<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/30/zQCwcIay9EWH4RZod0n6Qhp1BGRjNtQ2LA46SsbQ-2587660056.jpg" alt="Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno. (Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno. (Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jumlah jurnal ilmiah yang terindeks Scopus di perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Agama (Kemenag) terus bertambah. Terbaru, jurnal ilmiah Nurani dari UIN Raden Fatah Palembang resmi terindeks Scopus. Pencapaian ini menandai langkah signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas publikasi ilmiah di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia.&nbsp;Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pencapaian itu. Keberhasilan Jurnal Nurani terindeks Scopus merupakan bukti nyata dari komitmen UIN Raden Fatah Palembang dalam meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah. "Ini sangat bagus dan akan mendorong PTKI lainnya untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam dunia akademik," ucap Amien Suyitno. Suyitno juga menekankan pentingnya kolaborasi antara dosen, peneliti, dan mahasiswa, dalam menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dengan ide-ide baru. Kemenag berharap pencapaian itu dapat memotivasi seluruh civitas akademika untuk terus berkarya dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. "Terutama dalam konteks keagamaan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, sehingga dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat," tambah Amien Suyitno. Lebih lanjut dia mengatakan, dengan terindeksnya Jurnal Nurani dalam Scopus, diharapkan akan ada peningkatan dalam kualitas penelitian dan publikasi di lingkungan PTKI. Serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di Indonesia. Pencapaian ini juga diharapkan dapat mendorong lebih banyak peneliti dan akademisi untuk mempublikasikan karya-karya mereka di jurnal-jurnal berkualitas tinggi. Sementara itu, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Sahiron juga memberikan pernyataan terkait pencapaian tersebut. "Jurnal Nurani yang terindeks Scopus menunjukkan bahwa PTKI di Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional. Ini adalah langkah meningkatkan reputasi akademik kita di kancah global," ujar Sahiron. Sahiron menambahkan, pencapaian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi jurnal-jurnal lain di PTKI untuk meningkatkan kualitas dan visibilitas publikasi mereka. "Kami akan terus mendukung upaya peningkatan kualitas jurnal di PTKI melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan," ungkap Sahiron. Dengan terindeksnya Jurnal Nurani dalam Scopus, diharapkan akan ada peningkatan dalam kualitas penelitian dan publikasi di lingkungan PTKI. Serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di Indonesia. "Saat ini jumlah jurnal milik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang terindeks Scopus berjumlah 48 jurnal," tandas Sahiron.&nbsp;

Jurnal Nurani dari UIN Raden Fatah Palembang resmi terindeks Scopus, meningkatkan kualitas publikasi ilmiah di PTKI Indonesia

Jurnal Nurani dari UIN Raden Fatah Palembang Terindeks Scopus

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/11/sertifikasi-guru-1616810565.jpg" alt="Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag Prof. Sahiron memberikan sambutan di UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (11/1).&nbsp;(Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag Prof. Sahiron memberikan sambutan di UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (11/1).&nbsp;(Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Jumlah guru di bawah lingkungan atau pembinaan Kementerian Agama (Kemenag) yang belum ikut Pendidikan Profesi Guru (PPG) atau sertifikasi masih banyak. Jumlahnya mencapai 600 ribu orang lebih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sertifikasi itu ditunggu para pengajar, karena jadi syarat utama mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG).&nbsp;Banyaknya guru binaan Kemenag yang belum ikut sertifikasi itu, disinggung Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag Prof. Sahiron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat menghadiri agenda Pengukuhan Guru Profesional (PPG) dalam Jabatan Batch 1 2024 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta pada Sabtu (11/1) dia mengatakan, penuntasan sertifikasi guru itu jadi prioritas pemerintah sekarang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag menegaskan komitmen untuk mensukseskan program PPG. Untuk memastikan seluruh guru di lingkungan Kemenag memperoleh manfaat dalam program tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sahiron mengatakan, Direktorat PTKI selalu siap membantu Direktorat PAI dan GTK Madrasah Kemenag. Sesuai dengan yang disampaikan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Prof. Abu Rokhmad pada berbagai kesempatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sahiron mengatakan, dalam satu sampai dua tahun kedepan, Kemenag akan selesaikan guru yang belum dikukuhkan sebagai Guru Profesional atau belum ikut sertifikasi. "Kalau tidak salah jumlahnya 600 ribuan sekian. Kami siap membantu," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut Sahiron menuturkan, yang terpenting dalam pengukuhan Guru Profesional itu bukan hanya peningkatan kesejahteraan guru di bawah Kemenag. Tetapi juga memastikan bahwa para guru yang telah dikukuhkan sebagai Guru Profesional nantinya mampu mentransfer ilmu kepada para anak didik. Karena mereka bakal menjadi generasi penerus bangsa. Serta nantinya bertugas menunaikan cita-cita Indonesia Emas 2045.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita garis bawahi bahwa bangsa Indonesia itu punya cita-cita, di tahun 2045 itu menjadi bangsa yang emas, atau kita memasuki The Golden Age of Indonesia," katanya. Era tersebut mempunyai dua ciri atau kriteria. Yaitu maju dalam ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Kemudian yang kedua menjadi bangsa dengan spiritualitas keagamaan yang dewasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Salah satu indikasinya adalah toleran dan harmonis antara satu dengan yang lain," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sahiron menegaskan, dalam berbagai kesempatan bersama para pimpinan di Kemenag dan Menag Nasaruddin Umar, kerap disampaikan komitmennya untuk menciptakan kedewasaan spiritualitas keagamaan bangsa Indonesia. Kemudian juga kerukunan umat beragama dan harmonisasi antar umat beragama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pastikan bapak ibu sekalian, kami memohon agar transfer ilmu tadi berjalan dengan baik," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baik itu bidang umum, bidang keagamaan, maupun aspek kognisinya. Berikutnya yang tak kalah penting adalah penanaman karakter bangsa yang terpuji atau ber-akhlakul karimah.&nbsp;</div>

Dalam satu sampai dua tahun kedepan, Kemenag akan selesaikan guru yang belum dikukuhkan sebagai Guru Profesional.

Jadi Syarat Terima Tunjangan Profesi,  Sebanyak 600 Ribu Guru Kemenag segera Ikut Sertifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/IMG_20230903_2013061-530125835.jpg" alt="Ilustrasi - Gedung Rektorat Kampus UIN Walisongo." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - Gedung Rektorat Kampus UIN Walisongo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) berusaha menyejajarkan kualitas pendidikan perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) Indonesia dengan kampus ternama luar negeri. Upaya menuju ke arah itu, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kemenag menggandeng sejumlah kampus atau perguruan tinggi dari Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan Timur Tengah. Direktur Diktis Kemenag Ahmad Zainul Hamdi mengatakan, program tersebut mengemas dua model pembelajaran. Yakni, mahasiswa PTKI belajar di kampus-kampus terbaik di luar negeri dan mahasiswa dari luar negeri berkuliah di PTKI. &ldquo;Ini jadi ikhtiar internasionalisasi PTKI sehingga diharapkan tidak hanya mengirimkan mahasiswa kita ke luar negeri, tetapi juga menarik mahasiswa luar negeri agar berkuliah di PTKI,&rdquo; ujar Ahmad Zainul Hamdi di Jakarta, Jumat (17/11). Kemenag baru-baru ini menjalin kerja sama dengan Central Queensland University (CQU) Australia dan Rochester Institute of Technology (RIT), di Rochester, New York, Amerika Serikat. Kerja sama itu dalam bidang pengiriman mahasiswa untuk program MORA Over Seas Student Mobility Award (MOSMA), degree programs (under graduate, master dan Ph.D), exchange student; visiting profesor ship; Joint research; dan double degree. Inung, begitu Ahmad Zainul Hamdi biasa disapa, menjelaskan bahwa peningkatan kualitas kampus di lingkungan PTKI menjadi sebuah keniscayaan yang tak boleh dilewatkan. Kerja sama itu juga bagian dari komitmen Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam mewujudkan kampus PTKI makin diakui di level dunia. Menurut Inung, kampus-kampus PTKI sudah saatnya lebih berani membuka diri dengan kemajuan perguruan tinggi di luar negeri. Dia optimistis lewat kolaborasi positif, kampus PTKI akan banyak mendapatkan manfaat. Tak sekadar dari sisi keilmuan, tetapi jaringan, sumber daya, publikasi dan lain sebagainya. Pengembangan kerja sama PTKI Kemenag mencakup berbagai hal, seperti join working group; pameran pendidikan PTKI dalam mempromosikan perguruan tinggi dan menjaring calon mahasiswa asing, hingga pengembangan kerja sama akademik berupa program-program joint degree, double degree, credit transfer/credit learning. Selain itu, kerja sama juga dalam upaya pengembangan konsorsium dan pusat unggulan inovasi; pengembangan kerja sama akademik perguruan tinggi; hibah pengembangan konsorsium keilmuan; hibah fasilitasi kerja sama internasional untuk melakukan inisiasi joint degree, double degree, credit transfer/credit learning; hingga bimtek kerja sama akademik. Kasubdit Kelembagaan dan Kerja Sama Diktis Kemenag Thobib al-Asyhar menyampaikan, kerja sama dengan kampus-kampus luar negeri sebetulnya sudah berjalan lama. Namun, hal tersebut perlu pembaharuan agar menyegarkan semangat kolaborasi internasional. "Kami ingin membangkitkan kembali terkait dengan kerja sama internasional. Kita ingin PTKI bisa diakui oleh global," ujarnya. Menurut dia, kerja sama internasional itu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan kampus-kampus PTKI. Di antaranya, peningkatan jurnal di kampus PTKI yang terindeks Scopus.

Kemenag berusaha menyejajarkan kualitas pendidikan perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) Indonesia dengan kampus ternama luar negeri.

Internasionalkan PTKI, Kemenag Gandeng Kampus-Kampus Ternama Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/menurut-kemenristekdikti-mahasiswa-jurusan-ini-harus-diperbanyak_m_173172.jpeg" alt="Ilustrasi wisuda sarjana, salah memilih jurusan jadi salah satu penyebab sarjana masuk ke dunia kerja" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi wisuda sarjana, salah memilih jurusan jadi salah satu penyebab sarjana masuk ke dunia kerja</figcaption>
</figure> Pendaftar yang Lolos Seleksi Dapat Beasiswa Penuh dari LPDP JawaPos.com &ndash; Kemenag akhirnya membuka kelas internasional lewat program double degree (kuliah ganda) di kampus universitas Islam negeri (UIN). Program itu bagian dari upaya internasionalisasi perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Tujuannya, mengejar status sebagai world class university (kampus kelas dunia). Pada kampus umum di bawah naungan Kemendikbudristek, program double degree sudah lama berjalan. Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag M. Ali Ramdhani mengatakan, gagasan menjalankan program double degree di kampus Islam sudah lama digagas. &rdquo;Hari ini adalah kegiatan awal. Tidak pernah ada (sebelumnya, Red),&rdquo; kata Dhani setelah mengikuti penandatanganan kerja sama lima UIN dengan Universiti Utara Malaysia (UUM) di Jakarta kemarin (29/5). Pada kesempatan tersebut, disepakati program double degree dilakukan lima UIN. Yakni, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, UIN Mataram, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan UIN Raden Fatah Palembang. Mahasiswa program magister (S-2) dari lima UIN itu bisa mengambil double degree ke UUM. Dhani menuturkan, sebagai awalan, pembiayaan kuliah double degree ditanggung beasiswa penuh. &rdquo;Untuk membangun komunikasi awal ini, semuanya beasiswa full LPDP melalui program Beasiswa Indonesia Bangkit,&rdquo; tutur Dhani. Total kuota yang disiapkan 100 kursi. Jadi, untuk masing-masing UIN tadi disiapkan kuota 20 orang. Dia mengatakan, UUM merupakan salah satu kampus terbaik di Asia. Kampus yang berdiri sejak 1984 itu memiliki keunggulan di bidang manajemen. Wakil Rektor UUM Prof Mohd Fo&rsquo;ad Sakdan menyambut baik kerja sama dengan lima kampus di bawah Kemenag tersebut. Dia menyatakan, mahasiswa UIN yang ikut program double degree ke kampusnya tetap harus melewati proses seleksi akademik. Dia mengatakan, kloter pertama mahasiswa double degree dari lima kampus UIN itu mulai kuliah September mendatang. (wan/c19/oni)

Kemenag akhirnya membuka kelas internasional lewat program double degree (kuliah ganda) di kampus universitas Islam negeri (UIN).

Buka Double Degree, Lima UIN Gandeng UUM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/minim-tenaga-pengajar-9-perguruan-tinggi-swasta-ditutup_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Alasan PTS itu ditutup lantaran tidak ada dosen yang mengajar. Selain itu, jumlah mahasiswanya yang juga tidak sesuai persyaratan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Alasan PTS itu ditutup lantaran tidak ada dosen yang mengajar. Selain itu, jumlah mahasiswanya yang juga tidak sesuai persyaratan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) diminta lebih produktif dan inovatif sehingga Indonesia bisa menjadi rujukan keilmuan. Harapan ini disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Ali Ramdhani.  Di tengah pergumulan ideologi dunia saat ini, ia mendorong agar cendekiawan muslim PTKI mampu bersaing memproduksi gagasan murni dan inovatifnya bagi dunia Islam dan internasional. Akademisi muslim diharapkan tidak terjebak pada ruang teoritikal lama yang sudah tidak relevan.  "Kita perlu melakukan aktivitas-aktivitas ilmiah yang kolaboratif, salah satunya tentang distingsi PTKIN dan upaya mengawinkan ilmu-ilmu pengetahuan umum, ilmu pengetahuan sains dan agama, lalu bagaimana kita dapat membangun konsep hidup dalam satu tarikan nafas, bagaimana agama dan kebangsaan itu terwujud dari nilai-nilai kemasyarakatan," ungkap dia dikutip, Selasa (23/11).  Untuk melakukan perubahan, Guru Besar UIN Bandung ini mengingatkan perlu menanamkan growth mindset, terutama dalam membaca konteks kekinian sehingga mampu memproduksi pemikiran yang relevan. Dirinya juga menyatakan, peneliti PTKI tidak akan mampu menjadi leader atau trendsetter jika terus mengikuti standarisasi pola berpikir negara tertentu.  "Jangan terjebak pada teori-teori yang sudah ada. Kita adalah produk-produk orang yang berakal, dan memproduksi sesuatu hal yang baru. Mari kita terobos, percayalah pada saya bahwa hari ini kita perlu mengubah sesuatu hal. Ada yang disebut dengan growth mindset, everything can change, IQ can change," tegasnya.  Adapun, Direktur PTKI Suyitno melaporkan bahwa tugas pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen PTKI sudah menunjukkan hasil maksimal. Bahkan dalam hal publikasi karya internasional, sivitas akademika PTKI sudah berhasil menembus penerbit internasional.  "Kita harus bersyukur beberapa di antaranya (Dosen PTKI) mampu menembus publikasi internasional. Ini bagian upaya kita, saatnya mengeksplore gagasan sehingga menjadi referensi dunia. Salah satu konsen kita yang diangkat adalah, sesuai tema memproduksi karya PTKI menguatkan moderasi beragama. Kita punya distingsi terhadap kajian Islamic Studies dan Sains, seharusnya tema riset ke depan ini sudah bersentuhan dengan tema ini," tutur dia.

Jadi Rujukan Keilmuan, Dosen PTKI Diminta Lebih Produktif dan Inovatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/OTG.jpg" alt="Ilustrasi memerangi virus Korona (Adnan Reza Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi memerangi virus Korona (Adnan Reza Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kementerian Agama (Kemenag) tengah melakukan pembahasan terkait rencana pemberian keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Direktur Diktis Suyitno mengatakan, keringanan UKT tahun 2021 ini akan diberikan kepada mahasiswa terdampak pandemi Covid-19.  Diketahui, kebijakan serupa telah diberikan pada tahun anggaran 2020 dan tertuang pada Keputusan Menteri Agama (KMA) 515/2020. "Keringanan UKT menjadi salah satu opsi untuk mengurangi beban mahasiswa yang studi pada UIN, IAIN dan STAIN dan juga pada PTKIS di tengah pandemi Covid-19 ini. Besaran dan mekanismenya diserahkan kepada Rektor/Ketua PTKIN," ujar dia, Jumat (8/1).  Bukan hanya keringanan UKT, pihaknya juga akan memberikan bantuan lainnya guna mendukung kegiatan belajar mahasiswa di masa pandemi ini. Di antaranya, pemberian bantuan paket data internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan pemberian beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagai ganti dari Bidik Misi.  "Semoga kita bisa memberikan yang terbaik pada tahun 2021 dan mahasiswa juga harus memahami kondisi PTKIN yang mengalami banyak keterbatasan anggaran", katanya.  Sementara itu, Kasubdit Sarana dan Prasarana Kemahasiswaan Diktis Ruchman menuturkan bahwa terdapat 15.153 mahasiswa yang menerima keringanan berupa penurunan UKT satu tingkat pada tahun anggaran 2020. Total anggaran yang dibutuhkan saat itu Rp 9,2 miliar.  Selain itu, ada 30.235 mahasiswa yang mendapat keringanan berupa pengurangan UKT. Pengurangan itu berbeda-beda, mulai 10 persen, 15 persen, 20 persen, 25 persen, 30 persen, 50 persen, bahkan ada yang hingga 100 persen. Total anggaran yang dibutuhkan ketika itu sebesar Rp 45,35 miliar. Sementara 6.285 mahasiswa mendapat keringanan berupa angsuran pembayaran UKT.  "Jumlah total mahasiswa penerima keringanan UKT, baik berupa pengurangan, penundaan, maupun angsuran adalah 160.757 orang dengan total anggaran Rp 54,54 miliar," tandasnya.

Dampak Pandemi, Mahasiswa PTKI Akan Segera Dapatkan Keringanan UKT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/UTBK-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Peserta mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta, Minggu (5/7/2020). UNJ sebagai salah satu Pusat UTBK Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menyelenggarakan ujian dalam dua tahap yakni pada tanggal 5-12 Juli 202" width="100%">
<figcaption>Peserta mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta, Minggu (5/7/2020). UNJ sebagai salah satu Pusat UTBK Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menyelenggarakan ujian dalam dua tahap yakni pada tanggal 5-12 Juli 202</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agam (Kemenag) menjadikan akreditasi program studi (prodi) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sebagai salah satu program prioritas. Diktis telah menyiapkan anggaran Rp 22 miliar untuk proses akreditasi 791 prodi.  “Tahun 2021 harus lebih cepat lagi dalam melakukan akreditasi program studi. Prioritasnya adalah Prodi pada perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) dengan dana yang disiapkan 22 miliar. Data yang siap diakreditasi sejumlah 791 prodi," ungkap Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Suyitno melalui keterangan tertulis, Kamis (7/1).  Akreditasi prodi ini akan menjadi pintu masuk akreditasi institusi. Hal ini harus didukung dengan kehadiran Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Sebab, asesor di BAN-PT untuk Prodi di lingkungan Diktis, khususnya bidang keagamaan terbatas, sehingga diperlukan keberadaan LAM Keagamaan.  “Proses pengajuan LAM Keagamaan ini, Alhamdulillah sudah berjalan sesuai prosedur. Semoga proposal studi kelayakan LAM Keagamaan yang telah disubmit akhir tahun 2020 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera diproses. Sehingga, Kemenag dapat diberikan mandat untuk menjalankan amanah dari LAM tersebut. Syukur hal itu bisa dimulai pada tahun 2021 ini," jelasnya.  Tahun 2021 ini, Diktis juga akan melakukan penguatan Ma’had al-Jamiah (asrama) di PTKI. Ini dilakukan bekerja sama dengan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.  “Pada masa pandemi ini, di mana pembelajaran model daring atau pembelajaran jarak jauh diberlakukan, maka program Ma’had al-Jamiah, sekurangnya setahun para mahasiswa ikut dengan pesantren terdekatnya. Tentu saja, pondok pesantren yang sesuai dengan kriteria, seperti protokol kesehatan harus ketat dan jaringan internet harus kuat. Semua itu harus disiapkan dengan matang awal tahun 2021 ini,” ujarnya.  Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Ali Ramdhani juga meyakini hal tersebut akan terwujud dengan kerja sama semua pihak, terutama kerja tim Diktis. “Saya percaya dengan sepenuhnya, apa yang direncanakan oleh Direktur Diktis, insyaAllah, akan terwujud. Sebab, saya juga mendorong direktorat lain di Pendidikan Islam ini supaya dapat jalan bersama untuk mewujudkan visi misi agung dari Kemenag RI," tandas dia.

Siapkan Rp 22 miliar, Kemenag Targetkan Akreditasi Ratusan PTKI

ptki

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ptki

Berita Terkini