<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/rektor-ui-1635388018.jpg" alt="Rektor UI Heri Hermansyah. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Rektor UI Heri Hermansyah. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Universitas Indonesia (UI) mulai melirik sektor properti dalam upaya pengembangan asetnya. Strategi pengembangan aset kampus menjadi kawasan komersial produktif ini digadang-gadang bisa mensubsidi, bahkan menggratiskan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa tidak mampu. Rektor UI Heri Hermansyah mengungkapkan, pemanfaatan aset strategis ini menjadi penting bagi perguruan tinggi untuk mendorong kemandirian keuangan dan kualitas pendidikan. UI sendiri disebutnya memiliki aset strategis, baik dari sisi aset tangible maupun intangible, yang dapat dikembangkan demi kemajuan universitas dan bangsa.&nbsp; Yang mana, jika dikelola dengan tepat, pendapatan dari aset-aset ini dinilai bisa melampaui pemasukan dari UKT yang selama ini menjadi salah satu sumber biaya operasional pendidikan. &ldquo;UI mempunyai potensi aset yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan kampus. Kami memiliki 700 profesor, ribuan doktor, dan aset fisik yang apabila dikelola dengan baik bisa menghasilkan Rp700 miliar,&rdquo; ujarnya usai acara Jalan Sehat UI di Kampus UI Depok, Minggu (27/7). Dia mencontohkan, soal rencana membangun kawasan komersial, seperti SCBD, Jakarta Selatan, di lahan milik UI. Menurutnya, potensi ini terbuka dengan didukung adanya upaya pembukaan exit jalan tol melalui lahan sepanjang 2 kilometer aset kampus. Menindaklanjuti rencana tersebut, pihaknya telah mengajukan izin pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membuka akses langsung dari jalan tol tersebut ke kawasan kampus dan rumah sakit UI. Karena menggunakan aset UI, dipastikan tak perlu ada pembebasan atau lahan masyarakat yang terdampak. &nbsp; &ldquo;Apabila aset ini dikelola dengan produktif, itu bisa dipakai membantu mensubsidi UKT mahasiswa,&rdquo; jelasnya. Bahkan, menggratiskan UKT mahasiswa yang tidak mampu menjadi Rp 0,-. Ia menambahkan, keterlibatan investor dan pelaku usaha menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi aset tersebut. Sehingga nantinya dampak besar benar-benar bisa dirasakan oleh kampus, baik itu dalam menciptakan pendidikan berkualitas tinggi hingga biaya kuliah terjangkau untuk mahasiswa. Seperti diketahui, tiap tahun ajaran baru, isu UKT kerap membebani mahasiswa. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) pun telah mewanti-wanti agar tak menjadikan UKT sebagai sumber pendanaan utama perguruan tinggi negeri (PTN), khususnya PTN badan hukum (PTN-BH).&nbsp;

Rektor UI, Heri Hermansyah, ungkap potensi aset mencapai Rp 700 miliar untuk subsidi dan gratiskan UKT mahasiswa tak mampu.

Potensi Aset Capai Rp 700 Miliar, Rektor UI: Bisa Subsidi hingga Gratiskan UKT Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/13/MenteriPANRB-Rini-Widyantini-1021869321.jpg" alt="Menteri&nbsp;PANRB Rini Widyantini. (Dok. Kemententerian&nbsp;PANRB)" width="100%">
<figcaption>Menteri&nbsp;PANRB Rini Widyantini. (Dok. Kemententerian&nbsp;PANRB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) membuat opsi usulan untuk&nbsp;Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Khususnya dalam pengelolaan dosen aparatur sipil negara (ASN). Menteri&nbsp;PANRB Rini Widyantini berencana menyampaikan usulannya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Dia berdalih kebijakan yang diusulkan ini agar PTNBH lebih mandiri dan profesional. Menurut dia, status PTNBH bukan sekadar bentuk otonomi kelembagaan tapi sebuah tanggung jawab besar untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang unggul, adaptif, dan berkelas dunia. Pengelolaan SDM dosen harus dirancang secara strategis dan mengintegrasikan kebebasan dalam berinovasi dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi. &ldquo;Skema kepegawaian khusus dengan memberikan otonomi kepada PTNBH untuk merekrut, mengelola, dan memberikan penghargaan kepada dosen berbasis kinerja dan capaian akademik secara lebih fleksibel,&rdquo; paparnya saat menerima audiensi Forum Majelis Wali Amanat (MWA) PTNBH, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (12/6).&nbsp;&nbsp; Meski begitu, keleluasaan ini diberikan dengan tetap mengedepankan prinsip meritokrasi dan akuntabilitas publik.&nbsp;Selain itu, Rini juga mengusulkan soal adanya transformasi manajemen talenta. Dia mendorong penguatan sistem manajemen talenta di PTNBH yang adaptif terhadap kebutuhan internasionalisasi kampus. &ldquo;Hal itu membuka ruang kesempatan mobilitas talenta dosen ataupun manajer antar PTNBH, termasuk rekrutmen dosen asing, pengembangan karier berbasis kompetensi, serta mobilitas akademik yang tinggi,&rdquo; paparnya. Di hadapan para anggota MWA dari berbagai PTN itu, MenPANRB juga menyinggung soal kebebasan akademik dan profesionalisme. Dia berharap, jaminan akademik serta pengembangan profesi dosen dapat diperkuat tanpa dibatasi oleh regulasi birokratis yang tidak relevan dengan kebutuhan ekosistem pendidikan tinggi modern. Dia menegaskan, bahwa pemerintah memberikan ruang yang luas bagi PTNBH untuk mengelola sumber dayanya secara mandiri. &ldquo;Kini saatnya setiap perguruan tinggi mengambil peran aktif dalam merancang sistem pengembangan SDM yang visioner, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil,&rdquo; pungkasnya. Ketua Forum MWA PTNBH Mohamad Nasir mengapresiasi usulan yang diberikan MenPANRB Rini. Dia menyebut, saat ini terdapat 24 PTNBH di Indonesia. Di antaranya, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Pertanian Bogor yang telah lama berstatus Badan Hukum Milik Negara. (mia)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengusulkan kebijakan afirmasi bagi PTNBH untuk rekrutmen dosen.

Menteri Rini Widyantini Usul PTNBH Bisa Rekrut Dosen secara Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/IMG_20250213_103304-2699622421.jpg" alt="Ketua Asosiasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) PTNBH Yuli Setyo Indarto (tengah) di kampus Universitas Terbuka (13/2). (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Asosiasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) PTNBH Yuli Setyo Indarto (tengah) di kampus Universitas Terbuka (13/2). (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kebijakan Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, terus menuai sorotan. Kali ini disuarakan kalangan dosen. Mereka meminta anggaran sektor pendidikan dan riset tidak dipangkas. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Asosiasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) PTNBH Yuli Setyo Indarto. Sebaliknya Yuli berharap dana riset dan pendidikan ditambah. Karena dua bidang ini, menjadi pilar penting bagi Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. &rdquo;Bahkan usul kami, anggaran riset ditambah,&rdquo; kata Yuli Setyo Indarto di sela peluncuran Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) 2025 di kampus Universitas Terbuka (UT) Tangerang Selatan, Banten (13/2). Yuli mencontohkan anggaran Kemendiktisaintek rencananya dipangkas Rp 22,2 triliun. Dia khawatir pengeprasan anggaran yang begitu besar tersebut, justru mengancam target untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Menurut dia target tersebut sudah semakin dekat, yaitu 20 tahun lagi. Baginya bidang pendidikan dan riset, menjadi pilar penting untuk menuju Indonesia Emas 2045. &rdquo;Jangan sampai target tersebut meleset, karena adanya pemangkasan anggaran yang cukup besar di sektor pendidikan, riset, termasuk juga pengabdian kepada Masyarakat,&rdquo; ungkap Yuli Setyo Indarto. Dia mencontohkan inovasi Tiongkok soal panel surya sekarang nomor satu di dunia. Di balik itu ada kegiatan riset dengan jumlah publikasi dua kali lipat lebih banyak dibandingkan di AS. Selain itu, Tiongkok juga berhasil menciptakan inovasi pesawat anti radar. Kemudian juga inovasi kapal induk. &rdquo;Kita hanya bisa terkagum-kagum. Padahal sebelumnya Tiongkok berdarah-darah melakukan riset,&rdquo; tutur Yuli Setyo Indarto. Untuk itu dia berharap Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap pentingnya anggaran untuk pendidikan dan riset. Yuli mengatakan kampus-kampus PTNBH berkolaborasi dalam menjalankan tugas penelitian dan pengabdian masyarakat. Bahkan mereka akan memperluas kolaborasi dengan kampus negeri non PTNBH serta kampus swasta. Dia menegaskan penelitian di perguruan tinggi tidak boleh berhenti, lalu masuk laci. Tetapi harus bisa menjadi sebuah inovasi dan dapat memecahkan persoalan di tengah masyarakat. Sementara itu Ketua LPPM UT Dewi Artati Padmo Putri menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, setiap perguruan tinggi telah banyak membuat nota kesepahaman atau MoU dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Tetapi realisasi di lapangan dalam menindaklanjuti MoU tersebut belum signifikan jumlahnya. &rdquo;Dalam rangka peningkatan jumlah kerja sama penelitian dan pengabdian masyarakat, digelar kegiatan riset dan pengabdian masyarakat kolaborasi Indonesia. Khususnya oleh pimpinan kampus PTNBH yang membidangi urusan penelitian dan pengabdian masyarakat. Kolaborasi itu penting, karena banyak penelitian bersifat multi dan lintas disiplin ilmu pengetahuan atau keahlian,&rdquo; kata Dewi Artati Padmo Putri.&nbsp;

Asosiasi LPPM PTNBH berharap dana riset dan pendidikan ditambah. Karena menjadi pilar penting bagi Indonesia untuk menuju Indonesia emas

Bisa Ganggu Target Indonesia Emas 2045, Kampus Berharap Dana Pendidikan dan Riset Tidak Dipotong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/14/Yaqut-Cholil-Qoumas-4235847764.jpg" alt="Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. (Dok. Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. (Dok. Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memutuskan menunda pembentukan perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH) di kementeriannya. Padahal, sebelumnya, ada tiga perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) yang disiapkan menjadi PTNBH. Penundaan pengalihan status PTKIN dari badan layanan umum (BLU) menjadi PTNBH tersebut disampaikan Yaqut dalam Silaturahmi Nasional dan Penganugerahan Ikaluin Award 2024 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Tangerang Selatan, Banten, kemarin (26/5). Tiga PTKIN BLU yang sedianya didorong menjadi PTNBH adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yaqut menyatakan, terkait dengan polemik uang kuliah tunggal (UKT), biasanya ada kenaikan ketika kampus tidak bisa menghidupi atau mencukupi kebutuhan operasionalnya. Menaikkan UKT menjadi jalan pintas bagi kampus untuk mendapatkan pundi-pundi pemasukan yang sah. Dia mengatakan, UKT seperti menjadi korban untuk menutup biaya operasional kampus. Apalagi di kampus yang berstatus PTNBH. &rsquo;&rsquo;Saya pernah menugaskan ke rektor (UIN Jakarta) supaya UIN Jakarta jadi PTNBH. Tapi, melihat situasi keuangan, saya tunda proses PTNBH,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Penundaan itu menunggu sampai seluruh instrumen pemenuhan operasional kampus sudah disiapkan. Yaqut mengatakan, salah satu aset UIN Jakarta yang berpotensi menghasilkan pemasukan adalah RS UIN Jakarta. Sayangnya, sampai saat ini RS UIN Jakarta masih masuk tahap penyehatan setelah ada polemik pengelolaan antara Kemenag dan Pemprov DKI Jakarta. (wan/c19/ttg) --- PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI (PTKN) KEMENAG 2022 - 72 lembaga - 24.242 dosen - 778.901 mahasiswa PTK Islam Negeri (749.184 mahasiswa) - UIN: 29 unit - IAIN: 24 unit - STAIN: 5 unit PTK Kristen Negeri (20.645 mahasiswa) - IAKN: 6 unit - STAKN: 1 unit PTK Katolik Negeri (803 mahasiswa) - STAKatN: 1 unit PTK Hindu Negeri (7.648 mahasiswa) - UHN: 1 unit - IAHN: 2 unit - STAHN: 1 unit PTK Buddha Negeri (621 mahasiswa) - STABN: 1 unit Sumber: Kementerian Agama

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memutuskan menunda pembentukan perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH) di kementeriannya.

Cegah UKT Naik, Menag Tunda Pembentukan PTNBH PTKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-27-at-13.06.27.jpeg" alt="Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin (Foto : Humas Setwapres)" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin (Foto : Humas Setwapres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin merespons keluhan masyarakat terkait biaya uang kuliah tunggal (UKT) di kampus negeri yang mahal. Ma&rsquo;ruf meminta PTN, khususnya yang berstatus badan hukum (PTNBH), memanfaatkan kebebasannya mencari sumber pendanaan. Tidak melulu bertumpu pada pemasukan dari uang kuliah mahasiswa. Pesan tersebut disampaikan Ma&rsquo;ruf di sela kunjungan kerja di Kota Mamuju kemarin (22/5). Dia menegaskan bahwa pendidikan tinggi adalah amanat konstitusi. Layanan pendidikan tinggi juga penting untuk mencetak SDM unggul. &rdquo;Yang kita siapkan dalam mempercepat upaya Indonesia Maju melalui Indonesia Emas tahun 2045,&rdquo; katanya. Menurut pengamatannya, saat ini saja jumlah anak-anak yang masuk ke perguruan tinggi belum besar. Karena itu, menjadi upaya serius pemerintah memacu angka partisipasi di jenjang pendidikan tinggi. Lantas, sekarang muncul persoalan biaya pendidikan tinggi menjadi mahal. Dia menegaskan, pemerintah tidak mungkin menanggung 100 persen biaya pendidikan tinggi. &rdquo;(Pemerintah) belum bisa,&rdquo; katanya. Untuk mengatasinya, dibuatlah beberapa kampus negeri menjadi PTNBH. Harapannya, kampus tersebut mempunyai kebebasan mencari sumber pembiayaan lain di luar APBN dan dana mahasiswa. Dia mengatakan, status PTNBH itu seharusnya menjadi solusi pembiayaan kampus. Dia menyatakan, ketiga pihak harus saling berkolaborasi. Pemerintah memberikan pendanaan sesuai kemampuan fiskal. Kemudian, mahasiswa juga sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarganya. Lalu, kampus PTNBH melalui badan usahanya harus menanggung sebagian biaya juga. &rdquo;Jadi, jangan dibebankan pada mahasiswa semua. Akibatnya seperti sekarang kan. (Karena) mahasiswa tidak seluruhnya mampu,&rdquo; katanya. Ma&rsquo;ruf mengatakan, PTNBH harus diberi advokasi atau pendampingan. Tujuannya, mereka bisa mengembangkan usaha lewat status badan hukum yang dimiliki. Dengan status badan hukum itu, PTN bebas mencari sumber pendanaan di luar APBN dan uang mahasiswa. &rdquo;Jangan hanya bebasnya, bisa melakukan ini-ini karena dia badan hukum. Tapi tanggung jawabnya enggak. Kan jadi tidak fair,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, pengamat pendidikan Indra Charismiadji merespons besaran UKT yang jomplang. Maksudnya, UKT kelompok I dan II memang rendah. Tetapi, setelah itu, besaran UKT naik drastis. Bahkan, ada UKT kelompok III yang langsung Rp 12,5 juta per semester. Karena itu, tidak ada pilihan untuk mahasiswa yang kemampuannya di bawah Rp 10 juta. &rdquo;Kelompok masyarakat kelas menengah sulit dengan skema itu,&rdquo; ujarnya. Sebab, kelompok kelas menengah tidak eligible untuk UKT I dan II yang diperuntukkan keluarga miskin. Tetapi, kelompok kelas menengah juga berat dengan UKT yang di atas Rp 10 juta per semester. Dia mengatakan, kelompok masyarakat dengan income per kapita Rp 75 juta/tahun sulit untuk mencukupi beban UKT yang sudah dua digit tersebut. (wan/mia/ann/c19/c17/oni)

Wakil Presiden Ma’ruf Amin merespons keluhan masyarakat terkait biaya uang kuliah tunggal (UKT) di kampus negeri yang mahal.

Kenaikan UKT Mendapat Protes Keras, Wapres Ingatkan PTNBH Tak Melulu Andalkan Uang Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/upn-veteran-417600328.png" alt="KAMPUS BELA NEGARA: Potret UPN Veteran Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>KAMPUS BELA NEGARA: Potret UPN Veteran Jawa Timur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur turut melakukan penyesuaian UKT berdasar Permendikbudristek No 2 Tahun 2024. Dari penyesuaian itu, ada beberapa besaran yang naik dan turun. Sebab, golongan UKT juga ditambahkan. Misalnya, yang awalnya hanya enam kini tujuh. Wakil Rektor I Bidang Akademik UPN Veteran Jawa Timur Euis Nurul Hidayah mengatakan, penetapan besaran tersebut telah melalui persetujuan Kemendikbudristek. Mengingat, saat ini UPN Veteran Jawa Timur masih bersifat perguruan tinggi negeri badan layanan umum. &rdquo;Ada tahap-tahap yang harus dilalui sebelum besaran itu ditetapkan,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, sebagai PTNBH, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Airlangga (Unair) tidak mengubah besaran UKT yang telah ada. Sebab, besaran tersebut dianggap telah sesuai dengan Permendikbudristek No 2 Tahun 2024. &rdquo;Sudah sesuai, jadi tak perlu ada perubahan,&rdquo; ungkap Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana-Prasarana ITS Mas Agus Mardyanto. Dia juga mengatakan, ketetapan itu sudah disosialisasikan. Bahkan bisa diakses di laman resmi ITS. &rdquo;Saya rasa semua universitas juga memberikan informasi yang demikian,&rdquo; ujarnya. Terpisah, Direktur Keuangan Unair Ardianto mengatakan, komunikasi antara kampus dan mahasiswa harus berjalan dengan baik. Informasi harus bisa diakses melalui media sosial, surat edaran, hingga di laman resmi. &rdquo;Serta harus terbuka terhadap mahasiswa sehingga kesalahpahaman bisa terhindarkan,&rdquo; ujarnya. (mia/ann/c19/ttg)

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur turut melakukan penyesuaian UKT. ITS dan Unair tidak.

UKT di UPN Veteran Jawa Timur Naik, ITS dan Unair Tetap  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/16/1715815573294-2366842846.jpg" alt="Plt Sekretaris Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek Tjitjit Sri Tjahjandarie (tengah) menjelaskan soal polemik UKT di Jakarta (16/5). Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Plt Sekretaris Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek Tjitjit Sri Tjahjandarie (tengah) menjelaskan soal polemik UKT di Jakarta (16/5). Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Belum juga ada solusi soal kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang meroket, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sudah kembali menuai sorotan. Kritik disampaikan sejumlah pihak lantaran pernyataan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbudristek Tjitjik Sri Tjahjandarie soal pendidikan tinggi (PT) yang disebut pendidikan tersier. Dalam temu media baru-baru ini, Tjitjik menyebut PT adalah tertiary education, bukan wajib belajar. Karena itu, tidak semua lulusan SMA dan SMK wajib masuk PT. Pemerintah, kata dia, fokus untuk memprioritaskan pendanaan pada pendidikan wajib 12 tahun. Perguruan tinggi tidak masuk prioritas karena masih tergolong pendidikan tersier. Kendati begitu, dia mengklaim bahwa pihaknya tetap memberikan pendanaan pada PT melalui bantuan operasional PTN (BOPTN). Tapi, lanjut dia, besarannya tidak menutup biaya kuliah tunggal (BKT). Hingga akhirnya, sisanya dibebankan pada uang kuliah tunggal (UKT). Itu pun disesuaikan dengan kemampuan ekonominya. &rdquo;Ini sebenarnya secara prinsip bukan kenaikan UKT, tapi penambahan kelompok UKT,&rdquo; katanya. Atas pernyataan tersebut, pemerhati pendidikan dari Vox Point Indonesia Indra Charismiadji sangat menyayangkannya. Menurut dia, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kemendikbudristek seolah lepas tangan dari ketidakmampuannya mengelola sistem pendidikan. &rdquo;Jadi, walaupun pendidikan tinggi bukan bagian dari wajib belajar, tidak tepat jika pemerintah punya pemikiran untuk berdagang layanan pendidikan dengan rakyatnya sendiri,&rdquo; ujarnya kemarin. Apalagi, anggaran pendidikan yang dikucurkan mencapai Rp 665 triliun setiap tahun. &rdquo;Sekarang kuliah mahal dan bahkan tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan menengah. Sedih juga punya pejabat yang tidak sadar bahwa kebijakannya itu melanggar HAM,&rdquo; ungkapnya. Mengingat, di artikel 26 Deklarasi HAM dikatakan bahwa akses pendidikan tinggi harus terbuka berdasar meritokrasi. Artinya, berdasar prestasi dan kinerja, bukan karena uang. Di sisi lain, lanjut dia, fakta bahwa pendapatan per kapita masyarakat Indonesia hanya Rp 75 juta per tahun tentu akan menyulitkan jika harus membayar iuran pengembangan institusi (IPI) atau uang pangkal di atas Rp 75 juta. Belum lagi ditambah UKT yang di atas Rp 20 juta per semester. &rdquo;Pemerintah boleh berdalih bahwa ada KIP kuliah untuk masyarakat miskin. Yang jadi masalah adalah masyarakat berpenghasilan menengah yang tidak mungkin bisa membayar biaya kuliah anak-anaknya,&rdquo; katanya. Sebab, anak dari orang tua dengan kondisi ekonomi menengah itu tidak bisa menjangkau beasiswa yang disediakan Kemendikbudristek. Sementara itu, mereka pun tidak cukup mampu jika harus membayar kenaikan UKT yang mahal. Belum lagi ditambah biaya pendukung kuliah lainnya. Misalnya, uang makan dan kos. Indra pun kembali menyebut bahwa pola pikir pembuat kebijakan dalam mengelola pendidikan adalah dengan mekanisme pasar alias neoliberalisme. PTN didorong berstatus PTNBH dan diharapkan bisa &rdquo;berbisnis&rdquo; serta mencari profit setinggi-tingginya. Dengan begitu, subsidi pemerintah berkurang. &rdquo;Ini yang saya sebut neoliberalisme pendidikan,&rdquo; ungkapnya.&nbsp;(mia/ann/c19/ttg)

PTN didorong berstatus PTNBH dan diharapkan bisa ”berbisnis” serta mencari profit setinggi-tingginya.

Neoliberalisme Pendidikan, PTN Jadi PTNBH dan Didorong "Berbisnis" Menghasilkan Profit Sebesar-Besarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/05/WhatsApp-Image-2024-05-05-at-123006-2475370192.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pendidikan tinggi di Indonesia menghadapi tiga tantangan, yaitu kesenjangan akses, kesenjangan kualitas, dan kesenjangan relevansi. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Kemendikbudristek Abdul Haris dalam FGD Bulan Pendidikan di UNESA, Surabaya, pada Sabtu (4/5). Pertama, terkait kesenjangan akses, Dirjen Diktiristek menyebutkan angka partisipasi kasar akses pendidikan tinggi di Indonesia ada di kisaran 30-40 persen. Artinya, jumlah lulusan SMA/SMK/sederajat yang kuliah masih terbatas. Angka tersebut masih di bawah Vietnam dan Thailand, apalagi Singapura. Kedua, kesenjangan kualitas. Jumlah PTN dan PTS di Indonesia terbilang fantastis, sekitar 4.356 perguruan tinggi. Banyaknya perguruan tinggi menimbulkan kesenjangan kualitas, baik dari aspek pembelajaran, hingga dosen. Ketiga, kurangnya relevansi perguruan tinggi. Dengan hadirnya program merdeka belajar, kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia industri semakin dipersempit. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/05/WhatsApp-Image-2024-05-05-at-123007-3740603604.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Guna menjawab kesenjangan tersebut, arah kebijakan dan strategi Ditjen Diktiristek adalah meningkatkan angka partisipasi akses pendidikan tinggi, meningkatkan mutu dan relevansi, dan meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan. Berikutnya, yaitu meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi, dan penguatan visi riset, inovasi dan pengabdian kepada masyarakat. "Ini pekerjaan besar yang sudah kita lakukan untuk memecahkan tiga persoalan prioritas tadi," ucapnya. Dengan kompleksnya tantangan saat ini, dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi yang kuat seluruh stakeholder pendidikan tinggi dalam menjawab permasalahan prioritas melalui misi bergerak bersama lanjutkan merdeka belajar. Guru Besar Geofisika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia itu mengapresiasi komitmen UNESA PTNBH untuk menjadi world class university. Ada beberapa yang perlu diperhatikan untuk menjadi perguruan tinggi berkelas dunia yaitu pengajaran berstandar internasional, penelitian yang diakui dunia, kapasitas inovasi yang mampu menyelesaikan persoalan bangsa. Lalu, mampu melahirkan talenta global baik itu dosen, mahasiswa maupun lulusannya. Selain itu, juga jejaring kemitraan level dunia, lulusan yang unggul dan kompetitif, punya banyak dosen dan mahasiswa asing, dan berkontribusi pada peningkatan devisa negara melalui mahasiswa asing, hilirisasi riset, dan kerja sama internasional. &ldquo;Menjadi PTNBH berkelas dunia ada banyak tantangannya seperti dana, kualitas SDM, fasilitas dan infrastruktur pembelajaran dan penelitian, pemenuhan keinginan dosen, kualitas mahasiswa yang tidak merata hingga tidak kuatnya sinergi,&rdquo; bebernya. Rektor UNESA Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes. dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni UNESA Prof. Dr. Madlazim, M.Si., mengatakan merdeka belajar bukan sekadar kata-kata, tetapi semangat yang membara dalam diri setiap individu untuk terus belajar berkembang dan menginspirasi. Merdeka belajar mengajarkan bahwa belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi dimanapun bisa belajar dan berkembang. &ldquo;Mari kita gunakan bulan pendidikan ini sebagai momentum untuk meningkatkan semangat belajar, kualitas pembelajaran, dan kolaborasi antar-semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Mari kita bersatu, bersinergi, dan bersama-sama bergerak menuju cita-cita mulia mewujudkan generasi yang cerdas, berakhlak dan siap menghadapi tantangan masa depan,&rdquo; ajaknya. FGD tersebut dihadiri jajaran pimpinan UNESA, mulai dari MWA, SAU, para wakil rektor, jajaran dekan, direktur, kepala lembaga, koorprodi, hingga dosen selingkung kampus &lsquo;Rumah Para Juara&rsquo;. Selain itu, tampak hadir juga sejumlah pimpinan perguruan tinggi lainnya.

Jumlah PTN dan PTS di Indonesia terbilang fantastis, sekitar 4.356 perguruan tinggi. Banyaknya perguruan tinggi menimbulkan kesenjangan.

UNESA Menuju PTNBH Berkelas Dunia, Dirjen Diktiristek Singgung Kesenjangan Pendidikan Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/10/prof-nizam-3-2810615757.png" alt="Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Prof. Nizam" width="100%">
<figcaption>Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Prof. Nizam</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Plt Dirjen Diktiristek) Kemendikbudristek Nizam mengadakan pertemuan khusus dengan sejumlah pimpinan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH). Pertemuan itu merespons kasus viral mahasiswa ITB yang kesulitan membayar uang kuliah tunggal (UKT), lalu diarahkan mengajukan pinjaman online (pinjol). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Plt Sekretaris Ditjen Diktiristek serta rektor dan jajaran pimpinan seluruh PTNBH. Antara lain, Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), IPB University, Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Terbuka (UT), dan Universitas Negeri Semarang (Unnes). Lalu, Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Pertemuan diikuti pula oleh pimpinan beberapa PTN non-badan hukum seperti Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Negeri Medan, hingga Universitas Jenderal Soedirman. Nizam mengungkapkan, pertemuan itu dilakukan untuk mengevaluasi skema-skema pembayaran UKT. Dia mengingatkan, PTNBH itu 100 persen merupakan perguruan tinggi milik negara. Mereka diberi mandat untuk menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas, namun tetap inklusif dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah, lanjut dia, tetap membiayai PTNBH dalam bentuk bantuan penyelenggaraan PTNBH, gaji dan tunjangan dosen, pendanaan tridharma, serta pendanaan pengembangan lainnya. Karena itu, biaya kuliah di PTNBH mestinya terjangkau. &rdquo;Menjadi PTNBH bukanlah swastanisasi atau komersialisasi PTN,&rdquo; tegasnya dalam keterangan resmi. Dia mengakui, kemampuan pendanaan dari pemerintah belum bisa menutup seluruh kebutuhan biaya operasional dan pengembangan perguruan tinggi. Karena itu, dibutuhkan gotong royong pendanaan bersama masyarakat. Dengan catatan, prinsip pembiayaan gotong royong tersebut harus berkeadilan. Misalnya, mahasiswa membayar UKT sesuai dengan kemampuan orang tua. Sedangkan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu dibantu dengan beasiswa. &rdquo;Dengan demikian, ada subsidi silang dari keluarga yang mampu ke yang kurang mampu,&rdquo; tuturnya. Dia mengungkapkan, tahun ini pemerintah telah menyiapkan beasiswa dalam bentuk KIP-kuliah bagi sekitar 985 ribu mahasiswa di PTN maupun PTS dengan anggaran Rp 13,9 triliun. Angka itu naik Rp 2,2 triliun dari 2023. (mia/c6/oni)

”Menjadi PTNBH bukanlah swastanisasi atau komersialisasi PTN,” tegas Plt Dirjen Diktiristek Nizam di hadapan para rektor PTNBH dan PTN.

Pasca Ramainya ITB Tawarkan Pinjol Bayar UKT,  Dirjen Diktiristek Tegaskan PTNBH Bukan Komersialisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/SNBT.png" alt="Ilustrasi Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rangkaian seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) memasuki babak baru. Setelah seleksi nasional berbasis prestasi (SNBP), besok (23/3) giliran seleksi nasional berbasis tes (SNBT) yang dibuka pendaftarannya.  Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Mochamad Ashari menuturkan, seleksi jalur prestasi SNBP hampir rampung. Hasil seleksi bakal diumumkan pada 28 Maret 2023.  Sambil menunggu pengumuman hasil SNBP, pendaftaran untuk SNBT bakal dibuka. Menurut Ashari, tata cara pendaftaran tak jauh beda dari tahun lalu. Kuota yang disediakan pun sama. PTN berbadan hukum (PTNBH) maksimal 30 persen. Sementara itu, non-PTNBH maksimal 40 persen dari kuota mahasiswa baru di setiap PTN.  ”Saya rasa kesempatan lebih besar di sini karena persentase lebih besar,” ujarnya dalam sosialisasi pendaftaran UTBK SNBT 2023 secara daring kemarin (21/3).  Meski tata cara tak jauh beda dari tahun lalu, ada sejumlah perubahan yang perlu dicermati calon peserta ujian tulis berbasis komputer (UTBK) SNBT. Dari sisi soal ujian, misalnya. Tahun lalu tipe soal UTBK berupa tes potensi skolastik (TPS) dan tes potensi akademik (TPA). Tahun ini hanya ada TPS yang lebih banyak menguji kemampuan penalaran dan logika peserta. Tidak menggantungkan sisi akademik atau mata pelajaran yang diambil peserta saat di SMA/SMK/MA.  ”Tahun ini skolastik saja, kemudian ada beberapa sub lagi. Yaitu, literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika,” paparnya.  Selain itu, tahun ini tes tak akan dilaksanakan saat bulan puasa. Tes bakal dimulai setelah Lebaran pada 8–28 Mei 2023. ”Itu diatur supaya adik-adik bisa tenang. Sudah selesai Lebaran, sudah mohon pamit, minta doa restu pada sesepuh. Maka, insya Allah lebih tenang,” ungkap rektor ITS tersebut.  Ashari turut mewanti-wanti agar calon peserta tak terkecoh dengan calo-calo yang menjanjikan bocoran soal. Sebab, soal telah didesain berbeda-beda untuk setiap peserta. Karena itu, niat untuk menyontek tak akan berguna.  Imbauan itu juga berlaku bagi mereka yang memiliki niat menggunakan joki. Ashari menegaskan, mereka yang curang bakal dibawa ke jalur hukum. ”Kalau kecurangan, risikonya kalian akan selesai di UTBK dan ini bahkan akan diproses ke aparat penegak hukum,” tegasnya.  Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana Eksekutif SNPMB 2023 Budi Prasetyo Widyobroto memaparkan persyaratan yang harus dipenuhi calon peserta sebelum mendaftar SNBT. Menurut dia, hal yang paling dasar adalah memiliki akun SNPMB. Hingga penutupan, tercatat sudah 1,43 juta calon peserta yang memiliki akun SNPMB.  Kewajiban kepemilikan akun itu tidak hanya ditujukan untuk siswa yang kini duduk di kelas XII, tapi juga untuk lulusan 2021-2022 dan siswa paket C dengan syarat usia peserta maksimal 25 tahun pada Juli 2023. ”Kelas XII untuk yang tidak diterima SNBP saja. Mohon maaf, yang sudah diterima kita blok, tidak bisa daftar UTBK SNBT. Tolong toleran dengan temannya yang belum dapat bangku kuliah,” jelasnya.  Kemudian, mereka yang tidak diterima SNBP tak perlu takut kehabisan kuota SNBT lantaran mereka baru bisa mendaftar seusai pengumuman hasil seleksi.  Budi menegaskan, jaminan kelulusan SNBT tak bergantung pada siapa yang daftar lebih dulu. Tapi hasil tes ujian yang dijalani mereka nanti. Karena itu, peserta SNBP tak perlu khawatir. ”Bukan yang cepat daftar duluan yang dapat kursi ya,” tegasnya. Lebih lanjut, Budi juga kembali menyampaikan soal kebebasan calon peserta memilih program studi (prodi) di PTN.

Pendaftaran SNBT Dimulai, Soal Antar Peserta Dibuat Berbeda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ptnbh

Berita Terkini