<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/berkas-rampung-dirut-pt-ibu-segera-disidang_m_159969.jpeg" alt="ilustrasi" width="100%">
<figcaption>ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim telah merampungkan berkas perkara dugaan penipuan konsumen oleh PT Indo Beras Unggul (PT IBU). Dengan begitu, secepatnya tersangka Direktur Utama (Dirut) PT IBU Trisnawan Widodo (TW) duduk di kursi pesakitan. Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya mengatakan, berkas perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan. &ldquo;Sehingga pada hari ini kami serahkan yang bersangkutan (tersangka) ke Kejagung dan diteruskan ke Kejaksaan Cikarang untuk proses persidangan di sana Pengadilan Negeri (PN) Cikarang," kata Agung, Jumat (29/9). Agung menambahkan, pihaknya juga sudah menyerahkan barang bukti sebanyak 1.171 ton beras. Dengan begitu, dia berharap agar barang bukti itu bisa dikelola dengan baik supaya tak mengalami kerusakan. "Barang bukti sudah diserahkan sebagai barang bukti tentunya itu yang nantinya akan kami kordinasi kan ke JPU untuk masalah barang bukti," kata Agung. PT IBU sebelumnya tak hanya curang kepada konsumen, dalam kasus ini, mereka juga diduga melakukan kecurangan terhadap penjualan ke perusahaan retail modern dan pasar tradisional. Agung menuturkan, PT IBU dan perusahaan retail membuat kontrak kerja untuk memesan salah beras dengan produk tertentu. Pemesanan itu sewajibnya harus dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan kontrak yang sudah di teken. Namun, PT IBU 'mengkhianati' kontrak kerja dengan salah satu perusahaan retail. Pasalnya, pasokan beras yang dilakukan PT IBU tidak sesuai dengan kontrak yang mengikat. Tak hanya itu, jenis dan kualitas beras yang diharapkan oleh retail juga tak dipenuhi oleh PT IBU sebagai pihak produsen. Berdasarkan fakta dan pemeriksaan dua laboratorium polisi. Bahkan, untuk kualitas berasnya sendiri, PT IBU menyediakan beras yang di bawah standar. "Hal itu sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen," ujar Agung. Dalam perkara ini polisi menjerat pelaku dengan Pasal 144 jo Pasal 100 UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan atau Pasal 3 atau 382 bis KUHP. Lalu, Pasal 62 jo Pasal 8 ayat 1 huruf e,f,i dan atau Pasal 9 h UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berkas Rampung, Dirut PT IBU Segera Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/disangka-menipu-konsumsen-oleh-bareskrim-begini-klarfisikasi-pt-ibu_m_159590.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Komisaris PT Indo Beras Unggul (IBU) mengklarifikasi terkait penindakan yang dilakukan Bareskrim Polri terhadap mereka. Pasalnya, PT IBU dianggap melakukan penipuan konsumen dengan pencantuman nilai gizi yang tak sesuai di kemasan beras Maknyuss dan Ayam Jago. Komisaris Utama PT IBU, Anton Apriyantono menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian mereka dalam melakukan pengawasan produksi dan pemasaran beras yang diproduksi oleh PT IBU dan PT Jatisari Rejeki. Menurut dia, kelalaian tersebut berakibat tindakan melawan hukum atau menyebabkan urusan perkara pidana. Kini, kata dia, kasus itu masih dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian. &ldquo;Tentu kami sangat terkejut dan terpukul dengan tindakan hukum di Gudang PT IBU beberapa waktu yang lalu. Sangat wajar jika kemudian hal itu menimbulkan reaksi spontan dari kami, dalam bentuk berbagai pernyataan sanggahan dan bantahan,&rdquo; kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/9). Pihaknya menyadari, sejumlah pernyataan yang mereka sampaikan membuat pemerintah, kepolisian maupun masyarakat kurang berkenan. &ldquo;Kami sebagai warga negara yang baik, sangat menghormati dan menghargai proses penyidikan yang dilakukan Polri adalah dalam rangka penegakan hukum, yang bertujuan agar semua warga negara taat pada hukum,&rdquo; sambung dia. Selain menyampaikan permohonan maaf, dia juga menyampaikan evaluasi yang akan mereka lakukan atas penindakan itu. Pertama kata dia, mereka akan menjaga kualitas produksi beras yang memiliki kesesuaian yang akurat dengan standar kualitas yang dipersyaratkan. &ldquo;Sehingga memberikan kepastian kesesuaian kualitas beras yang kami jual,&rdquo; kata dia. Kedua, mereka akan menjaga keakuratan informasi di dalam pelabelan, sehingga sesuai dan tepat dengan kualitas produk. &ldquo;Caranya melalui uji laboratorium yang dilakukan secara berkala dan intensif, sehingga mampu memberikan jaminan atas nilai gizi yang diberikan oleh produk kami,&rdquo; terangnya. Lalu yang terakhir, mereka akan menjaga keberlangsungan usaha dengan continuous improvement pada aspek manajemen dan kegiatan operasional perusahaan.

Disangka Menipu Konsumsen oleh Bareskrim, Begini Klarfisikasi PT IBU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/ombudsman-pertanyakan-penindakan-pihak-kepolisian-ke-pebisnis-beras_m_156141.jpeg" alt="Ilustrasi: Seorang pegawai tampak sedang menata beras di gudang." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Seorang pegawai tampak sedang menata beras di gudang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih mempertanyakan kebijakan penindakan terhadap para pelaku usaha beras di Tanah Air. Sebab, penindakan tersebut bukan wewenang kepolisian, melainkan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Beberapa waktu lalu Satgas Pangan melakukan penggrebekan gudang beras PT IBU di Bekasi. Satgas Pangan menyita 1.161 ton beras di gudang tersebut. PT IBU diduga membeli gabah di atas ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan melakukan tindak pidana persaingan usaha. "Apakah kepolisian memenuhi kompetensi, baik dari sisi struktur atau dari pengetahuan. Yang melakukan pengawasan adalah PPNS, bukan kepolisian," ujar Alamsyah dalam sebuah diskusi di Gado Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (9/9). Ia menjelaskan, polisi tidak bisa begitu saja melakukan penindakan hukum kepada pelaku. Ada beberapa tahap yang harus dilalui sebelum bisa melakukan penindakan hukum. Salah satu proses awal yang harus dilalui adalah proses administratif yang dilakukan oleh PPNS Kementerian Perdagangan (Kemendag) lewat pemberian sanksi. "Kemendag dulu, Kemendag kan ada PPNS di sana, dia punya dashboard harga, dicek dulu apakah memang betul terjadi menjual di atas harga eceran. Mungkin ada teguran," jelasnya. Bila perusahaan yang melakukan pelanggaran masih mengulang kesalahannya, maka Kementerian Perdagangan dapat mencabut izin edarnya. Bila tindakan tersebut tidak cukup membuat jera, disinilah peran dari kepolisian. "Kalau di dalamnya ada aspek pidana, baru ditindak kepolisian. Polisi bisa masuk dan juga masuk ranah pengadilan. Kalau dia terus melakukan (pelanggaran proses bisnis beras), artinya kan ada niat jahat," terangnya. Selain itu, dia menyebut jika tidak semua pelanggaran dianggap sebagai sebuah kejahatan maupun tindak kriminal. Pelanggaran yang dilakukan pengusaha beras adalah contoh dimana sanksi administratif, harusnya diterapkan lebih dulu, bukan sanksi hukum. "Seperti tadi, digerebek dikasih police line hanya gara-gara dia kelebihan stok, tapi apakah itu masuk ke pengadilan? Kalau kepolisian kan jalurnya kejaksaan, pengadilan, itu kan berat. Kecuali dia mencampur barang-barang beracun, nah itu bisa turun kepolisian," pungkasnya.&nbsp;

Ombudsman Pertanyakan Penindakan Pihak Kepolisian ke Pebisnis Beras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/gelar-perkara-polisi-segera-tetapkan-tersangka-baru-kasus-pt-ibu_m_153190.jpeg" alt="Ilustrasi: Gudang beras" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gudang beras</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidikan kasus kecurangan yang dilakukan PT Indo Beras Unggul (PT IBU) terus dilakukan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim. Bahkan pada hari ini (25/8), penyidik menggelar perkara untuk mencari tersangka baru.. Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya mengatakan, sejauh ini mereka menetapkan satu tersangka yakni, Direktur Utama (Dirut) PT Indo Beras Unggul (PT IBU) Trisnawan Widodo (TW). "Hari ini kami bakal gelar perkara untuk tetapkan tersangka baru," ucapnya di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (25/8). Akan tetapi dia enggan memaparkan lebih dalam siapa sosok yang akan dijadikan tersangka baru dalam kasus ini. "Nanti setelah gelar perkara," imbuhnya. Menurutnya, PT IBU diduga melakukan monopoli harga dengan cara menaikkan harga saat membeli gabah ke petani. Padahal, Menteri Perdagangan (Mendag) telah mengeluarkan kebijakan mengenai harga pembelian gabah ke petani. Kemudian, pelanggaran yang dilakukan PT IBU juga terjadi dalam melakukan penjualan beras merek Ayam Jago dan Maknyus lantaran tidak sesuai dengan aturan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pelanggaran itu, sistem pelabelan PT IBU di merk Ayam Jago dan Maknyuss menggunakan SNI tahun 2008 lantaran memakai istilah premium. "Padahal, pada tahun itu SNI menggunakan istilah klasifikasi mutu satu sampai lima," jelasnya. Pelanggaran selanjutnya adalah mutunya tidak sesuai dengan SNI. Dalam pelabelannya, PT IBU tidak mencantumkan mutu bahkan kualitas beras juga tidak sesuai dengan SNI. Lalu, ketiga, PT IBU telah memberikan informasi yang menyesatkan untuk konsumen. Kepada pelaku penyidik menjeratnya dengan Pasal 144 jo Pasal 100 (2) UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Tak hanya itu, polisi juga menjerat dengan Pasal 62 jo Pasal 8 ayat 1 huruf e,f,i dan atau Pasal 9 h UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahkan, akan mendalami praktik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).&nbsp;

Gelar Perkara, Polisi Segera Tetapkan Tersangka Baru Kasus PT IBU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/warga-polisikan-pt-ibu-gara-garanya-gula-darah-naik_m_148771.jpeg" alt="Warga yang melaporkan PT Indo Beras Unggul (IBU) ke Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (4/8)." width="100%">
<figcaption>Warga yang melaporkan PT Indo Beras Unggul (IBU) ke Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (4/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah seorang warga bernama Dedi Tanukusumah (62) melapor ke Polda Metro Jaya. Pasalnya, dia merasa tertipu dengan apa yang dilakukan PT Indo Beras Unggul (IBU), terlebih soal label kandungan gizi di kemasan beras Maknyuss dan Ayam Jago. Pelaporan ini dilakukan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya. Dia sengaja melapor usai mengetahui adanya indikasi kesalahan dalam label yang tidak benar. "Klien saya melaporkan beras merk Ayam Jago, Ayam Jago Kuning dan Maknyuss. Beras itu dikonsumsi klien kami," ucap kuasa hukum pelapor, Vicky Alexander Arifin di Polda Metro Jaya, Jumat (4/8). Menurut dia, kliennya itu adalah pengidap penyakit diabetes, mengetahui kandungan beras sangat baik, dia lantas mengonsumsi beras itu. "Beliau membeli beras itu karena tahunya melihat dari kemasan bagus kandungannya. Tapi ternyata informasi di berita ada kesalahan pencantuman label tidak benar," katanya. Guna meyakinkan polisi, mereka membawa barang bukti hasil cek darah dan bungkus beras. Dari hasil tes uji laboratorium kliennya yang setelah mengonsumsi beras merk itu menyebut penyakit gula kliennya menjadi tinggi. "Setelah mengonsumsi beras itu, di sini ada hasil tes lab yang menunjukan kesehatan klien kami makin memburuk. Di sini ada HB1C. Itu Itu rata-rata 3 bulan kadar gula dalam darah jadi naik," katanya. Dia menerangkan, bila melihat dalam kemasan beras, harusnya tercantum komposisi yang jelas. Sementara dalam kemasan beras Maknyuss dan Ayam Jago hanya mencantumkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) digunakan makanan olahan yang siap dimakan. "Ini kan beras harus dimasak lagi. Artinya itu bukan AKG yang harus dicantumkan dalam beras itu, tetapi adalah komposisi dari isinya itu," ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Dedi Tanukusumah mengatakan, dirinya merupakan orang yang selalu menjaga pola disiplin untuk masalah makan. "Tentu saya adalah orang disiplin terutama masalah makan. Saya lihat beras yang saya konsumsi dilihat dari label. Jadi saya pilih itu karena itu. Saya pagi misal minum teh manis sekarang tidak lagi dengan gula, teh saja. Saya sangat menjaga sekali, saya orang yang sangat disiplin," katanya. Dalam laporan bernomor polisi LP/ 3664/ VII/ 2017 Ditreskrimsus 4 Agustus 2017 tercatat terlapor masih dalam penyelidikan. Adapun pasal yang disangkakan dalam laporan ini adalah Pasal 114 Jo Pasal 100 ayat 2 UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan atau Pasal 62 Jo Pasal 8 ayat 1 huruf E, F dan I UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Warga Polisikan PT IBU, Gara-garanya Gula Darah Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/polri-beberkan-pelanggaran-yang-dilakukan-pt-ibu_m_148284.jpeg" alt="Kabaga Penum Humas Polri Kombes Martinus Sitompul" width="100%">
<figcaption>Kabaga Penum Humas Polri Kombes Martinus Sitompul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah menetapkan Trisnawan Widodo, Direktur Utama (Dirut) PT Indo Beras Unggul (IBU), Bareskrim Polri membeberkan pelanggaran dari perusahaan kemasan beras tersebut. Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul menyebut, PT IBU telah melakukan tiga bentuk pelanggaran sekaligus. Pertama, PT IBU melakukan kecurangan kepada konsumen karena mencantumkan label kemasan yang tak sesuai. "Dicantumkan angka kecukupan gizi (AKG) yang seharusnya ditampilkan adalah komposisi dari beras. Namun yang ditampilkan AKG merupakan sebuah makanan olahan, bukan bahan baku," papar dia di Divisi humas Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (2/8). Dia mencontohkan, bila ada satu produk mencantumkan AKG, maka isinya adalah sebuah kebutuhan apabila dikonsumsi maka akan menghasilkan karbohidrat, protein dan lemal. "Tetapi di beras itu (PT IBU tidak, karena bukan bahan olahan tapi bahan mentah," sambung dia. Pelanggaran kedua, beras yang ada di kemasan Ayam Jago dan Maknyuss tidak mencantumkan kualitas mutu. "Kualitas harus jelas bahwa kualitas mutu berapa, karena SNI (standar nasional Indonesia)," tambahnya. Begitu juga dengan kemasan beras keluaran PT IBU. Kata Martinus, setelah dilakukan pengecekan dengan sertifikat SNI ternyata mutunya sangat rendah. "Tapi setelah diperiksa laboratorium, bukan merupakan mutu satu, mutu dua, tapi di bawahnya," sambung dia. Ketiga, soal kemasan PT IBU. Kemasan yang beredar seharusnya sesuai di mana beras itu diproduksi. "Tapi ternyata tidak, ini tentu menyulitkan pengawasan jumlah produksi, didistribusikan dan dikonsumsi. Tentu pengawasan stakeholder tidak bisa optimal karena PT yang dicantumkan tidak sesuai di mana dia diproduksi," lanjut dia. Dengan begitu, kecurangan telah dilakukan PT IBU. Atas kecurangan itu, Trisnawan Widodo adalah orang yang paling bertanggunjawab. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam pasal 141 juncto Pasal 89 UU nomor 18/1992 tentang pangan dan melanggar Pasal 8 huruf e UU nomor 8/1999 tentang perlindungan konsumen dan Pasal 382 bis KUHP tentang Perbuatan Curang.

Polri Beberkan Pelanggaran yang Dilakukan PT IBU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/hasil-lab-beras-pt-ibu-ternyata-beda-jauh-dari-yang-tercantum_m_148278.jpeg" alt="Kombes Pol Martinus Sitompul" width="100%">
<figcaption>Kombes Pol Martinus Sitompul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri telah melakukan penetapann tersangka terhadap Trinawan Widodo selaku Direktur Utama PT Indo Beras Unggul (IBU). Hal ini berkaitan perbuatan curang yang dilakukan perusahaan beras itu. Polri telah merilis hasil laboratorium dua jenis beras yang sempat dipermasalahkan, yakni Ayam Jago dan Maknyuss. Dari hasil pemeriksaan, diketahui apa yang dicantumkan di label berbeda jauh dengan hasil uji lab. Untuk beras Ayam Jogo, lemak total, protein dan karbohidrat masing-masing tercantum 6 persen, 13 persen, dan 25 persen. Tapi dari hasil lab ternyata hasilnya adalah 0.38 persen, 7,73 persen dan 81,45 persen. Kemudin untuk beras Maknyuss, lemak total, protein dan karbohidrat masing-masing tercantum 0 persen, 14 persen, 27 persen. Tapi dari hasil uji lab diketahui hasilnya adalah 0,44 persen, 7,72 persen dan 81,47 persen. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, kemasan beras juga mencantumkan angka kecukupan gizi atau AKG. Padahal AKH hanya dicantumkan di kemasan olahan siap makan, bukan seperti beras yang merupakan bahan baku. "AKG adalah sebuah kebutuhan apabila ini sudah dikonsumsi maka akan menghasilkan karbohidrat protein lenak. Tetapi di beras itu tidak karena bukan bahan olahan tapi bahan mentah,&rdquo; terang dia di Divhumas Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (2/8). Atas kecurangan itu, Trisnawan Widodo adalah orang yang paling bertanggunjawan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam pasal 144 juncto Pasal 89 UU RI No. 18 Tahun 1992 tentang pangan. Serta melanggar Pasal 8 huruf e UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Pasal 382 bis KUHP tentang Perbuatan Curang.

Hasil Lab Beras PT IBU Ternyata Beda Jauh dari yang Tercantum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/polri-tegaskan-beras-pt-ibu-tak-sesuai-dengan-sni_m_148275.jpeg" alt="Ilustrasi: Gudang beras" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gudang beras</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri telah menetapkan&nbsp;Direktur Utama PT Indo Beras Unggul (PT IBU) Trisnawan Widodo (TW) sebagai tersangka di kasus kecurangan beras. Atas perbuatannya, kini TW ditahan di rutan Bareskrim. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul menjelaskan, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan PT IBU. Salah satunya ketika melakukan penjualan beras merek Ayam Jago dan Maknyuss yang tak sesuai dengan aturan Standar Nasional Indonesia (SNI).&nbsp; "Intinya pelanggaran yang dilakukan PT IBU dari hasil penyelidikan kami adalah tidak sesuai dengan SNI," kata Martinus seraya menyebut di kemasan beras keluaran PT IBU telah tercantum SNI. Menurutnya, sistem pelabelan PT IBU menggunakan SNI tahun 2008. Kemudian, pelanggaran selanjutnya adalah mutunya tidak sesuai dengan SNI. Dalam pelabelannya PT IBU tidak mencantumkan mutu bahkan kualitas beras juga tidak sesuai dengan SNI.&nbsp; Lalu, PT IBU telah memberikan informasi yang menyesatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 383 Bis KUHP dan pasal 141 UU 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 62 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.&nbsp; "Di sini merek Ayam Jago punya SNI 2008 ditentukan mutu I, ada istilahnya kadar air sekian jadi kualitas berasnya. Nah, Dalam kemasan PT IBU ada satu pelanggaran bahwa dia tidak mencantumkan kelas mutu. Jadi ibarat beli beras hak konsumen tidak tahu mutu kelas berapa," paparnya.&nbsp; Dia menambahkan, PT IBU juga menggunakan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Padahal, katanya, AKG dalam peraturan di BPOM hanya bisa diterapkan pada produk yang langsung bisa dikonsumsi.&nbsp; "Karena AKG itu diatur BPOM dalam pasal 6 ini untuk produk olahan, artinya produk yang bisa dikonsumsi langsung oleh manusia sehingga bisa dihitung kecukupan angka gizinya," tukasnya. &nbsp;

Polri Tegaskan Beras PT IBU Tak Sesuai dengan SNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/akhirnya-dirut-pt-ibu-jadi-tersangka-kasus-beras-maknyuss_m_148212.jpeg" alt="Ilustrasi beras Maknyuss" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi beras Maknyuss</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah menjalani pemeriksaan yang cukup lama, akhirnya Direktur Utama (Dirut) PT Indo Beras Unggul (IBU) berinisial TW ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kecurangan pangan oleh penyidik Bareskrim Polri. Penetapan status tersangka itu baru berlangsung pada Selasa malam (1/8). Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto membenarkan Dirut PT IBU ditetapkan sebagai tersangka. "Ya benar, ditetapkan tersangka usai diperiksa kemarin malam," kata dia melalui sambungan telepon, Rabu (2/8). Namun Agus enggan memerinci penetapan ini. Dia meminta wartawan konfirmasi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Agung Setya. Terpisah, Agung pun membenarkan penetapan itu. "Inisial tersangka TW," kata dia. Jenderal bintang satu ini juga enggan memerinci penetapan ini. Menurut dia, siang ini mereka akan merilis penetapan tersangka. "Jangan sebut dulu, nanti dirilis," sambung dia. Sebelumnya, Satgas pangan Polri melakukan penggrebekan gudang beras di Bekasi pada Kamis (20/7) lalu. Pasca penggerebekan, polisi mengamankan dua kemasan beras merk Ayam Jago Merah dan Maknyuss. Diduga dua merk tersebut dijual dengan harga di atas ketentuan harga penjualan maksimal. Bukan hanya itu cara mereka membeli gabah dari petani dengan harga mahal juga diduga telah merugikan para penggiling yang tidak kebagian jatah gabah. Oleh karena itu PT IBU diduga telah melanggar pasal 141 Jo Pasal 89 UU RI No. 18 Tahun 1992 tentang pangan. Serta melanggar Pasal 8 huruf e UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Pasal 382 bis KUHP tentang Perbuatan Curang.

Akhirnya, Dirut PT IBU Jadi Tersangka Kasus Beras Maknyuss

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/59-saksi-diperiksa-polisi-belum-juga-temukan-tersangka-di-kasus-beras_m_148178.jpeg" alt="Beras Maknyuss produkssi PT IBU" width="100%">
<figcaption>Beras Maknyuss produkssi PT IBU</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri masih mengusut kasus dugaan kecurangan yang dilakukan PT Indo Beras Unggul (IBU). Kasus yang sempat membuat heboh ini seakan-akan tertahan di jalan. Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan, sejauh ini total ada 59 saksi yang telah diperiksa. Akan tetapi satu nama tersangka pun belum terungkap. "Jadi saat ini kami masih mencari. Dugaan-dugaan itu yang (sedang) kamk konstruksikan. Kan masih banyak yang dimintai keterangan dari ahli, para direksi, saksinya 59," kata dia di Mabes Polri, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (1/8). Jenderal bintang tiga ini menambahkan, pemeriksaan kepada para direksi PT IBU dan PT Tiga Pilar Sejahtera dalam kaitan untuk mencari tahu siapa yang melakukan tindak pidana itu. Tentunya kata dia mereka harus bertanggungjawab atas dugaan adanya pemalsuan mutu pada lebel dalam kemasan serta dugaan kecurangan. "Dia yang diminta pertanggungjawaban kalau memang komisarisnya ada kaitannya, dimintai keterangan ya engga jadi masalah," kata Ari. Namun saat ditegaskan apakah pemeriksaan para direksi ini dalam kaitan sebagai calon tersangka. Menurut Ari tunggu saja hasil pemeriksaan. "Relatif. Siapa nanti yang menentukan harga dan kebijakan itu," ucap Ari. Sebelumbya PT IBU diduga telah melanggar pasal 141 Jo Pasal 89 UU RI No. 18 Tahun 1992 tentang pangan. Serta melanggar Pasal 8 huruf e UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Pasal 382 bis KUHP tentang Perbuatan Curang.

59 Saksi Diperiksa, Polisi Belum Juga Temukan Tersangka di Kasus Beras

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pt.ibu

Berita Terkini