<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/KEK-15-3369059078.jpg" alt="Kunjunhgan lapangan ke Kawasan Industri KEK Sei Mangkei. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kunjunhgan lapangan ke Kawasan Industri KEK Sei Mangkei. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA), anak perusahaan PTPN III (Persero) yang menjalankan bisnis pengelolaan KEK Sei Mangkei, melakukan reformasi pengelolaan kawasan sebagai bentuk quick-win dalam menghadirkan pelayanan prima di KEK Sei Mangkei. Direktur PT KINRA, VT Moses Situmorang, menyampaikan bahwa langkah strategis tersebut dilakukan dalam rangka akselerasi pengembangan KEK Sei Mangkei. Hal ini sejalan dengan upaya KEK Sei Mangkei guna mempertahankan diri sebagai salah satu dari 3 KEK terbaik di Indonesia. &ldquo;Beberapa pengembangan yang dilakukan merupakan langkah strategis untuk memberikan pelayanan optimal bagi investor yang terus bertumbuh secara signifikan di dalam kawasan, khususnya investor mancanegara yang baru saja berinvestasi di tahun 2024,&rdquo; ujar Moses. Pada tahun 2024, KEK Sei Mangkei baru saja menerima investasi industri asing dengan potensi nilai investasi mencapai USD 100 juta. Hal ini tentunya akan mendorong secara signifikan perputaran perekonomian di daerah sekitar. &ldquo;Dengan bertumbuhnya investasi lahan industri, beserta memasuki fase operasional untuk beberapa tenant industri lainnya, diestimasikan pada tahun 2025 akan berkontribusi menyerap tenaga kerja hingga 10.000 jiwa dan akan memprioritaskan tenaga kerja dari daerah sekitar,&rdquo; tambah Moses. KEK Sei Mangkei yang berlokasi di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 pada tanggal 27 Februari 2012 memiliki total luas lahan 2.002,7 Ha dan saat ini realisasi pemanfataan lahan sekitar 295,27 Ha atau sekitar 15,27% sehingga masih terbuka akan potensi berbagai pelaku usaha untuk berinvestasi di KEK Sei Mangkei. Lebih lanjut Moses mengatakan, PT KINRA mengestimasikan di tahun 2025, KEK Sei Mangkei akan mendapatkan investasi cukup besar yang umumnya berasal dari China. Hal ini merupakan salah satu implikasi dari terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dengan China, yang mendorong banyak pelaku usaha untuk merelokasi industrinya ke Asia Tenggara, khususnya KEK Sei Mangkei. &ldquo;Ini menjadi peluang besar bagi KEK Sei Mangkei untuk mempersiapkan diri mengakomidir terjadinya eksodus investasi ke dalam kawasan, yang sejatinya berimplikasi signifikan terhadap pertumbuhan FDI di Indonesia,&rdquo; tutup Moses.

KEK Sei Mangkei mencatat sejumlah investasi industri asing siap masuk ke kawsan dengan potensi nilai investasi mencapai USD 100 juta.

Langkah Pengelola KEK Sei Mangkei Tingkatkan Layanan Kepada Investor di Kawasan Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/08/BPKP-08-3181696560.jpg" alt="Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) bersama BPKP menjalankan program proses Pengukuran Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index/RMI) perusahaan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) bersama BPKP menjalankan program proses Pengukuran Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index/RMI) perusahaan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mulai menjalankan program proses Pengukuran Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index/RMI) perusahaan. Direktur Manajemen Risiko Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) M. Arifin Firdaus, menyampaikan bahwa pengukuran RMI adalah langkah penting bagi PTPN Group dalam menghadapi implementasi tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan. &ldquo;Ini amanah pemegang saham dalam mengukur Tingkat kematangan manajemen risiko di BUMN,&rdquo; ujar Arifin. BPKP, sebagai penilai independen, diharapkan dapat memberikan pengayaan dalam bentuk rekomendasi atas proses implementasi manajemen risiko yang sudah berjalan di PTPN III (Persero). Selain itu, juga dapat mendorong adanya improvement atas proses GRC yang semakin baik di masa-masa mendatang. &ldquo;Pengukuran ini tidak hanya akan memberikan gambaran mengenai posisi perusahaan saat ini, tetapi juga akan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut,&rdquo; tambah Arifin. Proses pengukuran Indeks Kematangan Risiko ini menjadi langkah awal yang strategis bagi PTPN III (Persero) untuk memperkuat sistem manajemen risiko perseroan. Dengan evaluasi yang komprehensif dan rekomendasi yang diberikan oleh BPKP, diharapkan PTPN III (Persero) dapat mencapai tingkat kematangan manajemen risiko yang lebih tinggi, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan ekspektasi pemegang saham.

Pengukuran memberikan gambaran mengenai posisi perusahaan saat ini dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.

PTPN III Gandeng BPKP Perkuat Sistem Manajemen Risiko Lewat Pengukuran Risk Maturity Index

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/14/PTPN-3-3260348195.jpg" alt="Dirut Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani" width="100%">
<figcaption>Dirut Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kerja keras manajemen Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menempatkan perusahaan perkebunan milik badan usaha milik negara (BUMN) ini berhasil menerapkan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) di lingkup kerjanya. Hasil assesment Sustainalytics, sebuah lembaga pemeringkat ESG internasional yang diterbitkan pada Juli 2023, PTPN III (Persero) memiliki peringkat Risiko ESG sebesar 17,1. Artinya, perusahaan memiliki resiko rendah terhadap dampak yang ditimbulkan oleh faktor-faktor ESG tersebut. Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani, menyatakan bahwa upaya-upaya PTPN III (Persero) untuk menerapkan praktik bisnis ramah lingkungan dan inisiatif untuk menanggulangi perubahan iklim, telah ikut berperan penting dalam meningkatkan kinerja ESG perusahaan. "Upaya penguatan keselamatan di tempat kerja, tata kelola perusahaan, dan pemberdayaan masyarakat juta turut berkontribusi terhadap keberhasilan ini," kata Ghani di Jakarta. Pemeringkatan Risiko ESG yang dilakukan oleh Sustainalytics, mengukur keterpaparan perusahaan terhadap risiko ESG serta mengukur seberapa besar kesiapan perusahaan dalam mengelola risiko tersebut. Semakin rendah peringkat risiko ESG suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut dianggap semakin baik dalam mengelola risiko ESG. Pengukuran kuantitatif ini juga bisa menggunakan perbandingan hasil dari industri dan sub-industri sejenis. Pemeringkatan Risiko ESG ini menempatkan PTPN III (Persero) pada posisi puncak secara global dalam sub-industri pertanian. Pencapaian ini menjadi sebuah gambaran terhadap komitmen dan upaya perseroan dalam menerapkan prinsip dan praktik ESG di semua kegiatan bisnis dan operasionalnya. Lebih lanjut Ghani mengungkapkan bahwa pencapaian ini menjadi katalisator dan sekaligus motivasi bagi seluruh insan PTPN Group untuk terus menguatkan komitmen dan konsistensinya dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat guna meningkatkan kinerja perusahaan. "Tentu saja hasil pemeringkatan ini akan meningkatkan motivasi PTPN III (Persero) dalam mengelola isu-isu ESG, dan perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam isu-isu kelestarian alam di masa mendatang," kata Ghani. Menurut Sustainalytics, kegiatan usaha PTPN III (Persero) di industri pertanian memiliki risiko keterpaparan ESG "sedang". Kategori ini sering dikaitkan dengan berbagai isu terkait hak asasi manusia (HAM), emisi gas rumah kaca, dan dampak lingkungan dari produk komoditas yang dihasilkan. Namun, praktik manajemen risiko ketat yang diterapkan manajemen PTPN III (Persero), terutama berkaitan dengan isu lingkungan, keanekaragaman hayati, penggunaan air, perubahan iklim, dan inisiatif keanekaragaman, dinilai cukup efektif dalam memitigasi risiko tersebut. Ghani menyatakan bahwa transformasi PTPN III (Persero) yang telah dilakukan selama empat tahun terakhir yang telah terbukti mampu meningkatkan kinerja operasional dan keuangan, tidak terlepas dari inisiatif ESG yang telah diterapkan. "Dalam menjalankan seluruh kegiatan usaha, perseroan senantiasa memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya berdampak secara ekonomi tetapi juga berdampak bagi masyarakat dan lingkungan, dengan tetap berpegang pada ketentuan tata kelola perusahaan yang berlaku," pungkasnya.

Praktik bisnis ramah lingkungan untuk menanggulangi perubahan iklim, telah ikut berperan penting dalam meningkatkan kinerja ESG perusahaan.

 Terapkan Prinsip ESG, PTPN III (Persero) Raih Peringkat Tertinggi Ratting Sustainalytic

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/DPD-RI.jpg" alt="Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rencana aksi korporasi Holding Perusahaan BUMN Perkebunan (PTPN III) yang akan menawarkan pengalihan utang (debt transfer) ke bank-bank pelat merah (Himbara) senilai Rp 41 triliun mendapat sorotan dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Sebab, selain mendapat tentangan dari sejumlah kreditur lama mereka, holding perusahaan perkebunan tersebut masih punya pekerjaan besar untuk memperbaiki performa dan menyelesaikan beberapa persoalan yang melilit. LaNyalla juga mengingatkan bank-bank negara untuk mengedepankan prudential banking principle, melalui prinsip 5C (character, collateral, capacity, capital, dan condition of economic) yang ketat. Sehingga bukan karena sesama BUMN, lalu prinsip kehatian-hatian menjadi kendur. &rdquo;Ingat lho, ada ancaman pidana dan denda bagi bank yang terbukti tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Apalagi ada sejumlah isu yang melingkupi perusahaan holding perkebunan itu,&rdquo; tukas LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, sejumlah persoalan yang melingkupi perusahaan tersebut harus menjadi prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu. Di antaranya PTPN II yang masih tersangkut masalah terkait pelepasan aset HGU. Sementara PTPN XI kantornya baru digerebek KPK, yang mengangkut sejumlah dokumen. &rdquo;Clear-kan dulu masalah-masalah itu. Termasuk mengapa kreditur lama menolak skema aksi korporasi tersebut. Biar terang informasi tersebut. Terutama bagi bagi bank Himbara. Sebab di situ ada dana publik dan penyertaan modal negara,&rdquo; tandas LaNyalla. Ketua DPD RI mengaku akan meminta Komite IV di DPD RI yang menjadi mitra pengawas perbankan serta moneter dan fiskal untuk mencermati hal itu.

DPD RI soroti rencana aksi korporasi Holding Perusahaan BUMN Perkebunan yang akan tawarkan pengalihan utang ke bank-bank pelat merah

Ketua DPD RI Soroti Wacana Debt Transfer Utang Holding Perkebunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/BUAH-SAWIT-PANEN2-KALTIM-POST-29072019.jpg" alt="Ilustrasi panen buah kepala sawit" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi panen buah kepala sawit</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Holding BUMN Perkebunan, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menandatangani kerja sama dengan mitra Korea Management Association Consultants Inc (KMAC) dan POSCO International Corporation (POSCO) asal Korwa Selatan untuk pengembangan pasar ekspor.  Penandatanganan MoU dilakukan Wakil Direktur Utama PTPN III, Denaldy Mulino Mauna dengan CEO KMAC, Su-Hee Han, dan dilakukan dengan SVP POSCO, Seung Pyo Hong.  Wadirut PTPN III, Denaldy Mulino Mauna mengatakan dalam rangka pengembangan bisnis PTPN Group yang berkelanjutan, PTPN perlu bekerjasama dengan mitra yang berpengalaman dan memiliki jaringan bisnis berskala global.  Lewat kesepakatan ini, PTPN III dan KMAC diharapkan dapat menyusun studi kelayakan (FS) pengembangan biopelet tandan kosong sawit di KEK Sei Mangkei dengan investor dari Korea Selatan. KMAC juga diharapkan dapat membantu PTPN dalam menciptakan Green Industrial Cluster Sei Mangkei layaknya Eco Industrial Park (EIP) yang telah banyak dikembangkan pada kawasan-kawasan industri di Korea Selatan.  Sebelumnya, KMAC bersama BAPPENAS dan PTPN III telah menyusun kajian EcoIndustrial Development for GHGs Reduction in Indonesia (pre-FS for Waste to Bioenergy using Palm Oil Waste in North Sumatra).  Sementara MoU dengan POSCO yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang energi, nikel, baja, infrastuktur, hidrogen dan agrobisnis, bertujuan untuk melakukan ekspansi bisnis perkebunan kelapa sawit, pembangunan pabrik minyak goreng dan pabrik pupuk NPK serta perdagangan produk hilir kelapa sawit, khususnya minyak goreng dan biodiesel.  “Setelah dilakukan MoU dengan POSCO, akan dilakukan studi bersama pengembangan pabrik pupuk NPK, pengembangan bisnis minyak goreng dan biodiesel serta perdagangan produk hilir kelapa sawit,” ujar Denaldy.  PTPN III kini tengah melakukan transformasi bisnis grup usaha menjadi 3 sub holding, yakni PalmCo, SugarCo dan SupportingCo sebagai bentuk implementasi Program Strategis Nasional.  Dalam pencapaian menjadi perusahaan perkebunan berkelas dunia dan dikenal masyarakat luas, PTPN tengah menyiapkan langkah untuk melakukan Initial Public Offering (IPO) dan ditargetkan dapat melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023 ini.  &nbsp;

Perluas Jaringan Bisnis Global, Gaet Mitra Strategis Asal Korsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/mou-ketahanan-pangan-antara.jpeg" alt="penandatanganan MOU antara Holding Perkebunan dengan Perhutani. (ANTARA/HO-Sinergi Gula Nusantara)" width="100%">
<figcaption>penandatanganan MOU antara Holding Perkebunan dengan Perhutani. (ANTARA/HO-Sinergi Gula Nusantara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Perum Perhutani bersinergi dengan PT Perkebunan Nusantara III Holding untuk mengoptimalkan pengelolaan lahan 700.000 ha di Jawa dan luar Jawa guna mewujudkan ketahanan pangan nasional.  ’’Sesuai update dari Wakil Menteri, bahwa dari 700.000 (hektare) lahan yang akan dikelola, 300.000 di antaranya diusahakan akan berada di Jawa. Kita akan all out menyediakan lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Perhutani akan siapkan,” tegas Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro usai acara penandatanganan Nota Kesepahaman kerjasama operasi pemanfaatan kawasan hutan   di Ruang Rapat Palm Oil, Gedung Agro Plaza Lantai 15 PTPN III Holding.  Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro bersama Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III Holding Muhammad Abdul Ghani serta disaksikan  Asisten  Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rachman Ferry Isfianto.  Turut hadir dalam acara Direktur Perencanaan dan Pengembangan Perhutani Endung Trihartaka beserta jajaran, Direktur Operasi Perhutani Natalas Anis Harjanto beserta jajaran, serta Direktur PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) beserta jajarannya.  Rachman Ferry Isfianto menyampaikan bahwa dengan adanya sinergitas ini diharapkan Perhutani dan PT Perkebunan Nusantara III bisa saling menguntungkan. “Hari ini saya sangat senang, karena di kluster kita, kita bisa melakukan sinergi yang diharapkan bisa saling menguntungkan untuk keduanya dan bisa mendapatkan bahan baku tebu sesuai kebutuhannya. Kita harus Make money, make more money dan much money,” jelas Rachman Fery.  Di sisi lain, SGN menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman kerja sama operasi pemanfaatan kawasan hutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional yang dilaksanakan PT Perkebunan Nusantara III Holding dengan Perum Perhutani itu.  Direktur SGN, Aris Toharisman, mengatakan dibutuhkan total sekitar 700 ribu hektare lahan tebu untuk mencapai swasembada gula nasional, saat ini lahan eksisting masih di kisaran 180 ribuan hektare. "Dengan ditandatangani kesepahaman kerja sama operasi pemanfaatan kawasan hutan antara PTPN III (Persero) Holding dengan Perhutani akan mendorong pemenuhan kebutuhan lahan dan bahan baku tebu," kata Aris.  Menurutnya upaya pemenuhan kebutuhan lahan tebu akan diperoleh melalui perluasan lahan Hak Guna Usaha (HGU), perluasan lahan Tebu Rakyat (TR), pemanfaatan lahan kas desa, serta kerja sama dengan berbagai pihak di antaranya Perhutani. "Saat ini kebutuhan lahan menjadi prioritas Kami. Lahan yang diperlukan layak untuk tebu baik secara agronomis, topografi, ketersediaan air hingga memenuhi aspek ekonomis dan sosial" katanya. (*)

Optimalkan Lahan, Perhutani Gandeng PTPN III, PT SGN Sambut Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/thumb_17_12_ptpn_iii.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Gerakan bioetanol tebu untuk ketahanan energi mulai ditabuh pekan lalu (4/11). Presiden Joko Widodo yang langsung meresmikannya di PT Energi Agro Nusantara (Enero), Desa Gempolkrep, Gedeg, Kabupaten Mojokerto. Upaya itu diawali dengan kerja sama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dengan PT Pertamina (Persero) untuk memproduksi bahan bakar E5 atau biogasolin.  Nota kerja sama ditandatangani direktur utama masing-masing. Yakni, Dirut Holding Perkebunan Nusantara PTPN III Mohammad Abdul Ghani dan Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati. Selain Jokowi, penandatanganan itu disaksikan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, dan Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.  "Kalau tebu ini berhasil, kemudian B30 sawit itu bisa ditingkatkan lagi, ini akan memperkuat ketahanan energi negara kita Indonesia," ungkap Jokowi yang juga meninjau penanaman varietas tebu yang baru di Dusun Temugiring, Desa Batankrajan, Gedeg, Kabupaten Mojokerto.  Jokowi menyampaikan, penanaman tebu dengan varietas baru dalam waktu 26 hari menunjukkan hasil yang baik. Bahkan lebih baik jika dibandingkan di Brasil.  "Biasanya, di Brasil itu hanya nongolnya dua batang. Di sini bisa nongol empat atau lima batang. Ini juga sesuatu yang luar biasa," jelasnya.  Presiden pun menargetkan dapat menyiapkan 700 ribu hektare lahan tebu agar tercapai swasembada gula dalam lima tahun ke depan. Lahan itu akan tersebar di beberapa daerah, baik di Jawa maupun luar Jawa.  "Sekarang baru dapat 180 ribu hektare," katanya.  Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury menjelaskan, salah satu kerja sama antara Holding Perkebunan Nusantara PTPN III dan PT Pertamina terkait dengan penyediaan bioetanol. PT Pertamina bakal membeli semua produk etanol berbahan tetes tebu tersebut.  Dengan begitu, impor minyak mentah bisa berkurang. Sebab, bioetanol akan dicampur dengan bensin untuk menghasilkan BBM jenis E5. "Lewat kerja sama ini, Pertamina bisa memproduksi biosolar, sustainable aviation fuel atau avtur untuk industri pesawat terbang, serta produksi HVO (hydrotreated vegetable oil) untuk ketahanan energi nasional," paparnya.

PTPN III dan Pertamina Mulai Produksi Bahan Bakar E5 'Biogasolin'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Kelapa-Sawit-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Pekerja menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kawasan Candali Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/9/2021). Instruksi Presiden No.8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelap" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kawasan Candali Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/9/2021). Instruksi Presiden No.8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelap</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bersih-bersih di lingkungan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) sebagai bagian dari upaya mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) terus dilakukan. Induk usaha perkebunan milik negara ini, berupaya memenuhi target dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memperkuat sistem pengawasan yang lebih profesional.  Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani, mengungkapkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir telah mencanangkan Program Bersih-Bersih BUMN.  "PTPN Group sedang memperbaiki diri, demi menjadi perusahaan yang bersih dan sehat, baik secara operasional maupun keuangan,” ujar Ghani dalam keterangannya, Rabu (20/7).  Sejumlah langkah telah dilakukan, diantaranya mengambil tindakan tegas dengan menjalankan punishment secara ketat dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Perusahaan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi serta bersikap kooperatif kepada Penegak Hukum. Ini sebagai bukti nyata penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PTPN.  Ghani menyebutkan  perkara dugaan tindak pidana korupsi atas pekerjaan penanaman kelapa sawit seluas 1.150 hektare di Kebun Tembayan pada tahun 2012 yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak.  "Perusahaan menghormati dan mendukung proses hukum yang berjalan, serta mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi serta bersikap kooperatif dengan penegak hukum. Jika memang terbukti bersalah perusahaan tentunya akan menindak tegas," katanya.  Terhadap kasus tindak pidana korupsi proses pengadaan six roll mill di Pabrik Gula Djatiroto telah diputuskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan kini berlanjut pada tahap banding di Pengadilan Negeri Surabaya. "Holding Perkebunan Nusantara akan terus mengawal proses hukum yang berjalan, bersikap kooperatif dan akan mematuhi keputusan hukum yang ditetapkan (inkracht)," pungkasnya.  PTPN Group berharap, sejumlah langkah yang dilakukan bisa membawa perseroan sebagai pemain utama industri perkebunan global.

Langkah PTPN Group Sasar Jadi Pemain Utama Industri Perkebunan Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/BIO.jpg" alt="Peluncuran produk kecantikan Bio-Oil Skincare Oil (Natural) dengan ukuran 125 ml yang membantu permasalahan kulit." width="100%">
<figcaption>Peluncuran produk kecantikan Bio-Oil Skincare Oil (Natural) dengan ukuran 125 ml yang membantu permasalahan kulit.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terus memacu program implementasi pengembangan bioenergi, sebagai wujud dukungan dan sinergi dalam pengembangan dan pencapaian target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) nasional.  Pemerintah Indonesia melalui PP No.22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) telah menetapkan target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025, sementara berdasarkan data Kementerian ESDM realisasi hingga tahun 2020 baru tercapai 11,51%.  Langkah ini ditempuh lewat peningkatan bauran EBT dengan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% pada tahun 2030 melalui program kerja perusahaan seperti penggunaan biomassa perkebunan sebagai sumber energi utama, hilirisasi bisnis perkebunan, serta optimasi &amp; pengembangan pembangkit listrik maupun sumber EBT lainnya. Program tersebut dilaksanakan secara mandiri maupun bekerjasama dengan mitra strategis.  Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani mengungkapkan PTPN III beserta seluruh Anak Perusahaan, telah memanfaatkan EBT sebagai sumber energi utama yang digunakan untuk operasional industri perkebunan. ”Total produksi listrik berbasis EBT di PTPN Group sebesar 318 MW atau setara 1.831.680 MWh/tahun, sumber energi ini dapat dimanfaatkan untuk operasional di Perkebunan” papar Ghani.  Menurutnya, dari 318 MW energi yang dihasilkan, potensi pengurangan emisi (dekarbonisasi) sebesar 1,9 Juta Ton CO2/tahun.  Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menggunakan cangkang dan serabut (fiber) kelapa sawit sebagai bahan bakar utama pembangkit listriknya, sementara Pabrik Gula (PG) menggunakan bagas tebu sebagai bahan bakar utama pembangkit listriknya.  Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), menjelaskan, bahwa saat ini PTPN Group tengah melakukan inisiasi kerjasama pemanfaatan limbah perkebunan sebagai sumber EBT dengan beberapa mitra strategis.  “Saat ini kami sedang menjalankan beberapa program inisiasi kerjasama pemanfaatan limbah perkebunan sebagai sumber EBT dengan beberapa mitra strategis," imbuhnya. Adapun program yang saat ini sedang berjalan antara lain : Penyediaan Biomassa untuk Cofiring PLTU PT PLN, Pengembangan Biogas Cofiring di PKS PTPN Group, Pengembangan Bio-CNG di PKS PTPN Group, dan Pengembangan Biopelet dari Tandan Kosong,” jelas Ghani.

Gunakan Bioenergi, Holding PTPN III Hasilkan 318 MW Listrik Per Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/gula-pasir-2.jpg" alt="Salah seorang pengunjung Kiki Surya saat mencari gula pasir yang susah di dapat di salah satu supermarket Surabaya. Rabu (04/02/2020). Foto Puguh Sujiatmiko/jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Salah seorang pengunjung Kiki Surya saat mencari gula pasir yang susah di dapat di salah satu supermarket Surabaya. Rabu (04/02/2020). Foto Puguh Sujiatmiko/jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) melalui anak usahanya PTPN II mengikuti arahan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Mereka mengubah harga yang diputuskan lelang menjadi harga yang telah ditetapkan oleh Kemendag sebesar Rp 12.500 per kilogram (kg).  Corporate Secretary Holding Perkebunan Nusantara PTPN Irwan Perangin-Angin menyampaikan, pada 21 April 2020, PTPN III (Persero) melakukan penjualan gula tebu produksi PTPN II, dengan sistem lelang. Harga minimum PTPN III (Persero) untuk Gula Kristal Putih (GKP) dari tebu sebesar Rp10.500 per kg.  "Mekanisme penjualan lelang memutuskan hasil penawaran tertinggi dari calon pembeli sebesar Rp 12.900 per kg sebanyak 5.000 ton," katanya dilansir dari Antara, Rabu (29/4).  Berdasarkan hal tersebut diputuskan pemenang lelang sesuai harga yang terbentuk sebesar Rp 12.900 per kg. Namun sampai saat ini gula sebanyak 5.000 ton tersebut belum diserahkan kepada pembeli.  Selanjutnya pada Selasa (28/4) PTPN bersama dengan perusahaan gula lainnya dan distributor diundang menghadiri Rapat Evaluasi Penugasan Impor dan Pendistribusian Gula Konsumsi Tahun 2020. Dari hasil pertemuan tersebut, PTPN dan perusahaan produsen gula diminta untuk menyesuaikan harga jual GKP, sehingga bisa sampai tingkat konsumen sebesar Rp 12.500 per kg.  "Sebagai Badan Usaha Milik Negara PTPN III Persero mengikuti arahan Kemendag dan menyesuaikan harga jual gula dengan berpedoman pada harga eceran tertinggi di tingkat konsumen sebesar Rp 12.500 per kg," ungkapnya.

PTPN III Sesuaikan Harga Lelang Gula Sesuai Aturan Kemendag

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ptpn iii

Berita Terkini