<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/SMF-1085241708.jpg" alt="Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo (dua dari kiri) dan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti (dua dari kanan), Kamis (20/11). (Dokumentasi Humas SMF)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo (dua dari kiri) dan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti (dua dari kanan), Kamis (20/11). (Dokumentasi Humas SMF)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pasar keuangan nasional mencatat tonggak baru setelah Bank Indonesia (BI) resmi menetapkan surat utang PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebagai underlying transaksi repurchase agreement (repo) mulai 10 November 2025. Penetapan ini menjadikan surat utang SMF sebagai surat utang korporasi pertama yang dapat direpo-kan kepada BI, sekaligus memperluas instrumen moneter BI di luar Surat Berharga Negara (SBN) dan SRBI. Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menyebut, kebijakan tersebut sebagai momen bersejarah bagi industri pembiayaan perumahan nasional. Menurutnya, penetapan surat utang SMF sebagai underlying repo menunjukkan sinergi konkret antara kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.&nbsp; Sebagai special mission vehicle Kementerian Keuangan, SMF selama ini menjalankan peran fiskal dalam memperluas akses pembiayaan perumahan, dan kini instrumennya turut digunakan dalam operasi moneter BI. Ananta menegaskan, dukungan BI dan Kementerian Keuangan sangat penting dalam memperkuat pendanaan jangka panjang sektor perumahan, termasuk program pembangunan 3 juta rumah. "Melalui sinergi perluasan underlying repo ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis yang menciptakan pendalaman pasar keuangan dengan meningkatnya likuiditas perbankan dan pemanfaatan instrumen SMF sehingga penyaluran pembiayaan jangka panjang untuk sektor perumahan dapat semakin diperkuat," kata Ananta dalam agenda Pengenalan Surat Utang SMF Sebagai Underlying Transaksi Repo Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (20/11). Dia menuturkan, sektor perumahan memiliki multiplier effect besar dengan keterkaitan ke 185 sektor ekonomi dan nilai tambah PDB sebesar Rp 1,9 triliun per setiap investasi Rp 1 triliun. Outstanding surat utang SMF per 31 Oktober 2025 tercatat sebesar Rp 25,3 triliun atau sekitar 6 persen dari total outstanding surat berharga korporasi nasional yang mencapai Rp 413 triliun.&nbsp; "Dengan rating idAAA secara nasional dan BBB secara global, surat utang SMF merupakan salah satu surat utang korporasi terbesar yang dimiliki perbankan," ungkapnya.Sebelum ditetapkan sebagai underlying repo, BI melakukan assessment selama beberapa bulan dengan menguji likuiditas, outstanding, credit rating, status entitas hingga kategori high quality liquid asset (HQLA). Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyatakan, ada 9 bank yang sudah melakukan transaksi repo SMF dengan BI, dan sudah masuk Rp299 miliar dengan tenor satu minggu. Dia menegaskan bahwa keputusan menerima surat utang korporasi berkualitas sebagai underlying repo merupakan terobosan strategis untuk memperluas transmisi kebijakan moneter ke pasar uang dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. "Ini sangat spesial, Karena ini adalah pertama kalinya bank Indonesia itu mau menerima repo dari surat berharga, yaitu dalam bentuk repo corporate bond ini SMF walaupun pasca government ya, tapi by nature dia adalah corporate bonds," terangnya. BI menempatkan pengembangan transaksi repo sebagai prioritas dalam Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025-2030. BI menilai pasar uang akan semakin efisien apabila transaksi repo yang berbasis kolateral mendominasi aktivitas pasar. Dalam lima tahun terakhir, nilai transaksi repo meningkat tajam dari Rp 509 miliar menjadi Rp 17,8 triliun per hari. Dengan masuknya surat utang SMF sebagai underlying repo, BI optimistis pasar uang akan semakin dalam, likuid, dan mendorong pembiayaan sektor perumahan sehingga memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Bank Indonesia menetapkan surat utang SMF sebagai underlying transaksi repo, memperkuat sektor perumahan.

Transaksi Repo Surat Utang SMF Tembus Rp 299 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/30/DSCF70081-2677530327.jpg" alt="SMF dan ADB siapkan pembiayaan rumah untuk pekerja informal. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>SMF dan ADB siapkan pembiayaan rumah untuk pekerja informal. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Divisi Riset Ekonomi/Chief Economist PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF Martin Daniel Siyaranamual menyatakan bahwa pihaknya kini tengah mempersiapkan pembiayaan rumah murah bagi pekerja informal melalui kolaborasi dengan Asian Development Bank (ADB). "Apa yang kami kerja samakan dengan ADB itu produk keuangan dimana masa cicilnya, proses mencicilnya itu fleksibel," kata Martin Daniel Siyaranamual di Pesawaran, Lampung, Minggu malam (29/9). Ia mengatakan bahwa produk serupa sudah dikembangkan di sejumlah negara di Afrika dan Amerika Latin yang juga memiliki jumlah pekerja informal yang besar, seperti di Indonesia. Tidak hanya memberikan pembiayaan yang terjangkau, ia mengatakan bahwa upaya tersebut merupakan salah satu cara untuk menjaga agar jumlah masyarakat kelas menengah tidak semakin tergerus. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah masyarakat kelas menengah mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19 pada 2019, dari 57,33 juta (21,45 persen) pada 2019 menjadi 47,85 juta (17,13 persen) pada 2024. Martin menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat kelas menengah adalah pekerja informal, sementara selama ini belum banyak produk pembiayaan yang dapat memfasilitasi kelompok pekerja tersebut. "Pekerja informal di Indonesia itu, yang mayoritas itu adalah kelas menengah ke bawah, itu mencapai hampir 60 persen dari total seluruh pekerja. Tapi pada saat yang sama produk-produk keuangan untuk pekerja informal itu relatif tidak ada," ujarnya. Selain produk pembiayaan yang tengah dikembangkan bersama ADB tersebut, ia mengatakan bahwa pihaknya juga telah memiliki dua produk lainnya yang ditunjukkan untuk kelompok pekerja informal, yakni&nbsp;microfinance&nbsp;dan&nbsp;rent to own. Martin menuturkan bahwa pihaknya mengembangkan kedua produk pembiayaan tersebut karena mempertimbangkan bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang masih sulit untuk mengakses pembiayaan formal, terutama pekerja informal yang seringkali terganjal persyaratan terkait bukti pendapatan. Untuk memastikan program pembiayaan tersebut berjalan dengan baik, pihaknya pun melakukan audiensi dengan para regulator agar terbentuk payung hukum bagi program-program tersebut.&nbsp;"Sebelum ada berita soal kelas menengah itu turun, kami sudah melihat bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik. Dan, itu besar jumlahnya. Dan, sekarang makin tambah besar. Nah, kami sudah menyiapkan program-program tersebut," imbuhnya.

Sebelum ada berita soal kelas menengah itu turun, kami sudah melihat bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik

SMF dan ADB Siapkan Pembiayaan Rumah untuk Pekerja Informal yang Fleksibel Masa Cicilan dan Prosesnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/25/Rumah-Impian-Untuk-Pasangan-Muda-Dery-Ridwansah-1JPG-711374838.jpg" alt="Seorang Bapak dan anak bersepeda di kawasan rumah subsidi, Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Seorang Bapak dan anak bersepeda di kawasan rumah subsidi, Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - BUMN pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF telah menyalurkan pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat mencapai Rp 21,64 triliun dalam waktu 6 tahun 2018 hingga Desember 2023. BUMN di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu membiaya 594.174 unit rumah se-Indonesia. Angka itu lebih dari target yang ditetapkan sebanyak 220.000 unit, sebagaimana ditetapkan dalam Nota Keuangan 2023. Direktur Keuangan &amp; Operasional SMF Bonai Subiakto mengatakan, total pembiayaan KPR FLPP bersumber dari dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 9,33 triliun, termasuk dengan Rp 1,53 triliun PMN yang diperoleh pada Desember 2023. Selain itu, sebesar Rp 12,31 triliun yang bersumber dari dana SMF dari penerbitan surat utang atau leveraging yang di dalamnya termasuk penggunaan dana pengembalian pokok sebesar Rp 966 miliar. "Kami berbagi tugas dengan BP Tapera. Jika mereka menyalurkan porsi pembiayaan KPR FLPP sebesar 75 persen, kami menyalurkan porsi 25 persen. Dana ini disalurkan kepada masyarakat melalui perbankan dengan bunga yang telah ditentukan pemerintah maksimum sebesar 5 persen," kata Bonai Subiakto dalam media briefing media di Gunungkidul, Jogjakarta, Kamis (2/5). "Jadi masyarakat membayar maksimum bunga 5 persen untuk kurun waktu 20 tahun maksimal," imbuhnya. Untuk diketahui, KPR FLPP diberikan Pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk bisa memiliki hunian layak dan terjangkau. Penerima manfaat program FLPP didominasi oleh pekerja swasta. Selanjutnya diikuti ASN, Wiraswasta, TNI/Polri, dan sisanya sektor lain. Mengutip laporan keuangan PT SMF pada tahun 2023, Perseroan mampu menyalurkan pembiayaan KPR melalui Program FLPP hingga mencapai Rp 6,6 triliun atau setara dengan 172 ribu debitur pada tahun 2023. Atas pencapaian itu, total outstanding pinjaman yang diberikan oleh SMF pada 2023 mencapai Rp 36 triliun. Angka itu meningkat 32,4 persen dibanding pada tahun sebelumnya yang sejumlah Rp 27,16 triliun. Dengan sejumlah pencapaian tersebut, SMF berhasil membukukan pendapatan pada 2023 sebesar Rp 2,09 triliun. Jumlah itu meningkat 17,70 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 1,77 triliun. Selain itu, Perseroan juga berhasil membukukan laba bersih sejumlah Rp 465,62 miliar atau meningkat dibanding realisasi pada 2022 yang sebesar Rp 417,69 miliar.

BUMN pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF telah menyalurkan pembiayaan KPR FLPP kepada masyarakat.

Selama 6 Tahun, SMF Biayai 594.172 Kredit Rumah Subsidi lewat KPR FLPP, Totalnya Rp 21,64 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dukung-pembiayaan-kpr-smf-terbitkan-obligasi-ib-tahap-viii-rp-251-t_m_.jpg" alt="Penerbitan obligasi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)" width="100%">
<figcaption>Penerbitan obligasi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menerbitkan obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) IV tahap VIII 2019 senilai Rp 2,51 triliun. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari PUB IV yang diupayakan SMF dalam menghimpun dana dengan target sebesar Rp12 triliun. Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan, obligasi tersebut terdiri dari dua seri yaitu Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 522 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75 persen dengan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi. Serta Seri B sebesar Rp 1,989 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,45 persen berjangka waktu tiga tahun. &ldquo;Minat investor yang masuk pada saat bookbuilding untuk obligasi PUB IV tahap VIII ini melebihi target yaitu mencapai Rp3 triliun, namun kami sesuaikan dengan kebutuhan dana kami saat ini yaitu sebesar Rp 2,5 triliun,&rdquo; ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (25/3). Ananta menjelaskan obligasi tersebut telah memenuhi kriteria instrumen bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2016, tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016, Tentang Investasi Surat Berharga Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Obligasi tersebut telah mendapatkan &nbsp;rating id AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Adapun dana yang diperoleh dari obligasi ini rencananya akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada penyalur KPR atau refinancing, serta dalam rangka melaksanakan peran SMF sebagai Special Mission Vehicle (SMV). "Penerbitan obligasi SMF ini bertujuan untuk mendukung Program Satu Juta Rumah, melalui penyaluran pinjaman (refinancing atas KPR). Ini merupakan bentuk dukungan kami untuk memperluas akses ketersediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia," tuturnya. SMF telah menerbitkan PUB IV Tahap VII dengan total dana sebesar Rp 1,85 triliun. Total dana yang dihimpun melalui PUB IV adalah sebesar Rp 11,91 triliun. SMF menerbitkan surat utang berikutnya yaitu obligasi PUB V dan sukuk PUB I dengan total target dana yang akan dihimpun sebesar Rp21 triliun. SMF menargetkan memperoleh izin efektif dari OJK pada akhir kuartal II

Dukung Pembiayaan KPR, SMF Terbitkan Obligasi IB Tahap VIII Rp 2,51 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tahun-ini-smf-luncurkan-kpr-pasca-bencana_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) tahun ini akan meluncurkan program Kredit Pemilikan Rakyat (KPR) pasca bencana. SMF berkerjasama dengan Perbankan menyalurkan pembiayaan renovasi rumah masyarakat terdampak bencana. Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo menjelaskan, program KPR SMF Pasca Bencana adalah program yang ditujukan Perseroan untuk membantu meringankan beban Pemerintah melakukan merevitalisasi pemukiman masyarakat pasca bencana alam di Indonesia.&nbsp; &ldquo;SMF akan bekerjasama dengan Bank NTB Syariah sebagai lembaga penyalur pembiayaan KPR pasca bencana,&rdquo; ujarnya di Restoran Seribu Rasa Jakarta, Senin (21/1). Untuk tahap awal, Ananta menuturkan, program itu diperuntukkan bagi 3000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkena dampak bencana alam di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).&nbsp; Dalam upaya memperkuat perannya sebagai Special Mission Vehicle (SMV) dan fiscal tools Pemerintah, lanjutnya, SMF juga memiliki Program Penurunan Beban Fiskal yang direalisasikan melalui pemberian dukungan kepada Pemerintah dalam program KPR FLPP. SMF berperan dalam mengurangi beban fiskal Pemerintah dengan membiayai porsi 25 persen pendanaan KPR FLPP, sehingga Pemerintah hanya menyediakan 75 persen dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90 persen. &nbsp;&ldquo;Dengan adanya dukungan SMF, jumlah rumah yang akan dibiayai meningkat dari semula 60.000 unit menjadi 72.000,&rdquo; tandasnya. Ananta berharap, hal itu dapat memberikan dampak positif. Semakin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memperoleh fasilitas KPR FLPP disamping adanya penyerapan tenaga kerja dari pembangunan rumah yang berujung pada terciptanya multiplier effect.

Tahun Ini SMF Luncurkan KPR Pasca Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/smf-biayai-homestay-4-daerah-plus-bangun-rumah-kawasan-kumuh_m_.jpg" alt="SMF bekerjasama dengan BUMDes sebagai lembaga penyalur dan Pokdarwis." width="100%">
<figcaption>SMF bekerjasama dengan BUMDes sebagai lembaga penyalur dan Pokdarwis.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) tahun ini memberikan pembiayaan homestay di 4 daerah destinasi wisata. Keempat destinasi wisata yang menjadi prioritas adalah: Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika dan Danau Toba, dengan perkiraan jumlah kebutuhan homestay mencapai 305 unit. &ldquo;Pembiayaan Homestay ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membangun/memperbaiki kamar rumah yang akan disewakan kepada wisatawan sehingga dapat mendatangkan penghasilan bagi pemilik dan menciptakan lapangan kerja,&rdquo; kata Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo dalam acara ramah tamah dengan media di Restoran Seribu Rasa Jakarta, Senin (21/1). Ananta mengungkapkan, program pembiayaan homestay ini menjadi salah satu insiatif program yang akan dijalankan pada tahun ini. Program homestay sendiri merupakan program yang ditujukan untuk mendukung program Kementerian Pariwisata.&nbsp; &ldquo;SMF bekerjasama dengan BUMDes sebagai lembaga penyalur dan Pokdarwis (kelompok sadar wisata),&rdquo; tuturnya. Selain pembiayaan homestay, lanjutnya, pada tahun 2019, program lain yang juga akan dijalankan oleh SMF adalah Pembangunan Rumah di Daerah Kumuh di 32 kota.&nbsp; SMF akan bersinergi dengan Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR melalui program KOTAKU (kota tanpa kumuh) untuk turut serta mengatasi daerah kumuh melalui renovasi/pembangunan rumah. Pembangunan rumah di daerah kumuh tersebut nantinya akan bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) / Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.&nbsp; &ldquo;Program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui ketersediaan hunian yang layak, serta menciptakan lingkungan rumah yang sehat,&rdquo; tandasnya.

SMF Biayai Homestay 4 Daerah Plus Bangun Rumah Kawasan Kumuh