<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/18/WhatsApp-Image-2023-11-18-at-140435-128642678.jpeg" alt="Direktur Diktis Kemenag Ahmad Zainul Hamdi." width="100%">
<figcaption>Direktur Diktis Kemenag Ahmad Zainul Hamdi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mendorong dosen-dosen perguruan tinggi keagamaan membuat riset berkualitas. Untuk memacu para dosen melakukan penelitian, Kemenag menyiapkan anggaran Rp 30 miliar. Program itu menyasar dosen di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) dan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta (PTKIS). Bedanya, untuk PTKIS nilai besaran anggaran penelitiannya hanya Rp 10 miliar. Selain itu, Kemenag juga membuka kluster khusus anggaran riset kolaborasi antara dosen PTKIN dan PTKIS. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kemenag Ahmad Zainul Hamdi mengatakan, pemberian anggaran riset untuk dosen swasta adalah bagian strategi Kemenag untuk menghapus kesenjangan antara kampus negeri (PTKIN) dan swasta (PTKIS) di Indonesia. Pemerataan itu merupakan sebuah keniscayaan. Sebab, kualitas perguruan tinggi tidak lepas dari seberapa besar jumlah hasil penelitian dosennya. "Ini adalah salah satu cara kami mendorong percepatan PTKIS. Karena selama ini belum ada bantuan penelitian bagi dosen PTKIS. Padahal dari riset itu mereka bisa melakukan publikasi dan menaikkan kepangkatannya," kata Ahmad Zainul Hamdi di Jakarta, Sabtu (18/11). Inung, begitu sapaan akrabnya--mengatakan bahwa pengembangan kualitas PTKIS juga ditunjang dengan peningkatan sertifikasi dosen. Dalam satu tahun terakhir, jumlah dosen swasta yang tersertifikasi sudah dua kali lipat dari jumlah PTKIS. Kebijakan itu dianggap penting karena sertifikasi juga menjadi syarat penting dalam kenaikan nilai akreditasi. Lebih lanjut Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya itu menjelaskan, Diktis menerapkan strategi riset dengan pembuatan klaster-klaster unggulan dan penguatan kolaborasi riset berskala nasional dan internasional, serta perlindungan hak kekayaan intelektual hasil penelitian. Untuk mendukung riset dengan peningkatan kapasitas penelitian, Diktis menerapkan penyederhanaan laporan pertanggungjawaban, pengembangan metodologi riset, hingga memberikan penghargaan bagi para dosen di bidang riset. "Selain itu, dukungan riset juga diberikan dengan pembukaan dan penyiapan akses informasi dan literatur bermutu, serta akreditasi jurnal," terangnya. Inung menambahkan, hal lain yang didorong Diktis adalah keragaman tema riset, integrasi ilmu keagamaan dan umum, serta penyesuaian tema penelitian pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN). "Riset menjadi salah satu kunci pengembangan perguruan tinggi. Hasil riset yang terpublikasi di jurnal internasional dan menghadirkan solusi dalam menyelesaikan problem sosial dan pengetahuan menjadi poin penting bagi perguruan tinggi," tandasnya.

Kemenag mendorong dosen-dosen perguruan tinggi keagamaan membuat riset berkualitas. Langkahnya dengan menyiapkan anggaran Rp 30 miliar.

Kemenag Siapkan Rp 30 Miliar untuk Riset Dosen Perguruan Tinggi Islam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/IMG-20231108-WA0022-3077064457.jpg" alt="Dirjen Pendidikan Islam Kemenag M. Ali Ramdhani di bogor (8/11). Foto : Humas Kemenag" width="100%">
<figcaption>Dirjen Pendidikan Islam Kemenag M. Ali Ramdhani di bogor (8/11). Foto : Humas Kemenag</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan moratorium atau penghentian sementara izin pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS). Kemenag berfokus meningkatkan kualitas PTKIS yang sudah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabar pemberlakuan moratorium itu disampaikan langsung Dirjen Pendidikan Islam Kemenag M. Ali Ramadhani. "Landasannya sederhana. Bahwa hasil pemetaan kita, kualitas PTKIS belum memuaskan sesuai espektasi kita," katanya di sela pertemuan dengan wartawan di Bogor pada Rabu (8/11) malam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pejabat yang akrab disapa Dhani itu menjelaskan jumlah PTKIS saat ini sekitar&nbsp;844 unit. Dari jumlah tersebut tidak ada satupun PTKIS yang mendapatkan akreditasi institusi unggul. Kemudian untuk tingkat program studi (prodi) baru ada sekitar 20 unit yang mendapatkan akreditasi unggul. Padahal jumlah prodi di semua PTKIS ada sekitar 2.400 unit.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013262898/macam-macam-nama-generasi-dari-tahun-ke-tahun-dan-karakternya-apa-nama-generasimu">Macam-Macam Nama Generasi dari Tahun ke Tahun dan Karakternya, Apa Nama Generasimu?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akhirnya kami tutup dulu yang baru. Kita fokus tingkatkan kualitas yang ada," jelasnya. Dhani mengatakan ada beberapa upaya yang disiapkan untuk mengerek kualitas PTKIS yang sudah ada. Diantaranya adalah peningkatan anggaran bantuan untuk penelitian. Kemenag menyiapkan tambahan anggaran penelitian sekitar Rp 10 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Upaya lainnya adalah menaikkan jumlah atau kuota sertifikasi dosen PTKIS. Kemenag bahkan menaikkan kuota sertifikasi dosen PTKIS sebanyak 100 persen atau dua kali lipat. Harapannya bisa meningkatkan kualitas sekaligus kesejahteraan dosen-dosen PTKIS.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/013262906/daftar-lengkap-ami-awards-2023">Daftar Lengkap AMI Awards 2023</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dhani juga mengatakan ada penambahan babyuan sarana dan prasarana. Dia menjelaskan dengan kebijakan itu, diharapkan kualitas PTKIS yang sudah ada akan naik. Kemenag menegaskan tidak menutup PTKIS, tetapi meningkatkan kualitas yang sudah ada.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia yang penting di perguruan tinggi adalah iklim akademik. Tidak hanya pembelajaran di kelas saja. Interaksi sesama mahasiswa atau bahkan mahasiswa dengan dosen sangat penting. Sehingga bisa mencetak mahasiswa yang utuh. Baik itu kemampuan intelektual, spiritual, maupun sosial.</div>

Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan moratorium atau penghentian sementara izin pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).

Genjot Kualitas Kampus yang Ada, Kemenag Moratorium Izin Pendirian PTKIS Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-18-at-08.28.57.jpeg" alt="Menag Yaqut Cholil Qoumas" width="100%">
<figcaption>Menag Yaqut Cholil Qoumas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Qoumas mengatakan, dirinya merasa tanggungjawab secara personal dan institusional untuk terus meningkatkan kompetensi dan ekosistem kampus yang kompeten.  "Karena itu harus dipersiapkan dengan baik, termasuk dosen dan para mahasiswanya. Tujuannya agar mampu pada saatnya nanti melanjutkan estafet perjuangan bangsa," ujar Menteri Yaqut saat menjadi pembicara dalam seminar Indonesia Emas 2045.  Menteri yang biasa disapa, Gus Yaqut ini juga mendorong Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di Indonesia untuk menghasilkan sarjana (lulusan) yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global.  Karena itu, lanjutnya, seminar Indonesia Emas ini bertujuan untuk membangun semangat dan optimisme generasi muda bangsa untuk menyongsong Indonesia emas di tahun 2045 nanti.  “Saya menginisiasi seminar ini dengan topik yang arahnya jelas yaitu berupaya untuk membekali dan membangun optimisme individu, masyarakat dan bangsa untuk menyongsong Indonesia emas di tahun 2045 nanti. Kita harus berhenti mengutuk gelap dan terus mengobarkan api semangat,” ujarnya.  Selain itu, Gus Yaqut terus mendorong PTKIN dan PTKIS yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama agar terus meningkatkan kemampuan akademik dan profesi para peserta didik agar lebih kompetitif dan dapat bersaing di masa depan.  Bersamaan dengan itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi Nadiem Makarim mengakui, jika masa depan milik semua generasi muda dan keinginan menjadikan Indonesia Emas di tahun 2045 akan terealisasi dengan cara yang berbeda-beda oleh generasi muda Indonesia.  “Ketika kita bicara Indonesia Emas di tahun 2045, maka masing-masing dari kita memiliki cita-cita yang berbeda, tapi saya yakin kita semua khususnya adik-adik mahasiswa pasti berkeringat menjadi orang yang sukses dan berhasil dimasa depan,” ucap Nadiem.  Menteri yang akrab disapa Mas Menteri ini yakin menuturkan, dirinya tidak pernah percaya dengan orang yang ragu bahwa Indonesia akan berkembang jauh lebih maju, namun dia lebih percaya dengan optimisme generasi muda, semangatnya para mahasiswa untuk meningkatkan potensi dirinya dan berkontribusi pada sesama.  “Semangat itulah yang menjadi penggerak kami untuk terus mengembangkan program-program merdeka belajar dan kampus merdeka. Saya percaya teman-teman punya keyakinan yang sama dengan saya, bahwa masa depan Indonesia Emas 2045 ada ditangan para generasi muda yang optimis dengan kemajuan bangsa dan negara. Untuk itu tumbuhkan semangat dalam diri kelian, jadilah bagian dari merdeka belajar, Kampus merdeka,” jelasnya.  Diketahui, seminar bertajuk Membangun Optimisme Individu, Masyarakat dan Bangsa dalam Menyongsong Cita-cita Emas Indonesia Tahun 2045 menampilkan narasumber motivator nasional Dr. Arvan Pradiansyah, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim dan Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Hamdan Juhannis.  Kegiatan ini melibatkan ribuan mahasiswa dari 151 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang hadir secara langsung maupun online.  Rektor UIN Alauddin Makassar Prof Hamdan Juhannis dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan seminar Indonesia Emas 2045. Menurutnya, hal ini merupakan ide luar biasa dari Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dalam upaya menanamkan kepercayaan diri bagi mahasiswa sejak dini.  Pasalnya, masa depan bangsa Indonesia di tahun 2045 ditentukan oleh generasi muda sekarang yang masih berada di bangku perkuliahan.  “Ide brilian Gus Menteri ini dalam upaya untuk menanamkan kepercayaan diri pada generasi muda, dan khususnya kepada mahasiswa terutama dalam membangun optimisme diri dan membangun optimisme bangsa menjadi negara maju di tahun 2045,” kata Prof. Hamdan dalam sambutannya.  Dikatakan Prof. Hamdan, masa kejayaan Indonesia diprediksi akan terjadi pada tahun 2045, dimana anak-anak muda yang saat ini duduk di bangku kuliah akan menjadi pemeran utama atau ujung tombak atau pemeran utama pada masa keemasan itu.  “Anak-anakku saat ini masih berusia belasan tahun, di tahun 2045 nanti memasuki usia puncak yakni 40 tahun. Jadi kalian para mahasiswa akan masuk pada usia produktivitas, semoga semua sehat-sehat agar menjadi orang pertama pada masa Indonesia emas, Indonesia maju,” ucapnya.

Gus Yaqut Dorong PTKIN dan PTKIS Persiapkan Indonesia Emas 2045

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/umm-kampus-swasta-satu-satunya-di-jatim-yang-gelar-ppg_m_182856.jpeg" alt="Perkuliahan: Kegiatan belajar mengajar di UMM. Kampus ini dipercaya untuk menggelar PPG." width="100%">
<figcaption>Perkuliahan: Kegiatan belajar mengajar di UMM. Kampus ini dipercaya untuk menggelar PPG.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR Selasa (25/8), Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Muhammad Ali Ramdhani menyampaikan data yang mengejutkan. Yaitu sebanyak 1.909 program studi (prodi) perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) Kemenag belum terakreditasi.  Dari data tersebut, masyarakat yang ingin mendaftar ke PTKI Kemenag harus selektif. Sebelum menentukan pilihan, perlu mengecek status akreditasi. Sesuai dengan ketentuan, prodi yang belum memiliki akreditasi tidak boleh meluluskan mahasiswa. Jika kedapatan ada prodi yang belum terakreditasi tetapi nekat meluluskan mahasiswa, maka ijazah mahasiswanya tidak sah alias bodong.  Dalam paparan tersebut dijelaskan bahwa total jumlah prodi PTKI negeri maupun swasta ada 3.571 unit. Perinciannya sebanyak 1.909 unit prodi belum terakreditasi. Kemudian 182 unit prodi sudah akreditasi A, 774 unit prodi terakreditasi B, dan 706 unit prodi terakreditasi C.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/23/08/2020/dirjen-pendis-ajak-semua-kampus-bersatu-dan-berhenti-berkompetisi/">Dirjen Pendis Ajak Semua Kampus Bersatu dan Berhenti Berkompetisi</a>  Direktur PTKI Kemenag Arskal Salim membenarkan bahwa kampus tidak boleh mewisuda atau meluluskan mahasiswa di prodi yang belum terakreditasi. Sebab berpengaruh pada legalitas ijazahnya. ’’Kebanyakan prodi di PTKIS (perguruan tinggi keagamaan Islam swasta, Red),’’ katanya saat dikonfirmasi Rabu (25/8).  Lebih lanjut Muhammad Ali Ramdhani menuturkan, salah satu persoalan dalam proses akreditasi prodi PTKI itu adalah kapasitas anggaran di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang terbatas. ’’Maka proses akreditasi (prodi PTKI, Red) ditangguhkan,’’ kata pria yang akrab disapa Dhani itu.  Dia menjelaskan dengan keterbatasan anggaran di BAN-PT itu, saat ini prioritas akreditasi dilakukan di perguruan tinggi umum (PTU) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Apalagi selama ini Kemendikbud menjadi penyandang dana BAN-PT.  Menurutnya Kemenag sudah berupaya menyediakan anggaran untuk akreditasi prodi maupun institusi atau lembaga. Tetapi jumlahnya tidak besar. Tahun 2018 lalu anggaran akreditasi yang disiapkan Kemenag Rp 500 juta. Kemudian pada periode 2019 lalu naik menjadi Rp 2 miliar.  ’’Kemudian 2020 ini Kemenag perlu (anggaran akreditasi, Red) Rp 10 miliar,’’ jelasnya. Tetapi ternyata anggaran yang sudah disiapkan oleh Kemenag itu mengalami realokasi dalam rangka penanganan dampak pandemic Covid-19. Akibatnya proses akreditasi prodi PTKI di Kemenag menjadi terbengkalai.  Dhani menuturkan ada sejumlah skenario yang sedang disiapkan. Diantaranya adalah anggaran akreditasi diambil dari dana di kampus bersangkutan. Skema ini baru bisa diterapkan di PTKI negeri. Tetapi belum bisa diterapkan untuk PTKI swasta.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=exIpRdbJezQ

Sebanyak 1.909 Unit Prodi Kampus Islam Kemenag Belum Terakreditasi

PTKIS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PTKIS

Berita Terkini

Kemenag Siapkan Rp 30 Miliar untuk Riset Dosen Perguruan Tinggi Islam

Genjot Kualitas Kampus yang Ada, Kemenag Moratorium Izin Pendirian PTKIS Baru

Gus Yaqut Dorong PTKIN dan PTKIS Persiapkan Indonesia Emas 2045

Sebanyak 1.909 Unit Prodi Kampus Islam Kemenag Belum Terakreditasi

Download Aplikasi JawaPos.com