<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/18/WhatsApp-Image-2025-01-17-at-175827-4018441324.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan Bali International Hospital (BIH). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan Bali International Hospital (BIH). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT PP (Persero) Tbk (PTPP), salah satu perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia, mencatat pencapaian signifikan dalam pembangunan Bali International Hospital (BIH), sebuah proyek rumah sakit berstandar internasional. Hingga 16 Januari, progres pembangunan telah mencapai 97,634 persen, menandai hampir selesainya salah satu proyek strategis nasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur, Bali. Proyek BIH mencakup bangunan seluas 667.465 meter persegi di atas lahan seluas 50.000 meter persegi, dengan kapasitas 255 ruangan rawat inap. Rumah sakit ini dirancang untuk memberikan layanan unggulan di lima spesialisasi utama, yakni Cardiology, Oncology, Neurology, Gastroenterohepatology, dan Orthopaedics (CONGO). Menteri BUMN Erick Thohir dalam kunjungannya ke BIH beberapa waktu lalu menyampaikan, kesehatan adalah salah satu hal terpenting dalam membangun manusia Indonesia. Pihaknya mengucapkan terima kasih pada PP dan IHC telah berkomitmen menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem kesehatan di Indonesia. Proyek tersebut mengedepankan konsep ramah lingkungan dengan memperoleh sertifikasi Gold dari Green Building Council Indonesia (GBCI), berkat inisiatif seperti pemanfaatan energi terbarukan, pengolahan air limbah greywater, serta ruang terbuka hijau yang mencakup lebih dari 80 persen total luas lahan. Konsep keberlanjutan ini diharapkan menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan medis yang datang ke Bali. Pembangunan BIH bertepatan dengan meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke Bali. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang langsung ke Bali pada periode Januari hingga November 2024 mencapai 5.782.260 kunjungan, angka tertinggi sejak pandemi Covid-19 melanda. Pada Juni 2024, tercatat sebanyak 518.819 kunjungan, meningkat 7,24 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri berharap pembangunan BIH dapat menjadi leading international hospital untuk IHC Group dan semakin mendorong pertumbuhan dan kesuksesan transformasi kesehatan. Bali kembali membuktikan dirinya sebagai destinasi wisata unggulan dunia, dengan daya tarik berupa keindahan alam, kekayaan budaya, dan keramahan. Dengan pulihnya sektor pariwisata, Bali juga menghadapi tantangan baru untuk mengelola lonjakan wisatawan secara berkelanjutan. Kehadiran Bali International Hospital di tengah momentum pemulihan pariwisata Bali memberikan peluang strategis bagi pengembangan medical tourism di Indonesia. Wisata medis tidak hanya berpotensi mendiversifikasi sumber pendapatan pariwisata Bali, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi perekonomian daerah. Dukungan dari PT PP dalam proyek ini menjadi bukti komitmen perusahaan untuk tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan berbagai peluang ini, Bali semakin mengukuhkan posisinya sebagai pusat pariwisata global yang tidak hanya mengandalkan sektor rekreasi, tetapi juga layanan kesehatan unggulan yang terintegrasi dengan konsep keberlanjutan.

PT PP (Persero) Tbk mencatat pencapaian signifikan dalam pembangunan rumah sakit berstandar internasional Bali International Hospital (BIH)

Progres Sudah 97,634 Persen, PTPP Siap Dukung Medical Tourism Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/10/pt-pp-2804760815.jpeg" alt="PT PP. (Dok. PT PP)" width="100%">
<figcaption>PT PP. (Dok. PT PP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Operasional PT PP kembali berjalan setelah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Makassar telah mencabut status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan. Hal itu diputuskan usai sidang permohonan pencabutan PKPU Sementara yang diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober 2023. "Benar (status dicabut) bahwa atas permohonan pencabutan oleh PT PP melalui Kuasa Hukumnya, Triangga Kamal dari Kantor Hukum Kyora, dan juga surat dari kreditur melalui PTSP PN Makassar," ujar Humas PN Makassar, Purwanto Sahati Abdullah dalam keterangan&nbsp;tertulisnya.&nbsp; "Tanggal 5 Oktober 2023 dilakukan persidangan dengan dihadiri para pihak. Majelis hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan diterima oleh semua pihak, sehingga status PKPU-nya telah dicabut dan kembali seperti sediakala, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 259 (1) UU PKPU dan Kepailitan," sambungnya. Ia mengatakan bahwa Majelis Hakim PN Makassar telah bekerja sesuai tugasnya, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan semua perkara yang diajukan para pihak. Profesionalisme dijunjung tinggi demi mewujudkan keadilan bagi semua pihak. "Karena putusan hakim memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan," tutur Purwanto. Sebelumnya, PT PP berstatus PKPU Sementara atas putusan Majelis Hakim PN Makassar pada tanggal 29 Agustus 2023 sesuai permohonan CV Surya Mas yang tercatat dengan register perkara No. 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mks. Pencabutan status tersebut dikabulkan setelah permohonan PKPU yang diajukan oleh CV Surya Mas, selaku salah satu kreditur tidak mewakili kepentingan seluruh kreditur dari PT PP.&nbsp; "PT PP menerima beberapa surat baik dari kreditur supplier/vendor dan kreditur perbankan yang pada pokoknya meminta PT PP untuk segera mengakhiri proses PKPU karena para kreditur merasa status PKPU PT PP telah menghambat jalannya kegiatan usaha mereka dan merugikan para kreditur," ujar Triangga Kamal selaku Kuasa Hukum PT PP yang mengajukan Permohonan Pencabutan PKPU. Sebanyak 338 vendor dan supplier dari total kurang lebih 500 vendor mengirimkan surat kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dan PT PP untuk meminta serta mendesak PT PP mengajukan permohonan pencabutan PKPU.&nbsp; Selain itu, 8 bank dari total 9 bank juga mengirimkan surat kepada PT PP sehubungan dengan hambatan yang dialami oleh masing-masing bank terkait dengan proses PKPU PT PP dan meminta PT PP untuk melakukan upaya-upaya agar status PKPU dapat dicabut. &nbsp; "Dukungan pencabutan status PKPU juga didapat dari Pengadilan Niaga Makassar yang memutus dan mengabulkan permohonan pencabutan PKPU karena Pengadilan Niaga Makassar juga melihat sendiri aspirasi dari para kreditur yang menghadiri proses persidangan," ungkap Triangga Kamal. Dirinya juga menegaskan bahwa PT PP memiliki kondisi keuangan yang kuat. Hal ini terbukti dari peringkat kredit (credit rating) "idA" yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada periode Maret-September 2023 yang diartikan bahwa PT PP memiliki kemampuan untuk memenuhi komitmen keuangan jika dibandingkan dengan emiten lain.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/013061474/lebih-dekat-dengan-core-komunitas-cosplayer-gresik">Lebih Dekat dengan Core, Komunitas Cosplayer Gresik</a> Dalam Permohonan Pencabutan PKPU, Triangga juga menunjukan dan membuktikan kepada Majelis Hakim bukti-bukti bayar pajak kepada CV Surya Mas yang merupakan dasar pertimbangan atas syarat utang dalam proses persidangan PKPU.&nbsp; Fakta-fakta serta bukti-bukti yang disajikan dalam permohonan pencabutan PKPU telah membuktikan bahwa PT PP tidak memerlukan status PKPU dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas pencabutan status tersebut, bisnis usaha PT PP kini telah berjalan seperti semula. "PT PP akan tetap fokus untuk melanjutkan kegiatan usahanya dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan proyek yang sedang perjalan," tegasnya.

Hal itu diputuskan usai sidang permohonan pencabutan PKPU Sementara yang diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober 2023.

Status PKPU Sementara PT PP Dicabut, Operasional Kembali Berjalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/image-1-7.png" alt="Wali Kota Surabaya Ir Tri Rismaharini ketika meninjau dan memanen tanaman di lahan BTKD di Lakarsantri Surabaya pada Rabu (23/9)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Ir Tri Rismaharini ketika meninjau dan memanen tanaman di lahan BTKD di Lakarsantri Surabaya pada Rabu (23/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Berdasar informasi dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Pagu Anggaran APBD 2023 untuk RSU Surabaya Timur senilai Rp 503.574.000.000 miliar. Pada 24 Agustus, lewat LPSE, peringkat pertama yang ikut pelelangan adalah PT PP dengan pengajuan penawaran Rp 494.603.098.000,00. Peringkat kedua adalah PT Waskita Jaya Rp 476.884.578.000,00. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan (BPBJAB) Pemkot Surabaya Azizul mengatakan, untuk tender RS Surabaya Timur metode evaluasi menggunakan sistem nilai. Jadi, bukan harga terendah yang menjadi pemenang. Namun, yang memiliki nilai total kombinasi teknis dan harga yang ditetapkan sebagai pemenang. &rdquo;Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan di lampiran 3 Perlem LKPP 12/2021 dan sudah banyak diterapkan di tender pekerjaan rancang bangunan, baik instansi pusat maupun daerah,&rdquo; terang Azizul. Sementara itu, Ketua Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kasgoro) 1957 Jawa Timur Yusuf Husni menyatakan, selisih penawaran antar pemenang tender sangat besar yakni Rp 17.718.520.000,00. &rdquo;Ini kan kelihatan bahwa pemenang lelang ini bedanya hampir 18 miliar antara PP dan Waskita. Perbedaan ini ada potensi bahwa persoalan. Ada hal-hal yang barangkali dengan penilaian yang sangat subjektif,&rdquo; kata Yusuf. Dia khawatir, jika selisih dana penawaran yang mencapai Rp 17 miliar itu kemungkinan digunakan untuk kepentingan lain. &rdquo;Kedua PT sama-sama BUMN. Di mana-mana yang menang BUMN semua. swasta gak pernah dikasih kesempatan proyek besar,&rdquo; tutur Yusuf. Meski belum ditetapkan PT PP sebagai pemenang lelang RS Surabaya Timur, Yusuf mengatakan, pengumuman pemenang sebelumnya diberi waktu 7 hingga 14 hari dan lelang itu diumumkan setelah 7 hari. Dia melihat hal itu terkesan terburu-buru. &rdquo;Ini kelihatannya yang diambil 7 hari. Sudah ditutup saya lihat. Ini ada indikasi buru-buru segera ditetapkan. Kenapa tidak ambil yang 14 hari,&rdquo; ujar Yusuf. Dia menjelaskan, berdasar Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (design and build) tertulis 70 persen teknis dan 30 persen harga. &rdquo;Beda satu atau dua miliar itu gak masalah. Ini malah sampai Rp 17 miliar dengan perbedaan ini, aroma sangat jelas bahwa ada sesuatu yang tidak sehat,&rdquo; imbuh Yusuf. Lebih lanjut Yusuf menjelaskan, penawaran dari pagu anggaran Rp 500 miliar itu biasanya yang diambil paling rendah. Tetapi lelang RSU tersebut tidak. Dia menyebut alasan mereka pasti berdasar Permen PUPR No 20 Tahun 2012. &rdquo;Perencanaan pembangunan rumah sakit juga harus sesuai dengan Permenkes Nomor 40 Tahun 22 tentang Bangunan dan Sarana, serta Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Rumah Sakit,&rdquo; terang Yusuf. Dia berharap DPRD segera meminta penjelasan terkait masalah lelang RSU Surabaya Timur. Diharapkan ada pemaparan yang jelas dengan dinas yang terkait atas pelelangan tersebut. &rdquo;Harapan kami ada pemaparan publik dari DPRD sehingga kami tahu mengapa terjadi sampai seperti ini. Nanti harus terbuka. Minta Dewan mengundang dinas terkait termasuk dia dua orang (PT PP dan Waskita) suruh paparan,&rdquo; ucap Yusuf.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Surabaya sebut tender RS Surabaya Timur metode evaluasi pakai sistem nilai

Pemenang Lelang Pembangunan RS Surabaya Timur Metode Evaluasi Pakai Sistem Nilai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/PP-PROPERTI.jpg" alt="Ilustrasi pembangun proyek PT PP Properti Tbk" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangun proyek PT PP Properti Tbk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PP (Persero) Tbk menghadiri Seremoni Implementasi Rencana Tahap Kedua Industri Baterai Listrik Terintegrasi di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang atau Grand Batang City. Adapun, LG Energy Solution, anak usaha LG Group dari Korea Selatan juga masuk dalam tahap pengembangan rencana tahap kedua industri baterai listrik di KIT Batang, Jawa Tengah.  Perusahaan tersebut akan menempati lahan seluas 275 hektar di mana akan menerapkan teknologi terbaru konsorsium LG. LG Energy Solution masuk ke dalam pengembangan KIT Batang Tahap Kedua untuk merealisasikan rencana investasi industri baterai listrik terintegrasi tahap kedua.  Hal itu dilakukan menyusul acara groundbreaking fasilitas sel baterai senilai total USD 1,1 miliar yang dilaksanakan di Karawang, Jawa Barat pada bulan September 2021 lalu. Direktur Utama PT PP Novel Arsyad menuturkan, proyek grand package ini akan memberikan kontribusi utama bagi industri baterai sekunder global dalam 26 tahun ke depan.  "Pemerintah Indonesia ingin membangun sebuah ekosistem kendaraan listrik yang besar di Indonesia mencakup produksi dari hulu sampai ke hilir," ungkap dia dalam keterangannya, Jumat (10/6).  Ekosistem yang diciptakan dimulai dari penambangan nikel kemudian smelter hingga refinery sampai dengan pembangunan industri katoda dan prekursor kemudian masuk ke lithium baterai, EV baterai, baterai listrik hingga mobil listrik.  "Setelah mobil listrik masih terdapat tambahan lagi, yaitu recycle baterai listriknya sehingga hal tersebut benar-benar dijalankan dari hulu ke hilir di Indonesia," tuturnya.  Menurutnya, dengan hadirnya LG Energy Solution membuktikan bahwa KIT Batang memiliki banyak keunggulan dan potensi yang memikat para investor raksasa untuk menanamkan modalnya di sana. Hal tersebut tentunya akan memberikan banyak dampak positif bagi perekonomian Indonesia.  “Dengan adanya pelaksanaan Seremoni ini membuktikan bahwa KIT Batang sangat diminati oleh para investor raksasa. Hal tersebut terbukti dari telah habisnya penjualan area lahan fase pertama dari KIT Batang seluas 450 hektar sehingga saat ini pengembangan KIT Batang memasuki fase kedua dimana pengembangan kawasan mencakup seluas 1.000 hektar," kata dia.  Pihaknya pun optimis bahwa kehadiran berbagai industri besar di KIT Batang akan membawa dampak baik bagi masyarakat terutama penyediaan lapangan pekerjaan. "Selain itu, kehadiran industri besar tersebut tentunya akan turut meningkatkan pendapatan negara sehingga berdampak terhadap perekonomian nasional,” pungkas Novel.

Dua Perusahaan Ini Bersinergi Bentuk Ekosistem Kendaraan Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ini-strategi-pp-presisi-capai-target-laba-rp-500-miliar-tahun-ini_m_.jpg" alt="Ilustrasi Proyek PT PP, induk usaha PT PP Presisi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Proyek PT PP, induk usaha PT PP Presisi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PP Presisi (Persero) melakukan penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan dengan target perolehan dana sebesar Rp 1 triliun. Dalam penawaran tersebut, perseroan akan menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap I tahun 2022 sebanyak-banyaknya sebesar Rp 500 miliar.  Direktur Utama PT PP Rully Noviandar mengatakan, Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan I sebesar Rp 1 triliun ini akan dilaksanakan dalam 2 tahap. Alokasi penggunaan dana akan digunakan sebesar 70 persen untuk belanja modal dan 30 persen digunakan untuk modal kerja perusahaan.  “Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap I ini telah mendapatkan peringkat atau rating idBBB+ (Triple B Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO),” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (30/5).  Belanja modal tersebut akan disalurkan untuk mendukung peningkatan produksi maupun penambahan kontrak baru pada proyek-proyek jasa pertambangan. “Diversifikasi ke jasa pertambangan merupakan salah satu strategi Perseroan dalam mengantisipasi siklus bisnis konstruksi serta mengoptimalkan produktivitas dari asset alat berat yang dimiliki,” tuturnya.  Dalam obligasi ini, PPRE telah menunjuk 3 perusahaan sekuritas sebagai Penjamin Pelaksanan Emisi (PPE) atau Joint Lead Underwriter (JLU) yaitu PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, sedangkan untuk Profesi Penunjang lainnya, PPRE menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia sebagai Wali Amanat, Jusuf Indradewa &amp; Partner selaku Konsultan Hukum, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH selaku Notaris.  Perseroan akan melaksanakan masa bookbuilding mulai dari tanggal 30 Mei sd 13 Juni 2022, dimana masa penawaran umum rencana akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2022 dan rencana penjatahan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022.  “Sehingga, diperkirakan surat utang tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 1 Juli 2022,” pungkasnya.

PT PP Presisi Tawarkan Obligasi Berkelanjutan Rp 500 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hingga-februari-2018-kontrak-baru-ptpp-capai-rp-52-triliun_m_194262.jpeg" alt="PTPP" width="100%">
<figcaption>PTPP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan konstruksi milik BUMN, PT. PP (Persero) Tbk mencatat laba bersih sebesar Rp 53 miliar pada kuartal pertama atau 31 Maret 2022. Angka tersebut naik sebesar 13,42 persen secara tahunan (Yoy) dari Rp 48 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.  Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko merangkap Corporate Secretary PT PP Agus Purbianto mengatakan, capaian laba bersih tersebut didorong oleh pendapatan usaha perseroan yang tumbuh 50,79 persen menjadi Rp 4,28 triliun dari capaian tahun 2021, yaitu sebesar 2,83 triliun.  “Perusahaan masih dapat mencatatkan pertumbuhan Pendapatan Usaha dan Laba Bersih di periode ini. Dengan perolehan kinerja tersebut menandakan bahwa perusahaan mulai bangkit dan bertumbuh di masa pandemi Covid-19,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/5).  Sementara itu, beban pokok pendapatan perseroan tercatat sebesar Rp 3,73 triliun sehingga perusahaan mengantongi laba kotor secara konsolidasi sebesar Rp 544,47 miliar dengan marjin laba kotor sebesar 12,7 persen.  Menurutnya, kenaikan pendapatan usaha perusahaan ditopang oleh hampir semua sektor bisnis PT PP yang mengalami pertumbuhan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan di Kuartal 1 tahun 2022 ini.  Dalam laporan keuangan ini tercatat sektor Konstruksi tumbuh sebesar 36 persen, EPC sebesar 26 persen, dan Properti sebesar 37 persen. Sedangkan kontribusi pertumbuhan pendapatan usaha PT PP sebesar Rp 4,28 triliun berasal dari induk usaha sebesar 57 persen dan sisanya sebesar 43 persen berasal dari anak usaha (PP Presisi sebesar 17 persen, PP Semarang Demak sebesar 9 persen, PP Properti sebesar 8 persen, PP Urban sebesar 4 persen, dan lainnya sebesar 5 persen).  Pada Kuartal I tahun 2022, aset PT PP tercatat sebesar Rp 56,60 triliun dengan liabilitas mencapai Rp 42,15 triliun sehingga ekuitas perusahaan yang tercatat pada periode ini mencapai sebesar Rp 14,45 triliun.  Ia menambahkan, hingga dengan akhir Maret 2022, PTPP telah mencatatkan belanja modal (capex) sebesar Rp 854 miliar lebih besar 71,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 497 miliar. Adapun belanja modal tersebut telah direalisasikan untuk membiayai anak usaha utama sebesar Rp 250 miliar, anak usaha non utama sebesar Rp 588 miliar, dan investasi aru sebesar Rp 16,3 miliar.  Pada tahun 2022 ini, pihaknya menargetkan penyerapan belanja modal sebesar Rp 4,3 triliun yang direncanakan akan digunakan untuk penyertaan investasi pada anak usaha utama dan non utama, entitas, afiliasi, investasi baru dan kebutuhan aset tetap.  “Pencapaian kinerja keuangan yang berhasil dicatat oleh PTPP di awal tahun cukup positif dimana Selain itu, perusahaan masih optimistis dapat mencapai target perusahaan yang telah ditetapkan di tahun 2022,” pungkasnya.

Kuartal Pertama, Laba Bersih PT. PP Naik 13,42 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/PP-PROPERTI.jpg" alt="Ilustrasi pembangun proyek PT PP Properti Tbk" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangun proyek PT PP Properti Tbk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan konstruksi BUMN, PT PP (Persero) Tbk hampir merampungkan proyek pembangunan Bendungan Lolak yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022 ini. Sekretaris Perusahaan PT PP Yuyus Juarsa mengatakan, progres telah mencapai 96 persen.  “Kami yakin proyek Pembangunan Bendungan Lolak ini dapat dituntaskan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/4).  Ia menyebut, penyelesaian pembangunan proyek ini akan rampung pada bulan Mei 2022. Kehadiran bendungan dengan tipe Zonal Inti Tegak dan memiliki daya tampung hingga 6,1 juta per meter kubik ini memiliki banyak manfaat untuk Sulawesi Utara.  Proyek pembangunan Bendungan Lolak merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dari 45 Proyek Bendungan yang dicanangkan pemerintah. Adapun, posisi Bendungan Lolak masuk ke dalam area pengembangan Kawasan Industri Bolang Mongondow yang kedepannya diharapkan akan dapat menggerakkan roda perekonomian wilayah tersebut.  Proyek Bendungan Lolak yang dimiliki oleh Kementerian PUPR ini berlokasi di Desa Pindol, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Bendungan tersebut berjarak kurang lebih 210 kilometer dari Kota Manado dimana secara wilayah Sungai termasuk ke dalam Wilayah Sungai Domuga-Sangkup.  Adapun lingkup pekerjaan proyek yang dilakukan oleh PT PP untuk pembangunan Paket I, antara lain pekerjaan galian, pekerjaan timbunan bendungan utama, pekerjaan temporary cofferdam, pekerjaan timbunan main cofferdam, dan pekerjaan instrumentasi.  Sedangkan lingkup pekerjaan untuk Paket II yaitu pekerjaan timbunan bendungan utama, pekerjaan bangunan pengelak, pekerjaan bangunan pelimpah, pekerjaan bangunan intake, pekerjaan perkuatan tumpuan kiri, pekerjaan saddle dam I dan II, pekerjaan relokasi jalan dan jembatan provinsi dan pekerjaan hidromekanikal.  “Proyek pembangunan Bendungan Lolak Paket I dikerjakan sendiri oleh PTPP selaku kontraktor utama, sedangkan untuk Paket II dikerjakan oleh PTPP dengan membentuk Kerja Sama Operasi (KSO) bersama dengan ASHFRI,” tuturnya.  Dengan kehadiran bendungan ini, harapannya akan banyak memberikan manfaat. Mulai dari berfungsi sebagai penyediaan air irigasi untuk daerah seluas 2.214 hektar sampai menjadi sumber penyediaan air baku 500 liter per detik (lpd).  Bendungan Lolak juga akan berfungsi sebagai pembangkit listrik dari air keluaran (outflow) waduk dengan potensi listrik sebesar 2.43 MW, pengendali banjir dimana dapat mereduksi debit banjir sebesar 12 persen.  "Tidak hanya itu, Bendungan Lolak juga akan menjadi destinasi tempat pariwisata baru di daerah Bollang Mondow dan lahan ex borrow dapat dimanfaatkan menjadi Hutan Buah produktif," tutup Yuyus.

Hampir Rampung, Bendungan Lolak Ditargetkan Selesai Mei 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/daerah-ikn.jpg" alt="RAMAH LINGKUNGAN: Ilustrasi desain kantor istana kepresidenan yang akan dibangun di ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Tahapan pembangunan rencana dimulai tahun ini. (NYOMAN NUARTA/AFP)" width="100%">
<figcaption>RAMAH LINGKUNGAN: Ilustrasi desain kantor istana kepresidenan yang akan dibangun di ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Tahapan pembangunan rencana dimulai tahun ini. (NYOMAN NUARTA/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan BUMN, PT PP (Persero) Tbk memastikan akan turut serta terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Bahkan, Direktur Utama PT PP (Persero) Novel Arsyad menyebut, perseroan telah membentuk tim khusus dalam penggarapan beberapa proyek di Ibu Kota Negara Baru tersebut.  “IKN pasti jadi sasaran kita. Yang (proyek) gedung, infrastruktur cukup besar. Sudah bentuk satu bentuk tim khusus buat IKN. Tim ini yang akan koordinasi secara periodik dengan direksi untuk proyek di IKN,” ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Selasa sore (5/4).  Meskipun demikian, Novel mengaku, terkait nilai proyek sampai saat ini masih belum ditentukan karena harus menyesuaikan dengan APBN. Namun, jika tak ada perubahan dalam beberapa waktu kedepan akan mulai dilakukan proses tender.  “Kalau nggak ada perubahan mulai di tenderkan. Nilainya disesuaikan dengan APBN yang ada belum bisa bilang. Proses tendernya seperti apa mungkin setelah Lebaran,” jelasnya.  Selain itu, Arsyad juga mengatakan pihaknya saat ini masih mengandalkan kontrak proyek infrastruktur darat dan air yang diperoleh dari sejumlah kementerian dan BUMN dengan nilai proyek yang sedang diproses mencapai Rp 15-Rp 16 triliun.  Namun, dengan semakin membaiknya kondisi pandemi, Arsyad menyebut, akan berpengaruh besar terhadap pembangunan proyek infrastruktur darat dan air tahun ini yang akan normal kembali.  Sebagai informasi, perseroan memiliki perolehan kontrak baru konstruksi dari adanya investasi di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, yang dimiliki oleh perusahaan. Perolehan tersebut berasal dari pekerjaan proyek infrastruktur maupun pembangunan pabrik di kawasan tersebut.  Pada tahun 2022 dan tahun mendatang, perseroan masih memiliki berbagai kesempatan untuk menggarap sejumlah proyek konstruksi lainnya di KIT Batang, seperti pematangan lahan seluas 2.650 ha, pembangunan pengelola dan sarana ibadah, pembangunan pabrik siap pakai, dryport, seaport, jetty, dan pembangunan infrastruktur dan utilitas lainnya.  Selain itu, beberapa proyek infrastruktur yang juga dikerjakan perseroan antara lain tol Serpong-Balaraja, sejumlah bendungan air bersih, pengelolaan sampah, jalan akses Pelabuhan Patimban, serta sistem penyediaan air minum/SPAM.

PT PP Pastikan Terlibat Garap Pembangunan IKN Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/PP-PROPERTI.jpg" alt="Ilustrasi pembangun proyek PT PP Properti Tbk" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangun proyek PT PP Properti Tbk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan konstruksi milik BUMN PT PP (Persero) Tbk (PT PP) membidik perolehan kontrak baru sebesar Rp 31 triliun di tahun 2022 ini. Angka tersebut tumbuh sekitar 45 persen dari pencapaian di tahun sebelumnya.  Tahun ini, perseroan akan fokus untuk menggarap proyek- proyek pareto milik Pemerintah dan BUMN.  Corporate Secreatry PT PP Yuyus Juarsa mengatakan, perolehan kontrak baru tersebut ditargetkan berasal dari sektor gedung senilai 34,56 persen, jalan dan jembatan sebesar 30,95 persen, industri sebesar 11,29 persen, minyak dan gas sebesar 7,9 persen, bendungan sebesar 5,48 persen, irigasi 3,87 persen, pelabuhan sebesar 2,1 persen, power plant sebesar 2,07 persen, dan airport sebesar 1,77 persen.  “Dengan target perolehan kontrak baru tersebut, PT PP optimistis dapat mencapai laba sesuai dengan yang telah ditargetkan. Target perolehan kontrak baru PT PP di tahun 2022 sebesar Rp 31 triliun,” kata Yuyus dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Jumat (14/1).  Adapun total segmentasi pemasaran PT PP untuk proyek milik Pemerintah, BUMN, dan Kerjasama BUMN mencapai 92 persen. PT PP telah menyusun berbagai strategi dan kebijakan untuk mencapai target-target yang telah di tetapkan di tahun 2022 ini.  Selain itu, strategi yang disusun untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan berkelanjutan.  “PT PP memiliki opportunity kontrak baru konstruksi dari adanya investasi di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun opportunity tersebut berasal dari pekerjaan proyek infrastruktur maupun pembangunan pabrik di kawasan tersebut,” tuturnya.  Melalui investasi di KIT Batang, Ia menyebut, tahun lalu perusahaan memperoleh beberapa kontrak baru dari pengembangan kawasan tersebut, antara lain proyek pematangan lahan senilai Rp 300 miliar, proyek pembangunan jalan kawsan senilai Rp 350 miliar, proyek pembangunan IPAL sebesar Rp 250 miliar, pembangunan rumah susun pekerja senilai Rp 150 miliar, dan pembangunan pabrik milik KCC Glass sebesar Rp 900 miliar.  “Tidak hanya berhenti sampai di situ. Di tahun ini dan tahun mendatang, PT PP masih memiliki berbagai kesempatan untuk menggarap sejumlah proyek konstruksi lainnya di KIT Batang, seperti pematangan lahan seluas 2.650 ha, pembangunan pengelola dan sarana ibadah, pembangunan pabrik siap pakai, dryport, seaport, jetty, dan pembangunan infrastruktur serta utilitas lainnya,” ungkapnya.  Di tengah pemulihan ekonomi yang dialami oleh semua negara akibat pandemi Covid-19, kata dia, Indonesia dipercaya menjadi Presidensi untuk kegiatan G20 di tahun 2022 ini. Hal tersebut merupakan kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia terhadap kemampuan diri dalam memulihkan diri dari pandemi.  Kepercayaan yang diberikan tersebut tentunya akan mempengaruhi persepsi para ekonomi di tingkat international.  Selain itu, adanya wacana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) juga mendorong perusahaan untuk ikut serta dalam pembangunan gedung-gedung dan perumahan di wilayah tersebut. Makro ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diproyeksikan bertumbuh dimana pemulihan ekonomi Indonesia akibat dampak pandemi Covid-19 telah berlangsung secara bertahap sejak tahun 2021 lalu.  Menurutnya, lebarnya proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan didorong oleh pemulihan kinerja ekonomi yang mulai membaik dimana pemulihan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh adanya pogram Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan oleh Pemerintah. Selain itu, upaya Pemerintah dalam pengendalian Covid-19 di bidang kesehatan termasuk masifnya pelaksanaan vaksinasi diberbagai daerah dimana perlahan telah mendorong peningkatan mobilitas masyarakat.  “Meskipun tahun lalu dipenuhi oleh tantangan, hasil kerja keras perusahaan mampu membukukan kontrak baru senilai Rp 21 triliun. Masifnya program pelaksanaan vaksin Covid-19 di Indonesia diharapkan dapat menjadi awal yang baik untuk perkembangan dan pembangunan Indonesia,” pungkasnya.

Tahun Ini, PT PP Targetkan Kontrak Baru Sebesar Rp 31 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/pt-pp-romys.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan konstruksi plat merah PT PP (Persero) Tbk mencatat, hingga akhir Desember 2021, progress pekerjaan proyek pembangunan Menara Danareksa telah mencapai 55,03 persen. Capaian tersebut lebih cepat dari yang ditargetkan sebesar 48,72 persen.  Direktur Utama PT PP Novel Arsyad mengatakan, pembangunan Menara Danareksa dilakukan dengan skema pengembangan melalui Skema Kerjasama Usaha (KSU) dan perusahaan patungan (Joint Venture/JV) antara PT PP dan PT Danareksa (Persero).  Novel merincikan, pembangunan proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp 527 miliar tersebut terdiri dari tempat parkir 9 lantai, semi basement, 21 lantai, dan ballroom sebanyak 2 lantai.  “Proyek pembangunan Menara Danareksa dilaksanakan selama 18 bulan dengan target penyelesaian pada kuartal II tahun 2022 mendatang,” kata Novel dalam keterangan yang diterima oleh JawaPos.com, Rabu (5/1).  Novel menyebut, pihaknya berperan sebagai kontraktor sekaligus investor dimana dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi dan menjalankan proses investasi harus dilakukan beriringan dan bersinergi sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan mendapatkan manfaat yang maksimal.  “Menara Danareksa yang terletak di samping Gedung Kementerian BUMN akan menjadi sorotan utama baik dari segi desain maupun konstruksi sehingga tim proyek harus berhati-hati dan melaksanakan pekerjaan proyek dengan baik,” pungkasnya.

Menara Danareksa Rampung Kuartal II Tahun Ini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pt pp

Berita Terkini