<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/bos-vale-1391033718.jpg" alt="CEO PT Vale Febriany Eddy, saat buka bersama media, Selasa (18/3)." width="100%">
<figcaption>CEO PT Vale Febriany Eddy, saat buka bersama media, Selasa (18/3).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;CEO&nbsp;PT Vale Indonesia Tbk Febriany Eddy membeberkan progres pengembangan proyek PT Vale di Blok Pomalaa (Sulawesi Tenggara), Blok Morowali (Sulawesi Tengah), dan Blok Sorowako (Sulawesi Selatan), saat&nbsp;buka puasa bersama sekaligus sharing session, Selasa (18/3). Dia menjelaskan, sesuai dengan komitmen investasi, perseroan terus memacu pembangunan proyek strategis yang ada di tiga provinsi tersebut. Febriany menuturkan, pembangunannya sudah berjalan sesuai yang ditargetkan dengan perkembangan di setiap proyeknya yang sangat pesat. "Seperti di IGP Pomalaa proyek dengan investasi senilai USD 4,5 miliar sudah masuk pada fase konstruksi. Data per Desember 2024, pencapaian laporan kunci perizinan utama untuk proyek pertambangan greenfield saprolite dan limonite telah mencapai 49 persen," jelasnya. Proyek ini sedang dalam proses penyelesaian pada&nbsp;kuartal II 2026. Sementara itu, kolaborasi dengan Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. dan Ford Motor Co. pada proyek HPAL Pomalaa terus mengalami kemajuan yang pesat.&nbsp; "Inisiatif ini akan semakin memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasokan baterai kendaraan listrik global," jelasnya. Lebih lanjut Febriany menyampaikan, progres proyek IGP Morowali telah mencapai 80 persen dari target tahunannya. Proyek ini diyakini bisa selesai tepat waktu pada kuartal III 2025 dengan belanja modal yang lebih efisien. Adapun&nbsp;proyek HPAL Sambalagi, yang ditandatangani dengan GEM Co., Ltd. pada 10 November 2024, merupakan langkah besar menuju fasilitas yang dirancang untuk mencapai emisi nol bersih sejak hari pertama, dengan investasi sebesar USD 1,4 miliar. Untuk proyek Sorowako Limonate progresnya juga sedang berjalan dan diharapkan rampung pada 2027 mendatang. Izin lingkungan untuk proyek pengembangan tambang bijih limonit Sorowako telah diberikan pada akhir tahun 2024. Izin tersebut akan memungkinkan perseroan untuk terus maju dengan rencana perluasan proyek pada tahun 2025.&nbsp;"Dukungan pemerintah, masyarakat termasuk media sangat dibutuhkan agar proyek ini bisa rampung sesuai yang ditargetkan, apalagi kehadirannya tentu memberikan multiflier effect salah satunya membuka lapangan kerja dan lapangan usaha," ungkapnya. Sebagai salah satu pelaku industri pertambangan, PT Vale sebagai bagian dari Group MIND ID berkomitmen untuk menjalankan operasi pertambangan yang bertanggung jawab, sesuai dengan standar nasional dan internasional. Dalam mendukung hilirisasi nikel, perusahaan menerapkan berbagai inisiatif yang memastikan proses produksi lebih efisien, ramah lingkungan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Kampanye good mining practices terus dijalankan perseroan dan mendapat pengakuan dari pemerintah dengan diperolehnya proper emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH). Tentunya kepatuhan ini akan terus dijalankan dan menjadi jati diri perusahaan. Tak sampai di situ saja, pada&nbsp;tahun 2025, perseroan akan mengejar IRMA 50, salah satu standar tertinggi untuk penambangan yang bertanggung jawab. "Langkah-langkah ini akan semakin memantapkan posisi PT Vale sebagai pemimpin dalam operasi penambangan yang bertanggung jawab di panggung global. Khususnya, operasi Sorowako harus menjadi yang paling efisien, produktif, dan berkelanjutan. Prinsip People, Planet, and Profit (3P) harus menjadi inti dari kegiatan bisnis kami di masa mendatang," tutur Febriany. Pada kesempatan ini, perseroan juga berbagi program inisiatif keberlanjutan, termasuk pengelolaan lingkungan, rehabilitasi lahan pascatambang, serta program pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. "Kami ingin memastikan bahwa keberadaan perusahaan membawa dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, kami terus meningkatkan standar operasional kami agar selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan Indonesia," tuturnya. Sharing session juga dihadiri oleh Chief of CEO Office and Corporate Secretary Wiwik Muji Wahyuni dan Head of Corporate Communications Vanda Kusumaningrum.

"Prinsip People, Planet, and Profit (3P) harus menjadi inti dari kegiatan bisnis kami di masa mendatang," tutur Febriany.

Kejar Target IRMA 50 Tahun ini, VALE Ingin Buktikan Komitmen terhadap Good Mining Practices

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/BATERAI-EV.jpg" alt="ILUSTRASI: Paket baterai lithium terlihat di stan Lexus selama pameran otomotif Auto China 2016 di Beijing, China, 29 April 2016. ANTARA" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Paket baterai lithium terlihat di stan Lexus selama pameran otomotif Auto China 2016 di Beijing, China, 29 April 2016. ANTARA</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam gelaran Indonesia International Sustainibility Forum (ISF) 2024, titik balik paradigma dalam pengelolaan mineral kritis&nbsp;(critical minerals)&nbsp;menjadi salah satu topik yang didiskusikan oleh para pemangku kepentingan&nbsp;(stakeholders). Dulu, industri pertambangan identik dengan kerusakan lingkungan. Hutan-hutan yang terdeforestasi, air yang tercemar, hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Aktivitas ini memang kerap menuai protes dari masyarakat sekitar dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan. Banyak tambang menjadi sumber konflik sosial yang berkepanjangan, dengan masyarakat lokal yang kerap terpinggirkan oleh eksploitasi sumber daya alam di wilayah mereka. Kendati memiliki risiko ekologi dan sosial, tak bisa dimungkiri bahwa sektor pertambangan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Memberikan penerimaan negara yang signifikan hingga membuka ribuan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Di tengah pembicaraan dampak positif dan negatif pertambangan, dunia kini memasuki era baru yang sangat bergantung pada mineral kritis sebagai komponen vital dalam transisi energi global menuju energi bersih. Indonesia sebagai 'rumah' mineral kritis Mengutip definisi dari Kementerian ESDM, mineral kritis diartikan sebagai kategori mineral yang mempunyai kegunaan penting untuk perekonomian nasional, namun mempunyai potensi gangguan pasokan dan tidak memiliki pengganti yang layak. Jenis ini mencakup beberapa mineral seperti nikel, litium, dan kobalt yang tak hanya menjadi bahan utama dalam produksi baterai kendaraan listrik (EV), tetapi juga memainkan peran penting dalam teknologi terbarukan lainnya seperti panel surya dan turbin angin. Dari laporan ANTARA&nbsp;yang dikutip Senin (9/9), dalam beberapa sesi diskusi IISF 2024, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sering menyampaikan bahwa saat ini kebutuhan global akan mineral kritis kian meningkat. Hal tersebut seiring kampanye besar-besaran negara maju untuk meninggalkan bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Indonesia, dengan kekayaan nikel yang melimpah, justru memiliki posisi strategis dalam rantai pasok global mineral ini. Negara ini punya potensi besar dalam pengembangan&nbsp;rare earth elements&nbsp;yang menjadi kunci bagi teknologi keberlanjutan masa depan. Menurut Luhut, sudah saatnya Indonesia tidak hanya dikenal sebagai produsen nikel utama, namun juga sebagai pionir pengelolaan pertambangan keberlanjutan di antara negara berkembang. Saat sesi plenari IISF 2024, Direktur sekaligus Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia Tbk Bernardus Irmanto menyoroti pentingnya pengelolaan berkelanjutan terhadap potensi besar mineral kritis di Indonesia. "Memiliki sumber daya mineral kritis yang melimpah adalah berkah bagi Indonesia, namun juga harus diiringi dengan pengelolaan yang benar," ujar Bernardus. Keberkahan ini harus diimbangi dengan pengelolaan yang bijak, agar mineral tersebut dapat memberikan dampak positif jangka panjang, baik bagi perekonomian, masyarakat, maupun lingkungan. Pengelolaan mineral kritis yang berkelanjutan bisa dimulai dengan membangun kemitraan lintas sektor, terutama industri teknologi. Harus diakui bahwa perusahaan pengelola tambang Indonesia saat ini belum mampu menyediakan teknologi yang efektif untuk mengelola mineral kritis. Untuk itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengelola mineral kritis secara berkelanjutan. Dalam hal ini, contoh yang dilakukan Vale Indonesia dengan menggandeng Ford Motor Co. dan Zhejiang Huayou Cobalt Co. dalam pembangunan smelter nikel di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Kemitraan ini memungkinkan Indonesia tidak hanya menambang, tetapi juga mengolah mineral dengan teknologi canggih sehingga memberikan nilai tambah pada hasil tambang dan memperluas akses ke pasar internasional. Reklamasi sebagai solusi jangka panjang Tidak selesai sampai di situ, tantangan besar masih mengintai. Dampak sosial dan lingkungan dari pertambangan tidak bisa diabaikan begitu saja. Partisipasi aktif masyarakat lokal dan persetujuan dari pemerintah sangat penting untuk memastikan kelangsungan operasional tambang. Masyarakat sekitar sering kali menjadi korban tidak langsung dari kegiatan tambang. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat menjadi elemen krusial dalam memastikan bahwa proyek tambang dapat beroperasi dengan adil dan bertanggung jawab. Menjawab tantangan ini, Vale Indonesia berusaha menunjukkan bahwa pertambangan yang bertanggung jawab adalah mungkin. Hingga kini, perusahaan telah berhasil mereklamasi 67 persen dari lahan yang dibuka untuk tambang. Langkah reklamasi dianggap sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, dengan harapan bahwa lahan bekas tambang dapat kembali berfungsi secara ekologis. Banyak perusahaan tambang saat ini yang mulai menyadari bahwa rehabilitasi lahan tidak hanya dilakukan di dalam area konsesi tambang, tetapi juga di luar area tersebut. Pendekatan ini menjadi contoh bahwa sektor pertambangan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan, meskipun kegiatan tambang tidak dapat menghindari dampak negatif sepenuhnya. Meskipun demikian, hal lain yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana reklamasi dapat berjalan secara progresif dan terus berkelanjutan. Perusahaan tambang bisa menebang pohon dalam proses operasi mereka, yang terpenting adalah komitmen mereka untuk memulihkan kembali lingkungan yang telah dirusak. Upaya seperti ini menjadi contoh yang baik bagi perusahaan tambang lain di Indonesia. Pengawasan pemerintah dan tantangan sosial Dalam pengelolaan mineral kritis, peran pemerintah sangat penting. Seperti yang diungkapkan oleh Co-Chief Operating Officer dan Direktur Social Performance di International Council on Mining and Metals (ICMM) Danielle Martin, Pemerintah harus tetap memastikan bahwa setiap aktivitas pertambangan mengikuti standar sosial dan lingkungan yang ketat. "Kepercayaan masyarakat terhadap sektor pertambangan sangat penting," kata Danielle. Tanpa keterlibatan aktif Pemerintah dan masyarakat lokal, menurut dia, sangat sulit memastikan bahwa proyek pertambangan berjalan konsisten dengan standar keberlanjutan. Dalam sesi diskusi tematik ISF 2024, sudut pandang Pemerintah Indonesia yang diwakili Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menegaskan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan. Menjadi aspek hal yang krusial untuk selalu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. "Sebenarnya jika benar-benar dipikirkan dengan pendekatan pragmatis, jika perusahaan pertambangan memiliki paradigma yang lebih luas, maka mereka dapat melihatnya biodiversitas sebagai manfaat ekonomi jangka panjang daripada akumulasi kekayaan ekonomi jangka pendek," kata Kartika atau yang akrab disapa Tiko itu. Ia bercerita saat ini sudah ada langkah-langkah inovatif perusahaan tambang di Indonesia yang mulai menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Bentuk pengawasan yang dilakukan salah satunya melalui penerbitan lisensi pertambangan yang mencakup aspek sosial dan lingkungan secara menyeluruh. Apabila perusahaan ingin melakukan operasional pertambangan, maka harus tetap komit pada kontrak lisensi tersebut. Dalam hal ini, kolaborasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi ujung tombak dalam memastikan operasional tambang yang berkelanjutan. Director of the Project on Critical Minerals Security di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Gracelin Baskaran setuju bahwa pendekatan yang tepat dapat memastikan bahwa Indonesia tetap kompetitif secara ekonomi sambil menjaga kelestarian lingkungan. "Perusahaan tambang yang baik selalu memiliki rencana konservasi keanekaragaman hayati yang baik pula," katanya. Bagaimanapun, mineral kritis bakal menjadi tulang punggung masa depan. Namun di satu sisi, Indonesia menyadari bahwa eksploitasi mineral harus dilakukan dengan bijak. Keberlanjutan menjadi tujuan utama, di mana setiap langkah yang diambil oleh perusahaan tambang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus pada pelestarian alam dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Titik balik ini menjadi cerminan harapan bahwa industri pertambangan, meskipun sarat dengan tantangan dapat berubah menjadi kekuatan yang mendukung masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Harus diakui, perusahaan pengelola tambang Indonesia saat ini belum mampu menyediakan teknologi yang efektif untuk mengelola mineral kritis.

IISF 2024 jadi Momentum Titik Balik Pengelolaan Mineral Kritis Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/15/Menteri-ESDM-Arifin-Tasrif-Dery-Ridwansah-1-2512345295.jpg" alt="Menteri ESDM Arifin Tasrif didampingi para petinggi Kementerian ESDM saat konferensi pers terkait capaian kinerja sektor ESDM 2023 dan program kerja 2024 di Jakarta, Senin (15/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Arifin Tasrif didampingi para petinggi Kementerian ESDM saat konferensi pers terkait capaian kinerja sektor ESDM 2023 dan program kerja 2024 di Jakarta, Senin (15/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa draf Surat Keputusan (SK) untuk perpanjangan izin usaha tambang PT Vale Indonesia Tbk (INCO) sudah disampaikan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. &ldquo;Menteri ESDM telah menyampaikan draf SK IUPK PT Vale Indonesia Tbk kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM melalui surat Nomor T-154/MB.04/MEM.S/2024 pada tanggal 22 Maret 2024,&rdquo; ujar Arifin dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (3/4). Perihal surat tersebut, kata Arifin, adalah Pengantar Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian PT Vale Indonesia Tbk. Arifin menjelaskan bahwa permohonan perpanjangan kontrak karya (KK) PT Vale Indonesia menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) telah selesai dievaluasi terkait aspek administrasi, teknis, lingkungan, finansial, serta kinerja perusahaan. &ldquo;Selanjutnya, IUPK ini di Kementerian Investasi yang akan mengeluarkan izinnya,&rdquo; ujar Arifin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/014506656/lagi-garap-smelter-usd-9-miliar-vale-harap-adanya-iupk-beri-kepastian-rencana-investasi-perusahaan">Lagi Garap Smelter USD 9 Miliar, Vale Harap Adanya IUPK Beri Kepastian Rencana Investasi Perusahaan</a> Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui holding BUMN pertambangan MIND ID resmi mengakuisisi 14 persen saham PT Vale Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan serangkaian perjanjian definitif dalam rangka divestasi saham kepemilikan asing PT Vale Indonesia Tbk (INCO) di Jakarta, Senin (26/2). Dengan penandatanganan tersebut, MIND ID saat ini memegang saham Vale Indonesia sebesar 34 persen. Adapun, harga divestasi saham Vale tersebut, yakni Rp3.050 per saham. Arifin Tasrif mengatakan proses perpanjangan kontrak karya (KK) PT Vale Indonesia menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sudah selesai, dengan perpanjangan kontrak selama 20 tahun. Ia mengatakan bahwa rekomendasi dokumen resmi IUPK tersebut diberikan pada Jumat (22/3). Adapun rekomendasi untuk pemberian IUPK tersebut datang dari Kementerian ESDM, dan perizinan akan dikeluarkan oleh Kementerian Investasi. Arifin mengatakan bahwa untuk memperpanjang izin tambang, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) berkomitmen untuk investasi hingga senilai Rp 178,58 triliun atau 11,2 miliar dolar AS dengan kurs rupiah terhadap dolar senilai Rp 15.944.

Pemerintah Indonesia melalui holding BUMN pertambangan MIND ID resmi mengakuisisi 14 persen saham PT Vale Indonesia.

Menteri ESDM Sebut Draf Perpanjangan Izin Vale Sudah di Meja Bahlil Lahadalia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/hilirisasi-sda-2364623302.png" alt="ILUSTRASI. Ekskavator memindahkan tanah ke truk dalam pertambangan nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan (28/7). Bijih nikel merupakan hasil tambang pertama yang dilarang diekspor secara mentah" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Ekskavator memindahkan tanah ke truk dalam pertambangan nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan (28/7). Bijih nikel merupakan hasil tambang pertama yang dilarang diekspor secara mentah</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - PT Vale Indonesia Tbk (INCO) membukukan laba sebesar USD 52,6 triliun pada kuartal III tahun 2023. Laba tersebut didorong oleh kinerja produksi yang kuat dengan mencapai 17.953 metrik ton selama kuartal III&nbsp;tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pencapaian ini patut diapresiasi yang tentunya tidak lepas dari penerapan strategi pemeliharaan yang efektif serta kinerja operasional yang luar biasa," kata Chief Financial Office Vale Indonesia Bernadus Irmanto dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (29/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, pada kuartal III&nbsp;tahun 2023 harga realisasi rata-rata PT Vale masing-masing sebesar USD 16.204 dan USD 18.596 per ton. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 6 persen bila dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu dan 10 persen dengan harga realisasi rata-rata pada&nbsp;kuartal II tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun terjadi penurunan harga, perseroan berhasil mencatat peningkatan penjualan sebesar 7 persen selama kuartal III&nbsp;tahun 2023 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan volume pengiriman nikel dalam matte.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian, total laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) PT Vale sebesar USD 401,1 juta pada kuartal III&nbsp;tahun 2023, melampaui USD 382,6 juta yang tercatat pada kuartal yang sama tahun lalu," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Bernadus Irmanto mengatakan, Beban Pokok Pendapatan Grup selama sembilan bulan pertama tahun 2023 sebesar USD 650,9 juta, meningkat 6 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. "Kenaikan ini terutama disebabkan oleh konsumsi bahan bakar dan biaya-biaya terkait," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai bagian dari inisiatif efisiensi berkelanjutan, PT Vale tetap menggunakan batubara sebagai sumber energi utama untuk burner sepanjang kuartal III&nbsp;tahun 2023. Keputusan ini yang menyebabkan peningkatan konsumsi batubara sebesar 13 persen yang sebagian diimbangi oleh penurunan konsumsi HSFO sebesar 7 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sementara itu, peningkatan konsumsi diesel sebesar 5 persen terutama didorong oleh peningkatan kegiatan penunjang penambangan selama kuartal III&nbsp;tahun 2023," pungkasnya.</div>

Total laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) PT Vale sebesar USD 401,1 juta pada kuartal III tahun 2023.

Vale Indonesia (INCO) Bukukan Laba USD 52,6 Triliun pada Kuartal III 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/kolaka-padi-organik-3244280641.jpg" alt="PT Vale Indonesia (PTVI) memulai pembangunan nursery atau pusat pembibitan Indonesia Growth Project (IGP), di Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara." width="100%">
<figcaption>PT Vale Indonesia (PTVI) memulai pembangunan nursery atau pusat pembibitan Indonesia Growth Project (IGP), di Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Vale Indonesia (PTVI) memulai pembangunan nursery atau pusat pembibitan Indonesia Growth Project (IGP), di Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Fasilitas Nursery IGP Pomalaa ini diperuntukan menanam, merawat, dan mengembangkan tanaman yang akan dimanfaatkan untuk mereklamasi lahan bekas tambang. "Unutk mendukung program penghijauan pemerintah yang sejalan dengan&nbsp;groundbreaking&nbsp;nursery, yakni 'Selaras Bersama Menghijaukan Bumi'," kata&nbsp;CEO PTVI Febriany Eddy, kemarin. Kehadiran fasilitas nursery disebut sebagai wujud komitmen perseroan dalam menjalankan&nbsp;sustainable mining&nbsp;(praktik pertambangan berkelanjutan), di mana aktivitas reklamasi atau penghijauan beriringan dengan aktivitas pertambangan yang terintegrasi. Lebih lanjut, fasilitas tersebut akan dibangun pada sebuah lahan seluas lima hektare dengan kapasitas satu juta bibit tanaman per tahun. Bibit-bibit itu dipersiapkan untuk mereklamasi lahan pascatambang di area IGP Pomalaa, serta kebutuhan reklamasi lainnya di Kabupaten Kolaka untuk mendorong penghijauan. Dalam area nursery, bakal dikembangkan ratusan jenis bibit tanaman pionir dan tanaman endemik wilayah Sulawesi Tenggara guna menunjang kelestarian keanekaragaman hayati, pengembangan ekonomi lokal, dan penelitian pengembangan. Nantinya, area nursery diintegrasikan dengan Kebun Raya Kolaka, sehingga menjadi lingkungan yang mendukung pertumbuhan tanaman yang berharga. "Fasilitas nursery ini hadir sebagai wujud kolaborasi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, serta mitra PT Vale. Kami tidak hanya memulai pembangunan fisik sebuah nursery hari ini, tetapi juga mewujudkan komitmen kami untuk mendukung masa depan berkelanjutan," kata Febriany. Bupati Kolaka Ahmad Safei mengapresiasi aksi korporasi dari PT Vale, karena telah melakukan integrasi antara aktivitas reklamasi dengan pertambangan.&nbsp;"Saya belum pernah melihat ada perusahaan tambang, melakukan integrasi antara aktivitas reklamasinya dengan pertambangan. Baru kali ini saya melihatnya di PT Vale. Untuk itu, saya berharap seluruh perusahaan yang berinvestasi di Kolaka bisa menerapkan hal serupa," ujarnya lagi. Selain itu, PTVI turut menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Hasanuddin di Makassar sebagai komitmen menjalankan aspek sosial sesuai prinsip dan standar Environmental, Social, dan Governance (ESG). PKS menyepakati tiga kegiatan utama yang menjadi fokus kerja sama, yaitu program pemberian beasiswa kepada mahasiswa Prodi S1 (sarjana) Teknik Metalurgi dan Prodi D4 (vokasi) Teknik Pengolahan Mineral, lalu program magang dosen dan mahasiswa di PTVI, serta program inovasi dalam bidang biodiversiti. Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Unhas, Profesor Adi Maulana dan Director of External Relation and Corporate Affair PTVI Endra Kusuma. Penandatanganan PKS ini sebagai implementasi nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Jamaluddin Jompa dan CEO PTVI Febriany Eddy pada awal tahun 2023.

Kehadiran fasilitas nursery disebut sebagai wujud komitmen perseroan dalam menjalankan sustainable mining, praktik pertambangan berkelanjuta

Penuhi Kewajiban Reklamasi Lahan Bekas Tambang, Vale Bangun Pusat Pembibitan di Pomalaa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Gedung-Kementerian-BUMN-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Gedung Kementerian BUMN. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gedung Kementerian BUMN. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upaya holding BUMN tambang MIND ID untuk menguasai mayoritas saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menjadi 51 persen masih buntu. DPR pun mempertanyakan keseriusan pemerintah. Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar mendesak kepemilikan saham nasional sebesar 51 persen dan MIND ID sebagai pengendali di PT Vale harus terealisasi. Sebab, divestasi terhadap Vale merupakan kewajiban berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 96/2021&nbsp;tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara. "Divestasi sebesar 14 persen yang diajukan Vale saat ini tidaklah cukup untuk menjadikan saham nasional mayoritas, atau mencapai 51 persen. Mengingat&nbsp;sekitar setengah dari 20 persen saham publik juga sudah dimiliki oleh pihak asing. Kondisi itu juga membuat sulit bagi MIND ID bertindak sebagai pengendali," kata Yulian Gunhar, Minggu (16/7). Legislator PDIP itu meminta pemerintah terus konsisten memperjuangkan kepemilikan saham nasional mencapai 51 persen di PT Vale Indonesia. Upaya itu tidak bisa ditawar, sebagai bentuk pengembalian kedaulatan energi nasional. "Bisa dikatakan bahwa angkah ini merupakan bentuk legacy Presiden Jokowi dalam mengembalikan kedaulatan energi pasca Orde Baru. Apalagi kepemilikan saham nasional sebesar 51 persen sebagai syarat perpanjangan izin Vale sudah menjadi kesepakatan antara Komisi VII DPR dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif," katanya. Menurut Yulian, Presiden Jokowi tidak boleh tunduk pada kemauan perusahaan asing itu. Dia meminta Presiden bisa mengambil langkah tegas dengan tidak memperpanjang izin PT Vale, jika perusahaan itu tetap ngotot dengan kepentingannya. "Untuk itulah, Presiden Jokowi harus tegas dan konsisten mengembalikqn kedaulatan energi nasional. Jika perlu cabut izin PT Vale jika tetap ngotot menolak kepemilikan mayoritas saham nasional," pungkasnya. Sebagai informasi, MIND ID baru memiliki 20 persen saham INCO setelah melakukan akuisisi saham dari Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd pada 2020. Sisanya, Vale Canada Limited sebagai pengendali sebesar 43,79 persen dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. memiliki 15,03 persen. Sisanya, sekitar 20 persen saham perusahaan dimiliki oleh publik dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Upaya holding BUMN tambang MIND ID untuk menguasai mayoritas saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menjadi 51 persen masih buntu.

DPR Minta Pemerintah Pertegas Kepemilikan Saham Nasional 51 Persen di PT Vale Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/14/TAMBANG-14-4224524882.jpg" alt="Ilustrasi penambangan nikel." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penambangan nikel.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi VII DPR RI terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan kepemilihan sahamnya di PT Vale Indonesia hingga 51 persen. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menilai kepemilikan saham nasional sebesar 51% sebagai pemegang saham pengendali perusahaan tersebut merupakan tujuan yang tak dapat ditawar. Saat ini, pemerintah melalui holding pertambangan MIND ID hanya menguasai 20% saham perusahaan tersebut. Sisanya, Vale Canada Limited masih memegang 43,79% sebagai pengendali, dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. memiliki 15,03%. Selain itu, sekitar 20% saham perusahaan juga telah tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan kepemilikan di bawah 2% oleh investor. Namun, sebagian saham publik tersebut dikontrol oleh pihak asing. "Saya rasa pemegang saham nasional sebesar 51% dan pemegang saham pengendali adalah tujuan yang tak dapat ditawar untuk perpanjangan izin ini. Karena setengah dari 20% saham publik dimiliki oleh pihak asing, maka divestasi sebesar 14% tidaklah cukup. Setidaknya harus divestasi sebesar 21% dan MIND ID harus diberikan hak dalam pengendalian operasional dan konsolidasi keuangan," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Jumat (14/7). Menurut Mulyanto, jika penambahan saham hanya 14%, maka saham nasional baru akan mencapai 44% dengan asumsi saham publik nasional hanya 10%. Artinya, masih kurang 7% lagi untuk mencapai 51%. "Jadi, penambahan saham sebesar 14% ini belum cukup untuk menjadikan saham nasional menjadi mayoritas," tegas Mulyanto. Sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM pada 13 Juni lalu, disepakati agar saham nasional sebesar 51% menjadi syarat untuk perpanjangan izin Vale. Termasuk juga mendukung agar BUMN MIND ID diberikan hak pengendalian atas operasional dan konsolidasi finansial PT. Vale Indonesia. &nbsp;

Komisi VII DPR RI dorong pemerintah untuk meningkatkan kepemilihan sahamnya di PT Vale Indonesia hingga 51 persen.

DPR  Dorong Pemerintah Tingkatkan Kepemilikan Saham di PT Vale Indonesia