<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/IMG-20241210-WA0037-3360065829.jpg" alt="Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah. (Nurul Fitriana/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah. (Nurul Fitriana/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) merupakan Special Mission Vehicle (SMV) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selama ini PT SMI telah mengucurkan pembiayaan mencapai Rp 38,98 triliun. Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan, pembiayaan itu dikucurkan untuk membangun sejumlah proyek di belasan Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia. Dana itu dikucurkan untuk melakukan pemulihan ekonomi daerah (PEN) di hampir 92 Pemda. "Saat ini kami telah memberikan pembiayaan melalui komitmen yaitu sebesar hampir Rp 39 triliun yang terbagi antara PEN Pemda dan pembiayaan daerah reguler," kata Reynaldi dalam Media Gathering PT SMI 2024 di Badung, Bali, Selasa (10/12). Lebih lanjut dia membeberkan, PT SMI telah menyalurkan pembiayaan mencapai Rp 35,27 triliun untuk PEN Pemda. Mandat ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 105/PMK.07/2020 yang diamandemen oleh PMK 179/PMK.07/2020 dan diamandemen oleh PMK 43/PMK.07/2021. Berdasarkan wilayahnya, mayoritas penerima PEN merupakan pemda yang berada di Pulau Jawa 47 persen, disusul pemda di Sulawesi sebesar 24 persen, serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 14 persen. Pemberian PEN Pemda sebagai program untuk mengurangi dampak akibat terjadinya kondisi ekonomi yang signifikan, khususnya pada saat Covid-19 lalu. "Kita telah memberikan kurang lebih sekitar Rp35,3 triliun dalam bentuk komitmen, tersebar di kurang lebih sekitar 92 Pemda," bebernya. Pemda yang tercatat telah menerima dana PEN, di antaranya Pemprov DKI Jakarta, Pemkab Sampang, Pemprov Jawa Timur, Pemkab Gianyar, Pemkab Tapanuli Utara, Pemkab Sulsel, Pemprov Jawa Barat, Pemkab Enrekang, Pemkab Probolinggo, Pemkot Gorontalo, dan Pemkab Sinjai," bebernya. Tak hanya PEN Pemda, pembiayaan juga turun dikucurkan untuk pembiayaan daerah reguler yang sejalan dengan PMK No. 174/PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan kepada Perseroan dalam rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah. Selain itu, PT SMI telah memberikan pinjaman berbentuk komitmen Rp 3,7 triliun tersebar di 13 Pemda. Berdasar wilayahnya, mantan Dirut Keuangan Jasa Marga ini menyebut paling banyak pembiayaan didominasi oleh pemda di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. "Di sini terlihat (paling besar digunakan untuk membangun) jalan, dan jembatan, membangun rumah sakit, yang mana besok kita akan mengunjungi salah satu rumah sakit itu dan juga pasar," pungkasnya.

PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) telah menyalurkan pinjaman dan pembiayaan untuk pemerintah daerah dalam pembangunan jembatan dan jalan.

Pemda di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua Dominasi Terima Pinjaman untuk Bangun RS, Jalan, dan Jembatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/smf-gaet-bni-sekuritas-layani-transaksi-eba-sp-ritel-di-pasar-sekunder_m_.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF bekerjasama dengan PT BNI Sekuritas menghadirkan layanan transaksi produk Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) Ritel pertama di Indonesia melalui mekanisme perdagangan di pasar sekunder. Produk EBA-SP yang menargetkan pasar perorangan tersebut secara resmi dirilis oleh SMF pada Kamis (2/8), di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam kesempatan tesebut, Ananta mengatakan bahwa Program Pengembangan Pasar EBA- SP Ritel dilaksanakan bertujuan mengembangkan jumlah investor EBA-SP dengan target investor perorangan, memanfaatkan posisi EBA-SP yang sudah ada. Dalam hal ini, SMF akan berperan sebagai market maker guna menciptakan pasar sekunder EBA- SP menjadi lebih likuid. &ldquo;Sebelumnya EBA-SP banyak dimiliki oleh investor institusi seperti Dana Pensiun (Dapen), Asuransi, dan lainnya. Peluncuran EBA SP Ritel ini merupakan upaya kami dalam memperluas dan mengembangkan investor base, yaitu para investor potensial seperti generasi milenial dan masyarakat lainnya yang ingin berinvestasi. EBA-SP Ritel akan menjadi alternatif baru bagi masyarakat dalam berinvestasi di pasar modal,&rdquo; ungkap Ananta di BEI, Jakarta, Kamis (2/8). Lebih lanjut Ananta menjelaskan bahwa untuk melaksanakan hal tersebut SMF bekerjasama dengan BNI Sekuritas, yang telah memiliki portal e-trading yang melayani jual beli reksadana dan efek lainnya. &ldquo;Kami bekerjasama dengan BNI Sekuritas, karena kami yakin BNI Sekuritas adalah perusahaan sekuritas yang mempunyai jaringan pemasaran yang cukup luas. Kami berharap EBA-SP Ritel dapat diminati oleh para investor perorangan, sehingga ke depan kami bisa menjadikan EBA-SP Ritel sebagai pilihan alternatif investasi yang menarik dan aman,&rdquo;kata Ananta. Ananta berharap hadirnya EBA-SP Ritel akan menambah alternatif instrumen investasi pasar modal sehingga investor memiliki lebih banyak pilihan untuk berinvestasi dengan return yang kompetitif, tidak hanya berinvestasi dalam efek yang telah ada saat ini, seperti saham, obligasi atau reksa dana. EBA-SP Ritel merupakan produk investasi pendapatan tetap (fixed income) yang aman dengan likuiditas instrument investasi yang cukup tinggi dimana penyelesaian (settlement) transaksi pembelian maupun penjualan produk investasi EBA-SP Ritel ini adalah T+1, sehingga nasabah dapat segera melakukan instruksi penarikan dana hasil penjualan setelah jatuh tempo settlement transaksi penjualan. Produk EBA SP Ritel SMF yang akan dipasarkan oleh BNI Sekuritas adalah EBA-SP BTN 01 Kelas A dengan rating idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan kupon bunga yang cukup menarik yaitu 8.6% per tahun dengan denominasi hanya Rp100.000,-. Adapun EBA-SP SMF-BTN01 KELAS A tercatat pada bursa efek pada tanggal 3 Desember 2015 dengan tanggal Jatuh Tempo Final EBA-SP Kelas A jatuh pada tanggal 7 Maret 2022, namun diperkirakan akan lunas lebih awal karena Kumpulan Tagihan mempunyai rata-rata tertimbang jatuh tempo (weighted average life) selama 2,08 tahun. Presiden Direktur BNI Sekuritas, Adiyasa Suhadibroto, mengatakan bahwa &ldquo;Produk EBA-SP Ritel dari SMF dengan kupon 8,6 persen per tahun adalah investasi fixed income yang sangat menarik dan aman, dan saat ini hanya dijual melalui BNI Sekuritas. Investor EBA Ritel SMF akan mendapat pembayaran kupon bunga setiap 3 bulan dan apabila membutuhkan dana dapat menjual kembali EBA-SP Ritelnya sewaktu-waktu,&rdquo; katanya. EBA SP Ritel dapat dibeli oleh nasabah perorangan melalui platform online trading milik PT BNI Sekuritas dan cabang-cabang BNI Sekuritas.

SMF Gaet BNI Sekuritas Layani Transaksi EBA-SP Ritel di Pasar Sekunder

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sulitnya-persyaratan-jadi-alasan-perusahaan-ogah-terbitkan-green-bond_m_226785.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Obligasi ramah lingkungan atau green bond belum menarik minat investor Indonesia. Saat ini, baru perusahaan plat merah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang menerbitkan salah satu instrumen surat utang ini. Padahal, surat utang jenis ini cukup digemari di luar negeri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir 2017 juga sudah menerbitkan POJK No.60/POJK.04/2017 Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (green bond). Aturan itu guna mewadahi perusahaan yang ingin menerbitkan green bond. PT Danareksa Sekuritas sebagai penjamin emisinya memandang, terdapat kendala perusahaan untuk menerbitkan green bond lanTaran banyak persyaratan yang harus dipenuhi sehingga membuat biayanya mahal. "Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yang menyebabkan cost-nya lebih besar," kata Direktur Investment Banking Danareksa Sekuritas, Boumediene H Sihombing saat ditemui di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Selasa (10/7). Boumediene menjelaskan, salah satu persyaratan untuk menerbitkan green bond harus mendapatkan opini dari konsultan yang khusus tentang green bond. Kemudian, diharuskan juga menggandeng konsultan asing. Menurutnya seharusnya otoritas dapat memberikan insentif demi mengurangi biaya penerbitan. Sebab menurutnya insentif juga sudah dilakukan di negara-negara lain. Sehingga membuat minat perusahaan indonesia surut untuk menerbitkan green bond. Sehingga otoritas juga perlu edukasi dan sosialisasi. Sekedar informasi PT SMI menerbitkan green bond tahap I 2018 senilai Rp 500 miliar. Penerbitan itu bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Green Bond senilai Rp 3 triliun. Hasil penerbitan green bond itu untuk membiayai berbagai sektor seperti: energi energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan pengelolean air bersih. Green bond tahap I perseroan terdiri atas dua seri. Seri A senilai Rp 251,5 milair dengan tenor selama tiga tahun memiliki kupon sebesar 7,55 persen. Sementara seri B green bond perseroan senilai Rp 248,5 miliar dengan tenor selama lima tahun memiliki kupon sebesar 7,8 persen.

Sulitnya Persyaratan Jadi Alasan Perusahaan Ogah Terbitkan Green Bond

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/suku-bunga-tengah-naik-size-green-bond-tak-jadi-prioritas_m_226636.jpg" alt="Pencatatan perdana Green Bond PT Sarana Multi Infrastruktur senilai Rp 500 miliar di Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa (10/7)." width="100%">
<figcaption>Pencatatan perdana Green Bond PT Sarana Multi Infrastruktur senilai Rp 500 miliar di Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa (10/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menerbitkan Green Bond Tahap I senilai Rp 500 miliar dari total rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Green Bond senilai Rp 3 triliun di Bursa Efek Indonesia (BEI). Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini mengatakan, terkait dengan kenaikan suku bunga The Fed dan ekspektasi kenaikan BI Rate, beberapa investor menarik minatnya setelah penentuan kupon obligasi dan memilih menunggu kepastian kenaikan suku bunga. &ldquo;Pada emisi pertama ini, karena merupakan program PUB, kami tidak memprioritaskan size di tengah kondisi kenaikan tingkat suku bunga,&rdquo; ujarnya di gedung BEI Jakarta, Selasa (10/7). Emma menjelaskan, emisi pertama ini lebih untuk mengaktifkan fasilitas PUB, sedangkan untuk emisi-emisi selanjutnya kami dapat melakukan setiap saat pada kondisi yang lebih kondusif melalui fasilitas PUB sebesar Rp 3 triliun tersebut. Berbeda dengan industri Syariah yang telah terbentuk ekosistem dan target pasarnya. Green Bond membutuhkan waktu untuk pengembangan ke depan. Hal ini terlihat dari investor Sukuk yang tetap melanjutkan minatnya pada saat bersamaan, meskipun imbal hasilnya sama dengan Green Bond. &ldquo;Kami berharap emisi Green Bond PT SMI dapat menjadi langkah awal bagi perkembangan industri keuangan Berwawasan Lingkungan. Ke depannya dapat bersaing dengan obligasi konvensional,&rdquo; tuturnya. Sebagai informasi, selain Green Bond, <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/10/07/2018/dukung-infrastruktur-pt-smi-terbitkan-green-bond-rp-500-miliar" target="_blank">PT SMI</a> juga melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) sukuk senilai Rp 3 triliun, dengan nilai penerbitan sebesar Rp 1 triliun pada Tahap I Tahun 2018 ini. PT SMI telah memberikan pembiayaan berbasis syariah sejak tahun 2017. Hal ini juga menjadi salah satu komitmen PT SMI untuk mendorong masuknya pelaku pasar syariah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Suku Bunga Tengah Naik, Size Green Bond Tak Jadi Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dukung-infrastruktur-pt-smi-terbitkan-green-bond-rp-500-miliar_m_226609.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) kembali masuk pasar keuangan dengan menerbitkan instrumen Green Bond (obligasi berwawasan lingkungan). Total Green Bond yang diterbitkan senilai Rp 500 miliar dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) senilai Rp 3 triliun. Dirut PT SMI, Emma Sri Martini menyatakan, pihaknya punya komitmen kuat terhadap pembangunan berkelanjutan lewat penyediaan fasilitas pembiayaan kepada beragam proyek infrastruktur berwawasan lingkungan di Indonesia. &ldquo;Ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam merealisasikan komitmen Paris Agreement yang bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan ekosistem serta kualitas lingkungan,&rdquo; ujarnya di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Selasa (10/7). PT SMI akan mengalokasikan hasil penerbitan Green Bond untuk membiayai beragam sektor seperti sektor energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan pengelolaan air bersih. &ldquo;PT SMI telah berhasil memperoleh akreditasi GCF (Green Climate Fund) yang memungkinkan kami menyalurkan dana global kepada beragam proyek infrastruktur berwawasan lingkungan," katanya. Emma bangga karena di tengah pendeknya periode book building akibay terpotong libur panjang Lebaran, permintaan masuk terhadap Green Bond PT SMI masih sangat baik dan memenuhi target yang diharapkan, sebesar Rp 1 Triliun. &ldquo;Animo investor sangat baik pada saat book building namun investor mengharapkan imbal hasil yang lebih tinggi karena kenaikan suku bunga,&rdquo; tutupnya.

Dukung  Infrastruktur, PT SMI Terbitkan Green Bond Rp 500 Miliar