<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/10/pt-pp-2804760815.jpeg" alt="PT PP. (Dok. PT PP)" width="100%">
<figcaption>PT PP. (Dok. PT PP)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - PT PP (Persero) Tbk, sebagai salah satu Perusahaan BUMN konstruksi dan investasi terkemuka di Indonesia (&ldquo;PTPP&rdquo;), hingga 31 Desember 2023 telah mencatatkan perolehan kontrak baru senilai Rp 31,67 triliun.</p> <p dir="ltr">Capaian ini meningkat 1,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy) yaitu senilai Rp 31,19 triliun. Kontrak baru tersebut didominasi oleh proyek dengan sumber dana Pemerintah sebesar 42,79 persen, Swasta sebesar 37,20 persen, dan BUMN sebesar 20,01 persen.</p> <p dir="ltr">Adapun perolehan kontrak baru tertinggi yaitu pada sektor Jalan &amp; Jembatan sebesar 34,64 persen, Gedung sebesar 31,71 persen, Perkeretaapian sebesar 11,22 persen, Bandara sebesar 7,21 persen.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Lalu, Pelabuhan sebesar 4,81 persen, Bendungan sebesar 4,44 persen, Industri sebesar 3,44 persen, Irigasi sebesar 1,25 persen, Power Plant sebesar 0,65 persen dan Minyak &amp; Gas sebesar 0,63 persen.</p> <p dir="ltr">"Adapun capaian proyek baru yang berhasil diraih PTPP di Desember 2023 diantaranya Terminal BBM Biak (Sisi Laut) senilai Rp 393 miliar, Dermaga Shiplift Block A-B senilai Rp 275 miliar dan Pembangunan RS PON Jakarta senilai Rp 258 miliar," kata Sekretaris Perusahaan PTPP, Bakhtiyar Efendi dalam keterangam tertulis yang diterima JawaPos.com, Minggu (7/1).</p> <p dir="ltr">Bakhtiyar menjelaskan, bahwa pertumbuhan nilai kontrak yang dimiliki PTPP tersebut menandakan bahwa perseroan selama ini terus dipercaya oleh berbagai pihak dalam mengerjakan proyek-proyek di skala nasional maupun internasional serta konsisten dalam memperkuat core business konstruksi.</p> <p dir="ltr">Adapun kontrak yang dikerjakan PTPP, yaitu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini digalakkan oleh pemerintah. Sampai dengan saat ini, PTPP mengerjakan 30 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan 12 diantaranya telah diselesaikan.</p> <p dir="ltr">Komposisi Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut terdiri dari sektor Jalan Tol sebesar 56,25 persen, Bendungan sebesar 18,02 persen, EPC sebesar 14,02 persen, Pelabuhan dan Dermaga sebesar 9,15 persen, Bandara sebesar 1,82 persen dan sektor Industri sebesar 0,75 persen.</p> <p dir="ltr">Bakhtiyar menyebutkan bahwa sebagian besar proyek yang dikerjakan oleh PTPP selesai tepat waktu dan memiliki progres lebih cepat dibanding yang sudah ditentukan sebelumnya.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Kami tetap berkomitmen untuk dapat menyelesaikan proyek tepat waktu dan kami terus memonitor proyek-proyek kami sehingga hal ini dapat mendukung program strategis pemerintah," jelasnya.</p> <p dir="ltr">"Dari berbagai portofolio pengalaman proyek-proyek sebelumnya, PTPP optimis akan terus meningkatkan kinerja serta kompetensi sehingga proyek-proyek yang sedang digarap memiliki kualitas dan mutu sesuai dengan standar yang telah ditentukan,&rdquo; pungkas Bakhtiyar.</p>

PT PP (Persero) Tbk, sebagai salah satu Perusahaan BUMN konstruksi dan investasi terkemuka di Indonesia. Capaian ini meningkat 1,54 persen

BUMN Karya PT PP Raih Kontrak Baru Senilai Rp 31,67 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/PP-PROPERTI.jpg" alt="Ilustrasi pembangun  proyek PT PP Properti Tbk" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangun  proyek PT PP Properti Tbk</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - PT PP (Persero) Tbk, melaporkan hingga November 2023 telah meraih kontrak senilai Rp 30,20 triliun. Angka ini naik sebesar 14,38 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar Rp 26,41 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Utama PT PP, Novel Arsyad mengatakan perseroan tetap mendapatkan kepercayaan dari BUMN, pemerintah, dan swasta untuk terlibat dalam berbagai proyek pembangunan sepanjang tahun ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sejalan dengan komitmen PT PP untuk mendukung pembangunan infrastruktur di tanah air. Bahkan, sepanjang tahun ini, perseroan menargetkan bisa meraup nilai kontrak mencapai Rp 34,50 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Target tersebut optimistis tercapai mengingat saat ini perseroan masih mengikuti sejumlah tender," kata Novel Asryad saat Public Expose secara daring, ditulis Kamis (21/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, jika dilihat dari pemberi kontrak pembangunan proyek hingga November 2023 ini berasal dari pemerintah yang mencapai 41 persen. Lalu, sebesar 34 persen dari BUMN dan sisanya 25 persen dari swasta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Posisi tersebut diperkirakan akan berubah komposisinya selama 2023, yaitu BUMN 56 persen, pemerintah 26 persen, dan swasta 18 persen. Novel juga mengatakan, hingga November ini proyek terbesar yang dikerjakan PT PP adalah jalan dan jembatan sebesar 34 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bangunan 31 persen, jalur kereta api 12 persen, bandar udara 8 persen, bendungan dan pelabuhan laut masing-masing 5 persen, industri 3 persen, dan irigasi serta minyak/gas masing-masing 1 persen," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secara umum proyek yang dikerjakan perseroan selama 2023 masih berjalan sesuai rencana dan dapat selesaai tepat waktu sesuai yang ditargetkan," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merespons soal ketidakpastian memasuki tahun politik, khususnya Pemilu di tahun 2024, PT PP tidak terlalu mengkhawatirkan dan perseroan tetap melanjutkan bisnisnya akan tumbuh seperti biasa. Dalam hal ini tetap optimistis akan tetap melalui dengan baik dan terus mengikuti sejumlah tender yang diadakan pemerintah, BUMN hingga swasta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perseroan berkomitmen untuk terus berkarya dengan melakukan sejumlah inovasi berbagai bidang sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas," tandas Novel.</div> <p>&nbsp;</p>

PT PP (Persero) Tbk, melaporkan hingga November 2023 telah meraih kontrak senilai Rp 30,20 triliun. Angka ini naik sebesar 14,38 persen.

Hingga November 2023, PT PP Raih Kontrak Capai Rp 30,20 Triliun 

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/13/IKN-bos-4147419260.jpg" alt="PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) secara resmi menetapkan Bos Otorita IKN Dhony Rahajoe sebagai komisaris utama menggantikan Andi Gani Nena Wea yang mengundurkan diri" width="100%">
<figcaption>PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) secara resmi menetapkan Bos Otorita IKN Dhony Rahajoe sebagai komisaris utama menggantikan Andi Gani Nena Wea yang mengundurkan diri</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) secara resmi menetapkan Bos Otorita IKN Dhony Rahajoe sebagai komisaris utama menggantikan Andi Gani Nena Wea yang mengundurkan diri karena menjadi Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan capres dan cawapres, Ganjar-Mahfud MD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pergantian ini telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di kantor perseroan di Jakarta Timur, Rabu (13/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perubahan pengurus perusahaan karena adanya pengunduran diri dua komisaris, yaitu Andi Gani Nena Wea sebagai komisaris utama dan Ayodhia GL Kalake sebagai dewan komisaris," kata Sekretaris Perusahaan PT PP (Persero) Bakhtiyar Efendi dalam konferensi pers usai RUPSLB di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu yang kita tetapkan bahwa penggantinya adalah Komisaris Utama Dhony Rahajoe dan Komisaris Independen Jaya Kusuma," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Dhony Rahajoe merupakan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dilantik mendampingi Bambang Susantono sejak 10 Maret 2022 yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Dhony menjabat sebagai Managing Director President Office di Sinar Mas Land, sebuah perusahaan properti di Indonesia. Dhony Rahajoe tercatat sebagai alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 1984, jurusan Teknik Arsitektur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bukan orang baru di bidang properti dan pengembangan, hingga saat ini Dhony masih bekerja di Sinar Mas Land. Tak hanya moncer karier di bidang properti,&nbsp; Dhony juga tercatat sebagai Anggota Badan Pembina Yayasan Institut Teknologi Sains Bandung (ITSB).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yayasan tersebut merupakan milik Sinar Mas Group yang kemudian mendirikan kampus ITSB (Institut Teknologi Sains Bandung).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lengkap, berikut susunan terbaru Komisaris dan Direksi PTPP:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Dewan Komisaris PTPP</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Dhony Rahajoe</div> <div dir="auto">Komisaris Independen: Istiono</div> <div dir="auto">Komisaris Independen: Jaya Kusuma</div> <div dir="auto">Komisaris: Ernadhi Sudarmanto</div> <div dir="auto">Komisaris: Loso Judijanto</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Susunan Direksi PTPP</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Utama: Novel Arsyad</div> <div dir="auto">Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Agus Purbianto</div> <div dir="auto">Direktur Operasi Bidang Gedung: Yuyus Juarsa</div> <div dir="auto">Direktur Operasi Bidang Infrastruktur: Yul Ari Pramuraharjo</div> <div dir="auto">Direktur Operasi Bidang EPC: Eddy Herman Harun</div> <div dir="auto">Direktur Strategi Korporasi dan HCM: Sinur Linda Gustina Manurung</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) secara resmi menetapkan Bos Otorita IKN Dhony Rahajoe sebagai komisaris utama menggantikan Andi Gani Nena Wea.

Bos Otorita IKN Resmi Jadi Komisaris Utama PTPP, Gantikan Andi Gani yang Jadi TPN Ganjar-Mahfud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/15/IMG_0455-2389204739.jpeg" alt="HUNIAN ASN: Pemerintah sedang menyiapkan rumah dinas untuk aparatur sipil negara yang akan direlokasi ke IKN. Khusus untuk ASN, disiapkan 31 menara rusun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan." width="100%">
<figcaption>HUNIAN ASN: Pemerintah sedang menyiapkan rumah dinas untuk aparatur sipil negara yang akan direlokasi ke IKN. Khusus untuk ASN, disiapkan 31 menara rusun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - PT PP (Persero) Tbk sebagai BUMN Karya menargetkan pembangunan dua&nbsp;<em>tower</em>&nbsp;rumah susun (Rusun) ASN di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara selesai sebelum 17 Agustus 2024.<br /><br />"Ditargetkan selesai antara 2 - 3&nbsp;<em>tower</em>&nbsp;rusun di paket (pekerjaan) kami sebelum 17 Agustus 2024," kata Direktur Utama PT PP Novel Arsyad di Komplek DPR RI, Jakarta, Rabu (20/9).<br /><br />Novel mengatakan, PT PP mendapatkan tugas membangun 9&nbsp;<em>tower</em>&nbsp;dari 47&nbsp;<em>tower</em>&nbsp;Rusun ASN di IKN Nusantara. Dari 9&nbsp;<em>tower</em>&nbsp;Rusun ASN di IKN yang dibangun, selain 2-3&nbsp;<em>tower</em>&nbsp;ditargetkan selesai sebelum 17 Agustus 2024, sisa&nbsp;<em>tower</em>&nbsp;Rusun ASN lainnya dapat dirampungkan setelah 17 Agustus 2024.<br /><br />"PT PP bertugas membangun 9&nbsp;<em>tower</em>&nbsp;Rusun ASN di IKN secara Kerja Sama Operasional atau KSO," katanya.&nbsp;Pekerjaan pembangunan Rusun ASN di IKN tersebut mencakup pengerjaan struktur dan perapihan (<em>finishing</em>).<br /><br />Sebagai informasi, pembangunan 47&nbsp;<em>tower</em>&nbsp;Rusun ASN di IKN Nusantara menggunakan skema dana APBN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 47&nbsp;<em>tower</em>&nbsp;ASN-Hankam dilaksanakan selama 19 bulan sehingga selesai seluruhnya pada Desember 2024.<br /><br />Rusun ASN berlokasi secara tersebar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A dengan total lahan seluas 45,91 hektare. Masing-masing&nbsp;<em>tower</em>&nbsp;dibangun setinggi 12 lantai terdiri dari lantai 1 dan 2 dimanfaatkan untuk podium fasilitas sosial/fasilitas umum seperti tempat fitness, ruang publik, dan sebagainya. Sedangkan 10 lantai sisanya untuk hunian.<br /><br />Dalam proses pembangunan Rusun ASN di IKN Nusantara, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip&nbsp;<em>Environmental, Social, and Governance</em>&nbsp;(ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).<br /><br />Secara keseluruhan dari 47&nbsp;<em>tower</em>&nbsp;rusun ASN-Hankam memiliki total 2.820 unit dengan tipe 98 m2 untuk tiap unitnya. Pembangunan rusun terdiri dari 31 rusun untuk ASN dengan jumlah 1.860 unit untuk menampung 5.580 orang.</p> <p>Kemudian Rusun Hankam terdiri dari 7 rusun untuk personel POLRI dan Badan Intelijen Negara (BIN) serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit menampung 2.880 personel.</p>

Rusun ASN berlokasi secara tersebar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A dengan total lahan seluas 45,91 hektare.

Dua Tower Rusun untuk ASN di IKN Ditargetkan Rampung sebelum 17 Agustus 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/18/pt-pp-741319715.jpg" alt="LOGO PT PP" width="100%">
<figcaption>LOGO PT PP</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) disebut menjadi pemenang tender RS Surabaya Timur. Penegasan itu diungkapkan oleh Riad Horem, tenaga ahli LKPP Bidang Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>Dia memastikan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara yang diputuskan PN Niaga Makassar pada 29 Agustus 2023 tidak berpengaruh pada penetapan tender RS Surabaya Timur.</p> <p>Menurut Riad, putusan PKPU tersebut belum inkrah dan PTPP tidak dalam keadaan pailit, sehingga masih melaksanakan operasional perusahaan. "Selain itu, proses prakualifikasi tender sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Riad seperti yang dilansir <em>Radar Surabaya (Jawa Pos Group)</em>, Senin (18/9).</p> <p>Dia menerangkan, kondisi terkait PKPU tidak termasuk ke dalam hal-hal yang dapat membatalkan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Pepres Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jadi tidak ada alasan bahwa kondisi PKPU dapat membatalkan pemenang tender.</p> <p>Dia menambahkan, proses prakualifikasi tender RS Surabaya Timur telah dilaksanakan dan ditetapkan lulus pada 16 Juni 2023. Dalam prakualifikasi tersebut, PTPP sudah memenuhi persyaratan prakualifikasi. Termasuk ketentuan surat pernyataan yang diatur di butir 3.4.1 Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia lampiran II Peraturan Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (&ldquo;Perka LKPP 2021&rdquo;).</p> <p>Dalam surat pernyataan tersebut disyaratkan bahwa yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. Ketentuan tersebut merupakan suatu rangkaian proses, dibaca keseluruhan bukan diartikan per bagian.</p> <p>Untuk kondisi PKPU sementara saat ini tidak membuat Perusahaan tidak memenuhi persyaratan dalam surat pernyataan tersebut. Apalagi keputusan sementara tersebut diterbitkan setelah proses kualifikasi telah menjadi keputusan.</p> <p>Dengan demikian PTPP sudah memenuhi Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia dalam Perka LKPP 2021 sehingga tidak ada alasan menghentikan proses tender dan harus dilanjutkan.</p> <p>Pernyataan Riad ini merespons pemberitaan sebelumnya yang memberitakan opini pengacara Sabar Simamora yang mengatakan bahwa PTPP harus dibatalkan sebagai pemenang tender konstruksi RS Surabaya Timur.</p> <p>Hal ini menyusul status PTPP yang dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar No.9/Pdt.Sus.PKPU/2023/PN.Niaga.Mks.</p> <p>&ldquo;PTPP selaku Debitur yang dinyatakan dalam keadaan PKPU tidak dapat lagi dipertahankan sebagai pemenang tender pembangunan Rumah Sakit Surabaya Timur karena tidak memenuhi syarat administrasi dan legalitas sebagai penyedia&rdquo;, ujar Sabar Simamora.</p> <p>Selanjutnya, dia menjelaskan selama penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.</p> <p class="class-paragraph">Terkait pemberitaan ini, kuasa hukum PTPP Irfan Aghasar menyatakan bahwa PTPP telah mendapatkan persetujuan pengurus untuk melakukan beberapa kegiatan operasional, sepanjang tidak merugikan perusahaan.</p> <p>Dari ketentuan terkait PKPU Bab III Pasal 240 Ayat (3) UU No 37 Tahun 2004, &ldquo;Kewajiban Debitur yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat dibebankan kepada harta Debitor sejauh hal itu menguntungkan Debitor&rdquo;.</p> <p>Oleh karena itu, berdasarkan kondisi perusahaan dan upaya yang sedang dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PTPP memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagai peserta tender termasuk ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia.</p>

Dia menambahkan, proses prakualifikasi tender RS Surabaya Timur telah dilaksanakan dan ditetapkan lulus pada 16 Juni 2023.

Tender RS Surabaya Timur Disebut Tetap Dimenangkan PTPP

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Palu-Hakim.jpg" alt="Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ahli Kepailitan Universitas Airlangga (Unair) Hadi Subhan berpandangan, gugatan pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara CV Surya Mas dengan PT Pembangunan Perumahan (PT PP Persero) diadili di Pengadilan domisili tergugat.</p> <p>Hal itu disampaikan menanggapi gugatan nomor: 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks yang diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Makassar.</p> <p>Hadi menjelaskan, merujuk Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, PT PP sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan berada di Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.</p> <p>"Jadi di anggaran dasarnya PT PP di mana, kalau wilayah Jakarta ya berarti mestinya yang berwenang mengadili niaga Jakarta Pusat begitu," kata Hadi, Selasa (5/9).</p> <p>Menurut Hadi, perkara yang diadili tidak sesuai dengan kompetensi Pengadilian seharusnya akan berakhir pada putusan sela.</p> <p>Hal ini sebagaimana Keppres No.97 tahun 1999 junto Pasal 3 Ayat (1) dan ayat (5) UU No.37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p><span class="Apple-converted-space"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012899522/berani-bersih-bersih-legislator-komisi-vi-dpr-apresiasi-kinerja-menteri-bumn">Berani Bersih-bersih, Legislator Komisi VI DPR Apresiasi Kinerja Menteri BUMN</a></strong></span></p> <p>Namun, jika perkara terlanjur bergulir dan diputus oleh Pengadilan yang tidak sesuai maka dapat dilakukan upaya hukum lanjutan di tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK) dan terhadap putusan tersebut diharapkan pengadilan memberikan diskresi karena kasusnya spesifik untuk mempertahankan asas kepatutan, asas kepantasan dan asas keadilan.</p> <p>&ldquo;Yang bisa menyelesaikan adalah Mahkamah Agung, tentu kalau Mahkamah Agung ya maka pintu masuknya ada dua, kasasi atau peninjauan kembali, karena kasusnya spesifik makanya pengadilan sebaiknya memberikan diskresi demi mempertahankan asas kepatutan, asas kepantasan dan asas keadilan,&rdquo; jelas Hadi.</p> <p>Diketahui, PT PP (Persero) Tbk tengah mengajukan kasasi karena keberatan atas keputusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Makassar terkait gugatan pemohon PKPU.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Kuasa Hukum PT. PP (Persero) Tbk, Irfan Aghasar membenarkan jika kliennya sedang dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) lantaran menemukan adanya beberapa anomali dalam perkara ini.</p> <p>&ldquo;Klien kami sedang dalam keadaan PKPUS sebagaimana putusan Nomor 9/Pdt.Sus PKPU/2023/PN.Niaga.Mks Pengadilan Niaga Makassar yang dimohonkan CV Surya, dan kami selaku kuasa hukum menemukan adanya anomali putusan tersebut,&rdquo; kata Irfan.</p> <p>Irfan mengatakan, kasasi ini dilayangkan lantaran secara domisili Perseroan berada di wilayah Jakarta Timur. Akan tetapi, permohonan PKPU diajukan di Pengadilan Niaga Makassar.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Hal ini dinilai telah melanggar ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Selain itu, nilai yang dimohon tidak memiliki dasar dan penjelasan karena yang diajukan merupakan denda dan bunga yang dihitung secara sepihak, bukan pokok utang. Padahal, menurut Irfan, nilai itu tidak memenuhi syarat.</p> <p>Ia juga menilai, jika perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu di luar pengadilan Niaga.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Lebih lanjut, hak tagih dari pemohon seharusnya sudah beralih ke kreditur lain. Sebab, CV Surya Mas sudah mengalihkan hak tagih kepada pihak krediturnya (bank).<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Tak hanya itu, PT. PP (Persero) Tbk yang merupakan BUMN berdasarkan Pasal 2 Ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.</p> <p>Oleh sebab itu, Irfan Aghasar selaku kuasa hukum mengambil langkah-langkah terkait setelah menemukan adanya anomali dalam putusan tersebut.</p> <p>&ldquo;Kami selaku Kuasa Hukum PT. PP (Persero) Tbk telah mengambil langkah- langkah hukum termasuk membuat pengaduan dan perlindungan hukum kepada Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial dan juga mempersiapkan upaya Kasasi terhadap putusan tersebut,&rdquo; kata Irfan.</p>

Jika perkara terlanjur bergulir dan diputus oleh Pengadilan yang tidak sesuai maka dapat dilakukan upaya hukum lanjutan di tingkat kasasi.

Ahli Kepailitan Sebut Perkara PKPU PT PP Seharusnya Diadili di Pengadilan Niaga Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/WhatsApp-Image-2023-08-25-at-064538-1609328113.jpeg" alt="Stan Booth PT Celebes Railway Indonesia (PT CRI) PP Awards dan Pameran Inovasi Teknologi PT PP (Persero) Tbk." width="100%">
<figcaption>Stan Booth PT Celebes Railway Indonesia (PT CRI) PP Awards dan Pameran Inovasi Teknologi PT PP (Persero) Tbk.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Industri konstruksi tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi. Selalu saja ada hadir teknologi-teknologi yang dihasilkan para inovator untuk proyek properti atau konstruksi. Harapannya dengan teknologi itu, proyek yang dihasilkan semakin kokoh terhadap perkembangan zaman.</p> <p>Dinamika itu sangat disadari jajaran PT PP (Persero) Tbk. Direktur Utama PT PP Novel Arsyad mengatakan, perseroan selalu melakukan inovasi dan pemutakhiran teknologi untuk mendukung semua proyek yang dikerjakan. Teknologi itu tidak hanya untuk memastikan kualitas produk semakin baik dan berdaya saing tinggi, tetapi juga untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja.</p> <p>&ldquo;Pameran inovasi dan teknologi ini suatu karya dari teman-teman semua, baik yang berada di induk, anak perusahaan, proyek, dan seluruh perusahaan afiliasi yang ada. Karya-karya selalu dimunculkan tiap tahun dan terus meningkat,&rdquo; jelas Novel di sela-sela Pameran Inovasi Teknologi dan PP Awards yang berlangsung Kamis malam (24/8).</p> <p>Pameran dan PP Awards merupakan salah satu rangkaian acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 PTPP. Event tersebut turut dihadiri juga jajaran direksi dan komisaris PT PP, Kementerian BUMN.</p> <p>Novel menekankan, inovasi tidak boleh berhenti dan teknologi harus terus berkembang. Hasil inovasi dan tekonologi semakin beragam dan diterapkan untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan. Inovasi teknologi memiliki peran penting dalam menjaga daya saing perusahaan di tengah persaingan yang semakin ketat, keras, dan kompetitif.</p> <p>Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT PP Bakhtiyar Efendi menyebut, PP Awards dan Pameran Inovasi Teknologi merupakan agenda tahunan yang sudah menjadi budaya perusahaan. Perseroan selama ini memang selalu berusaha meningkatkan iklim yang memacu perusahaan, anak perusahaan, proyek, hingga perusahaan-perusahaan afiliasi untuk terus berinovasi.</p> <p>Contohnya sejak 2019, PT PP bersama tiga perusahaan lainnya mendirikan PT Celebes Railway Indonesia (PT CRI) yang bergerak di bidang pembangunan prasarana, pengoperasian dan perawatan kereta api pertama di Sulawesi.</p> <p>Dalam pameran kali ini, PT CRI menghadirkan mesin merawatan rel kereta yang mempunyai spesifikasi khusus untuk pereketapian di Sulawesi yang berbeda dengan daerah lain. Upaya Perseroan meningkatkan iklim inovasi terbukti berhasil seiring dengan hadirnya penghargaan MURI yang diberikan kepada perusahaan.</p> <p>Pameran Inovasi Teknologi menampilkan karya-karya inovatif dari seluruh Divisi Operasi Bidang Konstruksi dan EPC, serta Anak Usaha dan Perusahaan Afiliasi. Secara umum pameran menghadirkan teknologi BIM, teknologi konstruksi dan teknologi proses bisnis PT PP.</p> <p>Selain itu, terdapat teknologi yang dimilliki para vendor dan rekanan yang selama ini bekerja sama dengan perseroan yaitu Oceanland, Terra Drone, Autodesk, Leica, Widya Robotic, Inaero, hingga kampus Universitas Gajah Mada.</p>

Industri konstruksi tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi. Selalu saja ada hadir teknologi-teknologi yang dihasilkan para inovator.

Proyek Konstruksi Tidak Bisa Lepas dari Perkembangan Teknologi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hingga-februari-2018-kontrak-baru-ptpp-capai-rp-52-triliun_m_194262.jpeg" alt="PTPP" width="100%">
<figcaption>PTPP</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Perusahaan konstruksi dan investasi PT PP (Persero) Tbk bersinergi dengan beberapa BUMN menandatangani Nota Kesepakatan Bersama dalam proyek-proyek strategis di bidang (Engineering, Procurement and Construction/EPC Contract) terutama pada sektor Industrial Plants.<br /> <br /> Menggandeng PT Rekayasa Industri (Rekind), PT PP mewujudkan sinergi yang saling menguntungkan dan mampu memberikan nilai tambah.<br /> <br /> Wakil Menteri I BUMN Pahala N. Mansury mengatakan, hal Ini merupakan bentuk kerjasama dengan prinsip B to B (business to business) di bidang EPC. Terutama untuk memastikan terselenggaranya proyek-proyek strategis, seperti pengembangan dan pembangunan kilang-kilang, baik itu kilang refinery, petrokimia, fasilitas pengolahan, powerplant, gasifikasi hingga pengerjaan proyek di luar negeri.<br /> <br /> Menurutnya, dengan berjalannya proyek-proyek strategis tersebut juga akan mendorong dan mengakselerasi perkembangan perekonomian di Indonesia, terutama mengantisipasi pandemi Covid 19.<br /> <br /> “Kerjasama ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi semua pihak dan memastikan terselenggaranya pembangunan proyek-proyek strategis tersebut dapat berjalan dengan kualitas terbaik, efisien dan dapat selesai tepat waktu,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (26/7).<br /> <br /> Pahala menjabarkan, aspek biaya, mutu dan waktu merupakan pertimbangan penting sejalan dengan arahan Presiden RI terkait pentingnya BUMN sebagai salah satu pendorong peningkatan investasi di Indonesia. “Salah satu peluang yang memungkinkan untuk meningkatkan investasi adalah melalui pembangunan proyek-proyek strategis,” imbuhnya.<br /> <br /> Sementara, Direktur Utama PT PP (Persero) Novel Arsyad mengatakan, EPC serta energi terbarukan merupakan salah satu bidang andalan perseroan yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap pengembangan bisnis perusahaan kedepannya.<br /> <br /> Menurutnya, kinerja perseroan di bidang EPC serta energi terbarukan telah tersebar di seluruh pelosok negeri, dimana sebagian besar juga termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Kilang Minyak (RDMP) di Balikpapan dan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah yang saat ini sedang dikerjakan.<br /> <br /> “Sebagai salah satu bidang konstruksi yang memiliki potensi pasar di Indonesia, fokus pada percepatan segmen champion ini menjadi salah satu strategi perusahaan untuk mendongkrak kinerja,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (26/7).<br /> <br /> Dalam hal ini, pihaknya bekerjasama dengan BUMN lainnya yaitu PT Rekayasa Industri (Rekind) sebagai partner dan stakeholder untuk mewujudkan sinergi yang saling menguntungkan dan mampu memberikan nilai tambah.<br /> <br /> PTPP berharap dapat dipercaya untuk mengerjakan proyek-proyek strategis tersebut dengan baik sehingga dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama ini.<br /> <br /> “Penandatanganan ini tentunya juga akan memperkuat dan meningkatkan kompetensi keduanya untuk menangkap peluang-peluang bisnis ke depan, khususnya di proyek-proyek EPC,” pungkasnya.

Tingkatkan Sektor Energi Nasional, PT PP Bidik Proyek Strategis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ini-strategi-pp-presisi-capai-target-laba-rp-500-miliar-tahun-ini_m_.jpg" alt="Ilustrasi Proyek PT PP, induk usaha PT PP Presisi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Proyek PT PP, induk usaha PT PP Presisi</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Perusahaan konstruksi dan investasi, PT PP (Persero) Tbk mengungkapkan, proyek pembangunan Maritime Tower yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta hingga saat ini telah mencapai 78,31 persen. Proyek ini ditargetkan dapat selesai pada bulan Agustus 2021.<br /> <br /> Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT PP Andi Gani Nena Wea mengatakan, proyek yang dimiliki oleh PT Menara Maritim Indonesia ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp 706 miliar.<br /> <br /> “Sampai dengan awal Mei 2021, progress pembangunan proyek Martime Tower telah mencapai 78,31 persen. Maritime Tower juga memenuhi standar green building yang telah disertifikasi oleh lembaga Green Building Council Indonesia (GBCI) dengan peringkat Gold,” kata Andi dalam keterangannya, Jumat (21/5).<br /> <br /> Ia menjabarkan, bentuk bangunan Maritime Tower sendiri memiliki konsep desain seperti bentuk kapal phinisi yang menjadi ciri khas tersendiri di lingkungan perkantoran dan komersial di kawasan Jakarta Utara.<br /> <br /> “Pembangunan proyek tersebut telah memasuki tahapan topping off Rabu lalu,” Imbuhnya.<br /> <br /> Seperti diketahui, Proyek Maritime Tower yang dibangun pada area seluas 1,5 hektare akan difungsikan sebagai one-stop service ekosistem jasa kepelabuhanan dan logistik. IPC melalui cucu perusahaan PT Menara Maritim Tower (MMI) bekerja sama dengan PT PP (Persero) Tbk sebagai kontraktor terintegrasi rancang bangun yang mengerjakan tahapan kegiatan desain dan konstruksi.<br /> <br /> Proyek Maritime Tower sebagai gedung perkantoran modern akan dioperasikan dengan sistem smart building serta memiliki sertifikasi Green Building Gold Level.

Proyek Maritime Tower Tanjung Priok Ditarget Rampung Agustus 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/KELOLA-BANDARA.jpg" alt="Presiden Joko Widodo meresmikan Runway 3 Bandara Soekaro-Hatta didampings sejumlah menteri di Bandara Soetta, Tangerang, Kamis (23/1)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo meresmikan Runway 3 Bandara Soekaro-Hatta didampings sejumlah menteri di Bandara Soetta, Tangerang, Kamis (23/1).</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com - </strong>Perusahaan konstruksi pelat merah PT PP (Persero) Tbk telah merampungkan pembangunan Runway 3 Bandara Soekarno- Hatta di akhir tahun 2019. Presiden Joko Widodo menyempatkan hadir meresmikan Proyek pembangunan Runway 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kamis (23/01).<br /> <br /> Direktur Utama Perseroan Lukman Hidayat mengungkapkan, Proyek pembangunan Runway 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dimiliki oleh PT Angkasa Pura II (Persero). Pelaksanaan pekerjaan dilakukan selama 21 bulan terhitung sejak bulan Mei 2018. <br /> <br /> Menurutnya, proyek yang sebelumnya ditargetkan selesai pada bulan Februari 2020 tersebut dapat diselesaikan oleh Perseroan lebih cepat di bulan Desember 2019. Proyek yang berlokasi di Tangerang, Banten tersebut memiliki total kontrak sekitar Rp. 1,33 triliun.<br /> <br /> Bandara Internasional Soekarno-Hatta merupakan bandara internasional terbesar dan tersibuk di Indonesia. Sebelumnya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta memiliki 2 (dua) runway, yaitu Runway 1 berlokasi di Selatan dan Runway 2 berlokasi di Utara. <br /> <br /> “Dengan dibangunnya Runway 3 yang juga berlokasi di Utara diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kepadatan aktivitas pergerakan pesawat di Bandara,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (24/1).<br /> <br /> Lukman menjelaskan, Runway 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dapat menambah pelayanan kapasitas penerbangan pesawat (capacity movement) menjadi 120 penerbangan per jam dimana sebelumnya hanya 81 penerbangan per jam dengan 2 runway.<br /> <br /> “Pembangunan infrastruktur Runway 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta turut mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor bandara udara serta industri penerbangan di Indonesia. Selain itu, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata nasional,” tutupnya.  

Jokowi Resmikan Pengoperasian Runway 3 Bandara Soekarno- Hatta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pt pp (persero)

Berita Terkini