<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670515443669_copy_1024x575.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Catatan hitam aparat kepolisian kembali bertambah, kali ini seorang polisi dengan pangkat brigadir kena sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH). Personel Korps Bhayangkara yang bertugas di bawah Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) itu diduga terlibat dalam kasus pembunuhan di wilayah Katingan, Palangka Raya.&nbsp; Hal itu disampaikan oleh Kabid Propam Polda Kalteng Kombes Pol Nugroho Agus Setiawan pada Senin (16/12). Sebelum dijatuhi hukuman PTDH, polisi berinisial AK itu sempat menjalani penempatan khusus atau patsus selama empat hari. &rdquo;Terakhir yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH). Sekali lagi diberhentikan dengan tidak hormat,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Erlan Munaji menyampaikan bahwa kasus tersebut bermula dari temuan jenazah pada 6 Desember 2024. &rdquo;Penyidik saat ini melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tentunya secara profesional transparan dan berkeadilan dengan metode scientific crime investigation,&rdquo; terang dia kepada awak media. Berkaitan dengan dugaan keterlibatan personel Polresta Palangka Raya dalam kasus tersebut, Erlan menyampaikan bahwa Brigadir AK telah diproses oleh Bid Propam Polda Kalteng. &rdquo;Diawasi langsung pengawas internal Kompolnas sebagai wujud transparansi, ini komitmen Polri dalam menegakkan hukum,&rdquo; kata perwira menengah dengan tiga kembang di pundak itu.&nbsp; Erlan menambahkan, dugaan pelanggaran tindak pidana oleh personel Polda Kalteng tersebut pasti diproses hukum sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. &rdquo;Polda Kalteng menjunjung tinggi integritas profesional dan proporsional dalam bekerja. Polda Kalteng terbuka atas kritik untuk kebaikan institusi Polri di masa depan,&rdquo; bebernya.

Personel Korps Bhayangkara yang bertugas di bawah Polda Kalteng itu diduga terlibat dalam kasus pembunuhan di wilayah Katingan

Diduga Terlibat Pembunuhan di Katingan Kalteng, Polisi Berpangkat Brigadir Kena PTDH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/photo_2022-03-23_09-45-12-768x512_800x533.jpg" alt="Dua personel Polrestabes Makassar, Polda Sulawesi Selatan diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) karena melanggar aturan disiplin Polri. Polrestabes Makassar/Antara" width="100%">
<figcaption>Dua personel Polrestabes Makassar, Polda Sulawesi Selatan diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) karena melanggar aturan disiplin Polri. Polrestabes Makassar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dua orang personel Polrestabes Makassar, Polda Sulawesi Selatan, diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH). Sebab, keduanya terbukti melanggar aturan disiplin.  Kapolrestabes Makassar Kombespol Budhi Hariyanto memimpin upacara pemberhentian tidak dengan hormat dua personel Polrestabes Makassar Aiptu Yudi Priyatno dan Briptu Jalil Kurniady Syarif. ”PTDH adalah proses akhir dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota. PTDH dilakukan setelah proses sidang rampung dan memiliki kekuatan hukum,” ujar Budhi Hariyanto seperti dilansir dari Antara di Makassar.  Proses pemberhentian tidak dengan hormat terhadap dua personel Polrestabes Makassar itu menindaklanjuti keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: KEP/08/I/2022. Aiptu Yudi Hendratno NRP 75040408 Ba Samapta Polrestabes Makassar, Polda Sulsel, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 14 ayat (1) huruf (a) meninggalkan tugas dengan tidak sah lebih dari 30 hari secara berturut turut.  Kemudian keputusan Nomor: KEP/09/I/2022 terhadap Briptu Jalil Kurniady Syarif NRP 81071077, Ba Bag SDM Polrestabes Makassar, Polda Sulsel, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 14 ayat (1) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Kedua personel tersebut dalam upacara PTDH tidak hadir atau inabsensia, sehingga dilakukan dengan simbolis. Dua foto personel tersebut dihadirkan kemudian Kapolrestabes Makassar Kombespol Budhi Hariyanto memberikan tanda silang terhadap dua foto tersebut sebagai bukti jika keduanya sudah bukan lagi anggota Polri.  Kapolrestabes Makassar menyampaikan pesan kepada seluruh anggotanya agar bekerja tulus dan profesional untuk melayani masyarakat. ”Saya tidak berbangga hati melakukan upacara ini. Peristiwa PTDH ini tolong dijadikan landasan kita untuk semakin baik melaksanakan tugas, ingat pada waktu kita mendaftar bagaimana susah payah mau masuk Polri,” ujar Budhi Hariyanto.  Kapolrestabes Makassar juga mengingatkan kepada seluruh anggotanya agar mengingat kembali masa-masa sulit di mana proses panjang dan sulit saat pendaftaran hingga diterima menjadi insan Bhayangkara.  ”Mari kita sama-sama mengingat masa-masa sulit dulu, saat pertama kali mendaftar. Tapi begitu diterima lupa akan susah payahnya. Lupa akan perjuangan yang dilakukan. Kelupaan itu berlarut-larut yang mengakibatkan betul-betul lupa diri dan sudah tidak mengingat lagi susah dan kesulitan ketika masuk menjadi anggota Polri,” ucap Budhi Hariyanto.  Budhi mengajak untuk lebih giat lagi dalam melaksanakan tugas dengan cara mengingat bahwa pernah menawarkan diri kepada institusi Polri.

Dua Polisi di Makassar Diberhentikan Tidak Hormat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/saat-memecat-anak-buahnya-kapolda-heran-kenapa-polisi-ikut-merampok_m_176473.jpeg" alt="Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara saat mencopot seragam dinas anak buahnya yang di-PTDH" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara saat mencopot seragam dinas anak buahnya yang di-PTDH</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolda Sumsel Irjen Zulkarnain Adinegara merasa heran dengan tingkah anak buahnya belakangan ini. Selain tidak disiplin yang membuat mereka meninggalkan tugas wajib berturut-turut (disersi), ada juga oknum yang terlibat perampokan dan peredaran narkoba. Sikap itu menurutnya tidak dapat ditoleransi dan harus dipecat secara tidak hormat dalam kesatuan kepolisian. Hal itu diungkapkannya saat memimpin upacara pemberhentian tidak dengan hormat (<a href="https://www.jawapos.com/read/2017/09/02/154764/jelang-idul-adha-kapolda-pecat-11-bintara-polisi" target="_blank">PTDH</a>) di halaman Mapolda Sumsel kemarin (20/12) terhadap Aipda Mardiansyah dan Bripda Herlwani. Aipda Mardiansyah telah mendapatkan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/02/18/110561/kodam-bukit-barisan-pecat-21-prajurit-tni-ad-3-perwira" target="_blank">putusan hukum tetap</a> berupa vonis 10 tahun penjara pada 4 April 2017. Vonis terhadap eks Katim Narkoba Satresnarkoba Polresta Palembang itu lebih ringan daripada tuntutan JPU, yaitu 14 tahun penjara atas kepemilikan 1 kg sabu-sabu. Sementara itu, Bripda Helwani yang berdinas di Subbag Renmin Satbrimob Polda Sumsel meninggalkan tugas secara tidak sah (desersi) dalam waktu lebih dari 30 hari secara berturut-turut, tepatnya dua tahun. "Bahkan, Helwani ini juga menjadi pemakai <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/02/25/112212/16-oknum-polisi-positif-narkoba" target="_blank">narkoba</a>," sesal Kapolda setelah memimpin upacara PTDH. Mata Mardiansyah dan Helwani memerah dan berkaca-kaca. Ketika ditanya Kapolda, keduanya mengaku menyesal. "Siap, Pak. Saya menyesal melakukan ini," ujar Mardiansyah. Kapolda mengatakan, dirinya bukannya senang melakukan PTDH. Tapi, sebagai pemimpin, dia harus tegas. "Polisi nakal seperti ini jadi contoh buruk. Lebih baik memang harus dibuang. Namun, tentu tidak semena-mena," lanjutnya. Dia berharap PTDH terhadap dua personel tersebut menjadi pelajaran bagi personel lainnya. "Jadilah polisi yang benar-benar rahmatan lilalamin," pintanya. Jenderal bintang dua itu menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada anggotanya yang nakal dan tidak taat peraturan. Apalagi yang terlibat narkoba. Sepanjang 2017, Polda Sumsel telah memecat delapan personel dengan berbagai kesalahan. "Mereka <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/09/22/158651/minta-jatah-kepada-pengunjung-diskotek-dua-oknum-polisi-dipenjara" target="_blank">mencoreng</a> nama Polri. Secara administrasi, mereka tidak lagi menjadi anggota Polri," tegasnya. Alumnus Akpol 1985 itu menambahkan, saat ini juga sedang diproses satu oknum polisi yang terlibat kasus perampokan di rumah Rika Yustini, warga Lr Cempaka, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan SU I. Oknum tersebut adalah Briptu AT, anggota Polres Empat Lawang. "Segera untuk diajukan PTDH. Polisi kok merampok," cetusnya. Ada juga tiga oknum polisi lain yang terlibat perampokan. Ketiganya masih menjalani proses hukum dan akan diajukan PTDH setelah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap. Tiga oknum polisi yang dimaksud adalah Brigadir ME, 34, anggota Polres Empat Lawang; Briptu ES, 35, anggota Polres Ogan Ilir; dan Briptu LA, 36, anggota Polresta Palembang. Tiga sekawan itu diduga terlibat dalam beberapa aksi perampokan. Salah satunya merampok mobil PT Global Jaya Ekspres Riau. Kejadiannya di areal SPBU di Jl Soekarno-Hatta, Sabtu (30/9), pukul 03.00.&nbsp;

Saat Memecat Anak Buahnya, Kapolda Heran Kenapa Polisi Ikut Merampok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/jelang-idul-adha-kapolda-pecat-11-bintara-polisi_m_154764.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sehari menjelang perayaan Idul Adha, Kapolda Riau Irjen Zulkarnain secara resmi memberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) 11 anak buahnya. Pemberhentian itu karena mereka terlibat berbagai kasus. Di antaranya terjerat dalam jaringan peredaran narkoba, disersi dan tindak kejahatan lainnya.  Pemecatan itu berlangsung dalam upacara di halaman Mapolda Riau yang berlangsung pada Kamis (31/8) atau sehari menjelang Idul Adha. Satu orang dari 11 orang personel polisi yang dipecat digiring ke tengah lapangan untuk mengikuti proses pencopotan seragam dinas Bhayangkara.  Perwakilan itu bernama Briptu Taufik Hidayat, mantan anggota Polres Meranti. Taufik dipecat karena pada Senin (14/8) lalu dia ditangkap atas kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 10 gram.  Penangkapan dia itu dikaitkan dengan sabu-sabu seberat 1,5 kg, ekstasi sebanyak 500 butir dan Happy Five sebanyak 500 butir di tempat dia ditangkap di Wisma Holiday, yang berada di Jalan Teuku Umar, Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti.  Sementara kepastian pemecatan ke-11 personel Polda Riau itu diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik (KKE) pada Rabu (16/8). Untuk keputusan PTDH terhadap Taufik ini didapatkan melalui sidang kode etik yang dipimpin oleh Wakapolres Meranti Kompol Wawan.  Meski ditangkap atas kepemilikan sabu-sabu, Taufik dipecat bukan akibat dari penangkapan tersebut. Sebelum penangkapan, dia sudah memiliki banyak masalah.  Dia diketahui terlibat dalam pencurian, curanmor, penggelapan, positif menggunakan narkoba dan penipuan. Dia telah jatuhi pidana 10 bulan berkeputusan tetap dalam kasus pencurian dalam pemberatan dan narkoba.  Saat proses pencopotan seragam oleh Irjen Zulkarnaen, Taufik semula terlihat tegar. Namun setelah seragamnya diganti dengan baju batik. Di situlah Taufik menangis dan tidak bisa menahan air matanya. Kapolda kemudian menenangkan Taufik. Bahu Taufik ditepuk-tepuk bahunya. Usai prosesi, Taufik langsung kembali dibawa ke sel tahanan Mapolda Riau dikawal personel Propam.  Zulkarnain menuturkan, memecat anggota bukanlah hal yang mudah. Karena itu dia berharap prosesi pemecatan itu merupakan yang terakhir di Polda Riau.  Dia menekankan jangan lagi ada anggota polisi yang terlibat dalam peredaran narkoba. Karena itu sama saja menjadi pengkhianat. "Kalau kasus ini saya perhatikan lebih kepada personal. Bisa saja karena tuntutan keluarga dia mencari tambahan," sebutnya sebagaimana dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group).  Adapun 11 personel polisi di lingkungan Polda Riau yang dipecat sebagai berikut:  1. Briptu Taufik Hidayat (Polres Meranti)  2. Brigadir Royen Silalahi (Pelopor Sat Brimob Riau)  3. Briptu Sautimal Pucer (Pelopor Sat Brimob Riau)  4. Briptu Donny Pramana Dalmas Dit Sabhara Polda Riau)  5. Ade Winata, (bintara Subbag Pamsik Yanma Polda Riau)  6. Aiptu Sumardi (bintara Bag Sumda Polres Kampar)  7. Romi Sitinjak (bintara Sat Sabhara Polres Rohil)  8. Brigadir Ade Tiyawarman (Sat Narkoba Polres Rohil)  9. Briptu Berly Nopi Silalahi (Sabhara Polres Rohil)  10. Bripda Suardi (Sabhara Polres Meranti)  11. Briptu Fakhrur Rozi (Polres Kampar)

Jelang Idul Adha, Kapolda Pecat 11 Bintara Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/berkali-kali-dibina-akhirnya-anggota-polisi-ini-dipecat-tidak-hormat_m_103037.jpeg" alt="Kapolres Padangpariaman AKBP Roedy Yoelianto melepas pakaian dinas anggota Polri berinisial SNM di Mapolres Padangpariaman, setelah terlibat peredaran narkoba." width="100%">
<figcaption>Kapolres Padangpariaman AKBP Roedy Yoelianto melepas pakaian dinas anggota Polri berinisial SNM di Mapolres Padangpariaman, setelah terlibat peredaran narkoba.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus menjaga komitmennya untuk bertindak tegas terhadap personelnya yang melanggar aturan. Terutama bagi anggota polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Baik sebagai pemakai ataupun pengedar. Buktiya di Polres Padangpariaman, seorang personel polisi berpangkat Briptu berinisial SNM diberhentikan secara tidak hormat (PTDH) akibat perbuatannya yang melakukan penyalahguaan narkoba. Pemecetan itu dilakukan setelah keluarnya putusan dari Pengadilan Negeri Pariaman yang menjatuhkan dia vonis 4 tahun penjara akibat terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kapolres Padangpariaman, AKBP Roedy Yoelianto menuturkan, pemberhentian itu selain menidaklanjuti vonis pengadilan juga keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri yang memutuskan SNM tak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri. Pemberhentian itu dilakukan setelah keluarnya surat keputusan dari Polda Sumbar 27 Desember 2016. &ldquo;Hukuman ini, sebenarnya tidak kita inginkan bersama. Namun saya selaku Kapolres, sudah melakukan pembinaan baik lisan, tindakan disiplin, hingga hukuman disiplin,&rdquo; ujar AKBP Roedy Yoelianto, seperti yang dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Rabu (18/1). Proses pemecatan itu berlangsung pada upacara pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) SNM di halaman Mapolres Padangpariaman, Selasa (17/1). Lebih jauh AKBP Roedy Yoelianto menuturkan, pembinaan yang diberikannya, ternyata tidak membuat SNM sadar. Untuk itu, dia memilih menyerahkan SNM diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Pariaman. Hasilnya SNM divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 800 juta. &ldquo;Kalau denda tidak dibayar, yang bersangkutan akan dikenai tambahan hukuman 2 bulan penjara,&rdquo; ucapnya. Setelah vonis ditetapkan, imbuh Roedy, dia selaku atasan yang memiliki hak keputusan memastikan layak atau tidaknya SNM dipertahankan sebagai anggota Polri. Sehingga, dirinya melakukan mekanisme internal untuk memutuskan itu. Yakni melalui sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP). &ldquo;Sidang KEPP itu, dilakukan oleh Komisi Kode Etik Profesi yang dipimpin oleh Wakil Kapolres. Hasil sidang itu, diputuskan bahwa SNM memang tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota Polri,&rdquo; kata Roedy. Pascakeputusan sidang kode etik itu, kata Roedy, SNM sempat mengirim banding kepada Polda Sumbar. Namun komitmen Kapolda Sumbar dalam memberantas tidak penyalahgunaan narkoba, menolak banding yang diajukan SNM itu. &ldquo;Akhirnya Kapolda Sumbar mengeluarkan surat keputusan tertanggal 27 Desember 2016, berisikan bahwa saudara SNM terkena sanksi PTDH dari keanggotaannya. Jadi terhitung dari tanggal tersebut, SNM tidak lagi anggota Polri,&rdquo; tandasnya. (g/iil/JPG)

Berkali-kali Dibina, Akhirnya Anggota Polisi Ini Dipecat tidak Hormat