<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/67_eks-2753352571.jpg" alt="Para eks karyawan Sritex mendatangi pabrik di Sukoharjo setelah perusahaan itu tutup 1 Maret. (M IHSAN/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Para eks karyawan Sritex mendatangi pabrik di Sukoharjo setelah perusahaan itu tutup 1 Maret. (M IHSAN/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) menjemput paksa Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto. Diduga penjemputan paksa terkait dengan kasus dugaan korupsi pemberian kredit PT Sritex.</p> <p>Jampidsus Kejagung Febrie Ardiansyah membenarkan penjemputan paksa terhadap Iwan&nbsp;Kurniawan Lukminto&nbsp;tersebut. "Betul," ujarnya kepada awak media melalui aplikasi pesan singkat.</p> <p>Febrie menuturkan, penjemputan paksa terhadap Iwan Lukminto dilakukan pada Selasa (20/5) malam. "Malam tadi ditangkap di Solo," terang mantan Kajati DKI Jakarta tersebut.</p> <p>Febrie belum menjelaskan penangkapan tersebut terkait kasus apa. Hanya saja diketahui bahwa Kejagung mendalami kasus dugaan korupsi pemberian kredit PT Sritex.</p> <p>Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menuturkan bahwa mereka memeriksa sejumlah bank terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit PT Sritex. Namun, proses tersebut masih bersifat umum. Permintaan keterangan terhadap sejumlah bank tersebut untuk mencari fakta-fakta terkait ada atau tidak adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.</p>

Kejaksaan Agung menjemput paksa Direktur Utama PT Sritex, Iwan Lukito, terkait dugaan korupsi pemberian kredit.

Kejagung Jemput Paksa Dirut PT Sritex Iwan Lukminto terkait Kasus Korupsi Pemberian Kredit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/mensesneg-3678264719.jpg" alt="Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. (Tangkapan layar Youtube)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. (Tangkapan layar Youtube)</figcaption>
</figure> <div class="adM" dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan sebanyak 8.000 karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex bisa bekerja kembali. Hal ini seiring dengan Sritex yang akan kembali dibuka dengan skema baru pada dua pekan mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Pras dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri BUMN Erick Thohir, Perwakilan Tim Kurator PT Sritex Group Nurma Sadikin, dan Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harapan kami dari pemerintah tentunya semua pekerja yang selama ini menjadi karyawan di PT Sritex, kurang lebih ada empat perusahaan. Kurang lebih di 8.000 sekian karyawan untuk bisa semuanya nanti akan kembali bekerja dengan skema yang baru," kata Prasetyo Hadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015715136/karyawan-sritex-dipekerjakan-kembali-dalam-dua-pekan">Karyawan Sritex Dipekerjakan Kembali dalam Dua Pekan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, perwakilan Tim Kurator PT Sritex Group, Nurma Sadikin menyampaikan bahwa pihaknya sudah membuka opsi untuk penyewaan alat berat di eks PT Sritex. Opsi ini dilakukan sebagai upaya dari kurator untuk meningkatkan harta pailit dan menjaga aset agar tidak turun nilainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan, sudah ada investor yang bersedia untuk menyewa alat-alat tersebut. Adapun keputusan tersebut baru akan disampaikan kurator pada dua minggu yang akan datang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami juga sudah berkomunikasi dan sudah ada juga investor yang menghubungi kurator dan kita sudah dalam proses komunikasi, yang mana dalam dua minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex," ujar Nurma.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihaknya pun berharap, kehadiran investor baru yang akan menghidupkan kembali mesin-mesin milik PT Sritex Group akan kembali menyerap tenaga kerja yang telah terkena PHK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang mana ini akan menyerap tenaga kerja, yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di-hire kembali kemudian oleh penyewa yang baru," tutupnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Sritex Group resmi tutup total mulai 1 Maret 2025. Imbasnya Sritex Group melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap sebanyak 10.965 karyawan pada Jumat (28/2). Berdasarkan informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diambil dari Disnakertrans Jawa Tengah, Ribuan karyawan yang di PHK terdiri atas empat perusahaan tekstil milik Sritex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rinciannya, pada Januari 2025 Sritex telah melakukan PHK terhadap 1.065 orang karyawan pada PT Bitratex Semarang. Kemudian per Februari 2025, tercatat sebanyak 8.504 orang karyawan PT Sritex Sukoharjo terkena PHK. Lalu, sebanyak 956 karyawan dari PT Primayuda Boyolali, 40 orang karyawan dari PT Sinar Panja Jaya Semarang, dan 104 orang karyawan dari PT Bitratex Semarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jumlah total PHK 10.965 orang," bunyi keterangan Kemnaker yang diterima <em>JawaPos.com,</em> Jumat (28/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Nurma Sadikin menyampaikan bahwa pihaknya sudah membuka opsi untuk penyewaan alat berat di eks PT Sritex.

Mensesneg Sebut 8.000 Karyawan Sritex Bisa Kembali Kerja dengan Skema Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/sritek-phk-326568650.jpg" alt="Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Karyawan Sritex yang baru saja di PHK akibat pailit akan dipekerjakan kembali dalam dua pekan. Dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Senin (3/3), PT Sritex dan pemerintah telah menemukan jalan keluar terhadap nasib ribuan karyawan perusahaan tekstil terbesar itu.</p> <p>Menteri Tenaga Kerja Yassierli mengatakan, dari paparan kurator PT Sritex group, sudah ada rencana untuk mempekerjakan lagi para karyawan. "Tadi sudah disampaikan bahwa dalam dua minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali," ujarnya usai ratas.</p> <p>Dia menyebut, itu menjadi kabar baik untuk para pekerja. Yassierli menambahkan, para pekerja juga akam tetap mendapatkan haknya atas kompensasi PHK. Antara lain Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).</p> <p>"Sehingga diharapkan JHT dan JKP tersebut bisa segera dimanfaatkan oleh para pekerja," imbuhnya. Terkait skema baru itu, Yassierli menyebut tim kurator PT Sritex sudah mempersiapkannya.</p> <p>Perwakilan Kurator PT Sritex Nurma Sedikin menjelaskan, opsi bisnis yang saat ini diambil adalah melakukan penyewaan alat berat kepada investor baru.</p> <p>Saat ini, lanjutnya, sudah ada beberapa investor yang menyampaikan minatnya. Tim kurator tengah menggodok sebelum menetapkannya. "Dalam dua minggu kurator akan memutuskan siapa investor yang menyewa," ujarnya.</p> <p>Jika investor sudah ditetapkan, maka sumber daya manusia yang digunakan adalah para mantan karyawan yang di PHK.</p>

Jika investor sudah ditetapkan, maka sumber daya manusia yang digunakan adalah para mantan karyawan yang di PHK.

Karyawan Sritex Dipekerjakan Kembali dalam Dua Pekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/30/1000564844-914095097.jpg" alt="Aksi penolakan tarif PPN 12 persen oleh Aliansi Mahasiswa Jatim di Taman Bungkul Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Aksi penolakan tarif PPN 12 persen oleh Aliansi Mahasiswa Jatim di Taman Bungkul Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dalam beberapa jam kedepan kita akan meninggalkan tahun 2024. Tahun yang penuh dengan perjuangan yang tidak mudah. Siapa sangka, usai pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir melalui Keppres Nomor 17 Tahun 2023 yang pada saat itu diteken Joko Widodo selaku Presiden RI, masyarakat Indonesia nyatanya masih harus berupaya untuk pulih.</p> <p>Di tengah urusan domestik paling mikro, soal gimana agar dapur tetap mengepul, situasi perekonomian nasional dan global sungguh tidak baik-baik saja. Di sisi lain, disrupsi teknologi telah mengubah secara signifikan tentang bagaimana cara orang berinteraksi, konsumsi, bertransaksi, hingga melakukan rekreasi. Akibatnya, aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan itu semua berubah.</p> <p>Berbagai sektor ekonomi menghadapi tantangannya masing-masing sepanjang 2024. Industri ritel banyak yang gulung tikar. Begitu juga dengan garmen. Transaksi perdagangan elektronik meningkat, namun produk impor meluap, memukul telak para pelaku UMKM. Imbasnya PHK dimana-mana. Daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi, tecermin dari deflasi lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024.</p> <p>Di tataran elite, pergantian pemimpin seolah malah jadi panggung para "suporter". Bagi-bagi jabatan komisaris BUMN jadi tontonan masyarakat yang hilir-mudik menenteng surat lamaran kerja. Tak terkecuali di tingkat asosiasi, dinamika perebutan takhta kepemimpinan mewarnai perjalanan 2024.</p> <p>Sebagai refleksi akhir tahun, berikut <em>JawaPos.com</em> rangkumkan 10 peristiwa ekonomi yang paling menyita perhatian publik sepanjang 2024.</p> <p><br /><strong>1. Demo Peternak Sapi Perah</strong></p> <p>Muka para peternak sapi perah memerah, bahkan mereka lantas membuang puluhan ton susu sapi hasil peternakannya lantaran tidak diserap oleh Industri Pengolahan Susu (IPS). Kejadian ini viral di media sosial dilakukan oleh peternak sapi perah Boyolali, Jawa Tengah, sebagai aksi protes terhadap keberpihakan pemerintah dan industri yang lebih mengutamakan susu impor untuk suplai IPS.</p> <p>Tak hanya oleh para peternak Boyolali, kekecewaan yang sama juga dirasakan oleh para peternak sapi perah di Pasuruan, Jawa Timur. Pabrik yang dituju diduga menerapkan pembatasan jumlah penerimaan susu perah lokal, mengakibatkan sejumlah peternak sapi perah tidak dapat mendistribusikan hasil dari susu perahnya. Sementara itu, pemerintah berpendapat mutu atau kualitas dari susu sapi perah lokal masih harus ditingkatkan sehingga sesuai dengan standar IPS.</p> <p><strong>2. Sritex Pailit</strong></p> <p>Tak hanya bagi pelaku usaha di sektor pertanian, 2024 juga menjadi tahun yang berat bagi pelaku usaha di sektor manufaktur atau industri pengolahan. Salah satu pabrik tekstil tertua di Indonesia yang berdiri sejak 1966, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang. Kepailitan emiten bursa dengan kode <em>ticker</em> SRIL itu pun menjadi kabar duka bagi ribuan karyawan pabrik yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/SRITEX-1037934045.jpg" alt="Ilustrasi pekerja pabrik Textile Sritex. (Dok.Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja pabrik Textile Sritex. (Dok.Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p class="class-paragraph">Usai dinyatakan pailit, ribuan karyawan PT Sari Warna Asli dan PT Kreasi Apparel Indopacific, dua anak usaha Sritex tetap melakukan aktivitas produksi, menyelesaikan pesanan <em>buyer</em>. Bahkan mereka sampai kerja lembur.</p> <p>Dalam upaya penyelamatan, manajemen Sritex pun mengajukan banding pembatalan putusan kepailitan ke Mahkamah Agung (MA). Namun sayangnya, upaya kasasi ini pun ditolak. Kabar terakhir, setelah upaya kasasi ditolak MA, sekitar 10 ribu karyawan Sritex berencana melakukan aksi di Jakarta awal Januari 2025.</p> <p><br /><strong>3. Tom Lembong jadi Tersangka Korupsi Impor Gula</strong></p> <p>Menginjak kuartal-IV 2024, masyarakat dikejutkan oleh kabar penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atas dugaan korupsi impor gula periode 2015-2016. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap bahwa pengusutan kasus impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) ini sudah berjalan sejak Oktober 2023.</p> <p>Tom Lembong diduga memberikan izin melakukan impor gula saat Indonesia mengalami kelebihan stok gula di dalam negeri. Perbuatan itu diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp 400 miliar.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/30/JKT_-Thomas-Lembong-Ditahan-Kejagung_MIFTAHUL-HAYAT07-3081325170.jpeg" alt="Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 Thomas Lembong dibawa menuju mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 Thomas Lembong dibawa menuju mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p>Tim sukses sekaligus sahabat Anies Baswedan yang juga pernah menjadi penasihat dan pembuat pidato Joko Widodo ini pun mengajukan upaya praperadilan. Sayangnya, PN Jakarta Selatan dalam persidangan Selasa (26/11), memutuskan menolak permohonan praperadilan yang dilayangkan oleh Thomas Trikasih Lembong.</p> <p>Dengan begitu, maka penetapan tersangka kepada Tom Lembong dinilai sah secara hukum. Sehingga proses hukum akan berlanjut hingga pemberkasan kasus tuntas dan disidangkan pokok materinya.</p> <p><strong>4. Kisruh Munaslub Kadin Indonesia</strong></p> <p>Berita panas lain dari kalangan elite yang terjadi pada 2024 datang dari Kamar Dagang (Kadin Indonesia). Dualisme kepemimpinan dimulai sejak Munaslub Kadin Indonesia yang digelar di Jakarta pada Sabtu, 14 September 2024, dan mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum, menggeser posisi Arsjad Rasjid. Sehari berselang, atau Minggu, 15 September 2024, sebanyak 21 Dewan Pengurus Kadin Provinsi menyatakan penolakan atas hasil Munaslub.</p> <p>Penolakan tersebut dilandasi pertimbangan bahwa Munaslub digelar tanpa mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia. Sesuai AD/ART, seharusnya Arsjad Rasjid masih menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia sampai dengan masa bakti tahun 2026. Sementara itu, pada Selasa, 16 September 2024, Arsjad Rasjid melalui Wakil bidang Hukum dan HAM Dhaniswara K Harjono menyebut, akan memberikan sanksi kepada anggota pengurus yang melanggar AD/ART.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015098477/kadin-indonesia-pimpinan-arsjad-rasjid-beri-sanksi-anggota-yang-dukung-anindya-bakrie-sebagai-ketum-hasil-munaslub">Kadin Indonesia Pimpinan Arsjad Rasjid Beri Sanksi Anggota yang Dukung Anindya Bakrie sebagai Ketum Hasil Munaslub</a></strong></p> <p>Kedua kubu, baik Arsjad Rasjid maupun Anindya Bakrie, sama-sama ngotot. Joko Widodo selaku Presiden saat itu pun angkat tangan, seolah ogah diseret-seret dalam perebutan kekuasan organisasi pelaku usaha yang didirikan 1968 atas Prakarsa Gubernur DKI Jakarta saat itu.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/Screenshot_2024-10-03-18-26-12-838_comgoogleandroidgm-edit-4268014499.jpg" alt="Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie. (Instagram Anindya Bakrie)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie. (Instagram Anindya Bakrie)</figcaption>
</figure> <p>Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang memang dekat dengan keduanya pun menjembatani pertemuan antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Tanda-tanda islah tampak setelah pertemuan tersebut, yang menghasilkan keputusan akan digelar Munas Kadin usai pelantikan Presiden.</p> <p><strong>5. Sejumlah Relawan Prabowo jadi Komisaris BUMN</strong></p> <p>Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka belum juga dilantik, Juli 2024. Meskipun begitu, diketahui sejumlah relawan dan pendukung Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran telah ditunjuk menduduki jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).</p> <p>Kabar ini sedikit banyak menyita perhatian publik, di tengah harapan masyarakat akan perbaikan pemerintahan dan orang-orang yang duduk di dalamnya. Euforia pemilu pun perlahan surut melihat sejumlah nama yang dianggap 'bukan' kapasitasnya untuk menduduki posisi tersebut.</p> <p>Sebagai informasi, sejumlah nama relawan dan pendukung pemenangan Prabowo-Gibran ditunjuk sebagai komisaris BUMN. Pertama ada Grace Natalie sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran ditunjuk menjadi Komisaris MIND ID. Berikutnya, Condro Kirono (juga Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran) ditunjuk jadi Komisaris Independen Pertamina.<br />&nbsp;<br />Fuad Bawazier sebagai Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran yang juga Anggota Dewan Pembina Gerindra, ditunjuk sebagai Komisaris Utama MIND ID. Sedangkan, Ketua Dewan Pakar Gerindra Burhanuddin Abdullah mendapat posisi Komisaris PLN.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/09/tambang-2635418181.jpg" alt="ILUSTRASI Areal konsesi tambang." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Areal konsesi tambang.</figcaption>
</figure> <p class="class-paragraph"><strong>6. Bagi-bagi Konsesi Tambang untuk Ormas</strong></p> <p>Sebelum lengser, Jokowi mengeluarkan keputusan kontroversial, bagi-bagi izin konsesi tambang untuk dikelola organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.<br />&nbsp;<br />"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK (wilayah izin usaha pertambangan khusus) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," bunyi pasal 83A Ayat (1).</p> <p>Pada Ayat (3) dijelaskan, IUPK dan/atau kepemilikan saham ormas keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri.</p> <p>Keputusan ayahanda Gibran Rakabuming Raka ini pun mendapat sorotan, utamanya terkait kemampuan ormas keagamaan dalam bisnis tambang dan dampak lingkungannya. Namun, Muhammadiyah -salah satu ormas yang setuju dengan keputusan Jokowi ini- berkomitmen akan memberikan contoh baik dalam pengelolaan tambang.</p> <p><strong>7. Pembentukan BP Investasi Danantara, Super Holding BUMN</strong></p> <p>Presiden RI Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang nantinya menjadi lembaga pengelola investasi di Indonesia, Kamis 7 November 2024. Pembentukan Danantara itu dilakukan dengan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).</p> <p>Adapun BP Investasi Danantara diketuai oleh Muliaman Darmansyah Hadad, sementara Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang bertindak sebagai wakil kepala instansi yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto tersebut. Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024.</p> <p>BP Danantara akan diproyeksikan sebagai cikal bakal <em>superholding</em> dari perusahaan-perusahaan BUMN. Sebagai penanggung jawab BP Danantara, Muliaman Hadad akan langsung berada di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang merujuk konsep seperti Temasek Holdings Limited yaitu badan usaha milik negara di Singapura.</p> <p>Kemudian, keberadaan Indonesia Investment Authority (INA) dalam struktur Danantara, menjadi salah satu fokus, yang mana model pengelolaan yang profesional menjadi salah satu fokus utama, di mana fungsi-fungsi <em>Public Service Obligation</em> (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik akan dilepaskan.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/04/JKT_-Jasa-Retail-Wajib-Sertifikat-Halal_MIFTAHUL-HAYAT-01-1736033895.jpeg" alt="Suasana di salah satu tempat belanja retail yang terpasang logo halal di Jakarta, Kamis (3/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana di salah satu tempat belanja retail yang terpasang logo halal di Jakarta, Kamis (3/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>8. Kelas Menengah Makin ke Pinggir, Deflasi 5 Bulan Berturut-turut</strong></p> <p>Pemulihan ekonomi pasca pandemi tak berjalan mulus, setidaknya itulah yang dirasakan sebagian besar masyarakat kelas menengah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pun menunjukkan RI mengalami deflasi lima bulan berturut-turut, terhitung sejak Mei 2024.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015149544/ri-alami-deflasi-5-bulan-berturut-turut-ekonom-soroti-soal-penurunan-daya-beli-kelas-menengah">RI Alami Deflasi 5 Bulan Berturut-turut, Ekonom Soroti Soal Penurunan Daya Beli Kelas Menengah</a></strong></p> <p>Merespons hal itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan deflasi bulanan dalam 5 bulan terakhir belum dapat ditarik kesimpulan penurunan daya beli masyarakat.</p> <p>Namun, kata dia, jika mempertimbangkan data-data lainnya mulai dari data tenaga ter-PHK hingga penurunan rasio disposable income terhadap PDB nasional memang terdapat tren penurunan daya beli kelas menengah.</p> <p>Senada, ekonom Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Prof FX Sugiyanto meyakini bahwa deflasi berkepanjangan yang dialami Indonesia diakibatkan oleh daya beli masyarakat yang turun. Menurut dia, deflasi yang terjadi dalam satu-dua bulan bisa berdampak baik bagi masyarakat karena mereka bisa berbelanja dengan harga yang relatif murah dan terjangkau.</p> <p>Namun, jika deflasi terjadi terlalu lama, maka hal ini bisa menjadi indikasi kuat bahwa masyarakat menahan untuk mengeluarkan uang atau daya beli masyarakat memang turun. Meski banyak pengamat menangkap sinyal ini, namun pemerintah berkelit.</p> <p>Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, deflasi yang terjadi merupakan dampak dari upaya pemerintah mengendalikan harga-harga, misalnya melalui operasi pasar murah.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/31/guntur-aga-981966328.jpg" alt="Sejumlah elemen masyarakat di berbagai daerah, Medan, Jogjakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, menggelar aksi penolakan PPN 12 persen. (Guntur Aga/Radar Jogja)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah elemen masyarakat di berbagai daerah, Medan, Jogjakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, menggelar aksi penolakan PPN 12 persen. (Guntur Aga/Radar Jogja)</figcaption>
</figure> <p><br /><strong>9. PPN 12 Persen yang Bikin Resah Masyarakat</strong></p> <p>Sementara ormas keagamaan mendapat jatah konsesi tambang, dan para relawan memperoleh jatah kursi di BUMN, masyarakat justru mendapat kado kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan mulai diberlakukan besok, 1 Januari 2025. Kenaikan PPN menjadi 12 persen itu disebutkan merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).</p> <p>Lagi-lagi, banyak ekonom telah mengingatkan pemerintah bahwa keputusan tersebut bakal semakin menekan daya beli masyarakat. Namun, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan, keputusan menaikkan PPN menjadi 12 persen ini bertujuan untuk mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto.</p> <p>Masyarakat pun protes akan keputusan ini. Kemarin, ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara (Sumut) menerobos masuk dan menguasai Gedung DPRD Provinsi Sumut Senin (30/12) sore. Aksi itu mereka lakukan setelah tuntutan para mahasiswa terkait pembatalan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen tak didengar.</p> <p>Aksi serupa yang menjadi keresahan masyarakat ini juga pecah di Jogja. Massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil melakukan aksi di Gedung DPRD DIJ dan Nol Kilometer Jogja, Senin, 30 Desember 2024.</p> <p class="class-paragraph">Sementara di Kalimantan Timur (Kaltim), Aliansi Masyarakat Kaltim, menggelar penolakan di depan pintu utama Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Minggu (29/12) sore. Mereka melakukan orasi, membentangkan spanduk penolakan, hingga membakar ban.</p> <p>Tak hanya elemen masyarakat dan mahasiswa, penolakan juga disampaikan oleh kalangan pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk menunda penerapan PPN 12 persen pada Januari 2025.</p> <p>Meski bahan pokok tidak dikenakan PPN 12 persen, namun barang lain dalam rantai produksi tetap terdampak biaya produksi. Seperti bahan baku yang turut mengalami kenaikan atas pengenaan pajak dimaksud.</p> <p><br /><strong>10. iPhone 16 Dilarang Masuk Pasar Indonesia</strong></p> <p>Kabar terakhir yang barangkali bikin patah hati para Fans Apple adalah pemerintah tegas melarang penjualan iPhone 16 di Tanah Air. Bahkan barang tersebut juga sudah tidak ada lagi di <em>e-commerce</em> yang biasa diakses konsumen Indonesia.</p> <p>Masalahnya, disebutkan bahwa pihak Apple belum merealisasikan komitmen investasinya di Indonesia. Selain itu, Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) iPhone 16 juga belum memenuhi persyaratan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).</p> <p>Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menegaskan pemerintah baru akan mencabut larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia jika Apple Inc sudah melunasi komitmen investasinya. Masih kurang Rp 291 miliar dari komitmen investasi Rp 1,7 triliun.</p> 

Berbagai sektor ekonomi menghadapi tantangannya masing-masing sepanjang 2024. Industri ritel banyak yang gulung tikar. PHK dimana-mana.

Kaleidoskop 2024: Refleksi Akhir Tahun, 10 Peristiwa Ekonomi yang Paling Menyita Perhatian Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/02/WhatsApp-Image-2024-11-01-at-215019-2457813754.jpeg" alt="Ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Tbk) menggelar Istiqhosah Akbar untuk memohon,?Keselamatan dan Kebangkitan Sritex Kembali Berjaya?, di halaman pabrik PT Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat, (1/11/2024)." width="100%">
<figcaption>Ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Tbk) menggelar Istiqhosah Akbar untuk memohon,?Keselamatan dan Kebangkitan Sritex Kembali Berjaya?, di halaman pabrik PT Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat, (1/11/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk memberikan solusi atas kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Hal ini menyusul ditolaknya kasasi Group PT Sritex oleh Mahkamah Agung (MA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau pailit, dampaknya luas. Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran," kata Saleh kepada wartawan, Kamis (26/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, kata Saleh, Fraksi PAN mendesak agar pemerintah mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan para karyawan PT Sritex. Mengingat, terdapat 50.000 karyawan yang menggantungkan nasib ke perusahaan tekstil tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan," ucap Saleh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia tidak menginginkan adanya pemutus hubungab kerja (PHK) besar-besaran akibat kepailitan PT Sritex. Menurutnya, dalam rapat dengan Komisi VII sebelum putusan MA, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjanjikan bahwa para karyawan akan dijaga dan diselamatkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ingat janji Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan presiden Prabowo," tegas Saleh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Suasananya memang sulit. Harus ada cara taktis, sistematis, dan dengan dasar jurisdiksi yang benar untuk menjaga ini. Perlu penjelasan pemerintah agar masyarakat paham arah dan orientasi yang akan dilakukan pemerintah," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Saleh berharap agar Presiden Prabowo Subianto ikut mengawal nasib para karyawan PT Sritex. Ia menegaskan, Presiden Prabowo bisa menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT Sritex tetap beroperasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan begitu, tidak perlu ada yang di PHK atau dirumahkan," pungkasnya.</div>

"Kala itu beliau (Menperin) menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK," katanya.

Komisi VII DPR Tagih Janji Pemerintah Tak akan Ada PHK Besar-besaran Imbas Kepailitan PT Sritex

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/SRITEX-23-3116893873.jpg" alt="Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer blak-blakan menyampaikan dugaan bahwa ada pihak tertentu alias tangan setan yang ikut serta dalam kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex.</p> <p>&ldquo;Yang pertama kami menduga ya, dugaan dalam proses kepailitan ini ada tangan setan yang bermain,&rdquo; kata Immanuel dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (23/12).</p> <p>Meski begitu, Wamenaker enggan menyebut siapa 'tangan setan' yang dimaksud. Ia hanya memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk meminta manajemen Sritex agar tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).</p> <p>&ldquo;Kedua soal sikap Presiden saya rasa sikap Presiden tidak berubah. Yaitu tidak ada PHK,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum kasasi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), terkait putusan pailit yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Semarang. Upaya kasasi itu sebelumnya dilakukan Sritex, serta perusahaan-perusahaan terkait dalam Grup Sritex untuk menghindari status pailit.<br /> <br />Kasasi itu bertujuan untuk membatalkan putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.</p> <p>&ldquo;Amar putusan: tolak,&rdquo; bunyi putusan tersebut, sebagaimana dikutip dari Direktori Putusan MA, Kamis (19/12).<br /> <br />Putusan itu diadili oleh Ketua Majelis Prof. Hamdi, dengan anggota Nani Indrawati dan Lucas Prakoso. Serta panitera pengganti Wigati Pujiningrum yang diketok pada Rabu (18/12).</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/015445107/jadi-salah-satu-kreditur-pt-sritex-dirut-bni-pastikan-bantu-cari-solusi-terbaik">Jadi Salah Satu Kreditur PT Sritex, Dirut BNI Pastikan Bantu Cari Solusi Terbaik</a></strong><br /> <br />Putusan kasasi ini mempertegas keputusan Pengadilan Negeri Semarang terhadap nasib kepailitan Sritex.</p> <p>Sementara itu, Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto alias Wawan mengaku telah melakukan konsolidasi internal dan memutuskan untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).</p> <p>Ia menjelaskan, upaya hukum ini dilakukan agar keberlangsungan usaha dan menyediakan lapangan kerja bagi 50 ribu karyawan.<br /> <br />&ldquo;Upaya hukum ini kami jarak, agar kami dapat menjaga keberlangsungan usaha, dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi 50 ribu karyawan yang telah bekerja bersama-sama kami selama puluhan tahun,&rdquo; ujar Wawan dalam keterangannya, Jumat (20/12).<br /> <br />&ldquo;Langkah hukum ini kami kirim, tidak semata-mata untuk kepentingan perusahaan tetapi membawa serta aspirasi seluruh keluarga besar Sritex,&rdquo; sambungnya.</p>

Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk meminta manajemen Sritex agar tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

 Wamenaker Blak-blakan Ada ‘Tangan Setan’ di Balik Keputusan Pailit PT Sritex

<p dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/BNI-26-1760382854.jpg" alt="Ilustrasi Gedung BNI. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung BNI. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) atau BNI sebagai salah satu kreditur PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) buka suara usai perusahaan tekstil raksasa di Asia Tenggara ditolak kasasinya oleh Mahkamah Agung (MA).</p> <p dir="ltr">Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, pihaknya mendapatkan dukungan pemerintah untuk berkoordinasi dengan para kreditur guna memastikan keberlangsungan usaha Sritex. Ia memastikan bahwa perseroan akan berdiskusi lebih lanjut dengan pemerintah dan kreditur Sritex lainnya menyusul ditolaknya Kasasi Pailit Sritex oleh Mahkamah Agung.</p> <p dir="ltr">"Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah, manajemen Sritex, dan lembaga lainnya untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengkaji <em>going concern</em> Sritex," kata Royke dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12).</p> <p dir="ltr">Lebih lanjut, Royke memastikan akan berupaya mencari solusi terbaik yang dapat menyeimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk kreditur lainnya, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat luas. Bahkan, perseroan juga mengakui bahwa PT Sritex telah memberikan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan juga pertumbuhan ekonomi tanah air.</p> <p dir="ltr">&rdquo;Kami memahami bahwa Sritex adalah salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi,&rdquo; ujar Royke.</p> <p dir="ltr">Royke berharap melalui kerja sama yang baik antar semua pihak akan dapat mendukung keberlanjutan usaha Sritex termasuk industri tekstil pada umumnya. "BNI juga sudah membentuk level pencadangan yang cukup untuk mengantisipasi risiko kredit Sritex," pungkasnya.</p> <p dir="ltr">Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum kasasi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), terkait putusan pailit yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Semarang. Upaya kasasi itu sebelumnya dilakukan Sritex, serta perusahaan-perusahaan terkait dalam Grup Sritex untuk menghindari status pailit.</p> <p dir="ltr">Kasasi itu bertujuan untuk membatalkan putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.&nbsp;&ldquo;Amar putusan: tolak,&rdquo; bunyi putusan tersebut, sebagaimana dikutip dari Direktori Putusan MA, Kamis (19/12).</p> <p dir="ltr">Putusan itu diadili oleh Ketua Majelis Prof. Hamdi, bersama anggota Nani Indrawati dan Lucas Prakoso. Serta panitera pengganti Wigati Pujiningrum. Putusan itu diketok pada Rabu (18/12) kemarin.</p> <p dir="ltr">Putusan kasasi ini mempertegas keputusan Pengadilan Negeri Semarang terhadap nasib kepailitan Sritex. Sebab, kepailitan Sritex sempat menarik perhatian publik, salah satunya dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.</p> <p dir="ltr">Di sisi lain, merespons keputusan itu, manajemen Sritex sendiri mengaku akan mengajukan Peninjauan Kembali (KP) kepada MA terkait keputusan itu.</p>

Royke berharap melalui kerja sama yang baik antar semua pihak akan dapat mendukung keberlanjutan usaha Sritex termasuk industri tekstil lain

Jadi Salah Satu Kreditur PT Sritex, Dirut BNI Pastikan Bantu Cari Solusi Terbaik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/wamen-eben-65594174.jpg" alt="Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau Noel mengaku mumet saat ditanya soal permasalahan PT Sri Rezeki Isman Tbk (Sritex) yang baru-baru ini ditolak permohonan kasasinya di Mahkamah Agung (MA). Noel justru meminta wartawan untuk menanyakan hal tersebut ke Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lu tanya Sekjen gue aja deh, ini lagi fokus yang itu. Lagi mumet gue tuh, lagi mumet juga gue soal Sritex nih aduh," kata Noel kepada awak media di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis (19/12) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Noel tidak menjelaskan secara rinci apa yang menyebabkan ia berkomentar mumetnya terhadap Sritex. Ia hanya mengatakan bahwa informasi terkait Sritex akan terungkap di kemudian hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada deh, entar juga lama-lama tahu," pungkas dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum kasasi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), terkait putusan pailit yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Semarang. Upaya kasasi itu sebelumnya dilakukan Sritex, serta perusahaan-perusahaan terkait dalam Grup Sritex untuk menghindari status pailit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasasi itu bertujuan untuk membatalkan putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Amar putusan: tolak,&rdquo; bunyi putusan tersebut, sebagaimana dikutip dari Direktori Putusan MA, Kamis (19/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan itu diadili oleh Ketua Majelis Prof. Hamdi, bersama anggota Nani Indrawati dan Lucas Prakoso. Serta panitera pengganti Wigati Pujiningrum. Putusan itu diketok pada Rabu (18/12) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan kasasi ini mempertegas keputusan Pengadilan Negeri Semarang terhadap nasib kepailitan Sritex. Sebab, kepailitan Sritex sempat menarik perhatian publik, salah satunya dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, merespons keputusan itu, manajemen Sritex sendiri mengaku akan mengajukan Peninjauan Kembali (KP) kepada MA terkait keputusan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Lu tanya Sekjen gue aja deh, ini lagi fokus yang itu. Lagi mumet gue tuh, lagi mumet juga gue soal Sritex nih aduh," kata Noel.

Wamenaker Noel: Mumet juga Gue soal Sritex Nih, Aduh!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/14/sritex-kurator-1871303968.jpg" alt="Kurator kepailitan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan tiga anak usahanya mulai mengumpulkan para kreditor perusahaan tekstil, Rabu (13/11). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Kurator kepailitan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan tiga anak usahanya mulai mengumpulkan para kreditor perusahaan tekstil, Rabu (13/11). (ANTARA)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kuasa Hukum BNI menyatakan keprihatinannya atas status pailit yang disandang oleh Sritex. Pernyataan itu diucapkan dalam Rapat Kreditor Pertama Sritex yang diselenggarakan pada tanggal 13 November 2024 di Pengadilan Niaga Semarang.</p> <p>"Kami menyatakan prihatin atas status pailit yang disandang oleh Sritex dan tiga anak usahanya. Peristiwa hukum ini merupakan bencana bagi industri tekstil Indonesia," kata Yudhi Wibisana, Kuasa Hukum BNI dalam Rapat Kreditor Pertama, Rabu (13/10).</p> <p>Dalam rapat tersebut, Yudhi juga mengajukan usul dibentuknya Panitia Kreditor Sementara untuk menjaga transparansi kurator dalam menjalankan tugasnya. "Panitia kreditor sementara ini penting dibentuk untuk menjaga agar kurator tetap menjalankan prinsip independensinya, transparan, dan profesional," katanya.</p> <p>Menurutnya, BNI sebagai salah satu anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terbesar harus menjadi Panitia Kreditor Sementara agar mampu menjaga prinsip kehati-hatian kurator sehingga terhindar dari kemungkinan adanya pelanggaran hukum baik oleh debitor, kurator, maupun salah satu kreditor dalam proses kepailitan ini.</p> <p>"Kami meminta kurator untuk menjaga prinsip kehati-hatian kurator sehingga terhindar dari kemungkinan adanya pelanggaran hukum baik oleh debitor, kurator, maupun salah satu atau lebih kreditor dalam proses kepailitan ini," sambungnya.</p> <p>Sebelumnya, perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo ini digugat pailit oleh vendornya PT Indo Bharta Rayon karena polemik utang yang belum terbayarkan.</p> <p>Sritex bersama dengan perusahaan afiliasinya, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya dianggap telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kewajiban kepada PT Indo Bharat Rayon, selaku pemohon.</p> <p>Total utang Sritex tembus Rp 14,64 triliun. Jumlah tersebut adalah total utang tercatat Sritex kepada 27 bank dan tiga perusahaan multifinance per September 2024.</p> <p>Kemarin, Rabu (13/11), kurator kepailitan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan tiga anak usahanya mulai mengumpulkan para kreditor perusahaan tekstil untuk mengenalkan serta menyampaikan tugas-tugas yang dilakukan ke depannya. Salah seorang kurator PT Sritex, Denny Ardiansyah, mengatakan, rapat pertama baru sebatas memperkenalkan diri bersama hakim pengawas dari PN Semarang.<br /><br />Rapat perdana tersebut, kata dia, nantinya akan dilanjutkan dengan langkah-langkah teknis berikutnya. Menurut dia, hingga saat ini baru ada sembilan kreditur yang sudah tercatat oleh kurator dengan nilai tagihan mencapai Rp 600 miliar.<br /><br />"Paling besar (Ditjen) pajak, nilainya mencapai Rp 500 miliar," katanya, dikutip dari <em>Antara</em>, Kamis (14/11).<br /><br />Ia mengatakan, tagihan dari kreditur lainnya masih belum disampaikan seluruhnya. Ia memastikan, kurator akan bekerja hati-hati untuk melindungi kreditur, debitur, maupun karyawan Sritex.<br /><br />"Jangan sampai langkah yang dilakukan kurator justru blunder atau mengakibatkan kerugian," katanya.<br /><br />Berkaitan dengan karyawan Sritex, lanjut dia, kurator hingga saat ini belum memperoleh data lengkap dari debitur. Pemerintah, lanjut dia, memberi atensi dan dukungan kepada kurator dalam melaksanakan tugasnya. Ia menambahkan, kurator bekerja normatif berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.</p>

Yudhi juga mengajukan usul dibentuknya Panitia Kreditor Sementara untuk menjaga transparansi kurator dalam menjalankan tugasnya.

Terkait Kepailitan Sritex, Kuasa Hukum BNI Meminta Kurator Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/14/64_bos-1845456981.jpg" alt="Wamenaker Immanuel Ebenezer (dua  dari kiri) akan mengunjungi fasilitas produksi Sritex besok (15/11) setelah bertemu Komut Sritex Iwan Setiawan Lukminto (kanan). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Wamenaker Immanuel Ebenezer (dua  dari kiri) akan mengunjungi fasilitas produksi Sritex besok (15/11) setelah bertemu Komut Sritex Iwan Setiawan Lukminto (kanan). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) kian menguat sepekan terakhir. Padahal, sebelumnya pemerintah dan manajemen Sritex sepakat tak bakal ada PHK massal.</p> <p>Guna mengklarifikasi hal tersebut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan secara khusus memanggil Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto kemarin (13/11). Dalam pertemuan itu, Noel, sapaan akrab Wamenaker, secara langsung meminta penjelasan detail soal isu 2.500 karyawan yang dirumahkan.</p> <p>&rdquo;Ini membuat saya terganggu. Artinya, kok seorang pejabat negara berbohong selama ini tidak ada PHK, ternyata ada PHK. Hari ini, saya panggil beliau untuk klarifikasi ada PHK atau tidak,&rdquo; tuturnya dalam konferensi pers pasca pertemuan keduanya.</p> <p>Noel sendiri berencana kembali mengunjungi Sritex besok (15/11) guna memastikan kondisi ketenagakerjaan yang terjadi.</p> <p>Termasuk mengonfirmasi penjelasan yang disampaikan Iwan soal tidak adanya PHK.</p> <p>Alasannya, presiden sudah memberikan perintah agar tidak ada PHK massal dari kasus Sritex. &rdquo;Karena tidak ingin ada buruh menderita,&rdquo; sambungnya. Di sisi lain, pihaknya juga berencana segera berkoordinasi dengan kurator Sritex. Langkah itu merupakan tindak lanjut dari penjelasan Iwan mengenai alasan meliburkan ribuan karyawannya untuk sementara.</p> <p>Dia menegaskan memahami betul tugas kurator, yang tujuan kerjanya pun berbeda dengan perusahaan. Perusahaan berfokus terhadap penyelamatan dan upaya mempertahankan operasional. Sementara, kurator hanya konsentrasi terhadap menyelesaikan perkara pailit. Namun, dia meminta agar urusan administrasi tidak berdampak pada langkah PHK.</p> <p>Disinggung soal adanya rencana negara melakukan &rdquo;nasionalisasi&rdquo; Sritex, politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu membantah. Yang pasti, pemerintah berupaya membantu perusahaan tekstil tersebut bangkit kembali. Koordinasi dengan berbagai kementerian menjadi salah satu bentuk dukungan pasti.</p> <p><strong>Tersisa Tiga Pekan untuk Produksi</strong></p> <p>Dalam kesempatan yang sama, Komut Sritex Iwan Setiawan Lukminto menampik adanya tudingan telah melakukan PHK karyawan dalam status kepailitan itu. Meski demikian, dia mengakui jika ada peliburan sejumlah karyawan yang terpaksa dilakukan.</p> <p>&rdquo;Tetapi, memang Sritex telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan akibat kekurangan bahan baku. Ini memang tersendat dalam proses administrasi,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Persoalan bahan baku itu berkaitan dengan kendala administrasi yang dialami perusahaan. Dalam status pailit saat ini, emiten berkode SRIL tersebut tidak memperoleh izin dari kurator dan hakim pengawas untuk melakukan distribusi ataupun menerima barang masuk. Akibatnya, bahan baku untuk produksi minim. Bahkan, yang tersisa saat ini hanya cukup untuk produksi tiga pekan ke depan. Kondisi tersebut diperparah dengan pemblokiran rekening bank perusahaan.</p> <p><strong>Tetap Mendapat Gaji</strong></p> <p class="class-paragraph">Jika kondisi itu terus berlanjut, lanjut Iwan, tidak tertutup kemungkinan jumlah karyawan yang diliburkan terus bertambah. Bahkan, risiko PHK. Oleh karena itu, dia berharap agar proses administrasi yang tersendat bisa segera teratasi. Sehingga, operasional dapat kembali berjalan dan para pekerja kembali ke pabrik. &rdquo;Jadi, ini ada proses point concern yang harus cepat diputuskan oleh hakim pengawas,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Terkait keputusan merumahkan karyawan, Iwan memastikan bahwa haknya tetap dipenuhi. Mereka masih tetap digaji. Namun, dia tidak memerinci besaran gaji yang dimaksud.</p> <p>Seperti diketahui, Sritex kini tengah menjalani proses kasasi atas putusan pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang dalam perkara dengan nomor 2/Pdt. Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10). Pailit terjadi diduga karena kelalaian manajemen dalam pembayaran utang. Diketahui, jumlah utang perseroan berkisar Rp 14,64 triliun. Kredit itu tercatat kepada 27 bank dan tiga perusahaan multifinance per September 2024. <strong>(mia/c6/dio)</strong></p>

Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto membantah ada PHK. Yang ada hanya peliburan sejumlah karyawan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PT Sri Rejeki Isman Tbk

Berita Terkini