hendrawan sebagai tersangka dalam kasus ini.  Budi Adi Prabowo diduga menggelar sejumlah pertemuan dengan Arif Hendrawan yang telah lama dikenalnya. Dari sejumlah pertemuan yang digelar pada 2015 itu, keduanya menyepakat Arif sebagai pelaksana pemasangan mesin giling di Pabrik Gula Djatiroto.  Sebelum proses lelang dimulai, Budi Adi Prabowo dengan beberapa staf PTPN XI serta Arif Hendrawan studi banding ke salah satu pabrik gula di Thailand. Kunjungan itu dibiayai oleh Arif. Tak hanya itu, Arif juga memberikan sejumlah uang kepada rombongan, termasuk Budi Adi Prabowo.  Setelah studi banding ke Thailand tersebut, lanjut Alex, Budi Adi Prabowo memerintahkan salah satu staf PTPN XI menyiapkan dan memproses pelaksanaan pelelangan dengan nantinya dimenangkan oleh PT Wahyu Daya Mandiri. Karena itu, Arif diduga menyiapkan perusahaan lain agar seolah-olah turut sebagai peserta lelang.  KPK juga menduga, Arif aktif dalam proses penyusunan spesifikasi teknis harga barang yang dijadikan sebagai acuan awal dalam penentuan HPS atau harga perkiraan sendiri senilai Rp78 Miliar termasuk data-data kelengkapan untuk lelang pengadaan satu lot six roll mill di Pabrik Gula Djatiroto.  Adapun nilai kontrak yang telah disusun atas dasar kesepakatan tersangka BAP (Budi Adi Prabowo) dan tersangka AH (Arif Hendrawan) yaitu senilai Rp 79 miliar.  Saat proses lelang, KPK menduga terdapat beberapa persyaratan yang telah diatur untuk memenangkan PT Wahyu Daya Mandiri. Salah satunya terkait waktu penyerahan barang yang dimajukan tanggalnya pada saat Aanwijzing karena PT Wahyu Daya Mandiri sudah lebih dulu menyiapkan komponen barangnya.  Selain itu, saat proses lelang masih berlangsung, diduga ada pemberian satu unit mobil oleh Arif kepada Budi Adi. Bahkan, KPK menduga terdapat kelebihan nilai bayar yang diterima PT Wahyu Daya Mandiri yang disetujui Budi Adi Prabowo.  Dugaan kerugian negara yang ditimbulkan dalam proyek pengadaan ini sejumlah sekitar Rp 15 miliar dari nilai kontrak Rp 79 miliar.  Budi Adi Prabowo dan Arif Hendrawan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Dalami Aliran Uang Korupsi Pabrik Gula di PTPN XI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/industri-gula.jpg" alt="Kasubag Integrasi IT PTPN XI Evi Kuswardhani Utami saat Sosialisasi Aplikasi Tebuchain PTPN XI, Kamis (2/8). (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kasubag Integrasi IT PTPN XI Evi Kuswardhani Utami saat Sosialisasi Aplikasi Tebuchain PTPN XI, Kamis (2/8). (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perbaikan ekosistem industri gula di Indonesia terus menjadi perhatian pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya. Kali ini, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) bekerja sama untuk melakukan transformasi dalam industri gula. Mereka memanfaatkan teknologi blockchain untuk bisa menciptakan ekosistem yang lebih efisien dan transparan bagi semua pihak.  Direktur PTPN XI R Tulus Panduwidjaja mengatakan, upaya tersebut dilakukan dengan menggabungkan aplikasi Mitra Tani yang dimiliki dengan platform TebuChain milik BRI. Dengan begitu, arus tebu milik mitra petani bisa terpantau dengan jelas sampai menjadi produk akhir yakni gula. ’’Dengan ini, setiap proses bisa terpantau secara cepat dan transparan. Sehingga, petani juga tahu jelas berapa hasil yang didapat dari tebu mereka,’’ ungkapnya dalam acara sosialisasi TebuChain di Surabaya, Kamis (2/9).  Dia menjelaskan, pillot project yang saat ini baru akan diterapkan di Pabrik Gula (PB) Pandji dan Pradjekan itu bakal memudahkan banyak pihak. Sebab, petani tebu bisa memantau sampai mana tebu mereka sudah diproses. Jika sudah diproduksi, pihaknya pun bisa langsung mengajukan kredit ke BRI tanpa harus menunggu hasil lelang. Selama ini keluhan petani adalah waktu menunggu dana hasil panen mereka untuk memulai masa tanam lagi.  Sedangkan, PTPN XI sendiri bisa mendapatkan kepastian pasokan dari mitra petani. Mereka bisa memanfaatkan teknologi blokchain agar bisa membuat produksi lebih efisien. ’’Potensinya sangat besar sekali karena Sistem Informasi Manajemen Pabrik Gula (SIMPG) dari kami saat ini juga sudah dipakai oleh PTPN 2, PTPN 7, PTPN 9 dan PTPN 14,’’ ungkapnya.  Dia berharap nantinya sistem tersebut bisa mencakup ekosistem secara menyeluruh. Bukan hanya pendanaan, dia berharap bahwa industri penyokong seperti pupuk juga bisa masuk dalam TebuChain. Sehingga, pertani tebu juga bisa mendapatkan akses terhadap pupuk langsung dari pabrik.  Pada kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto memaparkan bahwa TebuChain sebenarnya sudah dikembangkan sejak Desember tahun lalu. Pada fase pertama, pihaknya membuat platform tersebut untuk mengidentifikasi petani tebu serta kinerja mereka.  ’’Jadi kami masukkan data mereka mulai dari berbagai aspek. Mulai dari lahan, produktivitas, sampai loyalitas mereka kepada PG. Karena kita tahu ada fenomena tebu lari (tebu yang dibawa ke luar daerah untuk dapat harga yang lebih baik, Red),’’ ungkapnya.  Menurutnya, capaian loyalitas mitra petani PTPN XI sendiri sebenarnya sudah cukup baik. 97 persen petani diketahui memasok PG di wilayah mereka sendiri. Hal tersebut diakui bisa menekan biaya logistik tebu yang biasa membuat biaya tambahan. Dia menambahkan, penilaian tersebut bakal menjadi pertimbangan BRI untuk menyalurkan kredit. Rekam jejak setiap petani bakal langsung terlihat saat mengajukan dana talangan.  Pihaknya hanya perlu mendapatkan bukti kepemilikan gula yang nantinya juga bakal ada di sistem blokchain. ’’Hal tersebutlah yang menjadi dasar dari penerapan fase kedua alias integrasi pendanaan dalam teknologi TebuChain,’’ ungkapnya.  Saat ini, lanjut Amam, BRI telah menyalurkan kredit di sektor pertanian sebanyak Rp 117,5 triliun. Angka itu setara dengan 28 persen dari portofolio Nasional.

Percepat Digitalisasi Industri Gula Dengan Teknologi Blokchain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/tebu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaku industri gula Jatim meningkatkan kinerja tahun ini. Salah satunya, PTPN XI. BUMN perkebunan itu mendorong pertumbuhan produktivitas di tingkat petani.  Komisaris Utama PTPN XI Tumik Kristianingsih memaparkan, rata-rata produktivitas tebu di wilayah naungan PTPN XI selama semester pertama 2021 mencapai 81,6 ton per hektare. Capaian tersebut naik 5 persen dibanding realisasi produktivitas tahun lalu sebanyak 77,5 ton per hektare.  "Bahkan, beberapa kebun ada yang bisa mencapai 200 ton per hektare," ujarnya.  Hasil itu tercatat di lahan mitra Pabrik Gula (PG) Djatiroto. Produktivitas PG di Lumajang, Jatim, tercatat sebagai peringkat pertama produktivitas PTPN Group awal Juli lalu.  "Kami berharap capaian itu bisa direplikasi di lahan lainnya. Sehingga, produksi tebu Indonesia bisa meningkat," katanya  Sementara itu, Direktur PTPN XI Tulus Panduwidjaja menegaskan, produktivitas tebu menjadi salah satu fokus manajemen untuk menanggulangi dampak penurunan luasan kebun tebu. Dia mengatakan, alih lahan yang terus terjadi membuat angka produksi bahan baku gula domestik berisiko menurun.  Karena itu, mereka terus meningkatkan intensitas pertanian dengan memperbaiki cara tanam dan standar pupuk. "Hingga saat ini, kami sudah menggiling 1,9 juta tebu. Dari bahan baku tersebut, kami sudah memproduksi gula sebanyak 137 ribu ton," ujarnya.

Produktivitas Tebu PTPN XI Meningkat Signifikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/J68A6727_1607260577129.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran saksi dalam pengadaan dan pemasangan six roll mill atau mesin penggilingan tebu di Pabrik Gula (PG) Djatiroto PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI di Kabupaten Lumajang.  Penyidik KPK pada Rabu (10/3) memeriksa pensiunan PTPN XI/Direktur Produksi PTPN XI 2015—2016 Budi Adi Prabowo sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan six roll mill di PG Djatiroto PTPN XI pada tahun 2015–2016.  ”Didalami pengetahuannya terkait peran yang bersangkutan dalam pengadaan dan pemasangan six roll mill di Pabrik Gula Djatiroto PTPN XI periode 2015–2016,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (10/3).  Selain itu, KPK pada Rabu (10/3) juga memeriksa karyawan PT Trisula Abadi (TA) Hendra Rahardjo sebagai saksi dalam penyidikan kasus tersebut.  ”Didalami pengetahuan di antaranya konfirmasi berbagai dokumen yang terkait dengan perkara di mana PT TA menjadi salah satu pihak swasta yang mengikuti proses lelang pengadaan dan pemasangan six roll mill di Pabrik Gula Djatiroto PTPN XI periode 2015–2016,” ungkap Ali.  Adapun pemeriksaan terhadap dua saksi tersebut digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.  Sebelumnya, KPK mengusut dugaan kasus korupsi di PG Djatiroto PTPN XI. Namun, KPK belum menginformasikan lebih lanjut siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.  Sebagaimana kebijakan pimpinan KPK bahwa untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/N8rAkXxbjMM

KPK Dalami Peran Saksi Terkait Pengadaan Mesin di PG Djatiroto PTPN XI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan seorang petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai tersangka dugaan korupsi. Dia ditetapkan sebagai tersangka terkait pengadaan dan pemasangan "six roll mill" di Pabrik Gula Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI. <div dir="auto">"Saat ini KPK sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan pemasangan sixth roll mill di Pabrik Gula Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI periode tahun 2015 - 2016," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (21/1).</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan ini belum membeberkan secara rinci konstruksi perkara kasus ini. KPK juga belum mengungkapkan pihak-pihak yang ditetapkan tersangka dalam proses penyidikan ini.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Sebagaimana kebijakan pimpinan KPK saat ini, bahwa untuk publikasi kontruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka dimaksud," ujar Ali.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/01/2021/kpk-minta-semua-instansi-sampaikan-rencana-kerja-upg-2021/">KPK Minta Semua Instansi Sampaikan Rencana Kerja UPG 2021</a></div> </div> </div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Ali memastikan, lembaga antirasuah akan terus menyampaikan perkembangan informasi terkait penanganan perkara ini. Dia juga mengajak masyarakat untuk mengawasi proses penyidikan tersebut.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">"Kami juga mengajak masyarakat ikut pula mengawasi setiap prosesnya," pungkasnya.</div> Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, pihak yang ditetapkan tersangka dalam kasus ini yakni seorang Direksi PTPN XI berinisial BAP dan seorang Direktur PT WDM berinisial AH. Adapun kerugian negara dalam kasus ini senilai Rp 19 miliar. Keduanya terancam 20 tahun penjara karena dinilai melanggar Pasal 2 dan 3 UU Tipikor.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/SfLUsv6No00

Direksi PTPN XI jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Mesin Pabrik Gula

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/petani-tebu-ke-jokowi-tak-alergi-impor-minta-naikkan-rendemen-pabrik_m_.jpg" alt="Iustrasi petani tebu." width="100%">
<figcaption>Iustrasi petani tebu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pabrik gula di Jawa Timur kekurangan suplai bahan baku tebu. Kendalanya adalah keterbatasan lahan. Karena itu, perlu ada solusi untuk memperluas area penanaman tebu.  Komisaris Utama PTPN XI Dedy Mawardi mengatakan, kunci peningkatan produktivitas tebu adalah ketersediaan lahan. Dia membantah bahwa turunnya produksi gula disebabkan faktor pabrik.  Untuk mengatasi kendala itu, menurut Dedy, PTPN perlu bersinergi dengan Perhutani. Khususnya terkait pengadaan lahan tebu dengan memanfaatkan lahan milik Perhutani.  "Sinergi antar BUMN ini, Perhutani dengan PTPN XI, sebenarnya ada sejak 2017. Melalui kerja sama agroforestry," ucapnya akhir pekan lalu.  SEVP Operational PTPN XI Agus Setiono mengatakan, ada 1.834 hektare lahan yang bisa dimanfaatkan di Jatim. Lahan itu tersebar di wilayah Madiun, Ngawi, dan Bojonegoro.  "Dari jumlah tersebut, yang bisa tertangani hingga saat ini sekitar 800 hektare karena kendala teknis. Kendala itu sudah kami bahas dengan Perhutani dan akan terus kami perluas," terangnya.  Sampai akhir September, ada sekitar 3,6 juta ton tebu yang digiling. Sementara itu, produksi gula kristal putih mencapai 256 ribu ton. Tahun sebelumnya, produksinya mencapai 285 ribu ton. Jumlah itu akan bertambah karena ada beberapa pabrik yang masih melakukan proses giling.  Terpisah, Direktur PTPN X Aris Toharisman mengatakan bahwa pabrik gula (PG) PTPN X akan mengakhiri giling pada 20 Oktober 2020. Sejalan dengan akhir musim giling itu, realisasi produksi gula tahun ini diperkirakan hanya sekitar 80 persen dari target.  "Tidak tercapainya produksi gula terutama disebabkan jumlah tebu yang digiling hanya sekitar 3,32 juta ton. Atau, 90 persen dari rencana sebanyak 3,65 juta ton," urainya.  Aris menambahkan, kualitas tebu yang digiling juga tidak sebagus tahun lalu. Itu terlihat dari penurunan angka rendemen yang merosot. Jika tahun lalu rata-rata rendemen tebu PTPN X mencapai 8,03 persen, tahun ini hanya 7,02 persen.  "Penurunan jumlah tebu dipengaruhi menyusutnya lahan tebu di Jatim maupun secara nasional," paparnya.  https://www.youtube.com/watch?v=XQjfoK6CW4M&ab_channel=jawapostvofficial  &nbsp;

PTPN XI dan Perhutani Sinergi Kembangkan Luas Lahan Tebu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/ETANOL.jpg" alt="SEMAKIN LANGKA: Hand sanitizer yang salah satu bahan bakunya Etanol menjadi salah satu produk yang paling dicari ketika korona kian mewabah di Indonesia (Antara)" width="100%">
<figcaption>SEMAKIN LANGKA: Hand sanitizer yang salah satu bahan bakunya Etanol menjadi salah satu produk yang paling dicari ketika korona kian mewabah di Indonesia (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seiring berkembangnya potensi industri tanah air, terbuka pula peluang PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI untuk mengoptimalkan bisnis nongula. Salah satu yang sedang meningkat pesat adalah etanol alias etil alkohol. Itu sejalan dengan tumbuh pesatnya demand terhadap alkohol yang merupakan bahan utama hand sanitizer.  Humas PTPN XI Brilliant Johan Anugerah mengatakan bahwa industri yang melibatkan etanol sedang naik pamor. Apalagi, pemerintah juga getol mengembangkan energi terbarukan (bioetanol).  "Tapi, bisnis etanol sangat bergantung pada bahan baku (molasses), harga alkohol, dan regulasi pemerintah terkait dengan alkohol tersebut," jelasnya Kamis (9/4).  Regulasi Kesepakatan Perdagangan dengan Pakistan atau Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA) tentang pembebasan bea masuk etanol berpotensi meningkatkan impor. Masuknya etanol Pakistan tanpa bea ke pasar Indonesia bisa merusak harga.  Apalagi, bahan baku di sana lebih murah sehingga HPP etanol juga lebih rendah. "Itu membuat kami terus berupaya meningkatkan efisiensi produksi dan diversifikasi produk," katanya.  PTPN XI, menurut dia, mempunyai unit usaha Pabrik Alkohol dan Spiritus (PASA) Djatiroto di Lumajang. Kapasitas produksi hariannya mencapai 18.000 liter.  Kualitas produknya masuk kategori industrial grade 96 persen. Selain alkohol, pengembangan produk PASA adalah pupuk hayati majemuk cair yang telah memiliki izin edar.  "Memproduksi hand sanitizer juga, tapi izin edarnya masih dalam proses," tuturnya.  Targetnya, tahun ini izin edar keluar sehingga hand sanitizer bisa dipasarkan ke publik secara komersial. Sementara ini, PTPN XI mendistribusikan hand sanitizer yang mereka produksi untuk menanggulangi Covid-19.

PTPN XI Tangkap Peluang di Bisnis Hand Sanitizer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/petani-tebu-ke-jokowi-tak-alergi-impor-minta-naikkan-rendemen-pabrik_m_.jpg" alt="Iustrasi petani tebu." width="100%">
<figcaption>Iustrasi petani tebu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI memaksimalkan potensi bisnisnya yang nongula. Salah satu caranya memanfaatkan daun tebu. Perusahaan pelat merah itu mengekspor daun tebu kering (sugar cane top/SCT) atau daduk ke Jepang.  Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XI Gede Meivera Utama Adnjana Putera menyatakan bahwa ekspor daduk baru pertama dilakukan. Sebagai tahap awal, ada 17 ton daduk yang diekspor. Daun tebu kering tersebut berasal dari lahan HGU Pabrik Gula Djatiroro.  Menurut Gede, kalau mitra petani juga berminat mengekspor, pihaknya siap. PTPN XI akan mengembangkan pola bisnis itu ke wilayah lain.  "Rencananya, ekspor berkala. Bergantung ketersediaan bahan baku," paparnya akhir pekan lalu. Ekspor daduk, lanjut dia, akan mengikuti jadwal perkebunan tebu. Yakni, mempertimbangkan masa klentek dan panen.  Di negara tujuan ekspor, daduk digunakan sebagai penambah unsur hara atau soil conditioner. Fungsinya meningkatkan kualitas tanah. Juga, sebagai mulsa atau penutup permukaan tanah agar kelembapan lebih terjaga dan penguapan tidak berlebih.  "Jadi, pertumbuhan gulma terhambat. Ketika daduk itu lapuk, akan menjadi pupuk organik," ungkap Gede.  Potensi bahan baku daduk cukup besar. Tiap hektare bisa menghasilkan sekitar 16 kuintal pada masa pemeliharaan dan 80 kuintal saat masa panen.  Secara terpisah, Komisaris Utama PTPN XI Dedy Mawardi mengapresiasi inisiatif manajemen untuk meningkatkan kinerja bisnis nongula.

PTPN XI Ekspor 17 Ton Daun Tebu Kering ke Jepang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ptpn xi

Berita Terkini