<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/06/indonesia-bangladesh-1977971764.jpg" alt="Presiden Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin, di Ruang Kakatua, JCC, Jakarta, Rabu (6/9)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin, di Ruang Kakatua, JCC, Jakarta, Rabu (6/9).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta, Rabu (6/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hadir mendampingi Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dalam pertemuan tersebut pemerintah RI membahas sejumlah hal. Meliputi, Preferential Trade Agreement (PTA) yang perlu didorong untuk dapat segera selesai hingga sejumlah ekpansi proyek BUMN dalam sektor energi dan transportasi di Bangladesh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Bangladesh merupakan sahabat Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Oleh karena itu, persahabatan ini perlu diperkuat melalui kerja sama yang lebih konkret dan bermanfaat bagi kedua negara," kata Airlangga dalam keterangan resmi, Rabu (6/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan tersebut, kata Airlangga, Presiden Jokowi juga menyampaikan terkait hubungan kerja sama di bidang perdagangan kedua negara. Adapun nilai perdagangan Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 19 persen dalam lima tahun terakhir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Momentum tersebut perlu terus ditingkatkan dengan mengatasi hambatan perdagangan. Oleh karena itu, perundingan PTA perlu didorong untuk dapat segera diselesaikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang tentunya akan mempermudah arus dagang dan memperluas akses pasar di kedua negara. Dalam bidang energi dan infrastruktur, disampaikan pula terkait kesiapan Indonesia dalam berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Bangladesh melalui konsorsium proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, di bidang transportasi, BUMN Indonesia juga turut berkontribusi dengan mengikuti tender pengadaan gerbong kereta api sebanyak 200 gerbong untuk pengembangan konektivitas di Bangladesh. Pemerintah Indonesia tentunya berharap mendapat tanggapan positif dari Pemerintah Bangladesh terkait hal tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Indonesia juga menyambut baik kerja sama antara ASEAN dengan IORA (Indian Ocean Rim Association) dengan ditandatangninya nota kesepahaman pada 4 September 2023 lalu. Terakhir, kata Airlangga, Presiden Joko Widodo juga mempertegas komitmennya untuk terus mendorong kerja sama tersebut, khususnya implementasi ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) dan IORA&rsquo;s Outlook on the Indo-Pacific (IOIP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengingat hal tersebut sangat penting untuk menjaga perdamaian, stabilitas, serta kemakmuran di kawasan," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Dalam bidang energi dan infrastruktur, disampaikan pula terkait kesiapan Indonesia dalam berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Bangladesh.

Bertemu Presiden Bangladesh, Jokowi Bahas PTA hingga Ekspansi BUMN di Bidang Energi dan Transportasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/PHOTO-2021-12-08-12-24-20.jpg" alt="Para pembicara dalam acara webinar" width="100%">
<figcaption>Para pembicara dalam acara webinar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konsep pengurangan risiko atau harm reduction dalam bidang kesehatan dan lingkungan memang masih menjadi perbincangan global. Namun sayangnya, di Indonesia sendiri, penelitian tentang konsep pengurangan risiko ini masih sangat rendah.  Diungkapkan Mantan Direktur Kebijakan Penelitian dan Kerja Sama Badan Kesehatan Dunia (WHO), Profesor Tikki Pangestu, konsep pengurangan risiko memang topik yang minim diteliti oleh perguruan tinggi di Indonesia. Padahal, konsep ini menawarkan strategi promosi kesehatan untuk mengurangi konsekuensi berbahaya dari perilaku berisiko.  Prof. Tikki memaparkan, konsep pengurangan risiko seringkali dikaitkan dengan isu-isu sensitif seperti pengurangan bahaya tembakau. Misalnya inovasi produk tembakau alternatif (PTA). Berdasarkan bukti ilmiah, PTA ini berpotensi besar membantu menurunkan prevalensi perokok.  Bahkan, PTA memiliki risiko kesehatan lebih rendah 90-95 persen daripada rokok yang dibakar. "Kita lihat di Jepang waktu PTA naik penjualannya, kemudian jumlah rokok yang dijual turun hingga 32 persen. Itu penurunan yang bersejarah," ungkap Prof Tikki dalam acara webinar 'Peranan Universitas dalam Mendorong Inovasi dan Mengurangi Risiko Kesehatan dan Lingkungan'.  Selain Jepang, sejumlah negara lain pun mendukung PTA untuk menurunkan prevalensi merokok. Seperti Inggris dan Selandia Baru.  Namun, meski sudah diakui di banyak negara maju, harus diakui, masalah tembakau ini sangat sensitif. Sehingga masih memiliki banyak tantangan dan rintangan untuk penelitian.  Terlebih persepsi masyarakat dan informasi yang salah serta terbatas soal PTA. Banyak masyarakat yang percaya bahayanya PTA sama dengan rokok yang dibakar.  Lalu ada faktor politik dan ekonomi yang memengaruhi kebijakan. Terlebih posisi WHO saat ini anti PTA sehingga bisa memengaruhi kebijakan anggotanya.  "Kekurangan penelitian lokal penggunaan PTA bukan hanya aspek medis tapi juga penelitian perilaku dan dampak fiskal dan ekonomi itu masih kurang," sambungnya.  Sehingga jika dilihat lebih jauh, konsep pengurangan risiko tembakau memiliki manfaat yang besar untuk perbaikan kesehatan publik. Kehadiran program Kampus Merdeka diharapkan menghapus batasan yang selama ini menghambat perguruan tinggi untuk meneliti isu-isu sensitif demi menghadirkan solusi bagi permasalahan kesehatan dan lingkungan,” kata Tikki.  Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah meluncurkan program Kampus Merdeka sejak tahun 2020. Program ini digagas untuk mendorong perguruan tinggi melakukan riset dan inovasi demi mencapai perubahan yang transformatif di berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan dan lingkungan.  Terkait hal tersebut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, mengatakan kondisi pandemi Covid-19 telah memabntu menunjukkan hal-hal yang menjadi prioritas. Diantaranya kebutuhan untuk menghadirkan inovasi yang transformatif dalam dunia riset kesehatan dan lingkungan dengan perspektif pengurangan risiko.  “Sebagai contoh misalnya ada inovasi yang berfokus pada efektivitas daur ulang sampah, pengurangan bahaya tembakau, dan berbagai upaya baru untuk mengedepankan sanitasi dan kesehatan masyarakat,” ungkap Nadiem dalam acara webinar 'Peranan Universitas dalam Mendorong Inovasi dan Mengurangi Risiko Kesehatan dan Lingkungan'.  Penelitian di Perguruan Tinggi  Sementara itu, Kepala Laboratorium Pengujian Kaliberasi dan Sertifikasi serta Dosen Kimia IPB, Mohammmad Khotib mengatakan, kampusnya telah menjalankan program Kampus Merdeka dengan melakukan penelitian inovatif terhadap produk tembakau yang dipanaskan. Penelitian terhadap produk tembakau alternatif ini untuk membuktikan kebenaran PTA yang telah menerapkan konsep pengurangan risiko.  Hasil dari penelitian awal tersebut menunjukkan fakta bahwa produk tembakau yang dipanaskan secara signifikan mengurangi rerata 80-90 persen dari senyawa berbahaya seperti Nitrogen Dioksida (N02), Sulfur Dioksida (S02), dan Reactive Oxygen Species (ROS) dibandingkan dengan rokok. “Kami akan terus melanjutkan studi ini dengan harapan mendapatkan lebih banyak lagi temuan sehingga nantinya data yang dihasilkan lebih komprehensif,” ujar Khotib.

Isu Sensitif, Ahli: Penelitian Produk Tembakau Alternatif Masih Minim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/sby-dituding-dalang-kriminalisasi-antasari-ibas-fitnah-keji-busuk_m_109691.jpeg" alt="Edhie Baskoro Yudhoyono" width="100%">
<figcaption>Edhie Baskoro Yudhoyono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengingatkan pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk melindungi pasar dalam negeri. Penguatan pasar juga diharapkan diimbangi dengan peningkatan ekspor.  "Jangan sampai kita (Indonesia) hanya dibanjiri produk luar negeri, sehingga produsen lokal kita menjadi sulit dalam berkompetisi karena kalah dari segi kualitas dan kuantitas," katanya dilansir dari Antara, Kamis (21/11).  Ibas, panggilan akrab Edhie, juga meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam memutuskan perundingan internasional. Khususnya kepada Kementerian Perdagangan, Ibas meminta agar perundingan yang disepakati betul-betul menguntungkan Indonesia dalam berbagai aspek.  "Pastikan betul proyeksi yang sudah dipikirkan benar-benar mengena bagi Indonesia," katanya.  Politisi Partai Demokrat itu mengingatkan pula bahwa fokus Indonesia saat ini adalah investasi dan ekspor, sebagaimana yang sering disampaikan Presiden Jokowi. Atas dasar itu, ia mendorong pemerintah untuk gencar memfasilitasi pengusaha untuk bisa promosi produknya.  "Pemerintah memberikan kelonggaran bagi pengusaha-pengusaha yang ada di dalam negeri, sehingga ketika mereka melakukan ekspor mereka dapat bersaing," imbuhnya.  Sebelumnya, Presiden Jokowi menargetkan perjanjian internasional dengan negara atau institusi lain untuk menggenjot ekspor dapat selesai paling lambat akhir 2020. Presiden Jokowi ketika memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/10), mengingatkan kondisi ekonomi global yang makin sulit dan ancaman resesi pada 2020.  Kunci untuk mengantisipasi kondisi itu, menurut Presiden Jokowi adalah peningkatan ekspor dan investasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, Indonesia telah menyelesaikan perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) dengan negara Australia.  "Ini harus diteruskan dengan negara-negara lain. Yang penting menurut saya segera diselesaikan dan akhir 2020 ini bisa selesai," katanya.  Ia mengingatkan juga perlunya segera diselesaikan Perjanjian Kerja sama Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) Indonesia dengan anggota ASEAN plus 6 negara yakni India, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru.

Ibas Yudhoyono: Jangan Sampai Indonesia Hanya Dibanjiri Produk Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-ptn-bh-kemenag-yakin-uin-jakarta-bisa-tingkatkan-mutu_m_204937.jpeg" alt="Kuliah umum bersama Menristekdikti Mohammad Nasir dan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin, Senin (16/4)." width="100%">
<figcaption>Kuliah umum bersama Menristekdikti Mohammad Nasir dan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin, Senin (16/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kementerian Agama (Kemenag) melihat UIN Syarif Hidayatullah siap untuk menjadi Perguruan Tinggi Agama (PTA) dengan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam, Kamaruddin Amin menyampaikan, dari 3 PTA yang terakreditasi A, UIN Syarif Hidayatullah dinilai bisa menerima status pengelolaan otonomi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). &ldquo;UIN Jakarta, UIN Yogyakarta dan UIN Malang untuk menjadi universitas negeri yang berbadan hukum. Yang paling siap dari ketiganya adalah UIN Jakarta,&rdquo; ujar Kamaruddin di UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Senin (16/4). Dengan berstatus menjadi PTN-BH, Kamaruddin yakin UIN Jakarta dan PTA lain bisa membuat perubahan yang signifikan. &ldquo;Tentu kita sama-sama memahami, fleksibilitas PTN-BH bisa mempercepat visi dan misi kita, khususnya untuk mengemban amanah yang bermutu dan berkualitas,&rdquo; jelasnya. &ldquo;Kita berasumsi dan berharap PTN-BH bisa menghadirkan manajemen dan kelola yang baik, karena independensi PTN-BH mampu meningkatkan kualitas kampus,&rdquo; tambahnya. Maka, Kamaruddin berkeinginan, jika nantinya UIN Syarif Hidayatullah resmi menjadi PTN-BH maka kampus ternama di Jakarta ini dapat menjadi kampus Islam pertama di Indonesia yang mengisi daftar urutan PTN ke-12 dengan skema PTN-BH. &ldquo;Semoga bisa disusul dengan UIN-UIN lainnya,&rdquo; harapnya.

Jadi PTN-BH, Kemenag Yakin UIN Jakarta Bisa Tingkatkan Mutu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perguruan-tinggi-harus-siap-hadapi-perubahan-pola-pengajaran_m_191203.jpeg" alt="Ilustrasi Mahasiswa" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Mahasiswa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno baru saja mengisi kuliah umum tentang kehadiran Revolusi Industri 4.0 ke mahasiswa-mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM). Bagi Pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) yang jadi moderator dalam kesempatan itu, Muhammad Nur Rizal, pemahaman Revolusi Industri 4.0 itu memang sudah harus dimiliki perguruan tinggi. "Saya khawatir, perguruan-perguruan tinggi di Indonesia belum mempersiapkan itu," kata Rizal, Sabtu, (24/2). Hal yang paling penting mempersiapkan diri terhadap perubahan-perubahan pola pengajaran yang kemungkinan memang akan terjadi di dunia pendidikan. Apalagi dunia pendidikan Indonesia masih terkekang sistem yang belum menampung perubahan. Rizal memperkirakan, konsep kelas tatap muka yang sudah bertahan di dalam dunia pendidikan Indonesia selama ini mengalami kepunahan. Saat itu, ia berpendapat hanya perguruan-perguruan tinggi yang fleksibel dan adaptif yang bertahan. "Walaupun universitas-universitas itu kecil, tapi mengadaptasi sistem online-online itu, mata kuliahnya sudah berbasis proyek," ujar Rizal. Artinya, tidak lagi mengandalkan berapa ratus satuan kredit semester (SKS) yang harus didapat, berapa puluh kuliah yang harus diikuti. Menurut Rizal, sistem yang sampai saat ini masih diadopsi di Indonesia itu mengekang pendidik-pendidik sendiri. Rizal memperkirakan, bisa jadi di masa depan sistem pendidikan yang akan diadopsi justru yang berbasis personalita. Sehingga anak-anak yang menuntut ilmu itu fokus mempelajari minat-minat mereka sendiri. "Kalau sekarang, misal kita mahasiswa Teknik Elektro, pasti ada mata-mata kuliah yang wajib diikuti, padahal personalize kita masing-masing berbeda," terang Rizal. Mengutip materi studi McKinsey yang disampaikan Mensesneg, Pratikno, ia mengingatkan jika di masa yang akan datang akan ada 52,6 juta jenis pekerjaan yang hilang. Sedangkan, hanya ada 3,7 juta pekerjaan yang muncul pada Revolusi Industri 4.0 pada masa mendatang.

Perguruan Tinggi Harus Siap Hadapi Perubahan Pola Pengajaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perguruan-tinggi-asing-diharap-percepat-internasionalisasi-pendidikan_m_188541.jpeg" alt="Perguruan Tinggi Asing" width="100%">
<figcaption>Perguruan Tinggi Asing</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberadaan Perguruan Tinggi Asing (PTA) dipandang sebagai salah satu upaya disrupsi&nbsp; inovasi pendidikan di Indonesia untuk menghadapi era globalisasi. Kebijakan untuk menghadirkan PTA di Indonesia jadi isu hangat dalam dunia pendidikan. Rencana itu diungkapkan langsung oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir. Didukung oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi yang telah mengatur akses masuk PTA ke Indonesia. Nasir ingin mengawalinya dengan memberi izin kepada lima hingga sepuluh PTA untuk membuka kampusnya di tanah air. Sebagai pelaku pendidikan, Dosen Teknik Elektro dan Teknik Informasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Nur Rizal justru menyambutnya dengan optimisme tinggi. PTA disebutnya mampu menumbuhkan sinergi dan kolaborasi positif dengan perguruan tinggi Indonesia, asal jangan salah asuh. "Jika dilihat dari kacamata positif, rencana kehadiran PTA di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan sinergi dan kolaborasi dengan perguruan tinggi yang sudah ada dalam mengantisipasi tuntutan perubahan. Asal jangan salah asuh, regulasi yang dibuat dikhawatirkan malah menambah iklim kapitalisasi pendidikan yang hanya akan dinikmati oleh segelintir elite masyarakat saja,&rdquo; katanya, Selasa, (13/2). Unsur pollitik tak bisa dibantah dalam perkembangan isu PTA. Namun ia mengharapkan keberadaan PTA bisa menjadi jembatan kerja sama pendidikan antar warga dunia dan mempercepat proses internasionalisasi pendidikan di Indonesia. "Setiap kebijakan publik tidak terlepas dari unsur politik dan akan menuai protes. Namun, jika kita tilik dari peluang dan tantangan global di mana masyarakat atau negara semakin enggan bekerjasama dan semakin meluasnya sikap populisme atau radikalisme, kondisi ini memerlukan jembatan kerjasama di bidang pendidikan untuk mempererat tali hubungan antar warga dunia,&rdquo; ujar Rizal. Keberadaan PTA diharapkan bisa mempercepat proses internasionalisasi proses pendidikan tinggi agar mahasiswa Indonesia tak perlu studi ke luar negeri untuk mengenyam pendidikan dengan sistem lebih maju dan kekinian. PTA juga menjadi salah satu upaya disrupsi inovasi pendidikan di Indonesia untuk menghadapi era globalisasi. Ia memandang keberadaan lembaga pendidikan asing di Indonesia bisa merangsang kampanye Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) yang didirikannya. GSM mengadopsi sistem proses belajar di negara maju yang tetap disesuaikan dengan permasalahan lokal pendidikan Indonesia. "GSM menawarkan perubahan mindset atau proses belajar-mengajar yang setara dengan lembaga pendidikan asing yang ada, namun terjangkau untuk seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Proses adopsi pendidikan global yang dilakukan telah disesuaikan dengan nilai-nilai keindonesiaan dan dilaksanakan oleh komunitas pendidikan Indonesia sendiri." Layaknya guru, mahasiswa, dosen, aktivis dan orang tua tua siswa. Apa yang dilakukan GSM sesuai dengan prinsip 'Think Globally, Act Locally, and Collaborate Internationally'.

Perguruan Tinggi Asing Diharap Percepat Internasionalisasi Pendidikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pta