<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/Komisaris-Utama-PT-Sritex-Iwan-Setiawan-Lukminto-Dery-Ridwansah-4JPG-1728006954.jpg" alt="Komisaris Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto resmi ditahan Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi pemberian kredit bank, Jakarta, Rabu (21/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Komisaris Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto resmi ditahan Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi pemberian kredit bank, Jakarta, Rabu (21/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua kakak beradik bos PT Sritex sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penetapan tersebut sebagai pengembangan atas kasus dugaan korupsi pemberian kredit PT Sritex.</p> <p>Iwan Setiawan Lukminto menggunakan uang hasil kredit untuk membayar utang dan membeli aset. Sedangkan Iwan Kurniawan Lukminto turut menandatangani dokumen permohonan kredit tersebut.</p> <p>Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menuturkan bahwa penetapan sebagai tersangka TPPU untuk keduanya telah dilakukan sejak 1 September 2025. "Penetapan itu sebagai pengembangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank BUMN," paparnya.</p> <p>Peran keduanya berbeda, sang kakak Iwan Setiawan menggunakan uang hasil kredit untuk membayar utang dan membeli aset. Untuk adiknya Iwan Kurniawan turut menandatangani dokumen permohonan kredit modal kerja dan investasi. "Sejumlah aset telah disita" terangnya.</p> <p>Untuk aset yang telah disita yakni 57 aset tanah atas nama Iwan Setiawan di berbagai wilayah di Sukoharjo. Diantaranya, Banmati, Combongan, Jetis, Kedungwinong, Mandan, dan Tanjung.</p> <p>"Ada juga 94 tanah atas nama istri Iwan Setiawan dan satu bidang tanah hak guna bangunan atas nama PT Sukoharjo Multi Indah Textile Mill," paparnya.</p> <p>Menurutnya, estimasi nilai dari aset-aset tersebut mencapai Rp 510 miliar. Bila dibandingkan dengan nilai kerugian negara dalam kasus tersebut yang mencapai lebih dari Rp 1 triliun, maka upaya Kejagung masih cukup panjang untuk mengembalikan kerugian negara.</p> <p>"Kerugian negara dari tiga bank BUMN itu lebih dari Rp 1 triliun," ujarnya.</p> <p>Sebelumnya, Korps Adhyaksa melakukan pencekalan atau pencegahan keluar negeri kepada Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto. Pencekalan secara resmi diberlakukan sejak 19 Mei 2025 hingga enam bulan kedepan.</p> <p>Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menuturkan bahwa pencekalan telah dilakukan untuk mencegah ke luar negeri terhadap Iwan sejak 19 Mei 2025. "Itu berlaku untuk 6 bulan ke depan," terangnya kepada awak media Sabtu (7/5).</p> <p>Pencekalan itu dinilai penyidik perlu dilakukan. Rencananya, penyidik akan kembali memanggil Iwan untuk pemeriksaan lanjutan. Hingga saat ini Iwan masih berstatus saksi dalam kasus tersebut. "Yang bersangkutan akan dipanggil pekan depan," paparnya.</p> <p>Iwan sebenarnya pernah diperiksa satu kali sebagai saksi untuk tiga tersangka yang telah ditetapkan Kejagung. Dengan pencekalan tersebut, dapat diduga Iwan berpotensi menjadi tersangka selanjutnya atau tersangka keempat. "Informasi penyidik belum," ujarnya.</p> <p>Namun begitu, pencekalan oleh penegak hukum memang biasa dilakukan untuk memastikan seseorang yang diduga terlibat suatu perkara tidak kabur keluar negeri. Pihak yang dicekal memiliki hak untuk diberitahu maksimal 7 hari paska pencekalan tersebut.</p>

Dua bos PT Sritex ditetapkan sebagai tersangka TPPU terkait korupsi kredit bank BUMN, dengan aset disita mencapai Rp 510 miliar.

Dua Bos Sritex jadi Tersangka TPPU Korupsi Kredit Bank BUMN, Total Aset yang Disita Rp 510 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/0LlWbR3V79AB9t0V97MPMDdDcT4bNa8i7GDfsloK-3451079451.jpg" alt="Para tersangka kasus dugaan korupsi Sritex digelandang oleh petugas Kejagung ke dalam mobil tahanan. (Puspenkum Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Para tersangka kasus dugaan korupsi Sritex digelandang oleh petugas Kejagung ke dalam mobil tahanan. (Puspenkum Kejagung)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Sebanyak 8 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman atau PT Sritex langsung ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun, 1 di antara 8 tersangka itu menjadi tahanan kota dengan alasan sakit.&nbsp;</p> <p>Tersangka yang menjadi tahanan kota berinisial YR. Dia merupakan direktur utama (dirut) bank daerah di Jawa Barat (Jabar) pada periode 2019-Maret 2025.</p> <p>Selain terseret kasus Sritex, YR juga sudah menjadi tersangka dalam kasus lainnya yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p> <p>&rdquo;Tersangka YR dilakukan penahanan kota selama 20 hari ke depan karena alasan kesehatan,&rdquo; ungkap Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung Nurcahyo Jungkung Madyo.&nbsp;</p> <p>Lain dengan YR, 7 tersangka lain langsung digelandang ke dalam tahanan. Tersangka AMS selaku Direktur Keuangan PT Sritex periode 2006-2023, tersangka BR selaku Senior Executive Vice President Bisnis Bank Daerah di Jabar periode 2019-2023, dan tersangka PS selaku Direktur Teknologi Operasional Bank Daerah di Jakarta periode 2015-2021 ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel).</p> <p>Sementara tersangka SP selaku Direktur Utama Bank Daerah di Jateng Periode 2014-2023, tersangka PJ selaku Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial Bank Daerah di Jateng Periode 2017-2020, dan tersangka SD selaku Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial Bank Daerah di Jateng Periode 2018-2020, ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.</p> <p>Sisanya, tersangka ⁠BFW selaku Direktur Kredit UMKM merangkap Direktur Keuangan Bank Daerah di Jakarta Periode 2019-2022, ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba.&nbsp;</p> <p>Berdasar hasil penyidikan yang dilakukan Kejagung, perbuatan para tersangka yang memberikan kredit secara melawan hukum kepada Sritex mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp 1.088.650.808.028. Angka pasti kerugian keuangan negara tersebut kini tengah dalam proses penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</p> <p>&rdquo;Adapun pasal yang disangkakan terhadap 8 orang tersangka yakni pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,&rdquo; jelas Nurcahyo Jungkung Madyo.</p> 

Kejaksaan Agung menahan 8 tersangka kasus korupsi kredit PT Sritex, 1 tersangka jadi tahanan kota karena sakit, kerugian negara Rp 1 triliun

Kejagung Langsung Tahan 8 Tersangka Baru Kasus Korupsi Sritex, 1 Orang Jadi Tahanan Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/Tumpukan-Uang5-342245230.jpeg" alt="Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Puspenkum Kejagung)." width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Puspenkum Kejagung).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami kasus dugaan korupsi kredit PT Sritex. Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa tujuh orang saksi terkait kasus tersebut. Salah satunya, Direktur Keuangan Bank DKI Jakarta 2020 berinisial SP.</p> <p>Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menuturkan bahwa tujuh orang yang diperiksa pada Rabu (18/6) yakni, SP selaku Direktur Keuangan PT Bank DKI tahun 2020, ZHD sebagai Analis LPEI tahun 2012, EW selaku Pimpinan Bank DKI Cabang Solo, IS menjabat Finding Officer Marketing Dana pada PT Bank DKI Cabang Solo, IMK selaku Direktur PT Adikencana Mahkota Buana, TTK selaku Direktur Metta Karsa Sentosa, dan IKL selaku Direktur Utama PT Sritex. "Ini merupakan pemeriksaan lanjutan," paparnya.</p> <p>Adapun ketujuh orang saksi tersebut diperiksa terkait tersangka Iwan Setiawan Lukminto. "Kami berupaya untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut," terangnya.</p> <p>Dia mengatakan, lebih dari 55 saksi telah diperiksa dalam kasus tersebut. Pemeriksaan masih terus berlanjut untuk melakukan pendalaman dalam kasus tersebut. "Saksi terus bertambah," paparnya.</p> <p>Dalam kasus ini tiga orang telah ditetapkan menjadi tersangka, yakni Iwan Setiawan Lukminto selaku Direktur Utama PT Sritex 2005-2022, Direktur Utama PT Bank DKI 2020 Zainuddin Mappa, dan Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Adik dari Iwan Setiawan, Iwan Kurniawan juga telah dicekal. Bahkan Iwan Kurniawan yang menjabat Komisaris itu sudah diperiksa sebanyak tiga kali.</p>

Kejaksaan Agung periksa tujuh saksi dalam kasus dugaan korupsi PT Sritex, termasuk Direktur Keuangan Bank DKI Jakarta.

Kejagung Periksa 7 Orang Saksi Kasus PT Sritex, Ini Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/14/JKT-1-WAMENAKER-BERTEMU-SRITEX-FED-6-2228396285.jpg" alt="Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer memberikan keterangan kepada wartawan usai bertemu Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto di Kantor Kemenekar, Jakarta, Rabu (13/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer memberikan keterangan kepada wartawan usai bertemu Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto di Kantor Kemenekar, Jakarta, Rabu (13/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pencegahan terhadap Direktur Utama (Dirut) PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan Kurniawan Lukminto dicegah bepergian ke luar negeri. Pencegahan itu dilakukan berlaku untuk enam bulan ke depan, terhitung sejak 19 Mei 2025.</p> <p>"Iya benar, terhadap IKL (Iwan Kurniawan Lukminto) telah dilakukan pencegahan ke luar negeri," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar kepada wartawan, Minggu (8/6).</p> <p>Pencegahan terhadap Iwan Kurniawan Lukminto dilakukan, setelah penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan pemeriksaan, pada Senin (2/6). Pencegahan itu berlaku untuk enam bulan ke depan.</p> <p>"Akan berlaku enam bulan ke depan," tegasnya.</p> <p>Pencegahan ini diduga merupakan pengembangan perkara, setelah Kejagung menetapkan Komisaris Utama (Komut) PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex, Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit. Iwan Setiawan Lukminto ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Sritex periode 2005-2022.</p> <p>Selain Iwan Setiawan Lukminto, Kejagung juga menjerat mantan Dirut Bank DKI, Zainuddin Mappa dan mantan Pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) Dicky Syahbandinata. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan secara intensif.</p> <p>"Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap DS (Dicky Syahbandinata), kemudian terhadap ZM (Zainuddin Mappa) dan ISL (Iwan Setiawan Lukminto), pada hari ini Rabu 21 Mei 2025, penyidik pada Jampidsus Kejaksaan Agung RI menetapkan tiga orang tersebut sebagai tersangka, karena ditemukan alat bukti cukup Tipikor pemberian kredit BJB dan Bank DKI kepada Sritex," ucap Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Rabu (21/5) malam.</p> <p>Abdul Qohar menjelaskan, penetapan tersangka terhadap ketiga pihak itu setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit bank pemerintah kepada PT Sritex, dengan nilai total tagihan yang belum dilunasi hingga Oktober 2024 sebesar Rp 3,5 triliun.</p> <p>Menurutnya, nilai tersebut terdiri dari kredit dari Bank Jateng sebesar Rp 395,6 miliar, bank BJB Rp 543,9 miliar, dan Bank DKI Rp 149,7 miliar. Selain itu, Sritex juga memiliki tagihan kredit sebesar Rp 2,5 triliun dari bank sindikasi yang terdiri dari BNI, BRI, dan LPEI.</p> <p>"Selain pemberian kredit terhubung di atas, PT Sri Rezeki Isman Tbk juga mendapatkan pemberian kredit di bank swasta yang jumlahnya sebanyak 20 bank. Ini tidak saya sebut ya, karena banyak sekali, jumlahnya 20 bank," ucap Qohar.</p> <p>Menurutnya, pemberian fasilitas kredit itu mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 692,9 miliar dari total tagihan senilai Rp 3,5 triliun. Karena itu, Kejagung menetapkan tiga pihak tersebut sebagai tersangka.</p> <p class="class-paragraph">"Bahwa akibat adanya pemberian kredit secara melawan hukum tersebut yang dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, serta PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rezeki Isman TBK, telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 692.908.592.122 dari total nilai outstanding atau target yang belum dilunasi sebesar Rp 3,58 triliun," pungkasnya.</p>

Iwan Kurniawan Lukminto, Dirut PT Sritex, dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan oleh Kejagung.

Kejagung Cegah Dirut PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto Bepergian ke Luar Negeri untuk 6 Bulan Ke Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/Kapuspenkum-Kejaksaan-Agung-RI-Harli-Sirega-Dery-Ridwansah-1JPG-1466896092.jpg" alt="Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI Harli Sirega. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI Harli Sirega. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kasus dugaan korupsi kredit PT Sritex terus berkembang. Terbaru, Kejaksaan Agung melakukan pencekalan atau pencegahan keluar negeri kepada Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto.&nbsp;Pencekalan secara resmi diberlakukan sejak 19 Mei 2025 hingga enam bulan kedepan.</p> <p>Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menuturkan bahwa pencekalan telah dilakukan untuk mencegah ke luar negeri terhadap Iwan sejak 19 Mei 2025. "Itu berlaku untuk 6 bulan ke depan," terangnya kepada awak media Sabtu (7/6).</p> <p>Pencekalan itu dinilai penyidik perlu dilakukan. Rencananya, penyidik akan kembali memanggil Iwan untuk pemeriksaan lanjutan. Hingga saat ini Iwan masih berstatus saksi dalam kasus tersebut. "Yang bersangkutan akan dipanggil pekan depan," paparnya.</p> <p>Iwan sebenarnya pernah diperiksa satu kali sebagai saksi untuk tiga tersangka yang telah ditetapkan Kejagung. Dengan pencekalan tersebut dapat diduga Iwan berpotensi menjadi tersangka selanjutnya atau tersangka keempat. "Informasi penyidik belum," ujarnya. Namun begitu, pencekalan oleh penegak hukum memang biasa dilakukan untuk memastikan seseorang yang diduga terlibat suatu perkara tidak kabur keluar negeri. Pihak yang dicekal memiliki hak untuk diberitahu maksimal 7 hari pasca pencekalan tersebut.</p> <p>Kasus dugaan korupsi kredit PT Sritex ini bermula dari pinjaman ke sejumlah bank pemerintah. Pinjaman tersebut dilakukan untuk modal kerja PT Sritex, namun pengusutan penyidik menemukan fakta lain. Bahwa pinjaman modal kerja dari bank BUMD tersebut dipergunakan membeli aset dan membayar utang.&nbsp;</p> <p>Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kresdit PT Sritex. Diduga kredit modal kerja itu justru digunakan untuk membayar utang dan membeli aset. Dari kredit senilai Rp3,5 triliun, kerugian negara mencapai Rp 692 miliar dari dua bank pemerintah, yakni Bank DKI Jakarta dan Bank Jabar Banten (BJB).</p> <p>Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menuturkan, Kejagung menetapkan tersangka terhadap tiga orang yakni, Dicky Syahbandinata selaku Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank BJB, Zainuddin Mappa sebagai Direktur Utama PT Bank DKI Jakarta dan Iwan Setiawan Lukimto sebagai Direktur Utama PT Sritex. "Penyidik menetapkan ketiganya karena menemukan bukti yang cukup," paparnya.</p> <p>Dalam kasus ini terdapat 55 saksi dan satu orang saksi ahli yang diperiksa. Dalam pemeriksaan diketahui terdapat anomali dalam keuntungan yang didapatkan PT Sritex, yakni pada 2020 PT Sritex mendapatkan keuntungan Rp 1,2 triliun namun, pada 2021 justru mengalami kerugian Rp 15,65 triliun. "Inilah yang menjadi konsentrasi dari penyidik," paparnya.</p> <p>Selanjutnya, penyidik juga menemukan adanya penyalahgunaan kredit. Yakni, pinjaman tersebut sesuai dengan akad kredit atau perjanjian yg diajukan adalah untuk modal kerja. Berdasarkan hasil penyidikan uang tersebut tidak digunakan untuk modal kerja, tapi digunakan untuk membayar utang dan membeli aset. "Untuk kerugian keuangan negara sebesar Rp 692.987.592.188. Kerugian ini terkait dengan pinjaman PT. Sritex kepada dua bank yakni Bank DKI Jakarta dan Bank BJB," paparnya.</p> <p>Namun perlu diingat bahwa terdapat kredit Rp3,5 triliun yang belum dilunasi. Selama penyidikan setelah pemeriksaan terhadap para saksi, penyidik menyimpulkan bahwa terdapat niat jahat atau mensrea. Yang pertama bahwa uang itu digunakan tidak sesuai dengan tujuan, kemudian bahwa dalam keadaan dimana pemberian kredit tidak dilakukan dengan cara tadi kehati-hatian.&nbsp;"Terdapat syarat-syarat kredit yang harus dipenuhi, tetapi ini diabaikan oleh pemberi kredit," paparnya.</p> <p class="class-paragraph">Dari sanalah penyidik menyimpulkan bahwa kesengajaan sudah terjadi untuk merugikan negara. "Apakah ada kongkalingkong dengam pihak bank, penyidik masih mengembangkan. Penyidikan masih berjalan mohon bersabar, setiap perkembangan pasti akan saya sampaikan sebagai bentuk transparansi penanganan perkara ini terhadap publik," jelasnya. <strong>(idr)</strong></p>

Kejagung mencekal Iwan Kurniawan Lukito selama enam bulan terkait kasus dugaan korupsi kredit PT Sritex yang merugikan negara Rp 692 miliar.

Iwan Kurniawan Lukminto Berpotensi Jadi Tersangka, Kejagung Lakukan Pencekalan Sejak 19 Mei 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/24/WhatsApp-Image-2025-05-23-at-204315-3453873676.jpg" alt="Ilustrasi Bank DKI. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bank DKI. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Sejumlah bank terlibat dalam pemberian utang kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Ada bank BUMN, BUMD, hingga bank asing. Salah satunya BUMD milik Pemprov DKI, yakni Bank DKI.</p> <p>Tidak hanya itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga mengungkapkan keterlibatan nama Direktur Utama PT Bank DKI Jakarta (2020) Zainuddin Mappa alias ZM dalam kasus yang merugikan negara tersebut.</p> <p>Saat dikonfirmasi, Bank DKI melalui pernyatan resminya menyatakan mendukung sepenuhnya proses hukum terkait pemberian fasilitas kredit kepada PT Sritex pada 2020 tersebut.</p> <p>&rdquo;Bank DKI menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari penegakan hukum dan prinsip transparansi dalam sektor jasa keuangan,&rdquo; ujar Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi dalam keterangan resmi.</p> <p>Selain itu, Bank DKI juga berkomitmen penuh dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum terkait kasus itu. Termasuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan demi kelancaran dan objektivitas proses penyidikan.</p> <p>&rdquo;Bank DKI mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada otoritas yang berwenang,&rdquo; tambah Arie Rinaldi.</p> <p>Selain itu, dia juga menyampaikan, Manajemen Bank DKI akan memastikan seluruh layanan dan operasional perbankan berjalan normal dan tidak terdampak proses hukum tersebut.</p> <p>&rdquo;Dana dan transaksi nasabah tetap aman. Pelayanan kepada masyarakat serta mitra usaha tetap menjadi prioritas,&rdquo; terang Arie Rinaldi.</p>

Bank DKI menyatakan mendukung sepenuhnya proses hukum terkait pemberian fasilitas kredit kepada PT Sritex pada 2020 tersebut

Bank DKI Akan Dukung Proses Hukum Kasus Sritex

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/sritek-phk-326568650.jpg" alt="Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pemerintah kembali memberikan janji manis untuk para karyawan PT Sritex Group yang baru terkena PHK. Dalam dua pekan mendatang, mereka bakal dipekerjakan kembali setelah ada investor baru yang akan masuk.</p> <p>Dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin (3/3), PT Sritex dan pemerintah mengaku telah menemukan jalan keluar terhadap nasib ribuan karyawan perusahaan tekstil itu. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, dari paparan kurator PT Sritex Group, sudah ada rencana untuk mempekerjakan lagi para karyawan. &rdquo;Tadi sudah disampaikan bahwa dalam dua minggu ke depan para pekerja akan dipekerjakan kembali,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Dia berharap rencana tersebut menjadi kabar baik bagi para pekerja. Yassierli menambahkan, para pekerja juga akan tetap mendapatkan haknya atas kompensasi PHK. Antara lain jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). &rdquo;Diharapkan JHT dan JKP tersebut bisa segera dimanfaatkan oleh para pekerja,&rdquo; imbuhnya. Terkait skema baru itu, Yassierli menyebut tim kurator PT Sritex sudah mempersiapkan teknisnya.</p> <p>Perwakilan tim kurator PT Sritex Nurma Sedikin menjelaskan, opsi bisnis yang saat ini diambil adalah menyewakan alat berat kepada investor baru. Cara itu sekaligus untuk menjaga nilai aset yang dimiliki perusahaan. Saat ini, lanjut dia, sudah ada beberapa investor yang berminat menyewa untuk industri tekstil serupa. Kini tim kurator tengah menggodok sebelum menetapkan siapa yang akan mendapat hak sewa. &rdquo;Dalam dua minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang menyewa,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Jika investor sudah ditetapkan, sumber daya manusia yang digunakan adalah para mantan karyawan yang di-PHK. Namun, Nurma mengakui, sistem sewa aset ini hanya sementara. Sebab, dalam jangka panjang aset akan dilelang. Karena itu, skema untuk para pekerja kemungkinan bersifat sementara selama alat dalam penyewaan. Kepastian dalam jangka panjang bergantung pada investor baru yang permanen. &rdquo;Saat ini sih hanya sementara untuk investor ini ya. Karena kita kan gak tahu nanti pemenang lelangnya siapa. Mungkin nanti bisa dilanjutkannya,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Koordinator Serikat Pekerja Sritex Slamet Kaswanto menyampaikan terima kasih atas perhatian banyak kalangan. Rencana akan dipekerjakannya kembali karyawan menjadi kabar baik sesuai harapan serikat pekerja. &rdquo;Sudah kami sampaikan harapan, yaitu agar kembali dibuka pabrik Sritex untuk menampung buruh yang ter-PHK,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Saat ini pihaknya akan menunggu pembukaan kembali operasional. Dia berharap janji agar para buruh yang terkena PHK bisa bekerja lagi ditepati. &rdquo;Beberapa teman serikat pekerja akan kami informasikan terkait kabar baik ini,&rdquo; kata dia.</p> <p>Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berharap pekerja yang kembali dipekerjakan tidak hanya sebagian, melainkan keseluruhan. Terkait apakah investor baru itu ada yang berasal dari BUMN atau tidak, Prasetyo mengaku tidak mengetahui.</p> <p>Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan, nasib Sritex ke depan tetap menjadi domain kurator. Posisi pemerintah sebatas membantu mencarikan jalan keluar. &rdquo;Kita mengawal dan memberi masukan. Tapi (keputusan) kan semuanya tergantung kurator,&rdquo; ungkapnya. <strong>(far/mia/c19/oni)</strong></p>

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, sudah ada rencana untuk mempekerjakan lagi para karyawan PT Sritex Group,

Janji Manis Pemerintah untuk Eks Karyawan Sritex, Mereka Segera Dipekerjakan Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/mensesneg-3678264719.jpg" alt="Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. (Tangkapan layar Youtube)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. (Tangkapan layar Youtube)</figcaption>
</figure> <div class="adM" dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan sebanyak 8.000 karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex bisa bekerja kembali. Hal ini seiring dengan Sritex yang akan kembali dibuka dengan skema baru pada dua pekan mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Pras dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri BUMN Erick Thohir, Perwakilan Tim Kurator PT Sritex Group Nurma Sadikin, dan Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harapan kami dari pemerintah tentunya semua pekerja yang selama ini menjadi karyawan di PT Sritex, kurang lebih ada empat perusahaan. Kurang lebih di 8.000 sekian karyawan untuk bisa semuanya nanti akan kembali bekerja dengan skema yang baru," kata Prasetyo Hadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015715136/karyawan-sritex-dipekerjakan-kembali-dalam-dua-pekan">Karyawan Sritex Dipekerjakan Kembali dalam Dua Pekan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, perwakilan Tim Kurator PT Sritex Group, Nurma Sadikin menyampaikan bahwa pihaknya sudah membuka opsi untuk penyewaan alat berat di eks PT Sritex. Opsi ini dilakukan sebagai upaya dari kurator untuk meningkatkan harta pailit dan menjaga aset agar tidak turun nilainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan, sudah ada investor yang bersedia untuk menyewa alat-alat tersebut. Adapun keputusan tersebut baru akan disampaikan kurator pada dua minggu yang akan datang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami juga sudah berkomunikasi dan sudah ada juga investor yang menghubungi kurator dan kita sudah dalam proses komunikasi, yang mana dalam dua minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex," ujar Nurma.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihaknya pun berharap, kehadiran investor baru yang akan menghidupkan kembali mesin-mesin milik PT Sritex Group akan kembali menyerap tenaga kerja yang telah terkena PHK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang mana ini akan menyerap tenaga kerja, yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di-hire kembali kemudian oleh penyewa yang baru," tutupnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Sritex Group resmi tutup total mulai 1 Maret 2025. Imbasnya Sritex Group melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap sebanyak 10.965 karyawan pada Jumat (28/2). Berdasarkan informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diambil dari Disnakertrans Jawa Tengah, Ribuan karyawan yang di PHK terdiri atas empat perusahaan tekstil milik Sritex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rinciannya, pada Januari 2025 Sritex telah melakukan PHK terhadap 1.065 orang karyawan pada PT Bitratex Semarang. Kemudian per Februari 2025, tercatat sebanyak 8.504 orang karyawan PT Sritex Sukoharjo terkena PHK. Lalu, sebanyak 956 karyawan dari PT Primayuda Boyolali, 40 orang karyawan dari PT Sinar Panja Jaya Semarang, dan 104 orang karyawan dari PT Bitratex Semarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jumlah total PHK 10.965 orang," bunyi keterangan Kemnaker yang diterima <em>JawaPos.com,</em> Jumat (28/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Nurma Sadikin menyampaikan bahwa pihaknya sudah membuka opsi untuk penyewaan alat berat di eks PT Sritex.

Mensesneg Sebut 8.000 Karyawan Sritex Bisa Kembali Kerja dengan Skema Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/Screenshot_2025-03-03-15-59-59-81_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329-4151409705.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut, hal ini sejalan dengan komitmen dan langkah kurator yang akan menyewakan aset dan mesin milik PT Sritex Group kepada investor. (Youtube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut, hal ini sejalan dengan komitmen dan langkah kurator yang akan menyewakan aset dan mesin milik PT Sritex Group kepada investor. (Youtube Setpres)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah menyiapkan opsi untuk karyawan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT Sri Rejeki Ismani Tbk atau Sritex untuk dipekerjakan kembali dalam 2 minggu ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut, hal ini sejalan dengan komitmen dan langkah kurator yang akan menyewakan aset dan mesin milik PT Sritex Group kepada investor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yassierli mengapresiasi rencana tersebut, lantaran bisa memberikan ketenangan bagi para karyawan yang terkena PHK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/015715269/awal-bulan-maret-2025-jadi-magnet-uang-6-shio-ini-diprediksi-akan-mengalami-peningkatan-finansial-yang-signifikan">Awal Bulan Maret 2025 Jadi Magnet Uang: 6 Shio Ini Diprediksi Akan Mengalami Peningkatan Finansial yang Signifikan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seperti yang tadi sudah disampaikan (kurator) bahwa dalam dua minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK," kata Yassierli dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, yang dipantau secara daring, Senin (3/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Salah Satu Tim Kurator PT Sritex Group, Nurma Sadikin menyampaikan bahwa pihaknya sudah membuka opsi untuk penyewaan alat berat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Opsi ini dilakukan sebagai upaya dari kurator untuk meningkatkan harta pailit dan menjaga aset agar tidak turun nilainya. Ia mengatakan, sudah ada investor yang bersedia untuk menyewa alat-alat tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015715232/cara-beli-tiket-timnas-indonesia-vs-bahrain-garuda-fans-wajib-instal-aplikasi-ini-dan-siap-siap-war-mulai-4-maret-2025">Cara Beli Tiket Timnas Indonesia vs Bahrain: Garuda Fans Wajib Instal Aplikasi Ini dan Siap-Siap War Mulai 4 Maret 2025!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun keputusannya, baru akan disampaikan kurator pada dua minggu yang akan datang. "Kami juga sudah berkomunikasi dan sudah ada juga investor yang menghubungi kurator dan kita sudah dalam proses komunikasi, yang mana dalam dua minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex," ujar Nurma.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihaknya pun berharap, kehadiran investor baru yang akan menghidupkan kembali mesin-mesin milik PT Sritex Group akan kembali menyerap tenaga kerja yang telah terkena PHK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang mana ini akan menyerap tenaga kerja, yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di-hire kembali kemudian oleh penyewa yang baru," tutupnya.</div>

Pemerintah menyiapkan opsi untuk karyawan korban PHK PT Sri Rejeki Ismani Tbk atau Sritex untuk dipekerjakan kembali selama 2 minggu.

Kabar Baik! Pemerintah Siapkan Opsi Karyawan Korban PHK Sritex Bakal Dipekerjakan Lagi 2 Minggu ke Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/sritek-phk-326568650.jpg" alt="Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Salah satu orang &rdquo;paling dicari&rdquo; setelah PT Sritex tutup adalah Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan.</p> <p>Itu tak lepas dari janji yang dikoarkan politikus Gerindra tersebut di hadapan ribuan pekerja pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara itu pada November tahun lalu.</p> <p>&rdquo;Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya melihat saudara-saudara saya harus di-PHK (pemutusan hubungan kerja),&rdquo; kata Noel, sapaan akrabnya, di istagasah akbar di kompleks PT Sritex, Sukoharjo, Jawa Tengah, ketika itu.</p> <p>Ketika kemudian Sritex benar-benar tutup, tagar terkait menagih janji Noel itu pun langsung menguat di media sosial, terutama X. Noel pun kembali berjanji akan mengunjungi para karyawan yang telah di-PHK.</p> <p>&rdquo;Senin (3/3/2025), saya akan datang ke sana,&rdquo; ujar Noel, seperti dikutip radarsolo.com (28/2).</p> <p>Dalam kunjungannya hari ini, Noel menegaskan akan memastikan hak-hak pekerja yang terkena PHK terpenuhi. Termasuk pesangon, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan Jaminan Hari Tua.</p> <p>Dalam keterangan tertulis sehari kemudian (1/3), Noel menyayangkan keputusan tim kurator menghentikan operasi Sritex. Meski pemailitan yang efektif berlaku per Sabtu, 1 Maret 2025, itu diakuinya merupakan hak tim kurator.</p> <p>&rdquo;Namun, keputusan PHK Sritex tidak memperhatikan aspek sosial. Seharusnya memperhatikan konsekuensi pemailitan bagi ekosistem buruh dan masyarakat setempat, &rdquo; katanya.</p> <h3>Tunggu THR</h3> <p>Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Sritex Widada menyebut bahwa sebagian eks buruh Sritex telah mendapatkan pekerjaan baru. &rdquo;Sudah ada yang bekerja, tapi jumlah dan persentasenya saya kurang tahu,&rdquo; ungkapnya kepada <em>Jawa Pos Radar Solo</em> kemarin (2/3).</p> <p>Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menjamin ketersediaan sekitar 8 ribu lowongan pekerjaan bagi para mantan karyawan Sritex. &rdquo;Istilahnya kami mencarikan solusi, lowongan pekerjaan, kami fasilitasi,&rdquo; kata Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Sumarno di Sukoharjo, dikutip dari <em>Jawa Pos Radar Solo</em> (27/2).</p> <p>Ribuan lowongan pekerjaan tersebut dari berbagai perusahaan yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Bahkan, dikatakannya, untuk mantan karyawan Sritex nantinya tidak ada tes masuk. &rdquo;Sudah kami komunikasikan,&rdquo; katanya.</p> <p class="class-paragraph">Kini, seluruh eks karyawan Sritex berharap kurator dan pemerintah segera memberikan kejelasan terkait pencairan hak-hak mereka agar dapat segera kembali menata kehidupan pasca PHK. .</p> <p>Jumari, salah seorang mantan karyawan yang telah bekerja di Sritex selama 13 tahun, termasuk yang ikut mengantre untuk mengurus administrasi pencairan haknya Sabtu (1/3).</p> <p>&rdquo;Saya sudah melengkapi berkas, tapi soal pencairannya kapan, kami belum diberi tahu,&rdquo; katanya.</p> <p>Selain jaminan sosial, para eks karyawan juga mempertanyakan kepastian pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). &rdquo;Lebaran semakin dekat, kebutuhan rumah tangga meningkat, tapi kepastian pencairan THR belum jelas. Katanya cair, tapi belum tahu kapan,&rdquo; ujar Jumari. <strong>(kwl/dam/ttg)</strong></p>

Salah satu orang ”paling dicari” setelah PT Sritex tutup adalah Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PT Sritex

Berita Terkini