<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/05/cak-imin-5-3133814418.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhaimin Iskandar. (Z. Mia/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhaimin Iskandar. (Z. Mia/Jawapos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah terus berupaya menyempurnakan pola penyaluran bantuan sosial (bansos). Hari ini, Rabu (5/3), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhaimin Iskandar memimpin rapat terkait bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, petinggi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan PT POS.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cak Imin, sapaan Muhaimin, mengatakan, penyempurnaan ini dilakukan agar penyaluran bansos bisa lebih efektif dan efisien. "Jadi, kami menuntaskan pola distribusi bantuan sosial yang efisien. Sehingga keterlibatan Himbara dan PT POS disempurnakan dalam hal regulasinya maupun mekanisme, termasuk tata kelola dan zonasinya," paparnya ditemui usai rapat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mekanisme transfer misalnya. Selama ini penyaluran bansos melalui sistem ini dilakukan melalui bank-bank Himbara tidak ada charge sama sekali. Pekerjaan rumahnya, tinggal penyaluran yang dilakukan lewat PT Pos Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tinggal pos kan ini masih menggunakan pembayaran, kalau Himbara sudah langsung transfer, free," ungkapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, ada perubahan soal pembagian zonasi penyaluran bansos ini. Pemerintah mengatur kembali pembagian zonasi untuk masing-masing bank dan jumlah distribusinya. Termasuk, ada perubahan tata kelolanya dan beberapa peraturan terkait.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya ini kan sudah berlangsung baik, kalau bantuan sosial semua bentuknya sudah ditransfer langsung, tanpa biaya, ini cuma mekanismenya yang disempurnakan," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, dia memastikan tak ada perubahan komposisi yang disalurkan lewat PT Pos maupun Himbara. "Gak, ga ada. Tetap sama," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, selama ini penyaluran bansos dari Kementerian Sosial memang disalurkan melalui dua cara. Yakni, transfer langsung oleh bank Himbara dan penyaluran melalui agen-agen PT Pos.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Khusus PT Pos ini bertugas melayani keluarga penerima manfaat (KPM) yang lokasinya berada di kawasan 3T. Yang mana, sulit dijangkau oleh perbankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka juga kerap menyalurkan langsung ke alamat warga yang memang tidak memungkinkan datang ke kantor Pos untuk mencairkan dana bansosnya. Misalnya, para lansia ataupun disabilitas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga awal Maret sendiri, Bansos pada triwulan pertama sudah disalurkan lebih dari 94 persen. Ditargetkan, penyaluran bansos bisa rampung sebelum Idul Fitri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, merujuk pada laman Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 150 triliun untuk program PKH tahap pertama 2025. Yakni pada Januari, Februari, dan Maret.</div>

Khusus PT Pos ini bertugas melayani keluarga penerima manfaat (KPM) yang lokasinya berada di kawasan 3T. Yang mana, sulit dijangkau bank.

Pemerintah Sempurnakan Mekanisme Bansos, Lewat Himbara Tak Kena Charge

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/15/IMG-20250214-WA0052-3027866522.jpg" alt="Pembahasan mengenai industri logistik di Indonesia di Lumajang, Jumat (14/2). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Pembahasan mengenai industri logistik di Indonesia di Lumajang, Jumat (14/2). (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Industri logistik di Indonesia terus mengalami perkembangan pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan distribusi barang di berbagai sektor. Dengan wilayah yang terdiri dari ribuan pulau dan infrastruktur yang belum merata, perusahaan logistik menghadapi tantangan besar dalam memastikan layanan yang cepat, efisien, dan terjangkau.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kemajuan teknologi juga mengubah lanskap industri ini, memunculkan persaingan ketat antara perusahaan logistik tradisional dan layanan ekspedisi berbasis digital.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu tantangan terbesar adalah distribusi ke daerah-daerah terpencil yang masih sulit dijangkau oleh banyak perusahaan ekspedisi. Beberapa daerah di Indonesia, terutama di wilayah timur, masih memiliki keterbatasan dalam infrastruktur transportasi, yang menyebabkan biaya pengiriman menjadi lebih tinggi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia, Tonggo Marbun, aksesibilitas menjadi faktor utama yang membedakan layanan logistik di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem transportasi lebih maju.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Distribusi di Indonesia memiliki tantangan unik, terutama di daerah yang akses jalannya terbatas atau bergantung pada jalur laut. Hal ini membuat biaya operasional lebih tinggi dan waktu pengiriman lebih lama dibandingkan di negara dengan jaringan infrastruktur yang lebih baik," ujar Tonggo dalam acara Customer Gathering Logistic Day di Graha Narawita Agung, Lumajang, Jumat (14/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/015643275/pt-pos-indonesia-kami-terbuka-untuk-dialog-dan-evaluasi-tingkatkan-kesejahteraan-mitra">PT Pos Indonesia: Kami Terbuka untuk Dialog dan Evaluasi Tingkatkan Kesejahteraan Mitra</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain faktor geografis, industri logistik juga mengalami perubahan dengan semakin berkembangnya layanan berbasis teknologi. Perusahaan ekspedisi digital yang menawarkan kemudahan pemesanan melalui aplikasi dan integrasi dengan layanan e-commerce semakin diminati oleh konsumen. Hal ini menuntut perusahaan logistik konvensional untuk ikut beradaptasi dengan sistem digital agar tetap dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triono, menyoroti perbedaan yang muncul antara layanan logistik konvensional dan digital. Menurutnya, tarif pengiriman dari perusahaan ekspedisi berbasis aplikasi sering kali lebih mahal untuk wilayah tertentu dibandingkan layanan logistik tradisional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sering menemukan perbedaan tarif yang cukup signifikan. Misalnya, pengiriman dari Yogyakarta ke Lumajang bisa mencapai delapan hingga sepuluh kali lipat lebih mahal di beberapa layanan ekspedisi digital dibandingkan layanan logistik konvensional," kata Agus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain tarif, kecepatan dan keamanan pengiriman juga menjadi faktor yang dipertimbangkan pelanggan. Beberapa layanan ekspedisi memungkinkan pengiriman dalam waktu singkat, bahkan di hari yang sama, tetapi dengan biaya yang lebih tinggi. Di sisi lain, layanan logistik yang lebih terjangkau sering kali membutuhkan waktu pengiriman lebih lama, terutama untuk daerah yang jauh dari pusat distribusi utama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di tengah perubahan ini, perusahaan logistik yang telah lama beroperasi di Indonesia harus terus beradaptasi agar tidak tertinggal. Beberapa di antaranya mulai mengembangkan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan kemudahan akses bagi pelanggan. "Namun, tantangan terbesar tetap pada bagaimana layanan logistik dapat tetap kompetitif dalam hal biaya, kecepatan, dan jangkauan pengiriman, terutama di negara dengan kondisi geografis sekompleks Indonesia" tutup Agus.</div>

Salah satu tantangan terbesar adalah distribusi ke daerah-daerah terpencil yang masih sulit dijangkau oleh banyak perusahaan ekspedisi.

Industri Logistik Indonesia, Terhambat Akses ke Daerah Terpencil dan Persaingan Teknologi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/IMG-20250213-WA0064-1026960814.jpg" alt="Kantor PT Pos Indonesia. (Dokumentasi PT Pos Indonesia)" width="100%">
<figcaption>Kantor PT Pos Indonesia. (Dokumentasi PT Pos Indonesia)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Pos Indonesia (Persero) tengah menjadi sorotan terkait status dan kesejahteraan pekerja mitranya. Banyak pekerja mitra yang mengeluhkan ketidakjelasan sistem pengupahan, jaminan sosial, serta skema kemitraan yang dianggap merugikan. Mereka merasa hak-hak dasar seperti upah minimum, tunjangan hari raya (THR), dan kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi. Menanggapi tudingan itu, Vice President Kesekretariatan PT Pos Indonesia Heri Nugrahanto mengatakan, skema kemitraan yang diterapkan saat ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri logistik dan layanan keuangan yang terus berkembang. "Sebagai perusahaan yang telah beroperasi lebih dari satu abad, kami selalu beradaptasi dengan perubahan industri. Skema kemitraan ini kami terapkan agar mitra memiliki fleksibilitas dalam mengatur jam kerja dan operasional mereka sendiri," ujar Heri Nugrahanto kepada JawaPos.com, Kamis (13/2). Dia menegaskan, perusahaan terus mengevaluasi sistem kompensasi, insentif berbasis produktivitas, serta jaminan sosial untuk memastikan kesejahteraan mitra tetap diperhatikan. "Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para mitra. Evaluasi terhadap skema kompensasi terus kami lakukan, termasuk dalam hal insentif berbasis kinerja dan jaminan sosial," tambahnya. Terkait perjanjian kerja sama, Heri menegaskan bahwa hubungan kemitraan ini telah diatur dalam kontrak bisnis yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. "Kami memastikan bahwa hubungan kerja yang dijalankan sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. Setiap mitra memiliki kebebasan dalam mengatur jam kerja dan operasional mereka sendiri," jelasnya. Lebih lanjut Heri menegaskan, PT Pos Indonesia sangat terbuka untuk berdialog dengan berbagai pihak guna mencari solusi terbaik bagi kesejahteraan mitra dan keberlanjutan bisnis perusahaan. "Kami menghargai segala masukan yang diberikan dan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna meningkatkan sistem kerja yang lebih baik bagi semua pihak," tutup Heri. Sebagaimana diketahui sebelumnya, anggota Komisi VI DPR Budi Sulistyono menyoroti kondisi kekaryawanan mitra PT Pos Indonesia. Sorotan itu setelah mendengar pemaparan dari Asosiasi Serikat Pekerja PT Pos Indonesia (Aspek), Senin (10/2). Budi Sulistyono menyoroti ketidakpastian sistem kerja kontrak yang terus diperpanjang tanpa kepastian pengangkatan sebagai karyawan tetap. "Jika sistem ini dibiarkan tanpa solusi yang jelas, tidak menutup kemungkinan akan ada gejolak yang lebih besar. Kami mendesak agar ada langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini," ujar Kanang, sapaan akrab Budi Sulistyono. Menurut dia, PT Pos Indonesia sebagai perusahaan milik negara harus memberikan kepastian dan perlindungan kepada pekerja mitranya. "Keuntungan perusahaan memang terlihat positif, tetapi jika masalah ini terus diabaikan, tidak menutup kemungkinan akan ada aksi mogok nasional. Jika itu terjadi, bisa timbul krisis kepercayaan terhadap perusahaan, sebagaimana yang pernah dialami beberapa perusahaan asuransi," tegasnya. Budi meminta Komisi VI DPR segera memanggil Kementerian Ketenagakerjaan dan manajemen PT Pos Indonesia guna mencari solusi yang adil antara kepentingan bisnis dan kesejahteraan pekerja mitra.

PT Pos Indonesia (Persero) tengah menjadi sorotan terkait status dan kesejahteraan pekerja mitranya. Banyak pekerja mitra yang mengeluhkan.

PT Pos Indonesia: Kami Terbuka untuk Dialog dan Evaluasi Tingkatkan Kesejahteraan Mitra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/WhatsApp-Image-2024-10-09-at-165635-3994169059.jpg" alt="PT Pos Indonesia (Persero) akan menggelar acara Pospay Run 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT Pos Indonesia (Persero) akan menggelar acara Pospay Run 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Olahraga lari kini menjadi salah satu tren gaya hidup yang sangat digemari, terutama di kalangan masyarakat urban. PT Pos Indonesia (Persero) akan menggelar acara Pospay Run 2024, sebuah event yang tidak hanya mengajak masyarakat berolahraga, tetapi juga menawarkan pengalaman seru dan menyenangkan. Acara ini menjadi bagian dari perayaan HUT ke-278 Pos Indonesia atau dikenal juga dengan brand PosIND. Diproyeksikan menjadi salah satu event highlight besar tahun ini bagi para pencinta olahraga khususnya running enthusiast sebagai pengguna aplikasi digital. Yang membuat Pospay Run 2024 istimewa adalah perpaduan ideal antara menggelorakan gaya hidup sehat dan kemudahan transaksi digital melalui aplikasi Pospay. Acara ini juga bertujuan mempererat hubungan (engagement) antara produk digital Pospay dan komunitas penggunanya yang dinamis. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/WhatsApp-Image-2024-10-09-at-165634-1-4113748391.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Event menargetkan 1.500 peserta, menjadi kesempatan emas para peserta untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan olahraga sambil merayakan perjalanan panjang dan kontribusi Pos Indonesia bagi negeri. Pospay Run 2024 akan digelar di Gedung Sate, salah satu ikon bersejarah di Bandung. Dengan start dan finish di lokasi yang sama. Acara ini akan berlangsung pada Minggu (3/11), pukul 05.00 WIB. Hadiah yang disiapkan juga sangat menarik, dengan total mencapai Rp 150 juta untuk para pemenang! Kategori Lomba dan Pendaftaran Pospay Run 2024 menyediakan dua kategori jarak lari yang bisa dipilih oleh para peserta, yaitu 5K dan 7,8K. Jarak 7,8K diadakan sebagai simbol perayaan 278 tahun berdirinya Pos Indonesia. Bagi runners yang ingin bergabung, tersedia harga early bird untuk pendaftaran. Pada periode 3-7 Oktober, tiket kategori 5K dapat dibeli dengan harga Rp 159 ribu, sementara untuk kategori 7,8K seharga Rp 199 ribu. Jika terlewat, masih ada Early Bird 2 pada 7-12 Oktober, dengan harga Rp 174 ribu untuk 5K dan Rp 224 ribu untuk 7,8K. Setelah itu, mulai 12-31 Oktober, harga tiket normal akan berlaku dengan Rp 200 ribu (5K) dan Rp 250 ribu (kategori 7,8K). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/WhatsApp-Image-2024-10-09-at-165634-2076612966.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Acara terbuka untuk warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA). Bagi peserta WNA, wajib memiliki visa kerja dan tanda pengenal yang sah. Selain itu, semua peserta wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dan berusia minimal 13 tahun. Kegiatan Keluarga dan Hiburan Seru! Event Pospay Run 2024 juga menawarkan berbagai kegiatan seru bagi seluruh anggota keluarga. Bagi anak-anak, tersedia lomba mewarnai untuk usia TK hingga kelas 1 dan 2 SD, dengan harga tiket hanya Rp 40 ribu yang dapat dibeli pada periode 3-31 Oktober. Bagi penggemar olahraga kebugaran, ada sesi Zumba dan Poundfit yang penuh energi, cocok untuk membakar kalori ekstra setelah lari. Selain itu, tersedia Photobooth 360, game booth, Pameran Prangko, dan berbagai kegiatan brand activation dari sponsor-sponsor acara. Doorprize dan Festival Kuliner! Apa artinya perayaan tanpa hadiah kejutan? Para peserta juga berkesempatan memenangkan doorprize menarik, serta bisa menikmati berbagai kegiatan hiburan yang ramah keluarga. Saat sudah lelah dan ingin makan, ada Festival Kuliner dengan berbagai pilihan makanan. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/WhatsApp-Image-2024-10-09-at-165634-2-3686179426.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Yang tidak kalah seru, akan ada penampilan musik live dari Kuburan Band dan Hydro Koplo, yang akan membuat suasana tetap meriah bahkan setelah lomba usai. Jangan sampai ketinggalan acara seru ini! Segera tandai kalender Anda, dapatkan tiket, dan siap-siap untuk lari meraih kemenangan di Pospay Run 2024!

PT Pos Indonesia (Persero) akan menggelar acara Pospay Run 2024, ajak warga berolahraga dengan menawarkan pengalaman seru dan menyenangkan

Runners Wajib Ikut! Pospay Run 2024 Digelar 3 November, Berhadiah Total Rp 150 Juta!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/10/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-212940-2312176319.jpeg" alt="Penyaluran bansos PKH oleh petugas Pos Indonesia" width="100%">
<figcaption>Penyaluran bansos PKH oleh petugas Pos Indonesia</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- PT Pos Indonesia (Persero) kembali menyalurkan pendistribusian bantuan sosial (bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Ada sekitar 28 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Surabaya yang menerima bantuan pada triwulan II-2024. Executive General Manager (EGM) KCU Surabaya Tri Aulad mengatakan, penyaluran bantuan sosial telah dilakukan sejak 2020 saat Covid-19 melanda. Proses pendistribusian dilakukan dengan menggunakan tiga metode, yakni pencairan di Kantor Pos, penyaluran di komunitas, hingga pengantaran secara langsung ke tempat tinggal KPM. "Setelah menerima alokasi data, nanti kita akan cetak surat pemberitahuan untuk masing-masing KPM. Kami antar dan distribusikan secara langsung maupun melalui pimpinan wilayah baik kelurahan atau desa se-kota Surabaya. Penyaluran diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Masing masing KPM tinggal datang ke Kantor Pos ataupun lokasi komunitas yang telah ditetapkan. Khusus untuk KPM yang sakit atau sudah tua biasanya diantarkan oleh tim kami ke masing-masing alamat KPM itu sendiri," katanya di Surabaya, Minggu, 9 Mei 2024. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/10/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-212939-1717397051.jpeg" alt="EGM Pos Indonesia KCU Surabaya Tri Aulad." width="100%">
<figcaption>EGM Pos Indonesia KCU Surabaya Tri Aulad.</figcaption>
</figure> Proses Koordinasi di Daerah Saat menerima alokasi terkait bansos dan PKH, pihak Pos Indonesia melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas sosial Kota Surabaya. Selanjutnya dilakukan pertemuan dengan pimpinan wilayah masing-masing seperti kelurahan atau desa di Kota Surabaya. "Nanti kami undang meeting untuk koordinasi, termasuk juga dengan pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) terkait dengan pembayaran. Setelah rembukan, kita koordinasikan baru kita lakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan," jelas Tri. Untuk KPM lansia atau dalam kondisi sakit, dan tidak bisa datang langsung ke Kantor Pos maupun di lokasi komunitas, pihaknya secara langsung melakukan pengantaran. Sudah disiapkan tim khusus yang bertugas untuk melakukan pembayaran bantuan langsung secara door to door. "Kami sudah ada tim yang bertugas untuk mengantar ke masing-masing rumah KPM, begitu ada informasi dari pendamping PKH atau TKSK kita akan langsung datangi dan diantarkan. Nah kita langsung bayar di tempat oleh petugas Pos Indonesia tentunya," ujar dia. Agar tidak terjadi penumpukan, dirinya mengimbau kepada KPM agar melakukan pengambilan bansos sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Menurutnya setiap kelurahan sudah disusun jadwal tersendiri. "Jadi tidak perlu harus datang berbondong-bondong sekaligus karena memang sudah kita atur sesuai tanggal pembayaran. Jadi tidak perlu ada penumpukan antrian di pada saat pembayaran di masing-masing tempat baik itu di kantor pos ataupun di komunitas," ungkap dia. Aplikasi Pos Giro Cash (PGC) Dengan adanya aplikasi Pos Giro Cash (PGC) semakin memudahkan proses distribusi bantuan bansos sembako dan PKH dari Kemensos agar distribusi bantuan bisa tepat sasaran. Aplikasi itu juga memudahkan Pos Indonesia dan juga pihak pemangku kepentingan lainnya, seperti Kemensos. "Dengan adanya aplikasi PGC yang sudah disiapkan oleh perusahaan, nantinya KPM tinggal datang ke lokasi pembayaran pada saat pembayaran akan dilakukan pengambilan foto untuk masing-masing KPM baik itu yang datang ke kantor pos, dibayarkan di komunitas maupun diantar ke masing-masing rumah dari KPM," ujar dia. Menurut dia, dengan aplikasi PGC ini juga semakin memudahkan petugas juru bayar karena semua transaksi yang dilakukan telah tercatat langsung di sistem yang telah disiapkan Pos Indonesia. Selain itu, Kemensos juga bisa melihat secara langsung jumlah alokasi yang diberikan ke Kota Surabaya, jumlah yang telah terbayarkan, dan sisa KPM yang belum dibayarkan "Jadi dengan PGC ini nanti semua pihak terbantu mulai dari proses pembayaran untuk masing masing KPM, kemudian pihak kementerian terkait juga dapat melihat kebenarannya, apakah dibayarkan kepada orang yang berhak, bisa juga dilihat foto penerimanya siapa rumahnya di mana," kata dia. Dirinya juga berharap Pemerintah pusat maupun daerah bisa mempercayakan proses penyaluran bantuan sosial baik untuk bantuan dari Pusat ataupun dari Pemerintah Daerah. Terutama jika dilihat dari sisi akuntabilitas, proses pengecekan/pelaporan data maupun kevalidan dalam sistem pembayaran yang dimiliki Pos Indonesia. Dan apa komitmen dari Pos Indonesia khususnya di kota Surabaya ini untuk menyalurkan dana bantuan pkh dan sembako dari Kementerian Sosial. "Sesuai dengan komitmen perusahaan, kami juga menjalankan standar operasional prosedur yang sudah disusun oleh kantor pusat. Kita akan melakukan pembayaran sebaik-baiknya sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah diatur," ujar dia. Bantuan Tepat Sasaran Salah satu petugas Juru Bayar di Kantor Pos Surabaya Ike Verdia mengatakan dalam sehari penyaluran bansos diantar ke rumah KPM biasanya diberikan untuk lima hingga 10 orang. Penyaluran bansos dan PKH secara langsung difokuskan kepada penerima lansia atau yang sakit. "Jadi mekanisme pengantaran secara langsung, pertama kita lakukan pembayaran di Kantor Pos, kemudian keluarga KPM yang membawa undangan menjelaskan alasan penerima tidak bisa hadir di lokasi pembayaran, biasanya karena lansia dan dalam kondisi sakit," ujar dia. Saat dilapangan, dirinya juga mendapatkan beberapa kendala terutama tentang lokasi atau rumah KPM, pendamping yang tidak ada di tempat, hingga persyaratan yang belum terpenuhi. Dirinya berharap Pos Indonesia terutama kantor pos Surabaya selalu diberikan kepercayaan untuk penyaluran bansos dari pemerintah. Penerima bansos di Surabaya, Sriani mendapatkan bansos sebesar Rp 600 ibu. Dirinya berterima kasih atas bantuan yang diberikan pemerintah, terutama Kementerian Sosial dan juga Pos Indonesia. Menurutnya, penghasilan yang diberikan suami tidak menentu sehingga membuatnya kesulitan. "Terima kasih atas bantuannya pada Presiden Joko Widodo, Kementerian Sosial karena sudah memperhatikan kebutuhan rakyat kecil. Kemudian kepada Pos Indonesia yang sudah mengantarkan bantuan langsung ke saya sehingga saya bisa membelikan ibu mertua kursi," ungkap dia.

PT Pos Indonesia kembali menyalurkan pendistribusian bantuan sosial (bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos.

Pos Indonesia Sudah Salurkan Bantuan Sembako dan PKH Triwulan II untuk 28 Ribu KPM di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/01/Pos-Indonesia-IKN-1JPG-3702160657.jpg" alt="Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Proses perpindahan operasional Kementerian dan Lembaga ke Ibu Kota Nusantara (IKN) direncanakan mulai pada pertengahan 2024. Selama proses pindah itu, dibutuhkan kepastian arus logistik yang tertib dan terjamin. Pemindahan logistik kementerian dan lembaga itu, Pemerintah menunjuk PT Pos Indonesia sebagai pelaksana&nbsp;dan bekerja sama dengan badan usaha milik Otorita IKN, yakni PT Bina Karya (Persero). Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan, pihaknya berupaya memperkuat sinergi antar lembaga sekaligus merancang rencana logistik yang terintegrasi. Terlebih, saat ini Pos Indonesia ditunjuk oleh pemerintah untuk melayani logistik terintegrasi dari hulu ke hilir terkait kebutuhan logistik pada kawasan IKN. "Kerja sama Pos Indonesia dengan Bina Karya dalam rangka mendukung penyiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan di wilayah IKN," ungkap Faizal Rochmad kepada wartawan pada Sabtu (1/6). Sekretaris Otoritas IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya mengatakan, selama ini pembangunan IKN melibatkan banyak pihak dan banyak aktivitas. OIKN sangat concern dalam melancarkan arus perpindahan orang ke IKN yang disertai dengan arus perpindahan barang. "Dengan berkolaborasi Pos Indonesia, tentunya memudahkan arus logistik ini,&rdquo; ujar Achmad Jaka Santos Adiwijaya. Direktur Business Development &amp; Portfolio Management Pos Indonesia Prasabri Pesti menambahkan, Pos Indonesia memainkan peran yang krusial dalam pemindahan ibu kota ke kawasan IKN, khususnya dalam pengiriman barang pindahan aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian dan Lembaga prioritas. Adapun detail ruang lingkup pekerjaan Pos Indonesia dalam pemindahan logistik ke IKN, yakni mengangkut dokumen dan barang kantor milik Kementerian dan Lembaga ke IKN pada masa pemindahan hingga melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan komersialisasi infrastruktur di IKN. Detailnya, pelayanan dari Pos Indonesia untuk keperluan pengiriman barang-barang atau logistik pemerintah. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang memerintahkan untuk kami memastikan seluruh barang serta dokumen dari kantor Kementerian dan Lembaga ke kawasan IKN sampai tepat waktu dan terjadwal. Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia Tonggo Marbun menegaskan, Pos Indonesia menjamin keamanan pengiriman barang milik Kementerian dan Lembaga ke IKN. Bahkan Pos Indonesia ikut membantu layanan packing hingga jasa bongkar pasang barang tersebut di IKN. &ldquo;Untuk menjamin risiko kerusakan dan kehilangan barang, kami memiliki asuransi, jadi tidak perlu khawatir atas keamanan barang tersebut. Terlebih kami juga memiliki warehouse di Sepaku, Kalimantan Timur, sehingga kami jamin barang tersebut tak hanya aman namun sampai tepat waktu,&rdquo; pungkas Tonggo.

Proses perpindahan operasional Kementerian dan Lembaga ke Ibu Kota Nusantara (IKN) direncanakan mulai pada pertengahan 2024.

Perpindahan ke IKN Membutuhkan Kepastian Arus Logistik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/22/WhatsApp-Image-2024-05-22-at-093727-2622195871.jpeg" alt="ANTARKAN BANTUAN: Petugas Pos IND antarkan bansos tunai ke rumah KPM." width="100%">
<figcaption>ANTARKAN BANTUAN: Petugas Pos IND antarkan bansos tunai ke rumah KPM.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Sosial (Kemensos) melanjutkan pemberian bantuan sosial (bansos) tunai program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran bansos itu dilakukan bersama PT Pos Indonesia (Persero) sebagai penyalur. Dalam penyaluran bansos tunai, Pos Indonesia menerapkan tiga metode, yaitu penyaluran di Kantor Pos, komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah KPM atau dikenal dengan home visit atau door to door. Khusus untuk pengantaran langsung ke rumah hanya bagi KPM yang sedang sakit, lansia, dan disabilitas. Salah satu KPM yang merasakan manfaat pengantaran langsung ke rumah, yakni Iwan Darmawan. KPM asal Bandung, Jawa Barat (Jabar) itu sedang sakit sehingga tidak bisa beraktivitas normal. "Kondisi saya saat ini tidak bisa beraktivitas, jadi dapat bantuan dari Pos sangat bermanfaat sekali bisa menunjang ekonomi saya. Kehidupan saya bisa lebih baik," ucap Iwan. Iwan menerima bansos Program Sembako Rp 600 ribu. Uang tersebut digunakan untuk makan dan membeli obat. "Bantuan itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli obat untuk saya," katanya. Atas kepedulian pemerintah dan Pos Indonesia terhadap rakyat kecil seperti dirinya, Iwan sangat bersyukur dan mengapresiasi kerja Pos IND. "Pelayanan Pos cukup baik, cepat tanggap melayani orang-orang kecil seperti saya. Saya ucapkan terima kasih kepada PT Pos Indonesia dan Kementerian Sosial bisa memperhatikan dan memberikan pelayanan terbaik untuk saya, Apalagi saya kondisinya tidak bisa beraktivitas," ujarnya. Tika, KPM lain dari Bandung, juga merasakan manfaat dari layanan pengantaran bansos tunai ke rumah oleh petugas Pos Indonesia. "Saya terbantu sekali bansosnya diantarkan langsung ke rumah. Persyaratan hanya menunjukkan KTP dan KK yang asli," ucap Tika. Tika bersyukur menerima uang bansos Program Sembako senilai Rp 600 ribu. Walau nominalnya tak terlalu banyak, uang tersebut mampu mencukupi kewajiban membayar biaya sekolah anak. "Alhamdulillah saya merasa terbantu untuk bayaran sekolah anak, dan kebutuhan sehari-hari. Saya terima Rp 600 ribu, tidakada potongan," katanya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/22/WhatsApp-Image-2024-05-22-at-093727-1-3342022482.jpeg" alt="SOSIALISASI: TKSK menjelaskan soal Bansos tunai PKH kepada PKM." width="100%">
<figcaption>SOSIALISASI: TKSK menjelaskan soal Bansos tunai PKH kepada PKM.</figcaption>
</figure> Tika mengapresiasi kerja PosIND yang datang ke rumah mengantarkan bantuan tunai tersebut. "Saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dari Kantorpos, semoga bermanfaat buat saya. Kantorpos semoga makin sukses," ucap Tika. Kiprah Pendamping Bansos Kesuksesan penyaluran bansos hingga diterima oleh KPM tidak terlepas dari kontribusi para pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Mereka bertugas mensosialisasikan penyaluran bansos kepada KPM sekaligus mendampingi saat pencairan dana bansos. "Koordinasi dengan pihak Pos terjalin baik sekali sejak bansos diturunkan kepada pihak Pos. Saya selalu berkoordinasi sampai bantuan tiba di tangan KPM," kata Rini Nurdiani selaku pendamping TKSK Kecamatan Bandung. Proses pendampingan dilakukan mulai dari pengumuman rencana penyaluran bansos hingga hari pengambilan bansos di Kantorpos, di komunitas, maupun diantarkan langsung ke rumah KPM. Rini menerangkan tugasnya sebagai pendamping TKSK khususnya di bantuan sosial. Dia bersama rekan-rekannya mendampingi KPM dari pemberian barcode sampai pengambilan di Kantor Pos. TKSK juga mendampingi KPM yang tidak bisa mengambil ke Kantor Pos atau door to door. "Saya berkoordinasi dengan pihak Pos, kemudian pihak Pos datang mengantarkan bansos ke rumah KPM. Karena bansos uang ini tidak bisa diwakilkan oleh siapa pun, termasuk saya sebagai pendamping," kata Rini. Rini menyoroti layanan pengantaran bansos ke rumah KPM. Dengan adanya layanan tersebut KPM yang berhalangan datangke Kantor Pos tidak perlu khawatir dana bansos yang menjadi haknya akan hilang. "Saya sangat terbantu dan luar biasa pelayanan Pos di mana warga kami yang tidak bisa datang mengambil ke Kantorpos, diatidak kehilangan bansos. Pos langsung tanggap turun tangan kelapangan. KPM sangat terbantu," tuturnya. Rini berharap Pos Indonesia terus mempertahankan pelayanan yang sudah sangat baik. Jika perlu ditingkatkan. "Harapan saya pelayanannya bisa ditingkatkan lagi dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Harapan saya lebih baik lagi PT Pos yang melayani masyarakat," ucapnya. Sementara itu, petugas Pendamping PKH Esthi Styasari mengapresiasi kepada Pos Indonesia karena mampu berkoordinasi dengan baik. "Koordinasi dengan PT Pos berjalan baik. Kita selaluberkoordinasi kalau ada pencairan penyaluran bansos oleh PT Pos. Pelayanan cukup baik," kata Esthi. Esthi mengaku belum pernah mendampingi saat pencairanbansos di rumah KPM. Selama ini KPM yang berada di bawahnaungannya selalu mengambil langsung ke Kantorpos. "Selama menjadi pendamping, saya belum pernah mendampingipenyaluran door to door. Kalau bansos PKH kan penerimanyakebanyakan ibu rumah tangga, kalau mengambil itu keKantorpos. Untuk mencairkan dana bansos KPM harusmembawa KTP, KK yang asli dan fotokopi. Di Kantorpos akandicek ulang lagi apakah benar KPM yang menerima sesuaiidentitas," ucapnya. Selama pengambilan bansos di Kantor Pos, Esthi menjelaskan prosesnya berjalan lancar dan cepat. "Sejauh ini cukup puas, tidak ada permasalahan. Pos sudahmenyalurkan dengan baik. Pelayanan Pos cepat. Kalau KPM terlambat, tidak datang saat penyaluran, masih ada waktupencairan di hari selanjutnya," ujarnya.

Kemensos melanjutkan pemberian bantuan sosial (bansos) tunai program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada warga miskin.

Keunggulan Pos Indonesia, Antarkan Bantuan PKH dan Sembako ke Rumah KPM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/Untitled1-3956309212.jpg" alt="Penyaluran bansos sembako dan PKH diterima sejumlah KPM." width="100%">
<figcaption>Penyaluran bansos sembako dan PKH diterima sejumlah KPM.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT Pos Indonesia (Persero) atau Pos IND telah memulai penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2 dari Kementerian Sosial. Penyaluran tahap 2 itu merupakan periode penyaluran April, Mei, dan Juni. Salah satu penyaluran bansos sembako dan PKH dilakukan Pos IND di wilayah Bali pada 2 Mei. Sebanyak 44.400 KPM menerima bansos sembako dan PKH di Pulau Dewata. &rdquo;Di wilayah Bali, kami menyalurkan untuk 44.400 KPM tahap 2 bansos sembako dan PKH. Kami sudah menyalurkan 23 ribu atau kurang lebih 53 persen. Kami baru mendapatkan alokasi baru. Pada 2 Mei, kami ada penjadwalan penyaluran di beberapa titik baik di kantor pos maupun di desa-desa,&rdquo; kata Executive General Manager Kantor Pos KCU Denpasar Arya Febriyanto. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/Untitled-4112731744.jpg" alt="PT Pos Indonesia salurkan bansos sembako dan PKH tahap 2 dari Kemensos untuk wilayah Bali, periode April, Mei, dan Juni." width="100%">
<figcaption>PT Pos Indonesia salurkan bansos sembako dan PKH tahap 2 dari Kemensos untuk wilayah Bali, periode April, Mei, dan Juni.</figcaption>
</figure> Arya menjelaskan timnya terus mengupayakan penyaluran bansos sembako dan PKH tahap 2 agar selesai tepat waktu. Dia juga memastikan bantuan tiba tepat sasaran dan tepat jumlah. &rdquo;Tantangannya, untuk mengelola penyaluran bansos di Bali ini kami menginformasikan kepada seluruh KPM agar segera mencairkan bansos di waktu yang sudah ditentukan. Pada saat kami menyalurkan sembako dan PKH, kami berkoordinasi dengan Dinsos dan pemda setempat agar kami bisa menyalurkan secara tepat dan sesuai waktu yang sudah ditentukan Kementerian Sosial,&rdquo; ucap Arya. Pos IND menerapkan tiga metode penyaluran. Yakni dibagikan di kantor pos, komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah KPM (door to door) khusus untuk mereka yang sedang sakit, lansia, maupun disabilitas. Kepada setiap KPM yang akan mencairkan bansos, diwajibkan menunjukkan identitas berupa KTP atau kartu keluarga (KK) jika pengambilan bansos diwakilkan. Bansos sembako dan PKH hanya boleh diwakilkan kepada keluarga di KK yang sama. &rdquo;Pada saat penyaluran kami selalu menginformasikan kepada KPM tentang tata cara pencairan bantuan, yaitu membawa KTP atau KK jika pengambilan diwakilkan, juga membawa surat undangan/surat pemberitahuan dari kami,&rdquo; tutur Arya Febriyanto. Penyaluran bansos sembako dan PKH tahap 2 telah diterima sejumlah KPM di Bali. Salah satunya, Iman. Pria paro baya itu senang mendapatkan bantuan berupa uang tunai dari Kementerian Sosial yang disalurkan Pos IND. &rdquo;Saya senang bisa menerima bantuan ini. Uang bantuan akan digunakan untuk membeli beras,&rdquo; kata Iman. Lebih lanjut Iman mengatakan, dibandingkan bantuan berupa beras atau sembako, dia lebih memilih bantuan berupa uang tunai karena bisa dibelanjakan sesuai kebutuhan keluarga. &rdquo;Kalau disuruh pilih terima bantuan uang atau barang, saya lebih senang terima dalam bentuk uang tunai,&rdquo; ujar Iman. KPM lain, Putu Pastiasih, juga tak kalah semringah. Dia gembira dan bersyukur pemerintah menunjukkan kepedulian dengan memberikan bantuan uang. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/Untitled11-927843063.jpg" alt="Executive General Manager Kantor Pos KCU Denpasar Arya Febriyanto." width="100%">
<figcaption>Executive General Manager Kantor Pos KCU Denpasar Arya Febriyanto.</figcaption>
</figure> &rdquo;Saya senang pemerintah telah memberikan bantuan uang tunai. Saya bisa gunakan untuk kebutuhan di rumah. Saya terima bantuan uang tunai Rp 600 ribu,&rdquo; ucap Putu.

PT Pos Indonesia (Persero) telah menyalurkan bansos sembako dan PKH tahap 2 dari Kemensos untuk periode April, Mei, dan Juni

Pos Indonesia Bagikan Bansos Sembako dan PKH Tahap 2 di Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/WhatsApp-Image-2023-05-30-at-1427501-2698936638.jpeg" alt="Ilustrasi PT Pos Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PT Pos Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) memperpanjang proses pendaftaran program beasiswa ikatan dinas di PT Pos Indonesia hingga 18 Maret. Perpanjangan tersebut menyusul antusiasme peserta yang cukup tinggi. &rdquo;Setelah melihat antusiasme pelajar dari berbagai daerah di Indonesia yang cukup tinggi ingin ikut program ini, kami putuskan proses pendaftaran beasiswa ikatan dinas Pos Indonesia di kampus ULBI diperpanjang,&rdquo; kata Plt Rektor ULBI Dr. Prety Diawati di Bandung. Perpanjangan tersebut merujuk pada pengumuman PR Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Nomor: SK.442/REK ULBI/X1I/2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Calon Pegawai PT Pos Indonesia (Persero) melalui program beasiswa dan ikatan dinas Universitas Logistik dan Bisnis Internasional 2024/2025. Atas keputusan tersebut, masa pendaftaran program beasiswa ikatan dinas PT Pos Indonesia (Persero) dan beasiswa dari semester 1 tahun akademik 2024/2025 yang semula ditutup pada 29 Februari, diperpanjang sampai dengan 18 Maret (pukul 23.59 WIB). &rdquo;Kepada para pelajar, kami persilakan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan pendaftaran. Silakan isi dan ikuti persyaratan yang telah kami tetapkan,&rdquo; tutur Prety Diawati. Menurut dia, dengan perpanjangan tersebut, jadwal uji coba tes potensi akademik akan dilaksanakan Jumat (22/3) Pukul 13.30 WIB. Tes potensi akademik dilaksanakan 25 Maret. Jadwal lain seperti pengumuman TPA, pelaksanaan tes kesehatan, psikotes dan wawancara, serta pengumuman hasil akhir akan disampaikan kemudian. Prety Diawati menjelaskan, program itu menjadi tonggak bagi calon dan mahasiswa ULBI untuk meraih kesempatan menjadi bagian dari PT Pos Indonesia (Persero) melalui ikatan dinas yang telah dirancang dengan cermat. &rdquo;Ini adalah upaya kami membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul. ULBI dan PT Pos Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada generasi muda melalui program-program yang inovatif,&rdquo; terang Prety Diawati. Terdapat dua program beasiswa ikatan dinas. Pertama, program beasiswa bagi mahasiswa semester 1 dan diberikan selama 3 tahun. Kedua program rekrutmen beasiswa ikatan dinas khusus bagi mahasiswa aktif ULBI semester 5 untuk program diploma IlI dan mahasiswa semester 7 untuk program S1 terapan atau S1 (Strata-1). &rdquo;Tersedia kuota 100 beasiswa untuk kedua program tersebut. Nanti, mahasiswa peraih beasiswa diarahkan kepada jurusan sesuai kebutuhan Pos Indonesia. Informasi lengkap program beasiswa dapat diakses di https://admission.ulbi.ac.id/p/ikatan-dinas-dan-beasiswa-posind.html. Sedangkan pendaftaran bisa dilakukan di https://ulbi.siakadcloud.com/spmbfront/jalur-seleksi-detail,&rdquo; papar Prety Diawati. &nbsp; &nbsp;

ULBI memperpanjang proses pendaftaran program beasiswa ikatan dinas di PT Pos Indonesia hingga 18 Maret, menyusul antusiasme peserta

Minat Tinggi, Pendaftaran Beasiswa Ikatan Dinas Pos Indonesia Diperpanjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/JKT_-Sinergy-Bulog-Bersama-POS-Indonesia-Bantuan-Beras_MIFTAHUL-HAYAT-12-1871254940.jpeg" alt="Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi bersama Dirut Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi memberikan keterangan pers terkait sinergi keberhasilan bantuan pangan beras menahan laju inflasi di kantor Bulog Pusat, Jakarta, Kamis (11/1/24)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi bersama Dirut Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi memberikan keterangan pers terkait sinergi keberhasilan bantuan pangan beras menahan laju inflasi di kantor Bulog Pusat, Jakarta, Kamis (11/1/24).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tahun ini Pemerintah melanjutkan distribusi program bantuan pangan beras. Penyalurannya melibatkan dua BUMN, yakni PT Pos Indonesia dan Perum Bulog. Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menyatakan pihaknya optimistis bantuan pangan beras ini dapat tersalurkan sesuai jadwal. Distribusi dilakukan ke 20 provinsi di Indonesia dengan total bantuan sebanyak 804.912 ton beras. "Kami optimistis penyaluran bantuan pada tahun ini bisa tersampaikan dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel bagi para KPM yang terdaftar,&rdquo; ujar Rochmad Djoemadi kepada JawaPos.com, Jumat (12/1). Untuk diketahui, Pos Indonesia akan menyalurkan bantuan beras sebanyak 134 juta kilogram kepada lebih dari 13 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program tahunan itu berlangsung selama enam bulan, terhitung dari Januari hingga Juni 2024. Dalam pendistribusiannya, Pos Indonesia dan Perum Bulog akan mengintegrasikan aplikasi Cadangan Pangan Beras dan Pos Giro Cash (PGC) melalui Partner Application Programming Interface (API). Pos Indonesia memastikan kesanggupannya dalam memenuhi amanah yang diberikan oleh pemerintah dan Perum Bulog. Hal ini ditunjukkan dengan keunggulan dari sisi teknologi dan jaringan yang dimiliki oleh Pos Indonesia. Melalui teknologi tersebut, pengangkutan beras dari gudang Bulog menuju ke lokasi penyerahan bantuan dapat dilacak dan diketahui posisinya. &ldquo;Dengan sistem PGC, kami merekam penerima bantuan tersebut. Jadi, orangnya, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) difoto oleh para petugas kemudian diproses ke sistem data kami," imbuh Faizal. Aplikasi penyaluran dari Pos itu dilengkapi dengan teknologi face recognition dan geo tagging. Sehingga, tidak terjadi salah salur dan orang yang sudah menerima bantuan tidak dapat mengambil bantuan secara double. Lebih lanjut dikatakannya, dalam proses mendokumentasikan seluruh arsip dan dokumen bantuan tersebut, Pos Indonesia memiliki sistem lanjutan bernama e-filling. Aplikasi itu bermanfaat dalam mendukung akuntabilitas penyaluran Pos Indonesia dan memberikan bukti dokumen penyerahan secara digital. &ldquo;Untuk mempermudah stakeholder mengakses progress penyaluran bantuan, kami menggunakan aplikasi PGC, e-filling, dan dashboard khusus real-time monitoring. Dengan menggunakan sistem ini, kami memastikan penyaluran CBP tepat sasaran,&rdquo; kata Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Tonggo Marbun menambahkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013023092/setelah-operasi-pasar-dan-bantuan-pangan-beras-harganya-sudah-tidak-naik-tapi-belum-turun">Setelah Operasi Pasar dan Bantuan Pangan, Beras Harganya Sudah Tidak Naik, tapi Belum Turun</a> Saat ini, Pos Indonesia memiliki kantor cabang yang tersebar pada 4.800 lokasi di Indonesia. Dengan luasnya sebaran ini, Pos Indonesia mampu menyalurkan bantuan cadangan pangan dari pemerintah hingga ke wilayah 3T (terluar, terdepan, tertinggal) dengan cepat dan tepat. &ldquo;Kami menerapkan tiga metode penyaluran untuk memastikan penerima adalah warga yang tepat sasaran, yakni penyaluran di Kantor Pos, pembagian di komunitas, dan pengantaran langsung ke rumah bagi penerima berusia lansia, disabilitas, maupun sedang sakit,&rdquo; tambah Tonggo. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menuturkan, Pos Indonesia memiliki pengalaman yang mumpuni dalam hal pendistribusian bantuan ke pelosok negeri sehingga target pengiriman dapat sesuai jadwal yang telah ditentukan. &ldquo;Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Pos Indonesia adalah kemampuannya dalam mengembangkan sistem yang mengantarkan bantuan pangan itu dengan baik. Dulu yang menjadi masalah adalah penerima salah sasaran, namun sekarang dengan sistem face recognition yang dimilikinya masalah tersebut tuntas diatasi dan pengiriman dapat sesuai target dan jadwal yang telah ditentukan,&rdquo; terang Bayu. Bantuan cadangan pangan beras pada 2024 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan kerentanan rawan pangan bagi masyarakat Indonesia. Perubahan database pun dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog dan Kemenko PMK dengan menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemisikan Ekstrem (P3KE). &ldquo;Bantuan pangan beras di tahun 2024 ini menandai dimulainya penggunaan data P3KE dari Kemenko PMK. Validitasnya cukup kuat sehingga 22 juta KPM yang menjadi penerima bantuan pangan beras tahun ini, benar-benar merupakan kelompok masyarakat yang sangat perlu dibantu. Kita yakin tahun ini bisa lebih tepat sasaran,&rdquo; ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

pihaknya optimistis bantuan pangan beras ini dapat tersalurkan sesuai jadwal. Distribusi dilakukan ke 20 provinsi di Indonesia dengan total

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pt pos indonesia

Berita Terkini