<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/7ccd7517-a423-44ef-890d-b04b7350f43e-1459645528.jpg" alt="PT Pupuk Indonesia (Persero) jaga ketersediaan pupuk subsidi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT Pupuk Indonesia (Persero) jaga ketersediaan pupuk subsidi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan komitmen menjaga ketersediaan pupuk subsidi. Permintaan dan antusiasme petani menebus pupuk subsidi tinggi menjelang musim tanam di awal tahun. Upaya menjaga pasokan pupuk dilakukan melalui strategi optimalisasi produksi, penguatan distribusi antar-wilayah, serta penyesuaian stok pupuk. &rdquo;Pupuk Indonesia berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk subsidi nasional tetap terjaga dengan melaksanakan optimalisasi kapasitas produksi dan memperkuat kemampuan distribusi di tengah berbagai tantangan yang muncul,&rdquo; kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dalam keterangannya, dikutip Selasa (10/2). Sejumlah tantangan yang dimaksud di antaranya adalah proses pemulihan pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang masih berjalan setelah banjir yang melanda Aceh pada akhir 2025. Pabrik PIM merupakan fasilitas produksi penting yang memasok pupuk ke sejumlah wilayah. Terutama Sumatera Bagian Utara. Selain itu, tantangan lain adalah kondisi cuaca buruk di sejumlah wilayah yang menimbulkan tantangan dalam distribusi. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pupuk Indonesia bergerak cepat mendorong optimalisasi produksi di seluruh anak perusahaan. Optimalisasi produksi dijalankan dengan mendorong tingkat utilitas fasilitas produksi agar beroperasi maksimal. Langkah optimalisasi produksi ini turut diperkuat dengan strategi penyesuaian stok dengan mengkonversi pupuk nonsubsidi menjadi pupuk subsidi melalui proses pewarnaan dan pengantongan. Dari sisi distribusi, Pupuk Indonesia juga melaksanakan rekonfigurasi (realokasi) stok gudang antar wilayah. Melalui strategi penguatan pasokan ini, Pupuk Indonesia berupaya memastikan kebutuhan petani di seluruh wilayah-wilayah strategis, seperti Sumatera Utara dan Jawa dapat terpenuhi. &rdquo;Melalui strategi penguatan pasokan tersebut, Pupuk Indonesia berupaya memastikan kebutuhan petani di berbagai wilayah tetap terpenuhi sehingga musim tanam yang akan segera datang dapat berjalan lancar,&rdquo; kata Rahmad. Rahmad menyampaikan, strategi penguatan pasokan lintas wilayah tersebut didukung infrastruktur logistik terintegrasi mulai dari pelabuhan, armada kapal, hingga jaringan gudang. Perusahaan juga menambah jam operasional gudang guna mempercepat penyaluran hingga ke titik serah. Untuk memastikan distribusi tepat sasaran, Pupuk Indonesia memanfaatkan sistem digital Command Center yang mampu memantau pergerakan stok dan penyaluran secara real time. Proses penebusan pupuk oleh petani pun tetap mudah melalui aplikasi i-Pubers hanya dengan menggunakan KTP. &rdquo;Strategi penguatan pasokan ini kami jalankan secara paralel dengan upaya percepatan pemulihan dari fasilitas produksi yang terdampak bencana, sehingga kebutuhan pupuk petani tetap terpenuhi baik saat ini maupun untuk pasokan jangka panjang,&rdquo; tandas Rahmad.

PT Pupuk Indonesia komitmen menjaga ketersediaan pupuk subsidi dengan strategi optimalisasi produksi, penguatan distribusi, penyesuaian stok

Jelang Musim Tanam, Stok Pupuk Mulai Diperkuat di Berbagai Wilayah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/03/WhatsApp-Image-2026-01-03-at-145205-2999850617.jpg" alt="Penebusan pupuk bersubsidi oleh petani. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penebusan pupuk bersubsidi oleh petani. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) pada hari pertama 2026 berjalan lancar sesuai arahan pemerintah. Sejak 1 Januari 2026 pukul 00.00 waktu setempat, pada periode pukul 00.00 sampai dengan 00.30 WIB tercatat sebanyak 208 transaksi penebusan pupuk bersubsidi yang berasal dari beberapa provinsi di Indonesia. Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan keberhasilan ini adalah wujud nyata dari komitmen Pupuk Indonesia dalam menjaga ketersediaan pupuk bagi petani. &rdquo;Pupuk Indonesia menjalankan penugasan pemerintah untuk memastikan pupuk bersubsidi tersedia dan dapat diakses petani, bahkan sejak detik pertama pergantian tahun. Upaya ini menjadi bagian dari transformasi industri pupuk untuk mendukung swasembada pangan,&rdquo; ujar Rahmad. Petani di berbagai daerah di Indonesia pun mengapresiasi upaya Pupuk Indonesia dalam mempermudah penebusan pupuk bersubsidi sejak malam pergantian tahun. Suhaeri, petani asal Kabupaten Jember tercatat sebagai petani yang pertama kali menebus pupuk bersubsidi pada 1 Januari 2026. Hal ini dilakukan lantaran dia telah mendengar informasi pemerintah bahwa pupuk bersubsidi dapat ditebus pada malam pergantian tahun. Terlebih tempat tinggalnya berdekatan dengan kios resmi, serta ingin menggunakan pupuk di awal 2026. &rdquo;Karena dari jauh-jauh hari, saya mendapatkan info bahwa pada jam 00.00 WIB, diawal tahun bisa melaksanakan penebusan pupuk, berhubung kios UD Aneka dekat dekat rumah saya, jadi saya mencoba menebus, dan ternyata alhamdulillah berhasil. Per 1 Januari 2026 saya berhasil menebus pupuk urea dan NPK Phonska di UD Aneka di jam 00.01 lewat 34 detik dengan aplikasi I-Pubers. (Penebusannya) cukup pakai KTP dan bayar dengan tunai, alhamdulillah penebusan mudah dan lancar. Terima kasih kepada Pemerintah, Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia,&rdquo; tutur Suhaeri. Penebusan pupuk bersubsidi pada malam pergantian tahun pun mendapat antusias tinggi dari para petani terdaftar. Sarino petani asal Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, mengaku terbantu karena dapat menebus pupuk subsidi di titik serah sejak 1 Januari pukul 00 di titik serah. &rdquo;Kami sangat senang karena dapat menebus pupuk bersubsidi pada 1 Januari 2026 dengan mudah. Terima kasih Presiden Prabowo Subianto dan Pupuk Indonesia. Saya bisa menebus pupuk bersubsidi di tahun 2026 meskipun masih dini hari (pukul 00.01 WIB),&rdquo; ujar Sarino. Penebusan pupuk bersubsidi dilakukan petani di wilayah timur Indonesia. Seperti yang dilakukan Fahchur Hamid petani asal Telaga Sari, Kabupaten Merauke. &rdquo;Alhamdulilah, penebusan perdana 1 Januari 2026 berjalan lancar dan tidak ada kendala,&rdquo; ujar Fahchur. Komitmen pemerintah dalam menyediakan pupuk bersubsidi disambut positif oleh Sahrul, petani asal Cakranegara, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia mengapresiasi pemerintah yang telah menyediakan stok pupuk bersubsidi sejak awal tahun. &rdquo;Alhamdulillah, pada 1 Januari 2026, kita telah bisa menebus pupuk bersubsidi di kios, terima kasih kepada Pemerintah dan Menteri Pertanian yang telah menyediakan pupuk bagi petani,&rdquo; ungkap Sahrul. Pupuk Indonesia juga terus memastikan kesiapan stok dan distribusi guna mendukung kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di awal tahun, sehingga petani tetap dapat memperoleh pupuk tepat waktu. Per 1 Januari 2026, total stok pupuk baik subsidi maupun nonsubsidi nasional mencapai 1,04 juta ton dan siap disalurkan melalui jaringan infrastruktur distribusi fisik berupa ratusan gudang, rute kapal laut, serta jalur darat untuk menjangkau seluruh titik serah. Selain kesiapan stok, sistem digital Command Center dan aplikasi i-Pubers juga memastikan proses penyaluran dan penebusan pupuk bersubsidi tetap berjalan real-time, lancar, dan akuntabel, termasuk pada saat pergantian tahun, serta sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyatakan, keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi dengan tepat waktu di awal 2026 ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025. &rdquo;Kebijakan ini memberikan kepastian penyaluran pupuk sejak awal tahun. Pupuk Indonesia akan terus menjalankan peran sesuai mandat untuk mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional,&rdquo; terang Rahmad. Melalui aturan Perpres 113 Tahun 2025 Pupuk Indonesia dapat melaksanakan kontrak perjanjian dengan pemerintah terkait pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2026 sebesar 9,8 juta ton untuk sektor pertanian dan perikanan. Aturan ini juga menjadi landasan bagi Pupuk Indonesia untuk melanjutkan upaya peningkatan efisiensi industri pupuk guna menjaga keterjangkauan harga pupuk bagi petani. Selain sektor pertanian, pupuk bersubsidi juga berhasil ditebus oleh para pembudidaya ikan yang terdaftar pada e-RPSP (elektronik Rencana Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Pupuk) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Adapun, 208 transaksi penebusan pupuk bersubsidi tersebut berasal dari petani terdaftar asal Banten, Jogjakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Papua Selatan tepatnya di Merauke.

Penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) pada hari pertama 2026 di beberapa provinsi lancar sesuai arahan pemerintah

Penyaluran Pupuk Bersubsidi 1 Januari 2026 Lancar, Petani Sebut Penebusannya Mudah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/14/PASAR-INDUK-14-2343157579.jpg" alt="PT Paskomnas Indonesia, PT Pupuk Indonesia, dan Universitas Telkom menjalin kerja sama pemberdayaan lahan dan badan usaha milik desa (BUMDes) di Provinsi Banten. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT Paskomnas Indonesia, PT Pupuk Indonesia, dan Universitas Telkom menjalin kerja sama pemberdayaan lahan dan badan usaha milik desa (BUMDes) di Provinsi Banten. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kolaborasi untuk mendukung program ketahanan pangan dicanangkan di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (25/6). Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani menggandeng tiga lembaga serta empat pemkab di Banten untuk terlibat dalam program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Tiga lembaga itu adalah PT Paskomnas Indonesia, PT Pupuk Indonesia, dan Universitas Telkom. Sedangkan empat pemkab adalah Kabupaten Tangerang, Serang, Pandeglang, dan Lebak. Kolaborasi itu dituangkan dalam penandatanganan memorandum of understanding (MoU, nota kesepahaman) antara tiga lembaga tersebut dengan pemda. Nota kesepahaman itu berisi tentang kesepakatan pemberdayaan lahan dan badan usaha milik desa (BUMDes). Acara itu juga dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Gubernur Banten Andra Sony, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya, Bupati Pandeglang Dewi Setiani, Pelaksana Harian Bupati Serang Rudy Suhartanto, dan sejumlah pejabat lain. Desa jangan hanya menjadi penonton. Harus jadi pelaku ekonomi. Saya siap mengawal semua desa,&rsquo;&rsquo; tutur Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/14/PASAR-INDUK-14-B-3782335115.jpg" alt="Jamintel Kejagung dan Dirut Paskomnas mendampingi Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya (kiri) setelah menandatangani MoU, Rabu (25/6). (Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Jamintel Kejagung dan Dirut Paskomnas mendampingi Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya (kiri) setelah menandatangani MoU, Rabu (25/6). (Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Jamintel Kejagung Reda Manthovani menuturkan, ada dua agenda dalam kegiatan tersebut. Yakni, sosialisasi aplikasi Jaksa Garda Desa dan mendorong kemandirian pangan dengan stabilisasi harga. &rdquo;Untuk aplikasi sudah disebar luaskan, termasuk oleh Pak Menteri Desa. Nah ini saya mau ceritakan latar belakang kenapa ada program tambahannya,&rdquo; paparnya. Dia mengatakan, awalnya Dirut PT Paskomnas Indonesia Hartono Wignjopranoto membeberkan informasi bahwa pasokan hasil pertanian dari Banten yang masuk ke Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang, hanya sekitar 5 persen. &rdquo;Padahal saya ini mantan Kajari Cilegon, mantan Kajati Banten, dan nenek juga dari Pandeglang, Banten. Tentunya ini menyulut emosi. Saya langsung telepon ke gubernur Banten, kita harus canangkan ini,&rdquo; paparnya. Dengan kerja sama lintas sektor ini, harapannya pola tanam akan diperbaiki. Dengan begitu, produk pertanian Banten dapat menyuplai 20 persen kebutuhan pasar induk. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/14/PASAR-INDUK-14-C-940065419.jpg" alt="PT Paskomnas Indonesia, PT Pupuk Indonesia, dan Universitas Telkom menjalin kerja sama pemberdayaan lahan dan badan usaha milik desa (BUMDes) di Provinsi Banten. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT Paskomnas Indonesia, PT Pupuk Indonesia, dan Universitas Telkom menjalin kerja sama pemberdayaan lahan dan badan usaha milik desa (BUMDes) di Provinsi Banten. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Sementara itu, Dirut PT Paskomnas Indonesia Hartono Wignjopranoto menuturkan, stabilisasi harga bisa diawali dengan pengaturan pola tanam yang dilakukan berdasar kebutuhan. Dia menyebut, Paskomnas memiliki data informasi pasar berupa jumlah, kualitas, dan harga bahan pangan. &rdquo;Kami bertugas memberikan informasi kepada petani, apa yang perlu ditanam agar harga bahan pangan ini stabil. Kalau sembarangan dikerjakan (menanam, Red) tidak menghasilkan apa-apa,&rdquo; jelasnya. Menurut dia, pola tanam diperlukan karena desa-desa memiliki lahan dan dana terbatas. Perlu dikoordinasikan masa tanam setiap desa agar sesuai dengan kebutuhan dan karakter tanah. &rdquo;Yang mampu mengoordinasi itu kabupaten,&rdquo; paparnya. (idr/oni) &nbsp; Caption FOTO A: LINTAS INSTANSI: Jamintel Kejagung dan Dirut Paskomnas mendampingi Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya (kiri) setelah menandatangani MoU, Rabu (25/6). (Ilham Wancoko/Jawa Pos)

Dengan kerja sama lintas sektor diharapkan pola tanam diperbaiki dan produk pertanian Banten dapat menyuplai 20 persen kebutuhan pasar induK

Dirut Paskomnas: Atur Pola Tanam agar Harga Stabil dan Petani Untung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/WhatsApp-Image-2025-04-15-at-182834-3538783798.jpg" alt="Ilustrasi petani memanen padi di sawah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani memanen padi di sawah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Hingga kuartal I 2025, program Mari Kita Majukan Usaha Rakyat (MAKMUR) yang digagas PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menjangkau 151 ribu hektare lahan pertanian. Juga melibatkan lebih dari 128 ribu petani di berbagai wilayah Indonesia. Program yang telah digagas sejak 2021 ini merupakan salah satu wujud komitmen Pupuk Indonesia dalam mendukung visi pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional. Program MAKMUR memberikan pendampingan intensif kepada petani, akses terhadap input pertanian berkualitas, serta koneksi pada sistem pembiayaan yang lebih inklusif. Program ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan hasil panen, tetapi juga untuk membangun ekosistem pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan. Bagi Pupuk Indonesia, keberhasilan ini tidak hanya menjadi angka, tetapi mencerminkan upaya serius perusahaan untuk mendorong produktivitas pertanian nasional secara berkelanjutan dan memberdayakan petani. &rdquo;Kami percaya, produktivitas pertanian tidak bergantung hanya pada kuantitas penggunaan pupuk, tetapi pada bagaimana petani dibekali dengan teknologi, pengetahuan, dan dukungan yang tepat, terutama cara menggunakan pupuk yang benar. Melalui MAKMUR, kami ingin memastikan panen lebih optimal dari lahan yang sama,&rdquo; ujar Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana. Selain Pupuk Indonesia, program MAKMUR turut melibatkan berbagai BUMN lain dalam pengembangan ekosistem pertanian yang utuh. Menurut dia, sinergi ini mencakup dukungan dari perusahaan pembiayaan, agro-input, asuransi, listrik dan pengairan, dan offtaker hasil panen. Kolaborasi yang juga didukung Kementerian Pertanian ini memperkuat daya saing petani sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas. &rdquo;Keberhasilan program MAKMUR adalah hasil dari kerja sama berbagai pihak, termasuk Kementerian Pertanian. Kami percaya, untuk membangun pertanian yang kuat, tidak cukup hanya dari sisi produksi,&rdquo; tutur Wijaya Laksana. &rdquo;Diperlukan sinergi menyeluruh dari pembiayaan hingga offtaker. Ke depan, kami akan terus mengembangkan program MAKMUR ke berbagai wilayah agar semakin banyak petani yang mendapatkan manfaatnya,&rdquo; kata Wijaya. Program MAKMUR mendapatkan sambutan positif dari petani berbagai daerah. Kamaludin, petani dari Desa Leuwidingding, Cirebon, merasakan langsung manfaat dari pendampingan teknis yang diberikan. Dia mengatakan lewat program MAKMUR petani mendapatkan pengetahuan lebih mendalam tentang pengolahan tanah hingga penerapan teknologi yang membantu produktivitas pertanian. &rdquo;Manfaat dari kami bergabung MAKMUR itu pertama kami mendapatkan pengetahuan mengolah tanah, serta teknologi,&rdquo; kata Kamaludin. Dia mencontohkan lewat program MAKMUR petani mulai beralih dari penggunaan pompa BBM ke pompa listrik untuk mengairi sawah. Perubahan ini membuat petani dapat menghemat biaya untuk mengairi sawah dari Rp 3,6 juta per bulan, menjadi Rp 500-600 ribu per bulan. &rdquo;Kami bisa menghemat 3 juta per masa tanam,&rdquo; kata Kamaludin. Selain rekomendasi mengenai pengairan, Kamaludin mengatakan petani juga mendapatkan pendampingan mengenai pemupukan dalam program MAKMUR. Pendampingan mengenai pemupukan itu membuat produktivitas petani meningkat dari biasanya 5 ton menjadi sekitar 7 ton per panen.

program Makmur PT Pupuk Indonesia dan Kementerian BUMN jangkau 151 ribu hektare lahan pertanian dan melibatkan 128 ribu petani di Indonesia

Program Makmur Pupuk Indonesia Sentuh 128 Ribu Petani, Dorong Produktivitas Lahan lewat Ekosistem Pertanian Terintegrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/08/pupuk-indonesia-2612-2212760340.jpg" alt="Gedung Kantor PT Pupuk Indonesia. (Pupuk Indonesia/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gedung Kantor PT Pupuk Indonesia. (Pupuk Indonesia/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT Pupuk Indonesia (Persero) membantah isu adanya dugaan manipulasi dalam laporan keuangan perusahaan yang menyebabkan kerugian negara. Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana menegaskan laporan keuangan perusahaan telah dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan diaudit kantor akuntan publik independen. Selain itu, laporan keuangan tersebut telah ditinjau ulang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari pengawasan otoritas pasar modal terhadap emiten yang menerbitkan obligasi. &rdquo;Pupuk Indonesia menegaskan bahwa pemberitaan mengenai dugaan manipulasi laporan keuangan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kami berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan transparansi laporan keuangan yang diaudit auditor independen serta di-review Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sesuai regulasi yang berlaku,&rdquo; kata Wijaya seperti dilansir dari Antara. Terkait dengan tudingan adanya rekening yang tidak disajikan dalam neraca senilai Rp 7,978 triliun, Wijaya mengatakan tuduhan tersebut tidak benar. Seluruh dana telah dicatat dalam laporan posisi keuangan atau neraca pada aset lancar lainnya sesuai standar akuntansi yang berlaku. Menurut Wijaya, deposito berjangka lebih dari tiga bulan tidak dikategorikan sebagai kas dan setara kas, melainkan dikategorikan sebagai aset lancar lainnya. Sementara kas yang dibatasi penggunaannya, merupakan saldo yang dialokasikan untuk perjanjian pelayanan jasa notional pooling (PPJNP). Kedua hal tersebut telah tercatat, disajikan di dalam laporan keuangan, dan dilaporkan kepada publik. Lebih lanjut, terkait tuduhan pencairan deposito Rp 15,932 triliun yang tidak dilaporkan, Wijaya mengatakan, perubahan saldo deposito yang dimiliki Pupuk Indonesia juga telah dicatat secara transparan dalam laporan keuangan. Penurunan saldo telah dijelaskan karena adanya faktor-faktor, seperti penempatan ke dalam deposito jatuh tempo lebih dari tiga bulan, penempatan kas dalam kategori kas yang dibatasi penggunaannya, serta pencairan lainnya yang sesuai dengan prinsip akuntansi. &rdquo;Pupuk Indonesia menegaskan bahwa seluruh laporan keuangan telah disusun dan disajikan secara transparan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Perusahaan senantiasa berpegang pada prinsip tata kelola yang baik, serta terus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku,&rdquo; ujar Wijaya. Wijaya menjelaskan, laporan keuangan konsolidasian PT Pupuk Indonesia 2023 telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis &amp; Rekan (PwC Indonesia) dengan opini wajar tanpa modifikasi. Dia meminta kepada semua pihak untuk merujuk pada informasi resmi yang telah diaudit dan diverifikasi otoritas berwenang guna menghindari kesalahpahaman. Sementara itu, Direktur Eksekutif Etos Indonesia Institute Iskandarsyah mengatakan, bantahan dugaan manipulasi PT Pupuk Indonesia sebaiknya dilakukan di kejagung melalui Jampidsus (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus). &rdquo;Laporan Kasus Manipulasi sudah dipegang kejagung, sebaiknya PT Pupuk Indonesia membantahnya di Kejagung untuk menghindari presepsi lain,&rdquo; ujar Iskandarsyah. Sebelumnya PT Pupuk Indonesia membantah telah terjadi manipulasi melalui media massa. Bantahan tersebut disampaikan Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana dalam rilis resminya. PT Pupuk Indonesia diduga memanipulasi laporan keuangan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 8,3 triliun Rupiah. Menurut opini akuntan publik, laporan keuangan konsolidasian PT Pupuk Indonesia disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Namun, setelah dilakukan analisis lebih mendalam, ditemukan sejumlah selisih atau penyimpangan yang signifikan. Dalam temuan audit independen tersebut menunjukkan adanya penyimpangan laporan keuangan sebesar 8,310 triliun rupiah.

PT Pupuk Indonesia (Persero) membantah isu adanya dugaan manipulasi dalam laporan keuangan perusahaan yang menyebabkan kerugian negara

Pupuk Indonesia Bantah Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan, Laporan Sudah Masuk Kejagung 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/03/WhatsApp-Image-2025-02-02-at-141802-4009853698.jpg" alt="Kapolres Ngawi AKBP Sumrahadi Rahmanto menunjukkan barang bukti kasus penyelewengan tujuh ton pupuk bersubsidi di Ngawi. (Polres Ngawi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kapolres Ngawi AKBP Sumrahadi Rahmanto menunjukkan barang bukti kasus penyelewengan tujuh ton pupuk bersubsidi di Ngawi. (Polres Ngawi/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT Pupuk Indonesia (Persero) mendukung upaya pemberantasan yang dilakukan jajaran Polres Ngawi atas kasus penyelewengan pupuk bersubsidi. &rdquo;Pupuk Indonesia mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum yang mengungkap kasus ini. Penyelewengan pupuk bersubsidi merupakan pelanggaran serius yang dapat merugikan negara serta menghambat produktivitas petani,&rdquo; ujar Senior Manager Jawa Timur-Bali Pupuk Indonesia Taufiek dalam keterangan yang diterima. Menurut dia, komitmen dukungan pemberantasan tersebut menindaklanjuti temuan penyelewengan pupuk bersubsidi yang ditangani Polres Ngawi baru-baru ini dengan melibatkan sopir distributor pupuk. Dalam kasus tersebut, Polres Ngawi berhasil mengamankan tujuh ton pupuk bersubsidi dari wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah yang hendak dijual dengan harga lebih mahal di daerah Ngawi. &rdquo;Kasus ini menguatkan pentingnya pengawasan ketat dalam distribusi pupuk bersubsidi guna memastikan penyaluran tetap sesuai peruntukan,&rdquo; kata Taufiek. Taufiek menjelaskan Pupuk Indonesia menerapkan sistem distribusi yang ketat guna memastikan pupuk subsidi sampai ke tangan petani yang berhak. Salah satu upaya yang terus diperkuat adalah penerapan teknologi dan digitalisasi dalam pengawasan distribusi. Menurut dia, sistem command centre yang dimiliki Pupuk Indonesia dapat mengawasi penyaluran pupuk dilakukan mulai dari pabrik hingga ke tingkat kios. Pihaknya mengimbau seluruh distributor dan kios resmi pupuk agar tetap mematuhi aturan yang berlaku. Jika ditemukan adanya indikasi penyelewengan, pihaknya tidak akan segan untuk memberikan sanksi. &rdquo;Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pihak berwenang dalam memastikan pupuk bersubsidi tetap disalurkan tepat sasaran. Setiap bentuk penyimpangan harus ditindak tegas agar program subsidi ini benar-benar memberikan manfaat bagi petani yang membutuhkan,&rdquo; kata Taufiek. Sebagai bentuk mitigasi risiko ke depan, kata dia, Pupuk Indonesia terus memperkuat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dengan berbagai langkah, termasuk peningkatan sistem pengawasan distribusi dari hulu hingga hilir. Kemudian, sinergisitas dengan aparat penegak hukum untuk mencegah penyelewengan pupuk di tingkat lapangan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai distribusi agar pupuk benar-benar sampai ke petani yang berhak. &rdquo;Dengan sistem yang semakin diperketat, kami memastikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Kami tidak mentoleransi segala bentuk penyelewengan ataupun penyalahgunaan pupuk subsidi, karena pupuk ini diperuntukkan bagi petani yang benar-benar berhak,&rdquo; ungkap Taufiek. Langkah tegas tersebut, kata dia, dilakukan Pupuk Indonesia untuk melindungi hak petani sekaligus mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.

PT Pupuk Indonesia (Persero) dukung upaya pemberantasan yang dilakukan Polres Ngawi atas kasus penyelewengan pupuk bersubsidi

Pupuk Indonesia Apresiasi Polres Ngawi Berantas Penyelewengan Pupuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/20/pupuk-subsidi-1511878191-1837247106.jpg" alt="Ilustrasi pupuk bersubsidi. (Dokumentasi JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pupuk bersubsidi. (Dokumentasi JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT Pupuk Indonesia (Persero) terus berupaya melindungi kesejahteraan petani. Salah satunya menyediakan pupuk dengan harga terjangkau, sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Pengawasan ketat hingga sanksi tegas telah disiapkan. Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh menegaskan, pihaknya tidak akan mentolerir pelanggaran yang merugikan petani. &rdquo;Menjual pupuk bersubsidi di atas HET adalah pelanggaran serius dan dapat dikenai sanksi pidana. Kami berkomitmen menjaga distribusi pupuk terjangkau sesuai amanat perundang-undangan,&rdquo; ujar Tri, Senin (20/1). Berdasar Keputusan Menteri Pertanian RI No. 644/kPTS/SR.310/M/11/2024, HET pupuk bersubsidi di tingkat kios atau pengecer ditetapkan sebesar Rp 2.250/kilogram untuk Urea. Untuk HET pupuk Nitrogen, Fosfor, dan Kalium (NPK) Phonska dibanderol Rp 2.300/kilogram, HET NPK Kakao Rp 3.300/kilogram, serta HET Pupuk Organik Rp 800/kilogram. Lebih lanjut, Tri Wahyudi mengingatkan kepada mitra kios untuk patuh dan menjual pupuk bersubsidi sesuai HET. Mereka yang terbukti melanggar alias menjual di atas HET, terancam hukuman pidana. Sebagaimana pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mitra kios yang melanggar aturan bisa mendapat hukuman penjara paling lama 20 tahun, dengan denda maksimal Rp 1 Miliar. &rdquo;Bagi kios yang terbukti melanggar aturan, Pupuk Indonesia mewajibkan mereka untuk mengembalikan selisih harga kepada petani yang dirugikan akibat penjualan di atas HET,&rdquo; imbuh Tri Wahyudi Saleh. Mitra Kios kemudian diminta untuk memasang spanduk komitmen, berisi pernyataan bahwa mereka tidak mengulangi kesalahan dan akan menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku. &rdquo;Jika pelanggaran berulang, kami tidak akan ragu untuk memutus kerja sama dengan kios atau distributor yang terlibat. Ini adalah langkah penting untuk melindungi petani dari praktik curang,&rdquo; tandas Tri.

PT Pupuk Indonesia (Persero) terus berupaya melindungi kesejahteraan petani, menyediakan pupuk dengan harga terjangkau sesuai HET

Awas! Jual Pupuk Bersubsidi di Atas HET Bisa Kena Denda Rp 11 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/pupuk-iskandar-muda.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) berhasil menghidupkan kembali pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) 1 yang sudah mati selama satu dekade sejak 2012. Direktur Utama Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman mengatakan bahwa pengoperasian kembali pabrik PIM 1 ini diumumkan pada saat proses peresmian pengoperasian pabrik NPK PIM oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Erick Thohir pada hari Jumat (10/2) di Lhokseumawe, Aceh.  "Kami sangat berterima kasih atas upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN Erick Thohir yang intens berkomunikasi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, dan pihak terkait lainnya sehingga pabrik Pupuk Iskandar Muda 1 beroperasi kembali dan mendapat suplai gas," demikian ungkap Bakir dalam keterangan resmi Rabu (15/2).  Dengan beroperasinya pabrik PIM 1, lanjut Bakir, kapasitas terpasang produksi urea Pupuk Indonesia Grup pun bertambah sekitar 570.000 ton per tahun. Dengan beroperasinya PIM 1, maka turut melengkapi pabrik pupuk PIM 2 yang juga berkapasitas 570.000 ton per tahun.  Dengan demikian, total produksi pupuk Urea pada PIM 1 dan PIM 2 mencapai 1,14 juta ton per tahun. Selain itu, Pupuk Indonesia juga menambah kapasitas produksi pupuk jenis NPK melalui pengoperasian Pabrik NPK PIM yang berkapasitas 500.000 ton per tahun.  Keberadaan pabrik NPK PIM yang baru secara langsung menambah kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan NPK nasional menjadi sekitar 3,7 juta ton dari total kebutuhan yang diperkirakan mencapai 13,5 juta ton per tahun, yang mana sebagian besar dipenuhi oleh produsen pupuk swasta dan produk impor.  Bakir menjelaskan bahwa pabrik NPK PIM ini adalah karya anak bangsa, karena mengadopsi teknologi proses milik PT Petrokimia Gresik yang juga anak usaha Pupuk Indonesia. Produksi NPK dari pabrik dengan nilai investasi sekitar Rp 1,7 triliun ini akan memenuhi kebutuhan wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan Aceh.  Pabrik dengan investasi senilai Rp 1,7 triliun ini akan memproduksi pupuk jenis NPK sekitar 500 ribu ton per tahun. Hasil produksi akan memenuhi kebutuhan pupuk wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan Aceh.  Dengan begitu, kapasitas terpasang pabrik urea PT PIM sekitar 1,14 juta ton ditambah dengan pabrik NPK PIM 500 ribu ton per tahun. Selain pengoperasian pabrik, Bakir mengungkapkan bahwa Pupuk Indonesia melalui Pupuk Iskandar Muda juga akan berkontribusi dalam memajukan perekonomian Aceh  Yaitu, melalui pengembangan klaster industri hijau atau Green Industry Cluster (GIC) di KEK Arun. Salah satu upayanya dengan melibatkan PIM sebagai konsorsium BUMN Bersama PT Pertamina, PT Pelindo, dan PT Pembangunan Aceh (PEMA).  Konsorsium ini telah melakukan penandatanganan Head of Agreement (HoA) dengan Penyertaan Modal di PT Patriot Nusantara Aceh selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Arun.  Melalui Pupuk Iskandar Muda, Bakir mengungkapkan bahwa Pupuk Indonesia Grup akan mengembangkan hub energi masa depan yaitu blue dan green ammonia, serta biomethane. Sementara anggota konsorsium lainnya akan mengembangkan KEK sebagai LNG hub untuk mendukung produksi gas yang dihasilkan dari Blok Andaman.  "Klaster Industri Hijau ini nantinya akan berkontribusi dalam pencapaian komitmen net-zero emission pada 2060 atau sesuai Visi Indonesia 2045 mengenai ketahanan energi," tutup Bakir.  Pabrik PIM 1 yang memproduksi urea sempat berhenti beroperasi akibat tidak mendapat pasokan gas yang cukup terkait berhenti beroperasinya ladang gas Arun. Namun demikian, Pupuk Iskandar Muda sudah memperoleh pasokan 1 kargo LNG dengan volume 110.000 m3 dari Bontang dan 5 kargo per tahun dari BP Tangguh.  Direktur Utama Pupuk Iskandar Muda, Budi Santoso Syarif mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah meresmikan pengoperasian Pabrik NPK PIM. "Kami mewakili karyawan PIM dan masyarakat Aceh dan Lhokseumawe pada khususnya sangat terharu dan bangga karena baru kali ini pabrik PIM dapat beroperasi penuh secara bersamaan. Hal ini merupakan kejadian yang sangat langka, tentunya kami mengucapkan terma kasih kepada Presiden Jokowi, Menteri BUMN, dan pejabat terkait lainnya atas dukungannya kepada PIM," kata Budi.

Pasca Mati Suri Satu Dekade, Pupuk Iskandar Muda Beroperasi Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/petani-pupuk.jpg" alt="SELALU TERULANG: Seorang petani beraktivitas di lahan padinya di wilayah Madiun. Hingga kini, mereka masih sering kalang kabut akibat sulitnya mendapat pupuk bersubsidi. (Bagas/Jawa Pos Radar Madiun)" width="100%">
<figcaption>SELALU TERULANG: Seorang petani beraktivitas di lahan padinya di wilayah Madiun. Hingga kini, mereka masih sering kalang kabut akibat sulitnya mendapat pupuk bersubsidi. (Bagas/Jawa Pos Radar Madiun)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebagian petani di wilayah Jatim masih dipusingkan dengan pemenuhan kebutuhan pupuk. Pada saat kuota pupuk bersubsidi belum sesuai dengan usulan, harga pupuk bersubsidi terus merangkak naik.  Kondisi tersebut membuat pengeluaran para petani berpotensi terus bertambah. Karena itu, sebagian petani mulai menjajal alternatif lain. Salah satunya, menggunakan pupuk organik.  Lonjakan harga pupuk bersubsidi sebenarnya terjadi sejak tahun lalu. Yang bikin petani pusing, kenaikan itu terus berlangsung. Kini harganya sudah melonjak dua kali lipat dari harga sebelumnya.  Jenis urea misalnya. Saat ini harganya sudah tembus Rp 12 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 6 ribu per kilogram. Demikian pula pupuk NPK. Saat ini harganya berkisar Rp 18 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 9 ribu per kilogram. Itu terjadi sejak tahun lalu.  ”Kenaikan disebabkan oleh beberapa hal seperti krisis gas di Eropa yang menyebabkan kenaikan harga gas internasional (gas bahan baku pupuk),’’ ujar SPV Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia Wijaya Laksana.  Terkait kondisi tersebut, kata Wijaya, pihaknya tidak bisa terlibat untuk mengontrol. Sebab, harga pupuk nonsubsidi ditentukan oleh mekanisme harga pasar internasional.  Meski harganya terus naik, permintaan pupuk nonsubsidi meningkat. Di Jatim, peningkatan terjadi khususnya untuk pupuk ZA komoditas tebu. Begitu juga jenis pupuk lainnya. ”Untuk di Jatim, stok pupuk nonsubsidi saat ini mencapai sekitar 120 ribu ton,’’ paparnya.  Di sisi lain, pupuk bersubsidi di Jatim juga masih berpotensi kurang. Pada September lalu, provinsi ini memperoleh jatah tambahan 198.540 ton. Hanya separo dari pengajuan 366 ribu ton. Itu pun yang dipenuhi hanya dua jenis pupuk dari lima jenis yang diajukan.  Merangkaknya harga pupuk nonsubsidi memaksa para petani untuk mencari alternatif pemenuhan kebutuhan pupuk. Salah satunya, menggunakan pupuk organik. ”Harganya jauh lebih murah. Meski butuh tenaga banyak, untuk keberlanjutan kesuburan tanah jelas lebih bermanfaat,” kata Akat, petani bawang merah asal Nganjuk.  Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Jatim Hadi Sulistyo memaparkan, pihaknya tidak memiliki wewenang perihal pupuk nonsubsidi. ”Saat ini kami memiliki program sosialisasi penggunaan pupuk organik yang bisa dibuat petani sendiri. Harganya murah serta mampu memperbaiki struktur tanah,” katanya.  KETERSEDIAAN PUPUK DI JATIM  Pupuk Bersubsidi  Kuota awal 2022 : 2,2 juta ton  Tambahan kuota : 198.540 ton  Pupuk Nonsubsidi  Stok tersedia : 120 ribu ton

Pupuk Subsidi Sulit, Nonsubsidi Mahal, Sebagian Petani Pakai Organik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PUPUK-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Produksi pupuk NPK PT Petrokimia Gresik (PG) belakangan  terdampak harga kenaikan harga phosphate. Namun, pemerintah melalui Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) berupaya untuk mengamankan pasokan pupuk guna menjaga ketahanan pangan.  Dirut PT PG Dwi Satriyo Annurogo menyatakan, harga phosphate sebagai bahan baku pupuk NPK belakangan naik signifikan akibat kebijakan moratorium ekspor pupuk Rusia dan China, hingga dampak perang Rusia dan Ukraina.  “Untuk saat ini dapat kami pastikan bahwa pasokan bahan baku pupuk masih tersedia, dan proses produksi berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Dwi Satriyo, Selasa (7/6).  Dia mengatakan, PT PG telah menjalin kerjasama dengan Jordan Phosphate Mines Co (JPMC) sejak 2010 lalu untuk mengamankan ketersediaan bahan baku tersebut. Kerjasama ini kemudian ditindaklanjuti dengan pendirian perusahaan joint venture PT Petro Jordan Abadi (PJA) yang memproduksi asam fosfat, asam sulfat, granulated gypsum, dan purified gypsum yang beroperasi secara komersil sejak 2015.  JPMC, lanjut dia, berperan menyuplai batuan phosphate untuk produksi asam fosfat di PJA dengan kapasitas 200.000 ton per tahun. Seluruhnya dimanfaatkan PT PG sebagai bahan baku pupuk NPK. “Manfaat dari kerjasama ini tidak hanya ketersediaan stok, tapi juga dapat memperoleh bahan baku yang lebih kompetitif,” ungkapnya.  Kebijakan itu sejalan dengan kerja sama yang baru saja dilakukan oleh Pupuk Indonesia dengan JPMC untuk menjaga pasokan phosphate bagi produsen pupuk nasional. Penandatanganan kerja sama dilakukan Dirut Pupuk Indonesia Bakir Pasaman dan Chairman JPMC Mohammad Thneibat serta disaksikan langsung Mentan SYL di Vienna, Austria, beberapa waktu lalu.  Sebelumnya, Mentan SYL menyampaikan, bahan baku NPK seperti phosphate, maupun KCl adalah bahan baku yang memang tidak tersedia dan tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Sebab, kedua jenis bahan baku pupuk itu merupakan barang tambang yang ada di luar negeri. “Sehingga dukungan stabilitas pasokan Pupuk Indonesia ini juga nanti berdampak baik pada program ketahanan pangan nasional,” ujar SYL.  Kerjasama tersebut juga akan mendorong kesempatan dan kolaborasi dalam tiga bidang strategis. Pertama, program jangka pendek untuk menjamin pasokan phosphate dari JPMC kepada Pupuk Indonesia. Dengan demikian, pasokan pupuk stabil dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional.  Kedua, program jangka menengah dengan mendorong JPMC untuk menyiapkan skema harga yang disepakati. Tujuannya, menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku pupuk untuk Pupuk Indonesia. Ketiga, program jangka panjang untuk menjalin kerjasama lebih besar lagi, yaitu joint venture industri pupuk di Indonesia.

Terdampak Perang Rusia-Ukraina, Harga Bahan Baku Pupuk Naik Signifikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pt pupuk indonesia

Berita Terkini