<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/11/DSC-1456-15-1-1075967158.jpg" alt="Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Presiden Prabowo Subianto, secara terbuka menyatakan dukungannya agar operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) dihentikan secara permanen. Saat ini, pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan menutup sementara operasional perusahaan TPL. Hashim berharap langkah ini menjadi awal dari solusi jangka panjang bagi kerusakan alam di Sumatera Utara (Sumut). "Dan saya yakin pemerintah nanti akan betul-betul perhatikan aspirasi masyarakat Sumatera akan hal pabrik Pulp Toba Lestari yang saya dengar sudah ditutup sementara. Mudah-mudahan dan semoga akan ditutup selama-lamanya," tegas Hashim dalam acara Perayaan Natal Bersama Gereja-Gereja Asal Sumatera Utara di Jakarta Timur, Senin (22/12). Hashim memahami betul keresahan warga terkait dampak lingkungan yang diduga akibat operasional industri besar. Ia berjanji tidak akan tinggal diam dan akan menyampaikan tuntutan warga Sumut langsung kepada Presiden. "Jadi ini tentu saya akan sampaikan aspirasi masyarakat Sumatera Utara kepada Presiden. Dan saya yakin Presiden akan memperhatikan dan akan menanggapi dengan baik," tambahnya. <h2>Bantah Prabowo Miliki Lahan Sawit di Indonesia</h2> Di tengah upaya pembenahan lingkungan, Hashim juga meluruskan fitnah yang menyerang Presiden Prabowo Subianto terkait kepemilikan lahan sawit di Sumatera dan Aceh. Ia menuding isu ini sengaja disebarkan oleh pengusaha nakal yang merasa terancam oleh penegakan hukum pemerintah. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini mengungkapkan, ada sekitar 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal yang digarap oleh lebih dari 200 perusahaan di kawasan hutan lindung hingga Taman Nasional. "Ini adalah fitnah, ini adalah bohong. Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektare pun di bumi Indonesia," ujar Hashim mengklarifikasi. Ia menduga kuat bahwa para pelaku korupsi lahan ilegal inilah yang menggunakan influencer untuk menyudutkan pemerintah. "Kami menduga mereka-mereka ini yang menyebar fitnah ini. Karena mereka sangat dirugikan oleh pemerintah sekarang ini, kalau pemerintah sekarang ini menegakkan hukum," jelasnya. <h2>Kerusakan Alam Tapanuli Raya Disorot</h2> Senada, Ephorus HKBP, Pendeta Victor Tinambunan menyebut wilayah Tapanuli Raya sedang mengalami bencana ekologis. Menurut dia, kerusakan alam yang masif adalah dampak nyata dari kehadiran industri di wilayah tersebut. "Jadi, kondisi ini kan kita tidak ada keraguan kita bahwa alam Sumatera Utara itu sudah betul-betul rusak berat, karena kehadiran operasi salah satu diantaranya TPL," ujar Victor.

Hashim Djojohadikusumo mendukung penutupan permanen PT Toba Pulp Lestari untuk melindungi lingkungan ekologis di Sumatera Utara.

PT Toba Pulp Lestari Ditutup Sementara, Hashim Djojohadikusumo: Mudah-mudahan Ditutup Selamanya!

t <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/JKT_-Raker-Komisi-IV-DPR-dengan-Menteri-Kehutanan-_Salman-Toyibi_-2JPG-2999926686.jpg" alt="Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melakukan audit dan evaluasi total izin operasi Toba Pulp Lestari yang bergerak pada sektor pengolahan hasil hutan, khususnya bubur kertas atau pulp&nbsp;dan produk turunan lainnya. "Khusus&nbsp;untuk PT Toba Pulp Lestari, PT TPL, yang banyak diberitakan. Bapak Presiden secara khusus memerintahkan kepada saya untuk audit dan evaluasi total terhadap PT TPL ini," kata Menteri Kehutanan&nbsp;Raja Juli Antoni saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (15/12), sebelum Sidang Kabinet Paripurna. Raja Juli melanjutkan dirinya kemudian menginstruksikan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki untuk fokus mengawal audit tersebut. "Insya Allah&nbsp;sekali lagi apabila (sudah) ada hasilnya, akan saya umumkan kembali kepada publik, apakah akan kita cabut atau kita lakukan rasionalisasi terhadap PBPH yang mereka kuasai beberapa tahun belakang ini,"&nbsp;ujarnya. PBPH yang disebut Raja Juli merupakan kependekan dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. Pada&nbsp;kesempatan sama, Raja Juli juga mengumumkan Kementerian Kehutanan telah mencabut 22 PBPH yang luas lahannya mencapai 1.012.016 hektare. Luasan itu mencakup 116.198 hektare lahan di Sumatera. "Detailnya saya akan menuliskan SK (surat keputusan) pencabutan ini&nbsp;dan nanti akan saya sampaikan," katanya. Raja Juli menjelaskan pencabutan itu merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden untuk menertibkan PBPH bermasalah, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 1,5 juta hektare. "Tanggal 3 Februari lalu, saya sudah mencabut 18 PBPH seluas 1,5 juta hektare, ditambah hari ini 1 juta hektare. Maka, sudah ada penertiban sekitar 1,5 juta hektare hutan kita," kata Menhut. Dalam jumpa pers yang sama, Raja Juli juga mengumumkan langkah-langkah yang telah diambil oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang terdiri atas sejumlah kementerian/lembaga. "Per hari ini, kami (Kementerian Kehutanan, red.) sudah menertibkan 11 subjek hukum yang nanti sekali lagi akan kita sinergikan proses penegakan hukumnya bersama dengan Satgas PKH," ujar Raja Juli. Evaluasi dan audit ketat terhadap sejumlah perusahaan yang bergerak pada sektor pengolahan hasil hutan dilakukan pemerintah setelah adanya banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25 November 2025. Bencana tersebut, selain karena faktor cuaca ekstrem, diyakini diperparah karena kerusakan lingkungan akibat masifnya alih fungsi hutan menjadi lahan-lahan perkebunan monokultur dan tambang.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melakukan audit dan evaluasi total izin operasi Toba Pulp Lestari.

Prabowo Perintahkan Raja Juli Audit Total Aktivitas Toba Pulp Lestari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/04/Screenshot_20251204_093615-2839503800.jpg" alt="PT Toba Pulp Lestari (TPL) (Dok. Instagram @tobapulplestari)" width="100%">
<figcaption>PT Toba Pulp Lestari (TPL) (Dok. Instagram @tobapulplestari)</figcaption>
</figure> <div align="left">&nbsp;</div> <div align="left"> JawaPos.com &nbsp;- Nama PT Toba Pulp Lestari (TPL) kembali menjadi sorotan setelah perusahaan tersebut dituding sebagai biangkerok berbagai bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara belum lama ini. Bukan tanpa alasan, tuntutan ini muncul seiring maraknya banjir, longsor, hingga kerusakan ekosistem yang disebut-sebut terkait dengan aktivitas industri kehutanan di wilayah operasional PT Toba Pulp Lestari. Namun di tengah derasnya kritik masyarakat, muncul pula berbagai fakta dan penjelasan mengenai operasional TPL serta sosok pemilik perusahaan yang selama ini jarang tersorot. Mengetahui informasi yang akurat tentu akan menjadi penting agar masyarakat dapat memahami apakah perusahaan tersebut benar-benar berperan dalam memicu bencana, atau justru ada faktor lain yang perlu diberitahukan. Dirangkum Jawa Pos dari laman resmi Toba Pulp Lestari, berikut fakta-fakta kunci, profil kepemilikan, serta konteks tudingan yang berkembang di tengah masyarakat. Seperti diketahui, dari narasi yang tengah beredar, PT Toba Pulp Lestari belakangan menjadi perhatian karena terseret-seret dalam bencana alam yang melanda Sumatera Utara (Sumut). Aktivitas dan operasional perusahaan yang bergerak di bidang bubur kayu atau pulp disebut-sebut ikut memicu terjadinya banjir bandang dan longsor yang menelan ratusan korban jiwa. </div> <div align="left"> Lalu siapa pemilik perusahaan tersebut dan apakah benar keterkaitannya dengan sosok pejabat publik Luhut Binsar Pandjaitan selaku menteri koordinator bidang maritim dan investasi di era Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo? Untuk diketahui, PT Toba Pulp Lestari dikenal sebelumnya sebagai PT Inti Indorayon Utama (INRU), perusahaan bubur kertas yang didirikan Sukanto Tanoto pada tahun 1983. Meski demikian, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, Sukanto Tanoto tidak lagi menjadi pemilik perusahaan. Berdasar data terbuka yang dapat diakses oleh publik, Toba Pulp Lestari merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya kini dipegang oleh perusahaan asal Hong Kong, Allied Hill Limited. Saat ini, pemegang saham mayoritas TPL adalah Allied Hill Limited (AHL), perusahaan berbasis di Hong Kong yang memiliki 92,54 persen saham. Sisanya dimiliki masyarakat sebesar 2,14 persen dan 5,32 persen. AHL diketahui dimiliki oleh pengusaha Singapura, Joseph Oetomo. Dengan struktur ini, perusahaan tidak terkait dengan Luhut Binsar Pandjaitan, seperti yang sering beredar di ruang publik. </div> <div align="left"> Kendati demikian, Toba Pulp Lestari dan PT Toba Sejahtera merupakan 2 entitas berbeda. Dari laman resmi Toba Pulp Lestari, disampaikan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan global yang memiliki lisensi untuk mengelola 167.912 hektare hutan tanaman industri di Sumut. </div> <div align="left"> Persisnya di Aek Nauli, Habinsaran, Tapanuli Selatan, Aek Raja, dan Tele. Sebagai perusahaan tbk, Toba Pulp Lestari komitmen terhadap prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas. </div> <div align="left"> Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jumlah aktivitas Toba Pulp Lestari turut berpengaruh terhadap kerusakan ekosistem Batang Taro yang meliputi wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga. </div> <div align="left"> Akibatnya, bencana alam dahsyat terjadi ketika cuaca ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar terjadi di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar pada pekan lalu. </div> <div align="left"> &rdquo;Bencana tersebut paling parah melanda wilayah-wilayah yang berada di Ekosistem Harangan Tapanuli atau Ekosistem Batang Toru, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga,&rdquo; tutur Direktur Eksekutif WALHI Sumut Rianda Purba dalam keterangannya kepada awak media. </div> <div align="left"> Meski demikian, Toba Pulp Lestari menepis tudingan itu. Melalui dokumen keterbukaan Bursa Efek Indonesia, Sekretaris Perusahaan Toba Pulp Lestari Anwar Lawden menyampaikan bahwa kejadian tersebut bukan penyebab bencana ekologis yang terjadi di Sumut. </div> <div align="left"> Menurut dia, pemadaman sudah menjalankan operasional sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari. </div> <div align="left"> &rdquo;Perseroan dengan tegas menyatakan tuduhan bahwa operasional menyebabkan bencana ekologi. Seluruh kegiatan HTI telah melalui penilaian Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari,&rdquo; ungkap Anwar, dikutip Rabu (3/12). </div> <div align="left"> Dari total areal 167.912 hektar, lanjut dia, Toba Pulp Lestari menyatakan hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46 ribu hektar, sementara sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi. </div> <div align="left"> Selama lebih dari 30 tahun beroperasi, dia dengan tegas menyebutkan, perusahaannya selalu menjaga komunikasi terbuka melalui dialog, sosialisasi, serta program kemitraan dengan pemerintah, masyarakat hukum adat, tokoh, akademisi, dan masyarakat organisasi sipil.&nbsp; </div> <div align="left"> &rdquo;Perseroan menyampaikan aspirasi publik, namun mengharapkan informasi yang disampaikan didasarkan pada data yang akurat dan dapat berfungsi. Perseroan tetap membuka ruang dialog,&rdquo; tutupnya. </div> <div align="left"> *** </div>

berikut fakta-fakta kunci, profil kepemilikan, serta konteks tudingan yang berkembang di tengah masyarakat.

Dituding Jadi Biangkerok Bencana di Sumatera Utara, Simak Deretan Fakta dan Pemilik PT Tuba Pulp Lestari!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/30/BOBBY-30-A-2710941282.jpg" alt="Pemantaua dari udara wilayah terdampak banjir di Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemantaua dari udara wilayah terdampak banjir di Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera, tercatat telah menelan ratusan korban jiwa. Merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana alam yang menimpa Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu tercatat sebanyak 753 jiwa meninggal dunia, serta 650 orang dilaporkan hilang, hingga Rabu (3/12) pagi. Bencana yang terjadi di Sumatera itu dinilai tak hanya disebabkan terjadinya siklon tropis senyar, tapi juga akibat ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyaknya kayu gelondongan yang berserakan pasca banjir bandang turut menjadi perhatian. Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Utara, Riandra Purba, menyoroti kondisi lingkungan yang semakin kritis di sejumlah wilayah sekitar ekosistem Batang Toru. Ia menegaskan, kerusakan ekologis yang terjadi merupakan akumulasi dari berbagai aktivitas eksploitasi yang terus berlangsung dan dilegalkan melalui kebijakan pemerintah. &ldquo;Wilayah yang paling kritis adalah Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Selatan yang hulunya ada di ekosistem Batang Toru. Dalam delapan tahun terakhir WALHI Sumut mengkritisi terus-menerus model pengelolaan Batang Toru, misalnya PLTA Batang Toru, selain akan memutus habitat orang utan dan harimau, juga merusak badan-badan sungai dan aliran sungai yang menjadi daya dukung dan daya tampung lingkungan,&rdquo; kata Riandra dalam kanal website WALHI, Rabu (3/12). Ia juga menyoroti aktivitas pertambangan emas yang berada tepat di aliran Sungai Batang Toru. Menurutnya, kegiatan pertambangan tersebut memberikan tekanan besar terhadap kondisi ekologis sungai yang menjadi sumber air serta penopang kehidupan masyarakat sekitar. Selain itu, WALHI mengungkapkan adanya praktik kemitraan kebun kayu yang melibatkan PT Toba Pulp Lestari (TPL) di sejumlah desa di Kecamatan Sipirok. Menurutnya, kemitraan tersebut dinilai telah mendorong terjadinya alih fungsi hutan di kawasan yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. &ldquo;Desa-desa lain di Kecamatan Sipirok juga ada aktivitas kemitraan kebun kayu dengan PT Toba Pulp Lestari yang akhirnya mengalihfungsikan hutan,&rdquo; ujarnya. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa rangkaian aktivitas eksploitasi di kawasan Batang Toru tidak bisa dilepaskan dari legitimasi kebijakan pemerintah.&nbsp; Ia menekankan, proses pelepasan kawasan hutan dan penerbitan izin melalui revisi tata ruang disebut menjadi faktor yang melanggengkan kerusakan ekosistem. &ldquo;Semua aktivitas eksploitasi dilegalisasi oleh pemerintah melalui proses pelepasan kawasan hutan untuk izin melalui revisi tata ruang,&rdquo; pungkasnya.

Banjir Sumatera menyebabkan ratusan jiwa hilang, sorotan publik pada aktivitas PT Toba Pulp Lestari.

Ratusan Nyawa Hilang Akibat Banjir Sumatera, WALHI Soroti Aktivitas PT Toba Pulp Lestari Dianggap Bikin Alih Fungsi Hutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/01/Tapanuli-3-2916228534.jpeg" alt="Foto udara pegunungan pasca longsor dan banjir Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Senin (1/12/2025). (Biro Setpres)" width="100%">
<figcaption>Foto udara pegunungan pasca longsor dan banjir Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Senin (1/12/2025). (Biro Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa Sumatera, menyita perhatian publik. Bencana alam yang menelan ratusan korban jiwa hingga rusaknya fasilitas umum itu turut menyisakan sampah kayu gelondongan. Bahkan, salah satu penyebab bencana itu diduga oleh aktivitas perusahaan. Tudingan itu menyasar PT Toba Pulp Lestari (TPL), salah satu perusahaan yang bergerak pada industri kertas di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution sempat menyatakan akan mengevaluasi operasional PT TPL yang berada di sejumlah kabupaten di kawasan Danau Toba, termasuk Tapanuli Selatan. Evaluasi ini dikeluarkan sebelum terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor, yang menimpa Sumatera, pada 25 November 2024. Rencana evaluasi TPL disampaikan sehari sebelum terjadinya bencana besar yang menimpa Sumatera. Sebab, pada Senin (24/11) Bobby menggelar rapat pembahasan tindak lanjut aksi damai dan evaluasi PT TPL di kantor Gubernur Sumut. Dalam kesempatan itu, Bobby menegaskan bahwa pemerintah provinsi hanya memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi terkait operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL). Sementara, keputusan final mengenai penutupan maupun tindakan lain sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. &ldquo;Kami dari pemerintah dengan posisi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, tentu harus melihat regulasi. Jadi persoalannya bukan penutupan PT TPL atau seperti apa, tetapi evaluasi yang nanti disampaikan, apakah itu bisa dilakukan secara total atau tidak," kata Bobby. Bobby mengingatkan, lahan pertanian dan kerusakan ekologi akibat aktivitas PT TPL harus menjadi perhatian. "Paling tidak hal utama, lahan pertanian masyarakat serta kerusakan ekologi menjadi dua hal penting,&rdquo; ujarnya. Tak dipungkiri, dalam rapat itu adanya tuntutan sejumlah kelompok masyarakat yang mendesak penutupan PT TPL. Bobby kembali menegaskan bahwa kewenangan tersebut berada di pemerintah pusat. Pemprov Sumut, kata dia, hanya dapat menyiapkan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan. &ldquo;Yang bisa kita lakukan hari ini adalah mengeluarkan rekomendasi. Tetapi isinya harus kita sepakati dulu seperti apa. Tidak bisa hanya sepihak saja dari kami di Pemprov Sumut, atau dari masyarakat. Harus ada rembuk yang kita minta dalam sepekan ini bisa disiapkan bersama,&rdquo; ucapnya. Sementara, PT Toba Pulp Lestari memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang mengaitkan operasional perusahaan dengan bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui keterbukaan informasi sebagai respons atas permintaan Bursa Efek Indonesia (BEI). &ldquo;Perseroan menolak dengan tegas tuduhan bahwa operasional Perseroan menjadi penyebab bencana ekologi. Seluruh kegiatan Perseroan telah sesuai dengan izin, peraturan, dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang,&rdquo; demikian pernyataan perusahaan dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Rabu (3/12). Dalam penjelasannya, Toba Pulp Lestari menyebut seluruh aktivitas hutan tanaman industri (HTI) mereka telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga.&nbsp; Dari total area konsesi seluas 167.912 hektare, sekitar 46.000 hektare dimanfaatkan untuk budidaya eucalyptus, sementara sisanya dipertahankan sebagai kawasan konservasi dan lindung. Perseroan juga menegaskan bahwa operasional perusahaan telah mengikuti seluruh izin dan ketentuan pemerintah, termasuk pemantauan lingkungan secara berkala oleh lembaga independen.&nbsp; Audit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2022&ndash;2023 pun menyatakan Toba Pulp Lestari berstatus &ldquo;taat&rdquo; dan tidak menemukan pelanggaran terkait lingkungan maupun sosial.

Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution, menyatakan akan mengevaluasi operasional PT TPL terkait bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera.

Gubernur Sumut Bobby Nasution Sempat Singgung Penutupan Toba Pulp Sebelum Banjir Bandang dan Longsor Terjadi

PT Toba Pulp Lestari

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PT Toba Pulp Lestari

Berita Terkini

PT Toba Pulp Lestari Ditutup Sementara, Hashim Djojohadikusumo: Mudah-mudahan Ditutup Selamanya!

Prabowo Perintahkan Raja Juli Audit Total Aktivitas Toba Pulp Lestari

Dituding Jadi Biangkerok Bencana di Sumatera Utara, Simak Deretan Fakta dan Pemilik PT Tuba Pulp Lestari!

Ratusan Nyawa Hilang Akibat Banjir Sumatera, WALHI Soroti Aktivitas PT Toba Pulp Lestari Dianggap Bikin Alih Fungsi Hutan

Gubernur Sumut Bobby Nasution Sempat Singgung Penutupan Toba Pulp Sebelum Banjir Bandang dan Longsor Terjadi

Download Aplikasi JawaPos.com