<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/IMG-20251120-WA0137-1802123542.jpg" alt="Petugas menata barang bukti uang rampasan kasus korupsi Taspen senilai Rp. 883 Miliar di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas menata barang bukti uang rampasan kasus korupsi Taspen senilai Rp. 883 Miliar di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa kerugian negara dari kasus investasi fiktif PT Taspen mencapai Rp 1 triliun. Namun, KPK baru menyerahkan pemulihan aset korupsi kepada PT Taspen senilai Rp 883 miliar. Bahkan, KPK turut memamerkan uang tunai sejumlah Rp 300 miliar, bagian dari Rp 883 miliar yang diserahkan ke PT Taspen.&nbsp;"Dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara, diperoleh bahwa kerugian keuangan negaranya yang diderita oleh PT Taspen adalah sejumlah Rp 1 triliun," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/11). Nilai kerugian Rp 1 triliun itu berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diterbitkan pada 22 April 2025. Namun, yang diserahkan baru Rp 883 miliar. Menurutnya, dana itu telah masuk ke rekening giro Tabungan Hari Tua (THT) PT Taspen di BRI Cabang Veteran, Jakarta, pada 20 November 2025.&nbsp; Asep menuturkan, uang tersebut merupakan hasil rampasan dari terpidana Ekiawan Heri Primaryanto, mantan Direktur PT Insight Investment Management. Sebab, perkara yang menjerat Ekiawan telah berkekuatan hukum tetap, setelah divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta, subsider 6 bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam perkara yang sama, terdapat terdakwa lain, yakni mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius NS Kosasih. Perkara yang menjerat Kosasih belum berkekuatan hukum tetap, sebab tengah mengajukan upaya hukum banding setelah divonis 10 tahun penjara. "Uang yang ada di belakang kami atau di depan rekan-rekan itu khusus untuk perkaranya Pak Ekiawan. Jadi tidak untuk yang Pak ANS," jelas Asep. Ia menekankan, perkara yang melibatkan Antonius masih berproses dan belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga aset yang terkait belum dapat diserahkan kepada negara maupun Taspen.&nbsp;"Jadi, Pak ANS ada lagi sekitar Rp 160 miliar. Jadi, kalau dihitung-hitung mungkin ya memang pas Rp 1 triliun, bahkan lebih ya," pungkasnya.

KPK menyatakan kerugian negara Rp 1 triliun dari PT Taspen, namun hanya memulihkan Rp 883 miliar, simak alasannya.

Kerugian Negara Akibat Ulah Taspen Rp 1 Triliun, KPK hanya Serahkan Pemulihan Aset Rp 883 Miliar, Kenapa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/pensiun2-4268037444.jpg" alt="Ilustrasi: Banyak pensiunan menghadapi persoalan baru di hari tuanya. (hctutorial)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Banyak pensiunan menghadapi persoalan baru di hari tuanya. (hctutorial)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Banyak pensiunan menghadapi kenyataan pahit setelah masa tugasnya berakhir. Alih-alih bisa hidup tenang, kenyataan sebaliknya justru kerap mereka temui dan tak sedikit jumlahnya. Penghasilan tetap berhenti, produktivitas menurun, dan sebagian harus bergulat dengan tekanan mental karena merasa tak lagi berguna. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan serius di tengah bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia. Kesadaran akan masalah tersebut mulai mendorong sejumlah pihak mencari solusi. Salah satunya dilakukan Bank Mandiri Taspen, yang mencoba mengubah paradigma pensiun melalui program Mantapreneur Naik Kelas, pelatihan kewirausahaan bagi para purna bakti agar tetap produktif dan bahkan bisa menembus pasar ekspor. Program ini kali ini menyasar 50 wirausahawan pensiunan dari berbagai kota di Jawa Tengah, dengan latar belakang usaha mulai dari batik, mebel, tas kulit, hingga kopi lokal. Selama tiga hari pelatihan di Semarang (23&ndash;25 Oktober 2025), para peserta belajar strategi ekspor, manajemen produksi, hingga pemenuhan standar internasional agar produk mereka mampu bersaing di pasar global. &ldquo;Banyak pensiunan yang masih punya semangat bekerja, tapi terkendala akses, pengetahuan, dan jaringan. Di sinilah peran kami untuk membantu mereka naik kelas,&rdquo; ujar Plt Direktur Utama Bank Mandiri Taspen, Maswar Purnama, di sela kegiatan. Maswar menambahkan, pelatihan kali ini berfokus pada tema Go Ekspor dan bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank.&nbsp; Tujuannya, agar produk para pensiunan tak hanya berputar di pasar lokal, tetapi bisa menembus pasar mancanegara. &ldquo;Kalau janji ekspor satu ton setahun, harus bisa dipenuhi. Jadi bukan sekadar wacana, tapi benar-benar siap jual,&rdquo; ujarnya. Program ini juga mengajarkan pentingnya pengemasan produk, pencantuman tanggal kedaluwarsa, serta menjaga kualitas dan kontinuitas produksi, hal-hal yang sering luput dari perhatian pelaku usaha kecil, apalagi mereka yang baru memulai di usia senja. Sementara itu, menurut Direktur Operasional PT Taspen, Tribuna Phitera Djaja, banyak aparatur sipil negara (ASN) yang mengalami post-retirement syndrome karena kehilangan aktivitas produktif.&nbsp; &ldquo;Banyak yang tidak siap menghadapi masa pensiun karena sebelumnya tidak punya rencana atau kegiatan yang jelas,&rdquo; ujarnya. Untuk itu, Taspen mendorong agar ASN mulai menyiapkan diri minimal lima tahun sebelum pensiun. &ldquo;Kalau persiapan dilakukan jauh hari, mereka punya waktu untuk belajar, gagal, dan mencoba lagi. Jadi tidak kaget ketika masa pensiun tiba,&rdquo; tambahnya. Sementara itu, Direktur Kepatuhan Bank Mandiri Taspen, Resi Lora, menyebut bahwa wirausaha bisa menjadi bentuk terapi bagi para pensiunan.&nbsp; &ldquo;Dengan berusaha, mereka jadi lebih aktif, sehat, dan punya semangat hidup. Beda dengan yang hanya berdiam diri dan sibuk dengan ponsel, yang justru bisa mempercepat kepikunan,&rdquo; katanya. Bank Mandiri Taspen sendiri telah menyiapkan berbagai model usaha dengan risiko rendah dan modal bervariasi, mulai dari Rp 2 juta. Dari sektor kuliner, kerajinan, hingga produk lokal yang bisa dikembangkan untuk pasar ekspor. Pihak LPEI menilai, kolaborasi ini bukan hanya membantu pensiunan mandiri secara ekonomi, tapi juga membuka peluang kontribusi mereka terhadap devisa negara.&nbsp; &ldquo;Kalau dari 50 peserta, 10 persen saja bisa ekspor, itu sudah pencapaian besar. Tapi kami ingin lebih,&rdquo; kata Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank, Sulaiman. Ia memastikan lembaganya akan mendukung dari sisi pembiayaan, pelatihan lanjutan, hingga pencarian buyer dari berbagai negara. Program Mantapreneur Naik Kelas sebelumnya telah dilaksanakan di Jakarta, Surabaya, dan Bandung dengan fokus digitalisasi bisnis. Hingga kini, sekitar 1.000 pensiunan telah bergabung dan aktif berjualan di marketplace. Lebih dari sekadar pelatihan, inisiatif ini diyakini menjadi refleksi atas persoalan serius yang kerap dialami para purna bakti: kesulitan finansial, kehilangan produktivitas, dan krisis identitas setelah masa kerja berakhir. Karena di tengah meningkatnya usia harapan hidup, pertanyaan yang kini muncul bukan lagi kapan pensiun? melainkan bagaimana tetap hidup produktif setelah pensiun?

Program Mantapreneur Naik Kelas oleh Bank Mandiri Taspen bantu pensiunan tetap produktif dan siap ekspor.

Agar Tenang pada Masa Pensiun, Upaya Dorong Produktivitas di Hari Tua Lewat Mantapreneur Naik Kelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/JKT_Nilai-Tukar-Rupiah-Menguat-Tipis-Terhadap-Dolar-AS_SALMAN-TOYIBI-2-3134883001.jpg" alt="ILUSTRASI. Isu Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan Oktober 2025, Taspen Tegaskan Hoaks. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Isu Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan Oktober 2025, Taspen Tegaskan Hoaks. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kabar mengenai kenaikan gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tampak mencuat kembali di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, banyak yang menyebutkan bahwa gaji pensiunan PNS akan mengalami kenaikan signifikan pada Oktober 2025. Namun, PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun aparatur sipil negara angkat bicara dan memberikan klarifikasinya terkait kabar ini. Mereka menegaskan, bahwa isu yang beredar tersebut hanyalah hoaks dan clickbait. "Banyak berita di luar sana tentang kenaikan gaji pensiun tahun 2025 yang seringkali clickbait dan opini. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini belum ada aturan resmi tentang kenaikan gaji PNS dan pensiunan tahun 2025," ungkap PT Taspen pada unggahan akun Instagramnya, @taspen. Isu palsu tersebut sempat menyebar luas dan menimbulkan kebingungan di kalangan pensiunan. Banyak di antara mereka sempat berharap akan menerima tambahan pendapatan bulan ini, terutama di tengah situasi ekonomi yang semakin sulit. Namun, Taspen menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada peraturan baru yang menetapkan kenaikan gaji pensiunan. Tindakan cepat Taspen dalam memberikan klarifikasi pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak, karena berhasil meredam keresahan di kalangan pensiunan. Sejumlah warganet bahkan mengaku sempat tertipu oleh kabar tersebut, mengingat narasinya disusun secara meyakinkan dan disertai tabel palsu yang menampilkan besaran gaji baru.&nbsp; Masih Mengacu PP Nomor 8 Tahun 2024 Taspen mengungkapkan besaran gaji pensiunan PNS masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024. Aturan ini pun menjadi dasar penetapan nominal gaji pensiunan sesuai golongan terakhir saat seorang ASN berhenti bekerja.&nbsp; Pada PP tersebut dijelaskan pula bahwa besaran gaji pensiunan PNS sangat bervariasi. Misalnya untuk golongan I/A, gaji pensiunan berada di angka Rp1.748.100 hingga Rp1.962.200. Teruntuk golongan I/B, berkisar di angka Rp1.748.100 hingga Rp2.773.000, dan golongan I/C berada di angka Rp1.748.100 hingga Rp2.165.200. Sedangkan untuk golongan II/A, gaji pensiunan berada di angka Rp1.748.100 hingga Rp2.833.900, dan golongan II/B masih di angka Rp2.953.800. Teruntuk golongan III/D, berada di angka Rp3.208.800, sedangkan golongan IV/E, bisa mencapai angka Rp4.957.100 per bulan. Artinya, hingga saat ini, tak ada perubahan atau kenaikan resmi pada besaran gaji pensiunan PNS di Oktober 2025. Di samping itu, pemerintah juga belum memberikan sinyal adanya rencana kenaikan gaji pensiunan PNS. Biasanya, akan ada penyesuaian gaji baru yang dilakukan setelah adanya kajian fiskal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta ditetapkan melalui peraturan pemerintah baru.&nbsp; Bahkan, setiap rencana kenaikan gaji pensiunan biasanya akan disesuaikan dengan kemampuan APBN dan kebijakan kesejahteraan ASN secara menyeluruh.&nbsp;

PT Taspen menegaskan bahwa isu kenaikan gaji pensiunan PNS 2025 adalah hoaks, belum ada aturan resmi terkait hal ini.

Isu Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan Oktober 2025, Taspen Tegaskan Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/02/KOLABORASI-02-3093202038.jpg" alt="Pengambilan pensiun di kantor pos. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengambilan pensiun di kantor pos. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali dilakukan untuk melayani masayarakat. PT Taspen menggandeng PT Pos Indonesia (Persero) meluncurkan layanan pengambilan dana pensiun di Kantorpos. Peluncuran ini menandai diberlakukannya skema baru pencairan gaji pensiun oleh PT Taspen dari semula dikirim langsung ke rekening bank, menjadi diambil secara langsung di Kantor Pos terdekat setiap bulan, mulai 1 Juli 2025. Hadir pada peluncuran ini Direktur Bisnis Jasa Keuangan PosIND Haris serta Direktur Operasional PT Taspen (Persero), Tribuna Phitera Djaja. Sebanyak 142 ribu penerima pensiun dari PT Taspen di seluruh Indonesia akan menerima dana pensiun melalui jaringan Kantorpos mulai 1 Juli 2025. Hal ini merupakan perluasan kerja sama yang telah terjalin sebelumnya, di mana PT Pos Indonesia telah melayani sekitar 500 ribu penerima pensiun dari Taspen dan Asabri setiap bulannya. "Ini merupakan kepercayaan besar dari PT Taspen kepada kami. Hari ini kami ingin memastikan seluruh sistem pembayaran di Kantorpos berjalan lancar, dari antrean, pelayanan, hingga layanan loket," ujar Haris. Perubahan ini dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset negara, serta memperkuat kemandirian ekonomi nasional, sejalan dengan amanat Undang-Undang. Kolaborasi Taspen dengan PT Pos Indonesia telah disiapkan melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan di seluruh wilayah Indonesia. Lebih lanjut, Haris memastikan Kantorpos menyediakan berbagai kemudahan, termasuk layanan antar ke rumah bagi pensiunan yang tidak dapat hadir langsung ke Kantorpos karena kondisi kesehatan. Selain itu, Pos Indonesia juga menawarkan alternatif pembayaran melalui aplikasi mobile banking Pospay. Terkait syarat pencairan dana, Haris menyatakan bahwa para pensiunan tidak perlu membawa persyaratan khusus, karena sebelumnya sudah ada pemberitahuan resmi dari PT Taspen kepada para penerima manfaat. "Bagi yang belum mendapat informasi, kami siapkan tim di kantor Taspen untuk mengantisipasi," katanya. &nbsp;

Sebanyak 142 ribu penerima pensiun PT Taspen di seluruh Indonesia akan menerima dana pensiun melalui jaringan Kantorpos mulai 1 Juli 2025.

Kolaborasi Taspen dan PosIND Layani Pengambilan Dana Pensiun di Kantorpos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/IMG_4338JPG-632074445.jpg" alt="Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp 150 miliar. Uang itu disita berkaitan kasus dugaan korupsi kegiatan investasi PT Taspen tahun anggaran 2019, pada Senin (24/3). "KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penyitaan uang sebesar Rp 150 miliar dari sebuah korporasi swasta (PT F). Uang yang &nbsp;disita penyidik tersebut diduga punya keterkaitan dengan perkara kegiatan investasi menyimpang di Taspen yang dilakukan oleh tersangka ANSK dkk," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika kepada wartawan, Rabu (25/3). Juru bicara KPK bidang penindakan itu menekankan, pihaknya mengapresiasi terhadap PT F yang memiliki itikad baik untuk bekerja sama dengan penyidik KPK dalam penyitaan ini. Karena itu, KPK mengimbau pihak lainnya untuk bersikap kooperatif terkait dengan penyidikan perkara ini. "Bagi pihak-pihak yang memilih untuk tidak bersikap kooperatif, tentu KPK akan mengambil segala tindakan yang patut dan terukur sesuai dengan undang-undang agar pemulihan kerugian negara dapat maksimal," tegasnya. Tak hanya uang Rp 150 miliar, KPK juga sebelumnya menyit 150 gram logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah dan mata uang asing (USD, SGD dan EURO) yang apabila dirupiahkan sekitar senilai Rp 2,5 miliar. Penyitaan itu dilakukan setelah penyidik menggeledah terhadap Safe Deposit Box (SDB) milik mantan Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius N.S. Kosasih di sebuah bank swasta nasional, pada Selasa (25/2). Dalam penanganan kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Dirut PT Taspen (Persero) Antonius Kosasih dan Direktur Utama Insight Investment Management (IIM), Ekiawan Heri Primaryanto (EHP) sebagai tersangka. Antonius Kosasih selaku direktur investasi PT Taspen dan EHP diduga melakukan korupsi terkait penempatan dana investasi PT Taspen sebesar Rp 1 triliun pada reksa dana RD I-Next G2 yang dikelola manajer investasi.&nbsp; KPK menduga perbuatan tersebut merugikan keuangan negara sekitar Rp 200 miliar. Selain itu, dugaan tindak pidana ini juga menguntungkan sejumlah pihak. Beberapa di antaranya, PT IIM sebesar Rp 78 miliar, PT VSI sebesar Rp 2,2 miliar, PT PS sekitar Rp 102 juta, dan PT SM sekitar Rp 44 juta serta pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan tersangka Antonius Kosasih dan tersangka EHP. &nbsp;

KPK menyita uang Rp 150 miliar dari korporasi swasta terkait dugaan korupsi PT Taspen, dengan perkembangan terbaru dalam penyidikan.

KPK Sita Uang Rp 150 Miliar dari Korporasi Swasta Terkait Kasus Korupsi PT Taspen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/taspen2-1616041364.jpg" alt="Taspen memberikan layanan khusus bagi peserta uzur/lansia. (dok. Taspen)" width="100%">
<figcaption>Taspen memberikan layanan khusus bagi peserta uzur/lansia. (dok. Taspen)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Taspen (Persero) berkomitmen untuk selalu memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik bagi para peserta, terutama bagi peserta pensiun yang membutuhkan perhatian khusus. Komitmen ini diwujudkan dengan implementasi layanan berupa perlakuan khusus bagi peserta lansia dengan kondisi sakit dan uzur yang tidak dapat melakukan enrollment dan autentikasi mandiri secara berkala. Peserta dapat mengakses layanan ini dengan cara mengajukan Permohonan Perlakuan Khusus yang diajukan melalui mitra bayar Taspen. Per Juli 2024, tercatat sebanyak 20.439 peserta pensiun di seluruh Indonesia yang terlayani perlakuan khusus tersebut. Melalui layanan yang telah berjalan sejak 10 tahun ini, peserta pensiun mendapatkan kemudahan dalam menerima pensiun bulanan, walaupun tetap berada di rumah. Perlakuan khusus ini menjamin bahwa setiap peserta pensiun mendapatkan pemenuhan hak manfaat secara maksimal, meskipun menghadapi keterbatasan fisik. Corporate Secretary Taspen, Pudiastuti Citra Adi, mengatakan, perlakuan khusus ini merupakan salah satu langkah konkret Taspen dalam memastikan bahwa setiap peserta pensiun, tanpa terkecuali, dapat menerima hak pensiunnya dengan mudah dan tanpa hambatan. "Selain itu, Taspen secara aktif melakukan monitoring pelaksaan perlakuan khusus bersama seluruh mitra bayar yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia untuk memastikan agar seluruh peserta pensiun mendapatkan manfaat dan kemudahan layanan," katanya dikutip Kamis (22/8). Secara lebih rinci, peserta pensiun berhak mendapatkan perlakuan khusus apabila tidak memungkinkan untuk datang ke Kantor Cabang Taspen maupun mintra bayar Taspen guna melakukan enrollment ataupun autentikasi secara mandiri. Kondisi ini dapat terjadi apabila peserta tidak bisa melakukan seluruh enrollment data biometrik, yang terdiri dari perekaman sidik jari, pengenalan wajah, ataupun suara. Di samping itu, peserta yang kondisi fisik dan kesehatannya mengalami sakit atau uzur juga masuk dalam kriteria yang mendapatkan perlakuan khusus. Apabila peserta pensiun dipastikan memenuhi kriteria tersebut, maka pasangan/ahli waris/keluarga peserta pensiun dapat mengajukan Permohonan Perlakuan Khusus dengan memenuhi persyaratan dokumen berupa Surat Permohonan Pensiun Khusus, pas foto seluruh badan peserta pensiun, foto terbaru dari peserta pensiun yang menunjukkan tampilan fisik secara menyeluruh, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan fotokopi Surat Keputusan (SK) Pensiun untuk kemudian diajukan ke mitra bayar Taspen. Istri dari Syuaibun, Suryani yang merupakan peserta Taspen Kantor Cabang Depok, menjadi salah satu peserta yang menerima perlakuan khusus sejak Februari 2024 lalu. Ia menjelaskan bahwa kondisi sang suami yang sedang sakit membuat tidak dapat melakukan otentikasi, sehingga layanan perlakuan khusus telah membantunya dalam menerima pensiun bulanan. "Suami saya menderita stroke yang menyerang bagian tubuh sebelah kanan. Hal ini membuatnya tidak dapat bicara lagi. Karena kondisi ini suami saya tidak bisa melakukan autentikasi, namun Taspen memberikan perlakuan khusus, sehingga dana pensiun selalu kami terima setiap bulan dengan lancar. Saya merasa tenang dengan kemudahan yang diberikan Taspen," jelas Suryani. Perlakuan khusus yang diberikan Taspen pun sejalan dengan arahan Menteri BUMN, Erick Thohir, yang meminta seluruh BUMN untuk senantiasa menghadirkan layanan yang terpadu, transparan dan terukur dalam menjalankan proses bisnis. Bersama seluruh 44 Mitra Bayar, Taspen akan terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh peserta melalui berbagai inovasi berkelanjutan, sehingga peserta dapat menikmati masa tua dengan lebih tenang dan sejahtera.

Peserta dapat mengakses layanan ini dengan cara mengajukan Permohonan Perlakuan Khusus yang diajukan melalui mitra bayar Taspen.

Pastikan Peserta Lansia dan Sakit Dapatkan Hak dan Manfaat Maksimal, Taspen Berikan Layanan Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/21/taspen-kemenkumham-3821519764.jpg" alt="Menkumham Yasonna H. Laoly menyerahkan penghargaan kepada Direktur Operasional Taspen Ariyandi, di Lapangan Upacara Kemenkumham, Jakarta Selatan (19/8). (dok. Taspen)" width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasonna H. Laoly menyerahkan penghargaan kepada Direktur Operasional Taspen Ariyandi, di Lapangan Upacara Kemenkumham, Jakarta Selatan (19/8). (dok. Taspen)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (Taspen) berkomitmen untuk terus memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Atas komitmen tersebut, Taspen kembali meraih penghargaan sebagai &ldquo;Mitra Kerja Terbaik&rdquo; dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia pada acara Hari Pengayoman ke-79 Tahun 2024. Sebelumnya, pada tahun 2023, Taspen juga telah meraih penghargaan yang serupa dari Kemenkumham. Tahun ini, penghargaan tersebut diberikan kepada Taspen atas upaya perusahaan dalam mempersiapkan ASN di lingkungan Kemenkumham dalam menghadapi masa pensiun melalui kegiatan Pembekalan Purnabakti Pegawai, serta sebagai Mitra Kerja dalam pengelolaan Tabungan Pensiun Pegawai Negeri Sipil. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly kepada Direktur Operasional Taspen Ariyandi, di Lapangan Upacara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta Selatan (19/8). Corporate Secretary TASPEN Pudiastuti Citra Adi&nbsp;menyampaikan apresiasi yang kepada Kemenkumham atas penghargaan Mitra Kerja Terbaik yang telah diberikan kepada TASPEN.&nbsp;Dia berharap, penghargaan ini&nbsp;dapat menjadi pemacu semangat bagi seluruh Insan TASPEN untuk terus berdedikasi dalam melayani seluruh ASN di Indonesia, terutama di lingkungan Kemenkumham. "Taspen akan terus berupaya memberikan pelayanan yang andal guna menciptakan masa pensiun yang aman dan terjamin bagi seluruh peserta," katanya dikutip Rabu (21/8). Berdasarkan data bulan Juli 2024, Taspen mengelola asuransi Tabungan Hari Tua dan Dana Pensiun sebanyak 66.376 ASN di lingkungan Kemenkumham. Sebagai abdi negara, seluruh ASN di lingkungan Kemenkumham secara langsung menjadi peserta Taspen sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Taspen akan terus memastikan kesejahteraan ASN di Kemenkumham melalui 4 program Taspen yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Tabungan Hari Tua (THT), dan Program Pensiun. Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi yang harus dijalankan secara konsisten dan berhasil. Pada tahun 2024, Taspen telah menyalurkan pembayaran pensiun kepada seluruh peserta pensiunan sesuai dengan penetapan dan penyesuaian pensiun pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tersebut, pemerintah telah melakukan kenaikan untuk pensiunan pokok sebesar 12 persen yang diharapkan dapat berdampak positif dengan meningkatkan kesejahteraan pensiunan dan memberikan multiplier effect bagi roda perekonomian Indonesia.

Berdasarkan data bulan Juli 2024, Taspen mengelola asuransi Tabungan Hari Tua dan Dana Pensiun sebanyak 66.376 ASN di lingkungan Kemenkumham

Kelola THT dan Dana Pensiun 66.376 ASN Kemenkumham, Taspen Raih Penghargaan Mitra Kerja Terbaik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hasil-investasi-dan-laba-anak-usaha-dongkrak-kinerja-pt-taspen-di-2017_m_188557.jpeg" alt="Gedung kantor pusat PT Taspen Jakarta. (Isitmewa)" width="100%">
<figcaption>Gedung kantor pusat PT Taspen Jakarta. (Isitmewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bagi peserta PT Taspen (Persero) perlu lebih hati-hati. Kini muncul dugaan penipuan dengan modus pembagian dividen. Para pelaku menyasar para pensiunan PNS.  “Penipuan yang mengatasnamakan <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/15/02/2019/catat-laba-rp-271-miliar-di-2018-taspen-perkuat-bisnis-anak-usaha/">PT Taspen</a> kepada para pensiunan PNS dengan alasan pembagian dividen masih saja terjadi. Isu mengenai pembagian dividen kepada para pensiunan PNS tidak benar,” kata Sekretaris Perusahaan Taspen Muhamad Ali Mansur dalam keterangan tertulisnya yang diterima JawaPos.com, Minggu (12/1).  Ali merasakan keresahan peserta <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/13/02/2018/hasil-investasi-dan-laba-anak-usaha-dongkrak-kinerja-pt-taspen-di-2017/">PT Taspen</a> atas penipuan tersebut. Untuk itu, dia mengimbau masyarakat untuk tidak termakan penipuan tersebut. “Masyarakat diimbau untuk tidak percaya terhadap isu-isu seperti itu,” tegasnya.  Selain itu, Taspen juga tidak mengenakan biaya jika atau gratis dalam memberikan pelayanan. Dia meminta masyarakat, khususnya pensiunan untuk tidak tergiur dengan adanya pembagian dividen tersebut.  “Mencegah kejadian penipuan ini agar tidak berlanjut dan menimbulkan kerugian, peserta TASPEN diharapkan melakukan pelaporan dan konfirmasi melalui call center <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/25/01/2018/kini-ambil-uang-pensiunan-pns-dan-bumn-cuma-tiga-menit-tanpa-antre/">TASPEN</a> di nomor 1-500-919,” tutup dia.

Waspada, Ada Penipuan Mengatasnamakan Pembagian Dividen Taspen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/garap-hunian-vertikal-taspen-properti-investasikan-dana-rp-220-miliar_m_.jpg" alt="Mantan Dirut PT Taspen (Persero) Iqbal Latanro" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut PT Taspen (Persero) Iqbal Latanro</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Taspen Properti Indonesia, melakukan terobosan untuk meningkatkan kinerjanya. Setelah cukup lama bergerak di bisnis penyewaan ruang perkantoran, anak usaha PT Taspen (Persero) menjajal manisnya bisnis hunian jangkung. Untuk tahap pertama, Taspen Properti menggarap Apartemen Aspena Residence di bilangan Batu Ceper, Kota Tangerang. Rencananya, hunian vertikal di barat kota Jakarta ini akan dibangun 748 unit apartemen dengan investasi Rp 220 miliar. Dirut PT Taspen (Persero) Iqbal Latanro mengatakan pengembangan properti anak usaha PT Taspen sebagai bagian dari strategi perseroan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset, khususnya aset properti yang dimiliki perseroan. "Selain memiliki aset sendiri, Taspen Properti yang selama ini telah menyewakan gedung-gedung milik Taspen. Ke depannya, aset properti milik PT Taspen akan kita serahkan ke Taspen Properti untuk dioptimalkan pengelolaannya," ujar Iqbal Latanro dalam peletakan batu pertama pembangunan Apartemen Aspena Residence di Batu Ceper Tangerang, Rabu (20/3). Sementara itu, Dirut PT Taspen Properti Indonesia, Bayu Utomo menyebut mengembangan Aspena Residence merupakan yang pertama setelah sebelumnya bergerak di bidang penyewaan ruang perkantoran. "Apartemen Aspena Residence dikembangkan dengan membidik kalangan milenials yang mengincar hunian pertama," ujar Dirut Taspen Properti Bayu Utomo. Pilihan milenials untuk calon pembeli Aspena Residence karena pasarnya cukup besar. Harga yang ditawarkan untuk tipe studio sekitar Rp 350 juta dan tipe satu dan dua kamar dikisaran Rp 650 juta. "Kita akan berikan diskon 10 persen untuk 100 pembeli pertama dari kalangan ASN," kata Bayu. Bayu optimistis Arsena Residence akan jadi pilihan ASN dan karyawan BUMN muda karena harga yang cukup kompetitif dengan lokasi hunian yang cukup strategis. "Lokasinya cukup strategis karena bisa dicapai dengan transportasi massal kereta api dari stasiun Batu Ceper, Poris dan dekat dengan Bandara Soekarni Hatta," katanya. bayu berharap hingga akhir 2019, pihaknya bisa menjual sekitar 200 unit. "Kita berharap pembangunan tuntas dalam waktu dua tahun, dan seluruh unit bisa terjual saat propses kontruksi selesai," pungkasnya.

Garap Hunian Vertikal, Taspen Properti Investasikan Dana Rp 220 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/catat-laba-rp-271-miliar-di-2018-taspen-perkuat-bisnis-anak-usaha_m_.jpg" alt="Ilustrasi layanan customer PT Taspen tengah melayani peserta di kantor cabang Tangerang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi layanan customer PT Taspen tengah melayani peserta di kantor cabang Tangerang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah tekanan perekonomian global dan di dalam negeri sepanjang 2018, PT Taspen (Persero) berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 271,55 miliar. Untuk memaksimal kinerja, BUMN penyelenggara tabungan pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) ini akan memperkuat investasi di anak usaha untuk memperkuat penempatan dana di sejumlah portfolio investasi lainnya. Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro mengatakan, laba tersebut ditopang oleh pendapatan premi sebesar Rp 8,09 triliun. &ldquo;Jumlah ini naik sebesar 3,55 persen dari tahun 2017,&rdquo; ujarnya saat Public Expose Kinerja PT Taspen (Persero) Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (13/2). Pada acara itu hadir juga Direktur Operasi dan Manajemen Risiko Ermanza, Direktur Keuangan Helmi Imam Satriyono, Direktur SDM dan Teknologi Informasi Mohamad Jufri, Direktur Investasi Antonius N.S Kosasih, dan Direktur Perencanaan, Kepatuhan dan Aktuaria Dodi Susanto. Menurut Iqbal, laba juga ditopang oleh hasil investasi sebesar Rp 7,65 triliun. Jumlah tersebut naik sebesar 1,25 persen yang merefleksikan tingkat yield 8,7 persen. Untuk aset, kata dia, tercatat sebesar Rp 231,87 triliun atau tumbuh sebesar 0,65 persen dibanding tahun 2017. Dengan pertumbuhan ini, maka aset tumbuh secara konsisten rata-rata 9,68 persen selama 5 tahun terakhir. &ldquo;Pertumbuhan aset sebesar 0,65 persen ditopang oleh naiknya aset investasi sebesar 3,71 persen menjadi sebesar Rp 216,76 triliun,&rdquo; paparnya. Menurut dia, kualitas aset Taspen terjaga ditunjukkan dari pemilihan jenis instrumen dan emiten secara selektif. Selain obligasi pemerintah, Taspen juga melakukan investasi pada beberapa instrumen lainnya, diantaranya obligasi korporasi, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), reksadana, saham serta investasi langsung. &ldquo;Disamping menjaga kualitas aset dan Yield yang optimal, Taspen juga berperan aktif dalam investasi pada proyek infrastruktur nasional di lebih dari 18 ruas tol yang tersebar di Jawa dan Sumatera,&rdquo; ujarnya. Anak perusahaan Taspen serta entitas asosiasi, yakni Taspen Properti lndonesia, Taspen Life serta Bank Mandiri Taspen turut serta memberikan kontribusi pendapatan sebesar 4,5 persen dan laba sebesar 34 persen. Kontribusi tersebut telah konsisten diberikan oleh anak perusahaan selama 4 tahun terakhir ditunjukkan oleh nilai aset dan laba bersih yang semakin meningkat setiap tahunnya. "Untuk investasi di Bank Mandiri Taspen, kita telah melakukan penambahan modal Rp 646 miliar," imbuh Iqbal. Dengan suntikan dana itu, kini menguasai 48,416 persen saham Bank Mandiri Taspen. Penambahan bertujuan agar Bank Mantap dimasa yang akan datang dapat memberikan peningkatan layanan kepada para peserta Taspen. Sebagai wujud konsistensi Taspen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada peserta, sambung Iqbal, Taspen terus meluncurkan inovasi terkait dengan pelayanan kepada peserta, selain Layanan 1 Jam, Layanan Klim Otomatis, SIM Gaji serta Mobil Layanan, Taspen ke depannya akan terus berinovasi dengan didukung oleh teknologi infomasi. Diantaranya adalah Aplikasi Taspen Care, New Taspen Mobile, Aplikasi Otentikasi Digital, Aplikasi New E-Dapem serta Taspen SmartCard yang merupakan wujud sinergi BUMN.

Catat Laba Rp 271 Miliar di 2018, Taspen Perkuat Bisnis Anak Usaha

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pt taspen (persero)

Berita Terkini