<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Gedung-Kementerian-BUMN-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Gedung Kementerian BUMN. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gedung Kementerian BUMN. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upaya holding BUMN tambang MIND ID untuk menguasai mayoritas saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menjadi 51 persen masih buntu. DPR pun mempertanyakan keseriusan pemerintah. Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar mendesak kepemilikan saham nasional sebesar 51 persen dan MIND ID sebagai pengendali di PT Vale harus terealisasi. Sebab, divestasi terhadap Vale merupakan kewajiban berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 96/2021&nbsp;tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara. "Divestasi sebesar 14 persen yang diajukan Vale saat ini tidaklah cukup untuk menjadikan saham nasional mayoritas, atau mencapai 51 persen. Mengingat&nbsp;sekitar setengah dari 20 persen saham publik juga sudah dimiliki oleh pihak asing. Kondisi itu juga membuat sulit bagi MIND ID bertindak sebagai pengendali," kata Yulian Gunhar, Minggu (16/7). Legislator PDIP itu meminta pemerintah terus konsisten memperjuangkan kepemilikan saham nasional mencapai 51 persen di PT Vale Indonesia. Upaya itu tidak bisa ditawar, sebagai bentuk pengembalian kedaulatan energi nasional. "Bisa dikatakan bahwa angkah ini merupakan bentuk legacy Presiden Jokowi dalam mengembalikan kedaulatan energi pasca Orde Baru. Apalagi kepemilikan saham nasional sebesar 51 persen sebagai syarat perpanjangan izin Vale sudah menjadi kesepakatan antara Komisi VII DPR dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif," katanya. Menurut Yulian, Presiden Jokowi tidak boleh tunduk pada kemauan perusahaan asing itu. Dia meminta Presiden bisa mengambil langkah tegas dengan tidak memperpanjang izin PT Vale, jika perusahaan itu tetap ngotot dengan kepentingannya. "Untuk itulah, Presiden Jokowi harus tegas dan konsisten mengembalikqn kedaulatan energi nasional. Jika perlu cabut izin PT Vale jika tetap ngotot menolak kepemilikan mayoritas saham nasional," pungkasnya. Sebagai informasi, MIND ID baru memiliki 20 persen saham INCO setelah melakukan akuisisi saham dari Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd pada 2020. Sisanya, Vale Canada Limited sebagai pengendali sebesar 43,79 persen dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. memiliki 15,03 persen. Sisanya, sekitar 20 persen saham perusahaan dimiliki oleh publik dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Upaya holding BUMN tambang MIND ID untuk menguasai mayoritas saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menjadi 51 persen masih buntu.

DPR Minta Pemerintah Pertegas Kepemilikan Saham Nasional 51 Persen di PT Vale Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221113-WA0027_1.jpg" alt="Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Makassar, Minggu (13/11). Humas Pemprov Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Makassar, Minggu (13/11). Humas Pemprov Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung Pemerintah Sulawesi Selatan mengambil alih PT Vale Indonesia agar dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).  ”Sudah saatnya lahan tambang nikel di Blok Sorowako, Luwu Timur, yang selama ini digarap PT Vale Indonesia. dialihkan pengelolaannya ke BUMD provinsi dan kabupaten,” kata Bambang Soesatyo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar usai bertemu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman seperti dilansir dari Antara di Makassar.  Bambang juga mendukung langkah Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang menolak perpanjangan kontrak karya perusahaan pertambangan nikel dan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Kontrak Karya PT Vale Indonesia berakhir pada Desember 2025.  Sejak izin eksploitasi pertambangan berlangsung pada 1968, PT Vale dinilai tidak banyak yang dilakukan bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Bahkan menurut Bambang, eksploitasi sumber daya alam itu hanya menyisakan kondisi yang memilukan dengan meninggalkan kemiskinan ekstrem, khususnya di Luwu, Sulsel.  ”Lahan kontrak karya yang tidak diperpanjang wajib menjadi milik pemerintah provinsi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut,” ujar Bambang.  Terlebih lagi, lanjut dia, tidak hanya Gubernur Sulsel yang menolak perpanjangan kontrak karya PT Vale Indonesia, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura juga menyatakan penolakan serupa.  Berdasar hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel per Maret 2022, lima daerah paling miskin di Sulsel adalah Kabupaten Jeneponto dengan persentase 14,28 persen, Pangkep 14,28 persen, disusul Luwu Utara dengan persentase 13,59 persen, kemudian Luwu 12,52 persen, dan selanjutnya Enrekang 12,47 persen.  ”Pemprov Sulsel harus bekerja keras agar target Presiden Jokowi mewujudkan angka kategori kemiskinan ekstrem di Indonesia nol persen pada 2024 dapat tercapai,” tutur Bambang.  Sebelumnya, Gubernur Sulsel telah menyampaikan secara langsung bahwa menolak adanya perpanjangan Kontrak Karya (KK) PT Vale Indonesia pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis (8/9).  ”Kami tidak ingin menjadi miskin lagi warga kami. Di mana kami kaya raya (sumber daya alam), dan kami hanya jadi penonton,” kata Andi Sudirman.

Ketua MPR Dukung Pemprov Sulsel Ambil Alih PT Vale Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220908-WA0003_3.jpg" alt="Gubernur Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk mengambil alih lahan PT Vale saat RDP di Ruang Rapat Komisi VII DPR. Pemprov Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk mengambil alih lahan PT Vale saat RDP di Ruang Rapat Komisi VII DPR. Pemprov Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen dan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan RDPU serta Panja Vale Komisi VII DPR. Rapat itu membahas rencana pengambilalihan lahan bekas tambang PT Vale Indonesia.  Selain Gubernur Sulsel, RDP itu juga diikuti Gubernur Sulawesi Tengah dan Gubernur Sulawesi Tenggara. Gubernur Sulsel Andi Sudirman mengatakan, Pemprov Sulsel telah berkomitmen dan bertekad mengambil alih lahan bekas tambang PT Vale yang sudah direklamasi perusahaan di Blok Sorowako, Luwu Timur. Gubernur menyatakan, lahan kontrak karya itu tidak diperpanjang.  ”Kita tegaskan untuk memperjuangkan tambang eks Vale dikelola BUMD provinsi dan kabupaten. Lahan kontrak karya tidak diperpanjang, menjadi milik pemprov,” terang Andi Sudirman seperti dilansir dari Antara.  ”Posisi Pemprov jelas untuk memiliki konsesi tersebut berada di bawah kendali pemprov bersama Pemkab Luwu Timur,” tambah Andi.  Menurut dia, konsesi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bekas Vale sebaiknya dikelola pemerintah daerah (pemda) atau badan usaha milik daerah (BUMD) setempat. ”Kita ingin konsesi eks tambang Vale di Sorowako bisa diserahkan ke BUMD. Pemprov Sulsel dan Pemkab Luwuk Timur sudah waktunya tidak hanya jadi penonton,” jelas Andi.  Dari hasil evaluasi, keberadaan PT Vale masih minim kontribusi di Sulsel. Termasuk dalam lingkungan hidup, pendapatan daerah, dan lainnya.  ”Lahan eks Vale dan kontrak karya hanya kontribusi 1,98 persen pendapatan daerah. Ini sangat kecil sehingga terjadi perlambatan penanganan kemiskinan Luwu Raya dan Luwuk Timur di wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam,” papar Andi.  ”Sudah waktunya Pemprov Sulsel dan Pemkab Luwu Timur tidak hanya menjadi penonton di wilayah sendiri. Kita harus berdaulat di wilayah sendiri, bagaimana memperjuangkan hak-hak masyarakat,” tegas Andi.  Pada kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura juga memiliki sikap dan pandangan yang sama dengan Gubernur Andi Sudirman. Yakni agar konsesi lahan eks Vale dikembalikan kepada BUMD provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.

Gubernur Sulsel RDP dengan Komisi VII DPR Bahas Lahan Eks Vale

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220908-WA0014_3.jpg" alt="Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman (empat kiri) bersama dua gubernur lainnya (tengah) pada acara RDP di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Kamis (8/9). Pemprov Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman (empat kiri) bersama dua gubernur lainnya (tengah) pada acara RDP di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Kamis (8/9). Pemprov Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tiga gubernur dari wilayah Sulawesi menyatakan sikap sepakat tidak memperpanjang izin kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk. Itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen dan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan RDPU oleh Panja Vale Komisi VII di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Jakarta, Kamis (8/9).  Pernyataan itu disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, kepada Renja PT Vale Indonesia Tbk Komisi VII DPR. Para gubernur minta, konsesi lahan Vale dikembalikan kepada BUMD provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.  Gubernur Sulsel Andi Sudirman mengaku, keberadaan PT Vale masih minim kontribusi di Sulsel. Termasuk dalam lingkungan hidup, pendapatan daerah, dan lainnya.  ”Yang dilakukan PT Vale kurang optimal dalam memberikan kontribusi 1,98 persen pendapatan ke pemprov, sehingga kami memandang tidak ada opsi untuk perpanjangan kontrak karya bagi mereka,” jelas Andi Sudirman seperti dilansir dari Antara.  Jika konsesi lahan Vale dapat dikelola BUMD, lanjut dia, akan siap mengontrol untuk kesejahteraan masyarakat.  ”Kami mempertahankan ini bukan karena kami gubernur. Atau punya kepentingan, tidak, tetapi ini bisa dikontrol oleh seluruh rakyat,” ucap Andi Sudirman.  ”Sulsel memiliki kekayaan SDA yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat langsung. Kita tidak boleh menjadi penonton di wilayah sendiri, kita harus berdaulat di wilayah sendiri, bagaimana memperjuangkan hak-hak masyarakat,” ujar dia.  Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi juga meminta agar tidak memberikan izin perpanjangan kontrak karya PT Vale. ”Konsesinya bisa diberikan kepada perusahaan daerah jadi ini sudah tidak panjang. Sehingga (masyarakat) menikmati hasil kekayaan kita yang diberikan dari Allah,” papar Ali Mazi.  Sama halnya diungkapkan Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura yang juga mengusulkan hal tersebut.

Tiga Gubernur Tolak Perpanjangan Izin Kontrak Karya PT Vale

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/GUS-MENTERI-22B.jpg" alt="Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, didamping Dirjend PEI Harlina Sulistyorini bertemu Dirut PT.VALE INDONESIA Febriany Eddy kantor Kemendes PDTT. Jakarta, Rabu (23/6/2021) Foto : Mugi/KemendesPDTT" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, didamping Dirjend PEI Harlina Sulistyorini bertemu Dirut PT.VALE INDONESIA Febriany Eddy kantor Kemendes PDTT. Jakarta, Rabu (23/6/2021) Foto : Mugi/KemendesPDTT</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan CEO/Presiden Direktur PT Vale Indonesia Febriany Eddy di ruang kerja, Rabu (24/6/2021).  Halim Iskandar memberi apresiasi kemitraan yang terjalin selama empat tahun antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan PT Vale Indonesia.  "Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan PT Vale Indonesia untuk pembangunan desa-desa dan Kawasan perdesaan yang merupakan binaan PT Vale Indonesia. Sampai mendapat penghargaan langsung dari ASEAN sebagai rekognisi pencapaiannya," kata Halim Iskandar.  Halim Iskandar mengatakan, Kemitraan Kementerian Desa dengan PT Vale yang telah dijalin selama ini, melalui MoU, yang juga melibatkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah adalah satu bentuk nyata pelibatan multi-stakeholders dalam berbagai upaya pembangunan desa dan Kawasan perdesaan Indonesia.  "Saya mengapresiasi keterlibatan aktif PT Vale Indonesia sebagai sektor swasta yang, meski berbasis penanaman modal asing, namun memiliki kepedulian yang kuat pada pembangunan desa dan Kawasan perdesaan, serta pemberdayaan masyarakatnya, terutama pada sekitar lokasi yang terdampak operasional PT Vale Indonesia," kata Halim Iskandar.  Doktor Honoris Causa dari UNY ini berharap kerjasama ini dapat terus dilanjutkan, dan tentunya dengan memperluas lagi ruang lingkupnya, agar dapat meningkatkan kebermanfaatannya bagi masyarakat desa dan Kawasan perdesaan di lokasi binaan PT Vale Indonesia.  Halim Iskandar menilai konsep program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) yang digagas PT Vale Indonesia sangat baik dan seharusnya dapat dielevasi untuk menjadi salah satu referensi bagaimana program pembangunan perdesaan berbasis Public – Private – People Partnership (4Ps).  "Kedepannya saya mengharapkan juga agar PT Vale Indonesia, melalui kemitraan dengan Kementerian Desa PDTT, dapat menggugah dan mengajak perusahaan PMA lain untuk dapat mensinergikan program-program pemberdayaan masyarakatnya agar tidak menjadi program-program sporadis semata," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.  Gus Menteri harap justru jadi satu program untuk menumbuhkembangkan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, kelembagaan ekonomi Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA).  Termasuk membantu pengembangan sentra-sentra ekonomi dan rumah tangga, melalui pertanian sehat, ramah lingkungan berkelanjutan, serta pengembangan olahan komoditas berbasis UMKM.  "Saya juga mengajak PT Vale Indonesia untuk mensinkronkan rencana program PKPM selanjutnya dengan program SDGs Desa yang tengah kami inisiasi," kata Gus Menteri  SDGs telah menjadi tujuan pembangunan global, dan sudah saatnya pembangunan desa dan Kawasan perdesaan kita juga mengacu pada tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan ini.  Desa sebagai soko guru ekonomi bangsa, dapat memperlihatkan kontribusi nyata pada upaya pemulihan ekonomi nasional melalui pencapaian indikator-indikator SDGs Desa ini.  Gus Menteri pun diajak untuk melihat langsung lokasi binaan PT Vale Indonesia yang beroperasi disekitar Sorowako itu.  Turut hadir dalam pertemuan itu Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Harlina Sulistyorini dan Pejabat Eselon II Kemendes PDTT.

Gus Menteri Ajak Vale Indonesia Tingkatkan Kerjasama Bangun Desa