<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/f-akbp-didik-1495821606-2380250574.jpg" alt="Kapolres Bima Kota Nonaktif AKBP Didik Putra Kuncoro. Ia Diperiksa Mabes Polri dalam kasus narkoba. (Istimewa/Lombok Post)" width="100%">
<figcaption>Kapolres Bima Kota Nonaktif AKBP Didik Putra Kuncoro. Ia Diperiksa Mabes Polri dalam kasus narkoba. (Istimewa/Lombok Post)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KEPP) di Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Kamis (19/2), Didik Putra Kuncoro diputus bersalah. Dia dipecat dari dinas kepolisian lewat sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Didik yang pernah menjadi kapolres Bima Kota melanggar sejumlah aturan. Baik aturan etik sebagai polisi maupun aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dia pun membeber beberapa aturan yang dilanggar oleh Didik. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang berbunyi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Juncto Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan, wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Pasal 8 huruf c angka 1 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang berbunyi Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, wajib menaati dan menghormati norma hukum. Pasal 10 ayat (1) huruf d Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang berbunyi Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan, dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pasal 10 ayat (1) huruf f Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang berbunyi Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan, dilarang melakukan permufakatan Pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana. Pasal 13 huruf d Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang berbunyi Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, dilarang melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual. Pasal 13 huruf e Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang berbunyi Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, dilarang melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkotika, psikotropika dan obat terlarang. Pasal 13 huruf f Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang berbunyi Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, dilarang melakukan perzinahan dan/atau perselingkuhan. Dengan berbagai fakta yang terungkap dalam pemeriksaan Sidang KKEP, Didik mendapat sanksi tegas. Apalagi fakta-fakta itu diperkuat dengan keterangan saksi-saki. Secara keseluruhan ada 18 orang saksi yang dihadirkan dalam sidang tersebut. Tiga secara langsung, 15 lainnya secara dalam jaringan (daring). &rdquo;Perlu kami sampaikan, pada proses pemeriksaan sidang komisi, telah didapat suatu wujud perbuatan. Dimana terduga pelanggar telah meminta dan menerima uang melalui Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota atas nama AKP M atau yang kemarin disebutkan adalah inisial AKP ML,&rdquo; kata Trunoyudo kepada awak media. Uang yang diterima dari AKP M tersebut berasal dari bandar narkoba di Bima Kota. Meski Trunoyudo tidak menyebut nama bandar tersebut, masyarakat sudah mengetahui bahwa bandar yang dimaksud adalah Koko Erwin. Bandar itu kini tengah diburu dan dikejar oleh jajaran kepolisian, baik Bareskrim Polri maupun Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). &rdquo;Saya ulangi, (uang itu) dari bandar narkotika di wilayah Bima Kota. (Didik juga) melakukan penyalahgunaan narkotika dan melakukan kegiatan penyimpangan dalam kegiatan seksual asusila,&rdquo; tegasnya. Jenderal bintang satu Polri itu memastikan bahwa pihak eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga diajak untuk mengawal dan mengawasi jalannya sidang. Sidang itu dipimpin langsung oleh Irjen Merdisyam dan Brigjen Pol Agus Wijayanto selaku ketua dan wakil ketua. Di pengujung sidang tersebut, Didik dinyatakan telah terbukti melanggar beberapa aturan sekaligus. Bukan hanya aturan etik, melainkan juga aturan pidana. Sehingga KKEP memutuskan bahwa perwira menengah (pamen) Polri itu telah terbukti bersalah. Trunoyudo menyatakan bahwa Didik telah melakukan perbuatan tercela sehingga KKEP memberikan dua sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus atau patsus selama tujuh hari terhitung mulai 13 sampai dengan 19 Februari 2026 di Ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri. &rdquo;Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,&rdquo; tegasnya. Dengan putusan itu, Didik kini sudah resmi dipecat dari dinas kepolisian. Sebab, yang bersangkutan menyatakan menerima putusan tersebut. Dia tidak menyampaikan keberatan maupun mengajukan banding. Selanjutnya, dia akan menjalani proses hukum atas pelanggaran pidana yang sudah dilakukan. &nbsp;

Didik Putra Kuncoro dipecat tidak hormat oleh Polri di Jakarta. Sidang KEPP mengungkap pelanggaran pasal etik dan pidana yang dilakukan.

Deretan Pasal yang Dilanggar Didik Putra Kuncoro Hingga Dipecat Tidak Hormat sebagai Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/23/IMG_9383-2136329881.jpg" alt="Kabidpropam Polda Kepri Kombespol Eddwi Kurniyanto. (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kabidpropam Polda Kepri Kombespol Eddwi Kurniyanto. (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Iptu TSH. Anggota polisi itu terlibat penggerebekan narkoba fiktif terhadap seorang pengusaha di Batam. Kepala Bidang Propam Polda Kepri Komisaris Besar Polisi Eddwi Kurniyanto mengatakan, komisi etik telah dibentuk dan sidang etik terhadap Iptu TSH sudah bergulir. Pihaknya sedang meminta keterangan saksi korban berinisial BJ. &rdquo;Sidang KKEP-nya sudah berjalan, kami sedang meminta keterangan saksi korban untuk dihadirkan di persidangan etik guna didengarkan keterangannya,&rdquo; kata Eddwi seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan dari hasil pemeriksaan, Iptu THS mengaku diajak tujuh anggota TNI AD untuk melakukan penggerebekan fiktif tersebut. Iptu TSH mengaku sudah sering diajak dan menolak, tetapi karena tidak enakan dan alasan hubungan pertemanan, akhirnya dia bersedia diajak pada 16 Oktober 2025. &rdquo;Awalnya diajak, sempat menolak. Dia mengakui kesalahannya,&rdquo; ungkap Eddwi. Iptu TSH merupakan anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Kepri. Selama bertugas, dia tidak memiliki catatan pelanggaran etik. Dalam pemeriksaan kasus ini, Propam Polda Kepri juga sudah memeriksa bentuk pengawasan melekat yang dilakukan pimpinan Iptu TSH. Menurut Eddwi, hasil pemeriksaan itu telah dijalankan pimpinan setingkat di atas Iptu TSH, baik dalam bentuk imbauan setiap apel maupun disampaikan secara tertulis. &rdquo;Murni ini kesalahan personal,&rdquo; ujar Eddwi Kurniyanto. Perbuatan Iptu TSH memenuhi unsur melanggar aturan dengan penyalahgunaan wewenang dan terancam sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan. &rdquo;Polda Kepri berkomitmen menindak tegas anggota yang terlibat pelanggaran berat dengan sanksi berat. Tidak ada toleransi bagi anggota yang melanggar etik, Propam Polda Kepri akan profesional dalam menyelesaikan kasus pelanggaran etik ini,&rdquo; ungkap Eddwi. Iptu TSH dilaporkan terlibat dugaan pemerasan terhadap seorang pengusaha di Batam dengan modus penggerebekan narkoba fiktif bersama tujuh anggota TNI AD. Ketujuh anggota TNI itu, yakni Serka Jefri Simanjuntak, Serda Rozi, Pratu Rambe, Pratu Diki, Pratu Jefri Zalman, Pratu Afriansyah, dan Prada Matondang.

Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Kepri gelar sidang KKEP terhadap satu anggota polisi itu terlibat penggerebekan narkoba fiktif

Polda Kepri Sidang Etik Anggota Polisi Terlibat Penggerebekan Fiktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/aniaya-2174518047.jpg" alt="Ilustrasi penganiayaan. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penganiayaan. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Langkah tegas diambil oleh Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam kasus penganiayaan 2 siswa Sekolah Polisi Negara (SPN). Usai menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), 1 pelaku dipecat dari dinas kepolisian sementara 1 polisi lainnya mendapat sanksi demosi.&nbsp; Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra menyampaikan bahwa pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dijatuhkan kepada Bripda Torino Tobo Dara. Yang bersangkutan terbukti melakukan penganiayaan terhadap 2 siswa. Tindakan itu bahkan viral di media sosial.&nbsp; &rdquo;Tidak hanya melanggar aturan, tapi juga mencederai nilai-nilai dasar kepolisian. PTDH adalah bentuk keseriusan Polri menjaga marwah institusi,&rdquo; ungkap Kombes Henry.&nbsp; Selain Bripda Torino Tobo Dara, sanksi tegas berupa demosi juga diberikan kepada Bripda Gilberth Hein De Reynald Puling. Dia terbukti tidak menghentikan penganiayaan dan dengan sadar merekam penganiayaan yang terjadi. Putusan KKEP menyebut perilaku polisi itu sebagai perbuatan tercela. Menurut Henry, Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko sudah menekankan bahwa kekerasan dalam proses pendidikan atau kedinasan tidak boleh terjadi. Polri berkomitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang humanis, disiplin, dan jauh dari praktik kekerasan. &rdquo;Setiap pelanggaran akan diproses secara transparan. Tidak ada ruang bagi perilaku yang mencederai nama baik institusi,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Sebelumnya, viral di media sosial seorang polisi memukul 2 siswa di SPN Polda NTT. Video itu beredar luas sejak Jumat pekan lalu (14/11). Dalam video itu terdengar suara polisi yang memberikan aba-aba untuk memukul. Selain itu, terdengar pula suara korban yang menolak namun tetap dipukul dan ditendang.&nbsp; Belakangan diketahui bahwa kedua korban berinisial KLK dan JSU. Sementara pelaku adalah polisi bernama Bripda Torino Tobo Dara dan Bripda Gilberth Hein De Reynald Puling. Keduanya sudah mendapat sanksi tegas melalui sidang KKEP yang sudah dilaksanakan oleh Polda NTB.

Polda NTT ambil langkah tegas, pecat polisi penganiaya siswa SPN, sanksi demosi untuk pelaku lainnya.

Aniaya Siswa Sekolah Polisi Negara NTT, 2 Anggota Polri Dipecat dan Demosi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/17/antarafoto-polri-tetapkan-mantan-kapolres-ngada-tersangka-1741877721-2293397371.jpg" alt="Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko (kiri depan) saat konferensi pers kasus hukum AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, Kamis (13/3). (Fath Patra Mulya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko (kiri depan) saat konferensi pers kasus hukum AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, Kamis (13/3). (Fath Patra Mulya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Divisi Propam Polri menjatuhkan sanksi administratif berupa pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. &rdquo;Dalam sanksi administratif, diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota kepolisian,&rdquo; kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko seperti dilansir dari Antara, Senin (17/3). Sanksi administratif lainnya yang dijatuhkan adalah ditempatkan di penempatan khusus (patsus) terhitung sejak 7 sampai dengan 13 Maret yang telah dijalani. Di samping itu, sanksi etika yang dijatuhkan adalah perbuatan AKBP Fajar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Brigjen Pol Trunoyudo mengatakan, AKBP Fajar menyatakan banding atas putusan tersebut. &rdquo;Pelanggar dinyatakan banding yang menjadi bagian daripada hak milik pelanggar,&rdquo; ujar Trunoyudo Wisnu Andiko. Dari sidang etik, kata dia, didapatkan beberapa pelanggaran yang dilakukan AKBP Fajar saat menjabat sebagai Kapolres Ngada. Yakni melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, persetubuhan anak di bawah umur, perzinaan tanpa ikatan pernikahan yang sah, dan mengonsumsi narkoba. &rdquo;Selain itu, merekam, menyimpan, mengunggah, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur,&rdquo; imbuh Trunoyudo Wisnu Andiko. Sebelumnya, Polri menetapkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja sebagai tersangka dugaan kasus asusila dan penggunaan narkoba, berdasar hasil pemeriksaan Divisi Propam Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers pada Kamis (13/3) mengatakan bahwa AKBP Fajar diduga melakukan pelecehan seksual terhadap tiga anak di bawah umur dan satu orang dewasa berusia 20 tahun. Tiga korban anak di bawah umur tersebut, antara lain, berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. AKBP Fajar juga diduga merekam perbuatan seksualnya dan mengunggah video tersebut ke situs atau forum di web gelap (darkweb) dan terbukti sebagai pengguna narkoba.

Majelis sidang KKEP Divisi Propam Polri menjatuhkan sanksi administratif berupa pemecatan atau PTDH kepada mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar

Divisi Propam Polri Jatuhkan Sanksi PTDH kepada Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/IMG-20250313-WA0069-3373740341.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan asusila dan narkoba yang juga mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (tengah). (ANTARA/Fath Putra Mulya)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan asusila dan narkoba yang juga mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (tengah). (ANTARA/Fath Putra Mulya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Divisi Propam Polri menuntaskan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) atas nama mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja pada Senin malam (17/3). Melalui sidang tersebut, mereka menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Dia terbukti telah berbuat cabul dan melakukan penyalahgunaan narkoba.&nbsp; Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan bahwa tindakan melanggar hukum itu dilakukan oleh AKBP Fajar saat masih berdinas sebagai kapolres Ngada. Dia melakukan pelecehan seksual dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Selain itu, yang bersangkutan juga telah menyalahgunakan narkoba.&nbsp; &rdquo;Melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, perestubuhan anak di bawah umur, perzinaan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Kemudian mengkonsumsi narkoba serta merekam, menyimpan, mem-posting dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur,&rdquo; beber Trunoyudo.&nbsp; Jenderal bintang satu Polri itu menyatakan bahwa dalam sidang etik hari ini, Divisi Propam Polri menghadirkan sejumlah saksi. Keterangan saksi-saksi menguatkan perbuatan yang telah dilakukan oleh AKBP Fajar. Oleh Divisi Propam Polri, perwira menengah dengan dua kembang di pundak tersebut dinyatakan melakukan perbuatan tercela sehingga dikenakan sanksi penempatan khusus (patsus).&nbsp; &rdquo;Dalam sanksi administratif diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota polisi. Dengan putusan tersebut kami perlu sampaikan informasi bahwasannya atas putusan tersebut pelanggar menyatakan banding,&rdquo; tegas dia. Trunoyudo menegaskan bahwa Polri berkomitmen memberikan sanksi tegas kepada setiap personel yang melanggar aturan. Apalagi bila pelanggaran yang dilakukan masuk kategori berat seperti penyalahgunaan narkoba dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Hal itu juga menjadi komitmen Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.&nbsp;&nbsp; &rdquo;Komitmen Polri tetap akan melakukan tindakan-tindakan tegas mendasari pada semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh anggota Polri yang dianggap melanggar,&rdquo; imbuhnya.

Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Dia terbukti telah berbuat cabul dan melakukan penyalahgunaan narkoba.

Terbukti Melecehkan dan Narkoba, Mantan Kapolres Ngada Kena Sanksi PTDH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/20241022164921__82A5663JPG-295287338.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dipecat dari institusi Polri buntut kasus pelecehan seksual anak dan video porno. Ia menilai, Fajar harus diberi sanksi berat atas perbuatan kejinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pelaku harus dipecat, dan kemudian harus diberikan sanksi yang seberat-beratnya," kata Puan Maharani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan mengingatkan, Polri agar jangan sampai kasus seperti ini terulang di kemudian hari, terlebih apa yang dilakukan Fajar masuk dalam kategori pelanggaran berat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan kepada instansi yang terkait jangan sampai ada lagi hal-hal seperti itu," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan juga meminta aparat penegak hukum bersama instansi terkait untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Dalam kasus ini, AKBP Fajar disebut melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur yakni anak usia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, serta seorang perempuan berusia 20 tahun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Korban harus dilindungi, korban harus diberikan rehab secara perlindungan traumatis, dan ke depannya jangan sampai terulang lagi," ucap Puan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015775995/ketua-dpr-puan-maharani-minta-eks-kapolres-ngada-akpb-fajar-widyadharma-dipecat-dan-disanksi-berat">Ketua DPR Puan Maharani Minta Eks Kapolres Ngada AKPB Fajar Widyadharma Dipecat dan Disanksi Berat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman dijadwalkan menjalani sidang kode etik Polri hari ini terkait kasus asusila dan penyalahgunaan narkoba. Mabes Polri menyebut ada empat orang korban Fajar. Tiga di antaranya masih di bawah umur, sementara satu orang lagi sudah dewasa. Fajar dianggap melakukan tindakan pelanggaran berat.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya melakukan pencabulan, Fajar juga merekam aksi bejatnya lalu menjual video tersebut ke situs porno luar negeri. Fajar pun terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sehingga terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi Polri.</div> </div> </div> </div>

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dipecat.

Puan Minta Eks Kapolres Ngada Dipecat dari Polri dan Disanksi Seberat-Beratnya!

<div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/PTDH-PMJ2-1750795300.jpeg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memberhentikan empat personel karena terlibat kasus perzinahan dan penipuan. (Polda Metro Jaya)." width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memberhentikan empat personel karena terlibat kasus perzinahan dan penipuan. (Polda Metro Jaya).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tindakan tegas terhadap personel nakal dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Pada Rabu (12/3), Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memimpin langsung upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap empat personel Polda Metro Jaya. Mereka dipecat dari dinas kepolisian karena terlibat perzinahan dan penipuan.&nbsp; Bagi Polda Metro Jaya, pelanggaran itu merupakan hal serius yang harus ditindak. Selain mencoreng nama baik Polri, empat polisi tersebut juga secara nyata tidak mampu menjaga integritas mereka. Karena itu, mereka kena sanksi tegas berupa PTDH. Empat polisi tersebut masing-masing berinisial Bripda A, Bripka PR, Aipda BR, serta Aipda UW.&nbsp; Irjen Karyoto menyebut, Bripda A terlibat dalam kasus perzinahan. Sementara tiga polisi lainnya terlibat dalam kasus penipuan. Meski tidak disampaikan secara terperinci, namun para polisi itu mestinya tidak terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Polda Metro Jaya mengambil langkah tegas sebagai bentuk komitmen mereka terhadap penegakan disiplin.&nbsp; &rdquo;Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH ini merupakan sanksi administratif yang diberikan kepada anggota yang telah terbukti melakukan pelanggaran serius,&rdquo; kata dia.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015733900/polda-metro-jaya-temukan-pabrik-tembakau-sintetis-di-depok-tangkap-sang-koki-dan-pengedar">Polda Metro Jaya Temukan Pabrik Tembakau Sintetis di Depok, Tangkap Sang Koki dan Pengedar</a> Menurut Karyoto, keputusan tersebut merupakan langkah penting dalam upaya menjaga nama baik institusi Polri. Sanksi PTDH diambil untuk mencegah tindakan individu yang bertentangan dengan kode etik dan aturan yang berlaku di lingkungan kepolisian. &rdquo;Keputusan PTDH ini diambil sebagai upaya untuk menjaga nama baik institusi Polri agar tidak tercoreng oleh perilaku individu yang bertentangan dengan kode etik dan aturan yang berlaku di kepolisian,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Jenderal bintang dua Polri itu berharap tidak ada lagi personel Polda Metro Jaya yang melanggar aturan hingga harus disanksi PTDH. Dia meminta seluruh jajarannya selalu&nbsp; menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Mereka juga diminta untuk bekerja secara optimal. &rdquo;Jadilah teladan bagi sesama rekan dan masyarakat, karena dengan profesionalisme, kita akan semakin dihormati dan menjadi kebanggaan bagi institusi yang kita cintai,&rdquo; ujar Karyoto.&nbsp; </div> <div>&nbsp;</div>

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memimpin langsung upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap empat personel.

Terlibat Perzinahan Hingga Penipuan, 4 Personel Polda Metro Jaya Dipecat

<div id="m#msg-f:1826285860645503262" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/09/IMG-20240908-WA0007_2-222896511.jpg" alt="Kabidhumas Polda Kepri Kombespol Zahwani Pandra Arsyad. (Bidhumas Polda Kepri/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Kepri Kombespol Zahwani Pandra Arsyad. (Bidhumas Polda Kepri/Antara)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1826285860645503262-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"> <div> JawaPos.com - Seorang perwira menengah Polri dengan inisial Kompol CP kena sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH. Dia mendapat hukuman dari Polda Kepulauan Riau lantaran diduga memeras pengguna narkoba demi memperkaya diri sendiri. Dalam aksinya, Kompol CP tidak sendirian. Ada delapan personel Polri lain yang juga terlibat.&nbsp; Kabid Humas Polda Kepri Kombes Zahwani Pandra menyampaikan hal itu kepada awak media pada Selasa (11/3). Menurut dia, dari sembilan polisi yang diduga terlibat dalam pelanggaran tersebut, Kompol CP punya peranan paling besar. Karena itu, sanksi yang diberikan kepada dirinya juga tidak main-main. Dia dipecat dari dinas sebagai polisi.&nbsp; &rdquo;Yang berperan betul terutama CP itu, Kompol CP itu,&rdquo; ungkap Kombes Zahwani.&nbsp; Tidak hanya itu, Kompol CP juga tercatat pernah melakukan pelanggaran dan perbuatan menyimpang. Sehingga Polda Kepri tidak segan-segan memberi sanksi tegas terhadap yang bersangkutan.&nbsp; Menurut Zahwani, Kompol CP sudah pernah terlibat dalam kasus pelanggaran etik berupa penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015749525/sasar-penjual-nakal-polri-kerahkan-aparat-hingga-tingkat-polres-cek-kecurangan-minyakita">Sasar Penjual Nakal, Polri Kerahkan Aparat Hingga Tingkat Polres Cek Kecurangan MinyaKita&nbsp;</a> &rdquo;Ini adalah salah satu akumulasinya, kenapa pimpinan sidang akhirnya mengeluarkan dia dengan tidak hormat begitu,&rdquo; kata dia.&nbsp; Zahwani mengakui, penanganan kasus yang menyeret Kompol CP dilakukan setelah korban mengadu dan membuat laporan. Kompol CP diadukan telah melanggar kode etik dan aturan disiplin. Dalam kasus tersebut, dia diduga memperkaya diri sendiri dengan memeras korban sebagai pengguna narkoba. Nilai pemerasan mencapai Rp 20 juta.&nbsp; &rdquo;Jadi, untuk memperkaya diri tanpa adanya suatu hal yang benar,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Kasus dugaan pemerasan itu terjadi pada Desember tahun lalu. Kompol CP bersama sejumlah personel Polri lainnya bersekongkol untuk memerasan korban. Namun demikian, Zahwani menegaskan kembali, dalam kasus tersebut yang berperan paling dominan adalah Kompol CP. Sehingga sanksi yang diberikan tidak main-main.&nbsp; &rdquo;Ini adalah sikap tegas kapolda Kepri. Jadi, ditindak tegas pelaku yang menyalahgunakan wewenang. Pasti proses pidananya tetap diproses. Proses ini kan secara simultan berjalan,&rdquo; tegasnya.&nbsp;&nbsp; </div> </div> </div> </div> </div>

Seorang perwira menengah Polri dengan inisial Kompol CP kena sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH.

Alasan Polda Kepri PTDH Kompol CP, Peras Pengguna Narkoba untuk Perkaya Diri Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/29/1000182412-1861033850.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi bersama Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Radjo Alriadi Harahap menjelaskan persoalan yang menyeret AKBP Bintoro dan tiga polisi lainnya." width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi bersama Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Radjo Alriadi Harahap menjelaskan persoalan yang menyeret AKBP Bintoro dan tiga polisi lainnya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Lima mantan personel Polres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Polda Metro Jaya. Mereka adalah AKBP Bintoro, AKBP Gogo Galesung, AKP Z, AKP M, dan Ipda ND. Sidang etik terhadap lima polisi tersebut berlangsung sampai Jumat tengah malam (8/2). Tiga polisi kena sanksi PTDH dan dua lainnya dihukum demosi delapan tahun.&nbsp; Keterangan itu disampaikan oleh Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam yang turut hadir untuk memantau jalannya sidang. Dia menyebut, tiga orang yang kena sanksi PTDH adalah AKBP Bintoro, AKP Z, dan AKP M. Sementara AKBP Gogo Galesung dan Ipda ND kena sanksi demosi delapan tahun tidak boleh berdinas di bidang reserse.&nbsp; Sanksi PTDH diberikan kepada AKBP Bintoro lantaran mantan Kasatreskrim Polrestro Jaksel itu diduga telah menerima sejumlah uang dari pihak berperkara. Persisnya dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam kasus itu, Arif Nugroho menjadi tersangka. Dia adalah anak bos Prodia.&nbsp; Nominal uang yang diduga telah diterima oleh Bintoro memang tidak sampai miliaran rupiah. Anam menyebut, nilainya ratusan juta. Dia tidak menyampaikan angka persis, namun jumlahnya berada di atas Rp 100 juta. &rdquo;Pemberian uang kepada anggota polisi sangat kecil, tidak sebesar yang beredar di publik. Angkanya bukan Rp 2 miliar atau Rp 5 miliar. Tetapi, lebih dari Rp 100 juta,&rdquo; terang Anam.&nbsp; Menurut Anam, itu angka yang muncul dalam sidang etik kemarin. Namun demikian, masih perlu validasi lebih lanjut untuk memastikan benar atau tidaknya angka yang muncul itu. Sayangnya, klarifikasi tidak bisa dilakukan karena pihak pemberi uang tidak hadir dalam sidang etik. &rdquo;Kalau hadir, tentu bisa dikonfirmasi lebih lanjut,&rdquo; kata Anam.&nbsp; Anam mengatakan bahwa uang yang mengalir kepada AKBP Bintoro dan polisi lainnya tidak semua diberikan dengan cara transfer. Sidang etik mengungkapkan bahwa ada uang yang diserahkan secara langsung atau cash. Selain itu, ada pula yang diberikan dalam bentuk barang.&nbsp; &rdquo;Setelah diuji, akhirnya diambil kesimpulan. Makanya, ada yang dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), ada juga yang mendapat sanksi demosi selama delapan tahun,&rdquo; kata Anam.&nbsp; &nbsp;

Hasil sidang KKEP di Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan Pemerasan Anak Bos Prodia, 3  polisi dipecat dan dua lainnya demosi 8 tahun.

Selain AKBP Bintoro yang Dipecat, 2 Polisi di-PTDH dan 2 lainnya Demosi 8 Tahun dalam Kasus dugaan Pemerasan Anak Bos Prodia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Komisioner-Penyelidikan-atau-Pemantauan-Komnas-HAM-Mohammad-Choirul-Anam-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Metro Jaya menuntaskan sidang etik AKBP Bintoro pada pada Jumat malam (7/2). Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) itu kena sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).&nbsp; Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam mengungkap informasi tersebut kepada awak media. &rdquo;Satu lagi yang sudah diputuskan yaitu AKBP B (Bintoro), PTDH dia. Jadi, kena PTDH,&rdquo; tegas Anam. Sebelumnya AKP Z sudah lebih dulu mendengar putusan dalam sidang etik yang dilaksanakan di Gedung Promoter Polda Metro Jaya tersebut. Serupa dengan Bintoro, Z juga kena sanksi PTDH. Keduanya dipecat dari kepolisian karena telah berbuat salah. Kesalahan Bintoro dan Z adalah menyalahgunakan wewenang mereka saat bertugas di Polres Metro Jaksel. Persisnya ketika mereka menangani kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam kasus tersebut, Polres Metro Jaksel menetapkan Arif Nugroho sebagai tersangka. Saat Bintoro masih bertugas di Polres Metro Jaksel, penanganan kasus yang menyeret anak bos prodia itu sempat mandek dengan berbagai alasan. Penanganan kasusnya kembali berjalan sampai dilimpahkan kepada kejaksaan setelah Bintoro digantikan oleh AKBP Gogo Galesung. Namun demikian Gogo juga terseret dalam dugaan pelanggaran etik.&nbsp; Bersama mantan personel Polres Metro Jaksel lainnya, Ipda ND, Gogo kena sanksi demosi delapan tahun, penempatan khusus (patsus) 20 hari, dan&nbsp; demosi delapan tahun tidak diperbolehkan bertugas di bagian reserse. &rdquo;Satunya AKP M masih proses sidang, masih pemeriksaan saksi-saksi, jumlahnya masih banyak 16 orang. Ini masih cukup lama,&rdquo; terang Anam. Secara keseluruhan ada lima polisi yang menjalani sidang etik di Polda Metro Jaya. Anam memantau seluruh persidangan mereka. Menurut dia, sidang itu berlangsung dengan baik. Rangkaian peristiwa, konstruksi dugaan pelanggaran, serta peran masing-masing pihak terungkap jelas. &rdquo;Jadi, memang, konstruksi peristiwanya diurai sedemikian rupa. Siapa yang ngasih duit ke siapa dan lain sebagainya. Makanya ada putusan PTDH. Jadi, dalam konteks kasus ini, secara keseluruhan, dari empat terduga pelanggar yang sudah PTDH dua dan dua lainnya demosi delapan tahun,&rdquo; beber Anam.&nbsp;

Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) itu kena sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ptdh

Berita Terkini