<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/1646817364661.jpg" alt="Pelaksanaan PTM di salah satu sekolah dasar. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan PTM di salah satu sekolah dasar. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), kembali mengingatkan jika Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas tetap mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri. Dalam surat edaran Mendikbudristek Nomor 3 Tahun 2022, orang tua murid juga memiliki hak untuk menentukan jenis pembelajaran yang diberikan kepada anaknya.  "Di dalam Surat Edaran ini juga dijelaskan bahwa orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)," kata Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti kepada wartawan, Senin (28/3).  Suharti mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM Terbatas. Utamanya dalam hal sosialisasi penyelenggaraan PTM Terbatas yang aman kepada orang tua/wali peserta didik.  Kemudian juga memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan, dan pelaksanaan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan serta surveilans epidemiologis di satuan pendidikan.  Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga berperan dalam percepatan vaksinasi Covid-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Lalu memastikan penanganan temuan kasus konfirmasi Covid-19 di satuan pendidikan, begitu pula memastikan penghentian sementara PTM Terbatas berdasarkan hasil surveilans epidemiologis sesuai ketentuan dalam SKB Empat Menteri.  Kemudian dengan berlakunya surat edaran terbaru ini, maka Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dinyatakan tidak berlaku.  “Harapan Kemendikbudristek agar seluruh pihak bisa bergotong royong dalam upaya pemulihan pembelajaran sehingga hak belajar siswa kita bisa terpenuhi, sehingga menjadi tanggung jawab kita bersama juga agar PTM Terbatas dapat terlaksana dengan aman dan nyaman bagi anak-anak kita,” jelas Suharti.  Sebelumnya, Kemendikbudristek menegaskan, vaksinasi Covid-19 untuk peserta didik bukanlah syarat wajib pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) ataupun kegiatan asesmen. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Mendikbudristek, Menag, Menkes, dan Mendagri (SKB 4 Menteri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang berlaku mulai tanggal 21 Desember 2021.  “Penambahan syarat yang tidak sesuai dengan SKB 4 Menteri tersebut tidak diperbolehkan,” ucap Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti kepada wartawan, Senin (28/3).  Dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19, pemerintah daerah dan satuan pendidikan harus mengacu pada ketentuan SKB 4 Menteri. Setiap sekolah dilarang menambahkan aturan atau persyaratan baru di luar SKB.

Soal PTM Terbatas, Kemendikbudristek Sebut Mengacu ke SKB 4 Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/STERILISASI-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pemkab Sidoarjo menindaklanjuti banyaknya siswa dan guru yang positif Covid-19. OPD itu telah menerbitkan surat edaran (SE) kepada seluruh satuan pendidikan.  Surat itu mengacu pada SE Mendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022. Di antaranya, pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas bisa dilanjutkan asal angka positivity rate di bawah 5 persen. PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi.  Jika kasus di atas 5 persen atau terjadi klaster penularan Covid-19, satuan pendidikan tersebut harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kini, orang tua atau wali peserta didik juga dapat memilih untuk mengizinkan anaknya. PTM terbatas atau PJJ. Artinya, PTM tidak wajib.  ”Orang tua bisa memilih anaknya mau ikut daring atau PTM. Karena itu, sekolah tetap menyiapkan materi daring,” jelas Kepala Dinas Dikbud Sidoarjo Tirto Adi.  Sementara itu, pembelajaran di luar kelas atau outdoor learning dan kegiatan lain yang bersifat kurang substansial ditunda sementara. ”Kepala satuan pendidikan diharapkan mengaktifkan kembali fungsi satgas penanganan Covid-19 di tingkat satuan pendidikan,” katanya.  Sekolah atau satuan pendidikan juga harus aktif berkoordinasi dengan satgas penanganan Covid-19. Baik di tingkat kelurahan/desa, kecamatan, maupun kabupaten. ”Penilik dan pengawas sekolah mengoptimalkan monitoring PTM terbatas, PJJ, dan penerapan protokol kesehatan,” ujarnya.  Pernyataan senada juga disampaikan Kepala Kemenag Sidoarjo M. Amir Sholehuddin. Dia memastikan madrasah juga tetap memfasilitasi orang tua atau siswa yang menginginkan pembelajaran secara daring. Mereka yang berkeberatan PTM sementara di masa naiknya kasus Covid-19 seperti saat ini tidak boleh dipaksa masuk sekolah.  ”Demi kesehatan dan keselamatan, semua pembelajaran daring harus difasilitasi sekolah,” katanya.  Menurut dia, PJJ juga mesti tetap dioptimalkan agar para siswa yang berada di rumah tidak tertinggal dengan siswa yang memilih PTM di sekolah. Pendidik harus aktif mengajar sesuai dengan jam yang ditentukan. Dengan begitu, tidak ada pembeda antara anak yang belajar di sekolah dan mereka yang memilih daring.

Kasus Positif Melonjak, Ini Surat Edaran Dikbud Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Pembelajaran-Tatap-Muka-Di-Sekolah-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Siswa saat mengikuti kegiatan belajar sacara tatap muka dengan kapasitas 50 persen di Sekolah Dasar Negeri 014 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (4/2/2022). Presiden Jokowi meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi, terutama di 3 pro" width="100%">
<figcaption>Siswa saat mengikuti kegiatan belajar sacara tatap muka dengan kapasitas 50 persen di Sekolah Dasar Negeri 014 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (4/2/2022). Presiden Jokowi meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi, terutama di 3 pro</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal meminta agar pemerintah pusat bisa menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. Hal ini sesuai dengan permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.  Menurut Illiza angka kasus penularan Covid-19 di Indonesia terus mengalami lonjakan akibat varian Omicron. Sehingga sangat berbahaya jika PTM terus dilakukan.  "Seharusnya pemerintah pusat memenuhi permintaan Gubernur DKI Jakarta guna menghentikan PTM 100 persen. Saat ini sudah banyak siswa yang positif Korona jenis Omicron di Jakarta," ujar Illiza kepada wartawan, Senin (7/2).  Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menuturkan, setengah dari kasus positif Covid-19 di Indonesia disumbang dari DKI Jakarta. Selain itu, banyak sekolah terpaksa kembali ditutup karena ada siswa yang positif Covid-19 varian Omicron.  "Dari 570 sekolah, 190 sekolah ditemukan kasus positif Covid-19 dan 99 sekolah ditutup," katanya.  Karena itu, Illiza mengatakan walaupun PTM sudah 50 persen, namun dia khawatir mereka nantinya akan menjadi korban dari penularan Covid-19. Sehingga hal ini mesti jadi perhatian bagi pemerintah pusat.  "Jangan korbankan siswa. Semua pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan siswa baik saat di lingkungan sekolah maupun kala dalam perjalanan ke sekolah," ungkapnya.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan memberikan respons terkait permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberhentikan PTM 100 persen selama 1 bulan.  Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menyampaikan bahwa DKI Jakarta tidak diperkenankan untuk menghentikan PTM. Pasalnya, hal ini sangat penting untuk pendidikan siswa.  "Jika sektor lainnya bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal, maka kami harapkan PTM terbatas dapat juga diperlakukan sama, karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya," jelas Jodi.  "Justru, berbeda dengan sektor lainnya, aturan PTM Terbatas sudah diatur dengan sangat rinci dalam SKB Empat Menteri untuk mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah," tambahnya.  Menurut Jodi, konsistensi dan pendekatan nondiskriminatif perlu menjadi dasar untuk dapat mensukseskan PTM terbatas ini. Pemerintah daerah pun dapat berinovasi untuk meminimalkan adanya penyebaran kasus.

Harapan Legislator PPP Soal Keinginan Anies Hentikan PTM 100 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/SMPN-5-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas kembali diberlakukan sekolah-sekolah di Surabaya. SMPN 5 Surabaya, misalnya. Mulai kemarin (3/2), sekolah di Jalan Rajawali itu memberlakukan setiap kelas hanya berisi 50 persen jumlah siswa.  Sementara itu, sisanya kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pada minggu pertama, PTM dan PJJ berlangsung secara bergantian. PTM berlangsung pukul 06.30–09.30 WIB. Adapun PJJ berlangsung pukul 10.00–13.00 WIB.  Kepala SMPN 5 Nanik Partiyah menyatakan, setelah uji coba seminggu, sistem hybrid learning akan dilakukan. Yakni, pembelajaran PTM dan PJJ berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Mulai pukul 06.30 hingga 09.30.  Setiap siswa melaksanakan PTM dan PJJ secara bergantian. Satu hari masuk dan satu hari belajar online. Beberapa fasilitas dan sistem pengawasan protokol kesehatan ikut diperketat.  Untuk memaksimalkan pengawasan, kamera CCTV dipasang di seluruh kelas yang terdiri atas 27 ruangan. CCTV tersebut langsung termonitor di ruang guru. Dengan begitu, seluruh aktivitas belajar-mengajar di kelas dapat terpantau.  CCTV merekam perilaku siswa selama di kelas. Selain itu, CCTV mengawasi sikap guru dalam memberikan materi pembelajaran kepada siswa. Tidak hanya mengawasi sikap siswa dan guru saat beraktivitas di kelas, tetapi juga pengawasan kedisiplinan siswa. Misalnya, ketika ada siswa yang terlambat masuk ke kelas. ‘’Bisa langsung kami tegur dan laporkan ke wali murid dengan melampirkan bukti rekaman CCTV,’’ kata Nanik.  Selama PTM 100 persen berlangsung di SMPN 5, kasus Covid-19 nihil. Semua siswa dan guru tidak ada yang terpapar Covid-19. Meskipun ada beberapa siswa yang absen karena sakit, setelah diperiksakan, mereka hanya sakit flu atau batuk dan demam biasa. Tidak sampai terpapar Covid-19.

Pantau Aktivitas PTM di Seluruh Kelas dengan CCTV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/ppkm-ptm-terbatas.jpg" alt="PEMBELAJARAN JARAK JAUH: Guru dan siswa SDN 03, Menteng, Jakarta, melakukan pembelajaran secara daring. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PEMBELAJARAN JARAK JAUH: Guru dan siswa SDN 03, Menteng, Jakarta, melakukan pembelajaran secara daring. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>P2G Anggap Masih Setengah Hati karena Ada Kata "Dapat"</h3> JawaPos.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akhirnya melunak soal penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM). Daerah yang berada di wilayah PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) level 2 diberi diskresi untuk melaksanakan PTM dengan kapasitas 50 persen.  Sebelumnya, dalam SKB Empat Menteri soal penyelenggaraan pembelajaran dalam masa pandemi Covid-19, daerah PPKM level 2 diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen. Kondisi ini sama dengan daerah yang berada di wilayah PPKM level 1. Padahal, jumlah kasus penularan di wilayah PPKM level 2 cenderung lebih banyak daripada level 1.  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbudristek Suharti mengungkapkan, pihaknya memahami bahwa saat ini terjadi lonjakan kasus Covid-19 di beberapa daerah. Sejalan dengan itu, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Kemendikbudristek, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Agama (Kemenag) sepakat untuk diberikan diskresi kepada daerah pada wilayah PPKM level 2.  Per 3 Februari 2022, daerah-daerah dengan PPKM level 2 disetujui untuk dapat menyesuaikan PTM dengan kapasitas siswa 100 persen menjadi kapasitas 50 persen siswa.  Kemendikbudristek pun telah menyiapkan surat edaran terkait penyesuaian PTM terbatas ini. Sehingga dapat diterapkan sekolah-sekolah mulai Kamis 3 Februari 2022.  ’’Penekanan ada pada kata ’dapat’. Artinya, bagi daerah PPKM level 2 yang siap melaksanakan PTM terbatas sesuai SKB Empat Menteri dan tingkat persebaran Covid-19-nya terkendali, tetap dapat melaksanakan PTM terbatas dengan kapasitas siswa 100 persen,’’ paparnya kemarin (3/2).  Di Kota Bekasi, misalnya, pemerintah kota setempat sudah meminta sekolah tingkat dasar (SD) dan menengah pertama (SMP) untuk kembali melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dilaporkan Radar Bekasi, keputusan itu diambil setelah kasus aktif Covid-19 melonjak cepat. Sementara itu, di tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan kejuruan (SMK), evaluasi dilaksanakan pekan ini oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta mengumumkan nasib PTM Jumat (4/2).  Pekan kemarin, ada 20 siswa ditemukan terkonfirmasi positif Covid-19, ditambah 8 kasus pada kelompok guru dan tenaga kependidikan. Sebelum memutuskan PJJ full, Kota Bekasi telah menurunkan kapasitas PTM dari 75 persen menjadi 50 persen siswa dari total kapasitas ruang kelas.  ’’Mulai besok (hari ini) sudah PJJ lagi, ini juga untuk SD, SMP. Kita imbau juga untuk SMA PJJ, 14 hari,” kata Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.  Sementara itu, Suharti menambahkan, pada daerah PPKM level 1, level 3, dan level 4, tak ada perubahan dalam aturan pelaksanaan PTM terbatas. Penyelenggaraan PTM terbatas tetap mengikuti SKB Empat Menteri yang berisi ketentuan-ketentuan PTM terbatas yang adaptif dengan level PPKM.  Tentunya, lanjut dia, PTM terbatas harus tetap diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat, surveilans, dan pengaturan penghentian sementara apabila ditemukan kasus positif Covid-19 sesuai ketentuan dalam SKB Empat Menteri. Menurut dia, menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap proses PTM terbatas tersebut.  Bukan hanya perubahan aturan untuk wilayah PPKM level 2, Kemendikbudristek juga akhirnya tak mewajibkan anak untuk kembali ke sekolah. Sebab, ketentuan anak bisa atau tidak menjalani PTM terbatas di sekolah telah dikembalikan pada orang tua. ’’Orang tua boleh menentukan anaknya mengikuti PTM terbatas atau mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ),” ungkapnya.  Keputusan Kemendikbudristek ini pun mendapat sambutan baik dari berbagai pihak. Mengingat, dorongan untuk mengevaluasi PTM 100 persen telah disampaikan sejak lama.  Kendati demikian, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidik dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai keputusan tersebut seolah masih setengah hati. ’’Ada kata ’dapat’, jadi seolah tak tegas,’’ ungkapnya.  Dikhawatirkan, hal itu seolah jadi lampu hijau untuk pemerintah daerah tetap menjalankan PTM 100 persen meski sejatinya kondisi tak memungkinkan. Seperti DKI Jakarta sebelumnya, yang masih memaksakan PTM 100 persen. Padahal, sudah banyak siswa terpapar Covid-19 dan puluhan sekolah ditutup karena ditemukannya kasus positif Covid-19.  ’’Saya nggak tahu apa yang menjadi penyebab pemerintah tidak tegas begini,’’ ujarnya.  Padahal, menurut dia, di tengah kondisi genting saat ini, kesehatan dan keselamatan warga sekolah jauh lebih penting. Learning loss yang terjadi masih bisa dikejar ketika siswa dan guru dalam kondisi sehat.

Daerah PPKM Level 2 Boleh PTM 50 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-31-at-12.04.51.jpeg" alt="Menteri Agama Menag Yaqut Cholil Qoumas (Kemenag for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Menag Yaqut Cholil Qoumas (Kemenag for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, menerbitkan SE Menag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19.  Aturan tersebut memberikan diskresi kepada daerah dengan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2 untuk dapat menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas, dengan jumlah peserta 50 persen dari kapasitas ruangan.  Menag pun meminta Kepala Kanwil Kemenag provinsi dan Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, dalam melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM terbatas.  “Kanwil Provinsi dan Kankemenag Kabupaten/Kota juga saya minta mengawasi percepatan vaksinasi Covid-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik,” jelas Menag dalam keterangannya, Jumat (4/2).  Proses pengawasan harus memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan Pendidikan. Pengawasan juga terkait pelaksanaan surveilans perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan surveilans epidemiologis di satuan pendidikan.  “Mereka juga harus memastikan penghentian sementara PTM Terbatas berdasarkan hasil surveilans epidemiologis sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri,” ucap Yaqut.  Selain itu, edaran juga mengatur tentang penghentian sementara PTM Terbatas pada satuan Pendidikan. Disebutkan dalam edaran ini bahwa penghentian sementara PTM tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama 4 Menteri.  “Orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh (PJJ),” tandas Menag.

Menag Instruksikan Kanwil Bersama Pemda Pantau PTM Terbatas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/VAKSINASI-ANAK-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kasus positif Covid-19 di Sidoarjo, dalam beberapa hari terus bertambah. Hingga kemarin (31/1) jumlah kenaikan kasus positif masih mencapai puluhan orang. Bahkan, sudah ada guru dan siswa yang selama ini aktif pembelajaran tatap muka (PTM) terpapar virus korona.  Informasi yang dihimpun, ada enam siswa dan dua guru di tiga sekolah berbeda yang terkonfirmasi positif. Jumlah paling banyak terpapar ada di salah satu SD di kawasan Waru. Ada empat siswa dan dua guru. Yang lainnya adalah siswa di salah satu SMA di wilayah Buduran.  Semua siswa dan guru yang positif Covid telah menjalani karantina. Mereka isolasi mandiri di rumah. Tidak dirawat di rumah sakit karena bergejala ringan. Bahkan, sebagian besar di antara mereka tidak bergejala.  ’’Kami sudah melakukan tracing dan testing pada para pihak yang kontak erat. Sekolah juga sudah mengambil kebijakan untuk sementara menghentikan PTM,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo drg Syaf Satriawarman SpPros.  Di sekolah yang berada di Waru, lanjut dia, PTM untuk semua siswa sementara dihentikan. Meski, persentase guru dan siswa yang positif dari hasil testing kurang dari 5 persen. Di sekolah lain, PTM libur sementara khusus untuk kelas yang terdapat siswa positif Covid-19.  Berdasar ketentuan, penghentian sementara PTM dilakukan dalam kurun waktu lima hari. Namun, pihak sekolah dapat menentukan lain. Penghentian bisa berlangsung lebih lama. Meskipun tidak PTM, para siswa tetap memperoleh materi pembelajaran secara daring.  Awalnya, para siswa dan guru tersebut tidak mengetahui bahwa mereka telah terpapar virus korona. Ada yang memang sakit seperti flu biasa, kemudian melakukan tes swab PCR, ternyata hasilnya positif. Ada juga yang diketahui positif Covid-19 saat menjalani tes PCR kala mereka hendak bepergian ke luar kota.  Dengan adanya temuan itu, pihak dinkes bakal menggalakkan lagi rapid test antigen acak terhadap para siswa di sekolah. Para pendidik juga menjadi sampel dalam tes tersebut. Apalagi, saat ini PTM sudah berlangsung setiap hari dengan kapasitas siswa seratus persen.  ’’Minggu ini kami jadwalkan lagi tes swab acak di berbagai sekolah. Mulai jenjang SD hingga SMA, termasuk di madrasah,’’ ujar Syaf.  Selain rapid test antigen, pihak dinkes terus menggencarkan vaksinasi bagi anak-anak. Mereka yang berusia 6 hingga 11 tahun divaksin. Persentase vaksinasi bagi mereka terus mengalami kenaikan setiap hari. Saat ini persentase vaksinasi untuk anak dosis pertama mencapai lebih dari 89,81 persen. Sudah ada 164.119 anak yang menerima suntikan vaksin perdana.  Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Sidoarjo dr M. Atho’illah mengapresiasi pihak sekolah yang bersikap terbuka. Melaporkan adanya siswa dan guru yang positif Covid-19. Dengan begitu, mereka bisa cepat mengambil tindakan untuk melakukan tracing dan testing. ’’Sekolah yang ada di Waru itu melapor ke kami pada Jumat (28/1). Hari berikutnya, kami langsung turun untuk melakukan tracing dan testing,’’ ujar Atho’illah.  Berdasar laporan, saat itu memang ada dua siswa yang dinyatakan positif Covid-19. Terdeteksi saat mereka menjalani tes kala hendak bepergian. Dua siswa tersebut berada di dua kelas berbeda. Karena itu, pihak dinkes memeriksa para siswa yang kontak erat di dua kelas. Bersama dengan guru.  Hasilnya, dari 92 siswa dan guru yang diperiksa, ada empat yang dinyatakan positif Covid-19. Yakni, dua siswa dan dua guru. Yang lain negatif Covid-19. Meskipun hasilnya negatif, sekolah mengambil kebijakan PTM diliburkan selama sepekan. Pembelajaran dilakukan jarak jauh.  Untuk kasus temuan siswa positif Covid-19 di salah satu SMA, baru kemarin pihak dinkes melakukan tracing dan testing. Sebab, laporan baru masuk ke dinkes Minggu (30/1). Sebanyak 68 siswa dan guru telah dites swab antigen. Hasilnya, semua negatif.  ’’Di SD yang ada di Kecamatan Sidoarjo, juga sudah dilakukan tracing dan testing. Hasilnya, semua negatif. Sebanyak 27 siswa dan guru yang kontak erat diperiksa,’’ lanjut Atho’illah.  Berdasar petunjuk teknis (juknis), jika hasil tes menemukan kurang dari 5 persen positif, PTM di sekolah tetap berlanjut. Kecuali di kelas dengan siswa yang hasilnya positif Covid-19, untuk sementara PTM ditunda dengan batas waktu minimal lima hari.  Jika waktu lima hari sudah selesai dan hari keenam siswa masuk, harus dilakukan tes swab antigen lagi untuk mengetahui ada yang terpapar lagi atau tidak. Jika ada yang terpapar, PTM sementara ditiadakan lagi selama lima hari.  Dengan begitu, total sepuluh hari PTM tidak berlangsung sesuai dengan masa karantina seseorang yang positif Covid-19 untuk bisa dinyatakan sembuh. ’’Kami sudah berpesan kepada pihak sekolah agar selama PTM, para siswa tidak bepergian ke mana-mana. Tetap berada di rumah saja,’’ kata Atho’illah.

Enam Siswa dan Dua Guru di Sidoarjo Positif Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/PTM-Jalan-terus.jpg" alt="ANTISIPASI PERSEBARAN VIRUS: Petugas Palang Merah Indonesia Jakarta Timur menyemportkan disinfektan di SMA Diponegoro, Rawamangun, Jakarta, kemarin (24/1). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ANTISIPASI PERSEBARAN VIRUS: Petugas Palang Merah Indonesia Jakarta Timur menyemportkan disinfektan di SMA Diponegoro, Rawamangun, Jakarta, kemarin (24/1). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menuturkan kolaborasi antar stakeholder menjadi penting dalam mensukseskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Apalagi saat ini kasus Covid-19 tengah merebak.  "Jadi penting bahwa sekolah jangan menjadi institusi yang sendirian, untuk mendukung supaya anak-anak masih tetap aman dan sekolah jadi tempat aman untuk belajar, maka ini bukan hanya urusan kepala sekolah saja," ungkap dia kepada JawaPos.com, Senin (31/1).  Mengingat bahwa anak-anak tidak terpantau dengan baik pada saat keluar atau selesai sekolah, hal ini mempertinggi adanya risiko penularan pada warga pendidikan. Jadi, perlu pengawasan dari pihak luar, seperti Satpol PP.  "Anak-anak itu kan kalau di sekolah itu jajan keluar sekolah, hanya sekolah besar yany sediakan kantin di dalam, mayoritas sekolah itu anak-anak jajan di luar lingkungan sekolah. Anak di sekolah diajarin pake masker, tapi penjual makanan kan tidak pake masker, mereka nanti nggak pake masker juga, mereka kan mencontoh," tuturnya.  Menurut Ubaid, sekolah dan pemerintah harus mengedukasi semua pihak yang terkait dengan satuan pendidikan, ada lingkungan sekolah, ada pedagang, melibatkan orang tua untuk menanamkan penggunaan masker sampai fungsi vaksinasi.  "Jadi jangan hanya sekolah sendirian, tapi pemerintah, sekolah dan masyarakat sekitar sekolah dan keluarga itu dilibatkan," tandas dia.  Jika tidak bisa mengkoordinir hal itu, ia merekomendasikan agar PTM dilakukan dengan kapasitas maksimal 50 persen. "Karena itu kalau PTM 50 persen kan mereka tetap PTM karena mereka tahu PJJ itu sangat memberatkan karena tidak didukung oleh sarana prasarana dan tidak didukung pula dengan lingkungan keluarga, kurikulum dan SDM guru," pungkasnya.

Sekolah Jangan Jadi Institusi Sendirian, Perlu Kolaborasi Jalankan PTM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/UNESA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Universitas Negeri Surabaya (Unesa) berencana tetap melaksanakan perkuliahan tatap muka terbatas dan bertahap (PTMTB). Hal itu akan dilakukan secara hybrid, tepatnya pada semester genap 2021‒2022. Sistem perkuliahan tersebut rencananya dimulai pada 7 Februari.  Guna memastikan kesiapan kampus agar sesuai ketentuan, Unesa telah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Kota Surabaya untuk melakukan asesmen. Asesmen tersebut dilakukan tim satgas Covid-19 untuk mengumpulkan sejumlah data. Yakni, persentase vaksinasi yang sudah dilakukan, jumlah karyawan dengan penyakit bawaan, jumlah pegawai yang sedang hamil, serta penghitungan kapasitas ruangan.  ’’Data yang terkumpul ini akan menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan,” ujar Koordinator Tim 3 Asesmen Satgas Covid-19 Kota Surabaya Anang Kustiawan.  Dia menambahkan, pihak kampus Unesa telah menerapkan sejumlah standar kesehatan yang baik. Ruang kelas langsung terpapar sinar matahari, sirkulasi udaranya bagus, dan kesiapan Satuan Mitigasi Crisis Center (SMCC) Unesa dinilai sudah matang.  Sementara itu, Unesa akan menambah wadah sampah medis khusus untuk pembuangan masker di setiap gedung, memperbanyak tempat cuci tangan, dan melakukan sosialisasi protokol kesehatan ke seluruh civitas academica.  Selain itu, Unesa memperbarui poster peringatan protokol kesehatan di setiap ruangan. Pihak kampus juga memasang scan QR code aplikasi PeduliLindungi di setiap gedung yang masing-masing akan dijaga satu hingga dua petugas.  ’’Prinsip utama PTMTB ialah kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen, dan seluruh civitas academica,’’ kata Wakil Rektor Bidang Akademik Unesa Prof Bambang Yulianto MPd.  Ruang kelas nanti hanya diisi sekitar 50 persen dari kapasitas normal. Setiap mahasiswa belajar melalui PTMTB selama enam jam sehari dalam seminggu. Mahasiswa yang diizinkan untuk PTMTB harus sehat dan tidak memiliki komorbid, sudah menjalani vaksinasi, serta mendapatkan izin dari orang tua.  Kepala Humas Unesa Vinda Maya Setianingrum mengatakan, pada semester sebelumnya Unesa menggelar PTM dengan kapasitas kelas 50 persen. Selama itu, tidak ada klaster Covid-19 yang timbul dari kampus. ’’Lancar, aman,’’ ujarnya.

Unesa Matangkan PTM Terbatas dan Bertahap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/1642502387490.jpg" alt="Ilustrasi PTM. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PTM. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kenaikan kasus Covid-19 varian Omicron tentu membuat sebagian orang tua cemas saat anaknya harus tetap sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas (PTM Terbatas). Berbagai hal harus dipersiapkan secara ketat seperti vaksinasi hingga protomol kesehatan. Sebab PTM Terbatas 100 persen telah digalakkan oleh pemerintah, di tengah ancaman Omicron yang sedang bergejolak.  Direktur Sekolah Dasar, Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih mengatakan pelaksanaan PTM tersebut dilakukan guna menghindari fenomena learning loss yang berpotensi terjadi akibat pembelajaran secara daring yang berkepanjangan. Pemerintah sendiri sudah menyiapkan regulasi terkait protokol kesehatan yang cukup ketat.  Namun, hal tersebut masih membuat sebagian orang tua khawatir terkait dengan aktivitas belajar tatap muka di sekolah karena para siswa masih menghadapi resiko terpapar virus akibat interaksi secara fisik. Sri Wahyuningsih menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan hak perlindungan kepada peserta didik, agar mereka sehat dan selamat.  "Prioritas sehat dan selamat untuk para peserta didik PTM Terbatas 100 persen, ingat terbatas ya, apalagi di sekolah yang berada pada zona level 3, itu masih harus bergiliran masuk sekolah atau blended learning,” tegasnya secara virtual, Kamis (20/1).  Secara nasional, terdapat sekitar 285 kabupaten kota yang berada di level 1, sehingga dapat menjalankan PTM terbatas 100 persen ini guna menghindari learning loss. Pelaksanaan PTM pun disesuaikan dengan level kasus infeksi Covid-19 per daerah. Sejatinya, pemerintah menyadari akan pentingnya kesehatan, namun pendidikan juga merupakan hal yang penting.  “Pendidikan kalau sudah ketinggalan, mengejarnya susah, tidak main-main. Secara nasional kualitas pendidikan kita sudah tertinggal, bahkan masih ada anak-anak yang belum bisa membaca, ditambah dengan pandemi lagi. PTM adalah jawaban untuk mengejar ketertinggalan, tapi tetap prokes, prokes, dan prokes,” jelasnya.  Bagaimana Melindungi Anak Kita?  Vaksinasi yang Utama  Dalam pelaksanaannya, Sri menjelaskan bahwa tenaga pengajar tentunya sudah divaksin secara lengkap sembari peserta didik yang secara bertahap sedang dilengkapi vaksinasinya. PTM pun dilakukan dengan disiplin prokes yang ketat, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan proses pembelajaran harus dikawal dengan baik. Proses PTM yang aman pun dapat tercipta dengan peran keluarga selain penerapan prokes yang baik di sekolah dan juga vaksinasi.  Perubahan Perilaku  Vaksinasi dan prokes saja tidak cukup, perlu adanya perubahan perilaku yang baik pula. Orang tua harus dapat mengedukasi anak-anak bahwa kita harus menjadi masyarakat yang siap menghadapi tantangan, seperti pandemi ini. Kita harus bisa saling menguatkan dan saling mengingatkan.  Kurikulum Khusus  Sri juga menyampaikan bahwa PTM Terbatas ini bersifat adaptif, sehingga pemerintah akan mengikuti perkembangan kasus. Sri menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap anak-anak yang menjalankan PTM dan PJJ. “Jika PJJ, tentunya kita membutuhkan porsi peranan orang tua yang lebih besar ya,” katanya.  Sri Wahyuningsih menambahkan dampak pembelajaran jarak jauh berkepanjangan menyebabkan capaian pembelajaran menurun, penurunan kualitas karakter anak, penurunan kedisiplinan, dan meningkatnya stres pada anak dan angka putus sekolah. Seluruh pemerintah daerah diharapkan memberikan alternatif mendorong fasilitas dan layanan pembelajaran agar menumbuhkan kembali rasa semangat anak-anak.  Kemendikbud sendiri akan menerapkan kurikulum khusus (prototype) dimana kurikulum ini lebih sederhana dan esensial daripada kurikulum K13. Kurikulum ini akan diberikan kepada wajib kepada 2500 sekolah penggerak dari PAUD, SD, SMP, SMA dan SLB yang terpilih dari 115 kota dan kabupaten mulai tahun ajaran baru 2022/2023 mendatang. Ini supaya adalah upaya agar tidak terjadi demotivasi belajar pada anak-anak sekolah, karena memperoleh pendidikan adalah HAK setiap anak.

Tetap Sekolah saat Omicron Naik, Ini Tips Lindungi Anak dari Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ptm terbatas

Berita Terkini