<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/Untitled222-4126464347.jpg" alt="Salah seorang penerima bansos sembako dan PKH yang disalurkan PT Pos Indonesia." width="100%">
<figcaption>Salah seorang penerima bansos sembako dan PKH yang disalurkan PT Pos Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah mulai mempercepat proses pencairan bantuan sosial tahap keempat tahun 2025 bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) kini sudah bergulir di sekitar 150 kabupaten dan kota. Bantuan tersebut disalurkan melalui bank-bank Himbara seperti BRI dan BNI. Sementara PT Pos Indonesia akan turun langsung mengantarkan bantuan ke dua kategori penerima, yaitu lansia dan penyandang disabilitas. Meski sebagian daerah sudah menerima bantuan melalui transfer bank, penyaluran lewat Bank Mandiri disebut masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Pemerintah meminta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bersabar karena proses verifikasi dan pencairan sedang dikebut agar merata di seluruh wilayah. Jadwal resmi pencairan BLTS Kesra sendiri dimulai sejak 20 Oktober 2025 dan melibatkan Bank-bank Himbara serta PT Pos Indonesia sebagai penyalur utama. Dikutip dari Radar Bogor (Jawa Pos Grup), proses distribusi lewat bank telah mencapai tahap lanjutan di awal November dengan sistem transfer langsung ke rekening penerima. Sementara itu, mekanisme door to door oleh PT Pos masih berlangsung di sejumlah daerah, terutama yang memiliki kendala akses dan logistik. Hingga akhir Oktober, beberapa wilayah masih mengalami keterlambatan karena proses verifikasi data yang belum rampung, sehingga distribusi tidak serentak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan seluruh penyaluran bantuan ditargetkan selesai sebelum akhir Desember 2025. Ia menegaskan percepatan pencairan dilakukan agar masyarakat bisa segera merasakan manfaat bantuan di pengujung tahun. Memasuki awal November, penyaluran bansos mulai merata di wilayah padat penduduk seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, dengan fokus utama pada BLT Kesra dan PKH tahap empat. Meski belum ada pembaruan informasi resmi pada Senin (3/11), proses verifikasi penerima masih berlanjut melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Untuk memastikan data penerima akurat dan mencegah penyaluran ganda. KPM yang belum menerima bantuan kemungkinan masih menunggu giliran pencairan tahap November, yang akan terus berlangsung hingga dua pekan ke depan. <h2>Total 18,2 Juta KPM Terima Bansos</h2> Secara keseluruhan, Kementerian Sosial mencatat sekitar 18,2 juta KPM akan menerima bantuan sosial reguler tahun ini. Dari jumlah tersebut, terdapat 390 ribu penerima PKH murni, 8,6 juta penerima BPNT murni, dan 9,6 juta KPM penerima bantuan ganda. Penyaluran bagi penerima yang memiliki rekening dilakukan melalui bank Himbara, sementara PT Pos Indonesia ditugaskan menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang belum memiliki rekening bank. Dengan sistem pencairan bertahap dan pengawasan digital, pemerintah berharap distribusi bansos tahun ini berjalan lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah percepat pencairan bantuan sosial 2025, jangkau 18,2 juta KPM, distribusi lebih cepat dan transparan.

Update Pencairan PKH-BPNT Tahap 4 dan BLTS: PT Pos Akan Antar Bantuan untuk 2 Kategori KPM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/11/kawendra-1065630447.jpeg" alt="Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian ikut bicara soal kondisi pekerja mitra PT Pos Indonesia yang dinilai memprihatinkan. Ia menyuarakan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI bersama dengan Federasi Serikat Pekerja (ASPEK Indonesia), Senin (10/2) kemarin. Kawendra menyatakan, ia banyak menerima laporan dari mitra pekerja PT Pos Indonesia yang harus bekerja melampaui jam kerja yang seharusnya. "Mereka kerja hingga melampaui jam kerja, tidak sesuai aturan yang seharusnya. Seharusnya seminggu itu hanya 40 jam, satu bulan sekitar 160 jam. Tapi nyatanya, mereka bekerja hingga 200 jam, over sekitar 40 jam. Itu tidak jelas," ujar Kawendra&nbsp;kepada wartawan. Untuk diketahui, jumlah pekerja mitra PT Pos sendiri mencapai 17.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Kendati demikian, laporan keuangan perusahaan dinilai bertolak belakang dengan kesejahteraan para pekerja. "Dengan melihat data yang ada, seharusnya PT Pos memberikan hak-haknya kepada pekerja mitra sekalipun," tambahnya. Selain jam kerja yang berlebihan, berdasarkan laporan yang diterima, pekerja mitra juga diduga tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, risiko kecelakaan kerja mereka sangat tinggi karena aktivitas pekerjaan yang dilakukan di jalan. Menanggapi persoalan ini, Kawendra menegaskan bahwa Fraksi Gerindra akan terus menyuarakan aspirasi pekerja mitra PT Pos dalam setiap kesempatan yang ada. "Tentu kami dari Fraksi Gerindra akan menyuarakan ini ketika ada kesempatan nanti berbicara dengan PT Pos. Kalau misalnya manajemennya aneh-aneh, kita sikat sekalian," pungkas Kawendra Kawendra juga menambahkan bahwa perjuangannya untuk membela hak pekerja sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia. Menurutnya, tenaga kerja, termasuk pekerja mitra, harus mendapatkan hak-hak yang layak sesuai dengan kontribusi mereka dalam perekonomian nasional.

"Seharusnya seminggu itu hanya 40 jam, satu bulan sekitar 160 jam. Tapi nyatanya, mereka bekerja hingga 200 jam," kata Kawendra.

DPR Soroti Kondisi Pekerja Mitra PT Pos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/11/image-23-1205715194.png" alt="Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono soroti permasalahan PT Pos Indonesia. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono soroti permasalahan PT Pos Indonesia. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - PT Pos Indonesia tengah menghadapi persoalan serius terkait hak-hak karyawan yang dinilai tidak terpenuhi. Masalah utama yang mencuat antara lain ketidakjelasan sistem pengupahan, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, serta kebijakan kerja yang dinilai merugikan pekerja, terutama mereka yang berstatus kontrak. Kondisi ini menjadi perhatian anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono, yang menyoroti ketidakpastian status karyawan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Asosiasi Serikat Pekerja PT Pos Indonesia (Aspek), Senin, (10/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus yang akrab disapa Kanang ini mengungkapkan bahwa banyak hak pekerja yang diabaikan oleh perusahaan. Beberapa di antaranya mencakup upah minimum kota (UMK) yang tidak jelas, kepesertaan dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang belum optimal, serta ketidakpastian terkait tunjangan hari raya (THR), dana pensiun, cuti, dan jam kerja yang sering melebihi batas wajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Semua ini terjadi karena mayoritas pekerja masih berstatus karyawan kontrak,&rdquo; ujar Kanang. Ia pun mendorong agar status mereka ditingkatkan menjadi karyawan tetap demi kepastian hak dan kesejahteraan mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, sistem kerja kontrak yang terus diperpanjang hanya akan menimbulkan polemik berkepanjangan. &ldquo;Dalam Undang-Undang sebenarnya sudah diatur tentang pengangkatan karyawan. Jika terus dibiarkan, persoalan ini akan berulang dan menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/015583232/jakarta-livin-mandiri-sukses-jadi-tuan-rumah-proliga-2025-seri-surabaya-jawa-pos-arena-dipadati-7423-penonton">Jakarta Livin&rsquo; Mandiri Sukses Jadi Tuan Rumah Proliga 2025 Seri Surabaya, Jawa Pos Arena Dipadati 7.423 Penonton!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Kanang mendesak Komisi VI DPR RI agar segera memanggil pihak Kementerian Ketenagakerjaan dan manajemen PT Pos Indonesia guna mencari solusi yang seimbang antara kepentingan bisnis dan kesejahteraan karyawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kementerian Ketenagakerjaan harus terlibat karena ini menyangkut perusahaan milik negara. Setiap perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dan perusahaan harus sesuai dengan regulasi yang ada," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya membahas isu ketenagakerjaan, Kanang juga menyoroti laporan kinerja keuangan PT Pos Indonesia yang mencatatkan keuntungan serta dividen yang positif. Namun, ia mengingatkan bahwa jika permasalahan tenaga kerja ini tidak segera diselesaikan, dapat muncul gejolak yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap perusahaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keuntungan memang terlihat bagus, tetapi jika masalah ini terus diabaikan, tidak menutup kemungkinan akan ada aksi mogok nasional. Jika itu terjadi, bisa timbul krisis kepercayaan terhadap perusahaan, sebagaimana yang pernah dialami beberapa perusahaan asuransi,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Masalah utama yang mencuat antara lain ketidakjelasan sistem pengupahan, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, serta kebijakan kerja.

Hak Karyawan PT Pos Indonesia Terabaikan, Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono Desak Perubahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/IMG-20240719-WA0027-3970832259.jpg" alt="Director of Business Partnership Shopee Indonesia Daniel Minardi&amp; UMKM Centre. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Director of Business Partnership Shopee Indonesia Daniel Minardi&amp; UMKM Centre. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com-PT Pos Indonesia meluncurkan pusat edukasi dan literasi digital, PosAja! UMKM &amp; UMKM Centre dalam gelaran PosAja! UMKM Fest 2024 di Pos Bloc Surabaya, Rabu (17/6). Pusat edukasi dan literasi digital yang diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dihadirkan PT Pos Indonesia (Persero) guna mendorong lebih banyak UMKM di Indonesia masuk ke dalam ekosistem digital dan naik kelas.</div> <div dir="auto">&ldquo;Wadah seperti UMKM Centre ini diharapkan dapat mengejar target UMKM yang bisa go digital dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. UMKM berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja, di mana 99 persen kegiatan bisnis di Indonesia dilakukan oleh UMKM, ini potensi besar bagi UMKM untuk dikembangkan terlebih secara digital,&rdquo; jelas Tonggo Marbun, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia.</div> <div dir="auto">Lebih lanjut Tonggo menjelaskan, acara yang diikuti sekitar 300 pelaku UMKM dari seluruh Provinsi Jawa Timur itu juga bertujuan untuk membantu promosi produk UMKM di Jawa Timur dan pengetahuan soal pentingnya adaptasi digital bagi UMKM.</div> <div dir="auto">&ldquo;Tidak hanya bazar UMKM Jawa Timur, kami juga menghadirkan workshop UMKM, sejumlah pemateri yang ekspert di bidangnya, salah satunya dari e-commerce Shopee. UMKM yang hadir berkesempatan untuk mengetahui Strategi Sukses Jualan di e-commerce dan ekspor produk lokal. Kami berharap pelaku UMKM dapat memahami bagaimana digitalisasi bisnis UMKM, yang bisa didapatkan di festival ini, sehingga para pelaku UMKM dapat naik kelas dan go global,&rdquo; tambah Tonggo.&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014877560/presiden-jokowi-lantik-3-wakil-menteri-apindo-nilai-sebagai-langkah-muluskan-transisi">Presiden Jokowi Lantik 3 Wakil Menteri, Apindo Nilai sebagai Langkah Muluskan Transisi</a></div> <div dir="auto">Shopee turut mendukung inisiatif yang dijalankan perusahaan logistik milik negara yang telah beroperasi 277 tahun itu. Kehadiran PosAja! UMKM &amp; UMKM Centre sejalan dengan upaya Shopee untuk terus membawa UMKM lokal mendunia.</div> <div dir="auto">Director of Business Partnership Shopee Indonesia Daniel Minardi menyampaikan Shopee membuka kesempatan bagi UMKM untuk memasarkan produknya hingga ke mancanegara melalui Program Ekspor Shopee.&nbsp;</div> <div dir="auto">"Shopee berkomitmen untuk menjadi teman dalam setiap perjalanan UMKM di Indonesia. Kami mendukung perkembangan teman-teman UMKM untuk berkembang melalui berbagai program pendukung kita, salah satunya adalah Program Ekspor Shopee yang bisa membawa penjualan produk mereka hingga ke pasar internasional seperti Asia Timur, Asia Tenggara, dan Amerika Latin. Hingga kini sudah ada 26 juta produk UMKM lokal yang terkespor bersama Shopee," jelas Daniel.&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014877448/ojk-pastikan-aturan-motor-dan-mobil-wajib-asuransi-masih-tunggu-peraturan-pemerintah">OJK Pastikan Aturan Motor dan Mobil Wajib Asuransi Masih Tunggu Peraturan Pemerintah</a></div> <div dir="auto">Daniel menambahkan kolaborasi antar institusi seperti Shopee dan PT Pos Indonesia penting dalam mendorong akselerasi pertumbuhan UMKM lokal di era digital. &ldquo;Pos Indonesia menjadi salah satu mitra kami yang membantu UMKM terhubung dengan pelanggan di Indonesia. Untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan, Shopee dan Pos Indonesia telah menandatangani perjanjian kerja sama untuk Program Garansi Tepat Waktu beberapa waktu lalu,&rdquo; imbuh Daniel.&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, Program Garansi Tepat Waktu menjadi bentuk komitmen antara Shopee dan PT Pos Indonesia dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, khususnya dalam melayani pengiriman barang yang dilakukan secara tepat waktu dan bergaransi bagi pelanggan PT Pos Indonesia di platform Shopee. (dimas nur)</div>

PT Pos Indonesia luncurkan pusat edukasi dan literasi digital, PosAja! UMKM & UMKM Centre dalam gelaran PosAja! UMKM Fest 2024 di Surabaya

Pos Indonesia Gandeng Ecommerce Latih UMKM di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1655189226189.jpg" alt="Ilustrasi bansos. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bansos. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penyaluran bantuan sosial (bansos) dipersoalkan lantaran menjadi bahan kampanye dalam pemilu. Muncul dorongan untuk menunda penyalurannya agar tidak dipolitisasi pihak-pihak tertentu demi mendapat simpati masyarakat. Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai penundaan penyaluran bansos perlu dilakukan agar tidak ditumpangi oleh kepentingan pemilu. Namun, dia menegaskan, penundaan itu hanya sementara atau hingga pemilu selesai. &rdquo;Saya setuju lebih baik (penyaluran bansos) kita tunda sampai pemilu (selesai),&rdquo; kata Muhaimin di Jakarta, Selasa (2/1) malam. Meski begitu, dia mengatakan, penyaluran bansos tetap dapat dilakukan asal ada jaminan bahwa penyalurannya tidak ditumpangi kandidat tertentu. Pemerintah atau negara harus menjamin bahwa penyaluran bansos kepada masyarakat tidak diklaim pihak tertentu sebagai uang dari presiden atau menteri. &rdquo;Bansos ini uang rakyat, bukan uang presiden, bukan uang menteri, bukan uang calon presiden,&rdquo; ungkap ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. Anggaran bansos, lanjut dia, disahkan oleh DPR dari hasil pembicaraan pemerintah dengan DPR. &rdquo;Jadi, uang bansos adalah uang APBN, bukan punya seseorang,&rdquo; imbuhnya. Sementara itu, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa pihaknya tidak meminta penyaluran bansos beras ditunda sampai pemilu berakhir. Tetapi, meminta pemberian bansos tidak diklaim sebagai bentuk kedermawanan pihak tertentu. Sebagaimana disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu. &rdquo;TPN Ganjar-Mahfud tidak mengadvokasi penghentian bansos. TPN setuju bansos diteruskan karena rakyat memang membutuhkan itu,&rdquo; ujar Todung dalam keterangannya kemarin (3/1). &rdquo;Yang kami kritisi adalah bansos itu dari uang rakyat, yang penyalurannya disetujui oleh DPR bersama pemerintah,&rdquo; imbuh mantan Duta Besar (Dubes) RI untuk Norwegia dan Islandia tersebut. Todung menilai apa yang dilakukan Zulkifli merupakan bentuk politisasi bansos. Hal tersebut bisa ditafsirkan sebagai upaya untuk menguntungkan paslon tertentu. &rdquo;Ini (politisasi bansos, Red) bukan saja salah. Jelas apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu bisa disebut politically incorrect, politically wrong and politically unethical,&rdquo; tegas Todung. Karena itu, TPN Ganjar-Mahfud menyerukan agar penyaluran bansos tidak dipolitisasi. Apalagi diklaim sebagai bentuk kebaikan hati Presiden Jokowi. Todung juga meminta agar tanggapan TPN Ganjar-Mahfud mengenai penyaluran bansos yang sebaiknya tidak disalurkan pada masa kampanye tak dipolitisasi sebagai sikap untuk menghentikan distribusi bansos. Pada bagian lain, kontroversi terkait bansos tidak menghentikan Presiden Joko Widodo untuk terus membagikannya kepada masyarakat. Salah satunya bantuan langsung tunai (BLT) El Nino. Dia menekankan bahwa BLT El Nino merupakan bantuan khusus bagi penerima manfaat yang terdampak kekeringan. Kemarin (3/1) di hadapan penerima manfaat bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog Klahang, Kabupaten Banyumas, Jokowi menekankan bahwa bantuan itu untuk menekan harga akibat kemarau panjang. &rdquo;Karena ini memang BLT khusus, tidak semuanya dapat, tapi tidak juga dipilihin, nggak juga,&rdquo; ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, presiden memastikan bahwa bantuan pangan CBP sejumlah 10 kilogram untuk setiap penerima manfaat telah tersalurkan. Bantuan serupa akan disalurkan hingga Maret. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa bantuan tersebut akan pemerintah lanjutkan apabila anggaran dalam APBN mencukupi. &rdquo;Kalau APBN-nya saya hitung memungkinkan, nanti April, Mei, Juni bisa kita teruskan lagi,&rdquo; ungkapnya. Selain di Banyumas, bantuan yang sama diberikan saat kemarin Jokowi berkunjung ke gudang Bulog Munjung Agung, Kabupaten Tegal. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah telah menggelontorkan Rp 443,4 triliun untuk anggaran perlindungan sosial (perlinsos) (selengkapnya lihat grafis). &rdquo;Belanja terbesar lainnya yang untuk masyarakat langsung adalah belanja perlindungan sosial sebesar Rp 443,4 triliun,&rsquo;&rsquo; ujar Sri Mulyani. Ani melanjutkan, belanja perlinsos memang dijaga pada level yang cukup tinggi. Hal itu disebabkan masyarakat rentan belum sepenuhnya pulih dari efek pandemi. Terkait kekhawatiran politisasi bansos, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sebetulnya sudah beberapa kali memberikan tanggapan. Dia menegaskan bahwa bansos reguler yang disalurkan Kemensos sudah tidak lagi disalurkan berupa barang dan manual. Sejak 2021, penyaluran melalui e-warong untuk program kartu sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT) pun sudah tak dilakukan. Semua bantuan, kata dia, disalurkan melalui transfer bank ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM) melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos. Dia menegaskan, tugas Kemensos adalah menyalurkan bansos untuk masyarakat. Ada atau tidak ada pemilu, masyarakat miskin tetap butuh bansos. Sehingga, penyalurannya harus disiplin dan tepat waktu agar mereka tidak kesulitan. (tyo/lyn/dee/mia/c6/fal)

Penyaluran bantuan sosial (bansos) dipersoalkan lantaran menjadi bahan kampanye dalam pemilu. Muncul dorongan untuk menunda penyalurannya.

Penyaluran Bansos Jangan Dipolitisasi, Ada Usulan Distop Sementara hingga Pemilu Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Muhadjir.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler maupun bansos terdampak Covid-19 masih berproses. Sebagian, pengambilan dilakukan di lokasi kantor pos atau di titik terdekat dengan keluarga penerima manfaat (KPM) seperti kecamatan melalui PT Pos.  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pun meminta agar pengambilan bansos, baik bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp 600 ribu per KPM ataupun bansos beras 10 kg per KPM agar tidak dilakukan di tempat-tempat umum.  "Jangan dikumpulkan di tempat umum seperti ini. Tadi saya tanya (masyarakat) ada yang ke sini jauh naik kendaraan umum naik ojek, kan jadi uang yang diberikan ini jadinya kebuang juga kan. Sebaiknya proaktiflah, PT Pos datang ke lokasi dengan berasnya diantar ke rumah-rumah," tegas dia, Jumat (6/8).  Menurut dia, paling tidak penyaluran bansos ke rumah warga dapat bekerja sama dengan pihak RT, RW, Dasawisma, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, bahkan aparat TNI dan Polri. Selain memudahkan masyarakat, itu juga mengurangi potensi kerumunan penyebab penularan Covid-19.  "PT Pos sudah tahu kok itu. Kan sudah ada itu, biaya untuk transport juga sudah dihitung, dimasukkan di dalam PT Pos. Jadi itu sudah dihitung bagian dari kontrak antara Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan PT Pos," ucapnya.  Adapun Perwakilan PT Pos Regional VI Makassar Pramono Djati mengutarakan bahwa secara penugasan dari Bulog, penyerahan bansos dilakukan di titik-titik terdekat dengan KPM. Namun dalam pelaksanaannya, tergantung dari daerah masing-masing.  "Untuk di wilayah Kalsel ada masalah geografis. Antar desa/kelurahan itu jaraknya jauh-jauh, jadi diusahakan titik baginya yang terdekat. Kita pernah datang langsung ke rumah KPM tapi justru keberhasilan sampainya rendah karena kadang orangngnya tidak ada dan sebagainya jadi memperpanjang waktu," terangnya.  Oleh sebab itu, kata Pramono, untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan maka PT Pos membagi waktu pembagian bansos dalam beberapa kali tahapan. "Jadi sehari itu maksimal 400 KPM di satu titik, kita bagi lagi misalnya untuk yang pagi dan siang. Protokol kesehatan juga kita lakukan secara ketat," pungkas dia.

Menko PMK Minta Bansos Jangan Dibagikan di Tempat Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-27-at-11.07.14.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korlantas Polri secara resmi meluncurkan 244 kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tahap pertama di 12 Polda. Peresmian dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin dan Ketua Jaksa Agung ST Burhanuddin.  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam paparannya mengatakan, kehadiran tilang elektronik nasional untuk meningkatkan program keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya. “Tentunya perlu ada upaya penegakan hukum agar proses pelaksanaan kegiatan para pengguna jalan betul-betul bisa disiplin, bisa mengutamakan keselamatan dan tentunya menghargai masyarakat lain sesama pengguna jalan,” terang Kapolri Listyo Sigit.  Peluncuran ETLE Nasional dihadiri Menhub Budi Karya Sumadi, MenPANRB Tjahjo Kumolo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, perwakilan Menkes, Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R. Djoemadi beserta para Kepala Regional Pos di seluruh Indonesia yang ikut menyaksikan secara virtual.  Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatangan perjanjian kerja sama antara Kepolisan Republik Indonesia dengan Kepala Regional PT Pos Indonesia (Persero) di seluruh Indonesia tentang pengiriman bukti pelanggaran lalu lintas. “Dalam pelaksanaan E-Tilang (ETLE) ini, seluruh hasil rekaman pelanggaran atau pemberitahuan pelanggaran lalu lintas akan dikirimkan melalui PT Pos Indonesia (Persero) untuk diserahkan kepada pengendara yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas,” jelas Sekretaris Perusahaan PT Pos Indonesia (Persero) Tata Sugiarta.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ciXacEfkIyo

Optimalkan Tilang Elektronik, Polri Gandeng PT Pos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bawaslu-minta-pt-pos-padang-tahan-distrubusi-tabloid-indonesia-barokah_m_.jpg" alt="Pengamanan paket pengiriman Tabloid Indonesia Barokah di Kantor Pos Padang" width="100%">
<figcaption>Pengamanan paket pengiriman Tabloid Indonesia Barokah di Kantor Pos Padang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bawaslu Sumatera Barat (Sumbar) telah mengecek keberadaan Tabloid Indonesia Barokah yang ditahan pihak Kantor Pos Cabang Padang. Pihak Bawaslu meminta, PT Pos tidak mendistribusikan Tabloid yang disebut-sebut menyudutkan paslon Prabowo-Sandi ke alamat-alamat yang dituju oleh redaksi Tabloid Indonesia Barokah. Komisioner Bawaslu Sumbar Vifner mengatakan, penahanan paket kiriman tabloid ini tak lain untuk mencegah dan menghindari potensi kegaduhan yang lebih besar di tengah masyarakat. Sampai saat ini, lanjut Vifner, Bawaslu belum menemukan unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu dalam peredaran Tabloid Indonesia Barokah. "Secara kajian belum ditemukan pelanggaran, walaupun Dewan Pers telah menyampaikan bahwa ada potensi atau dugaan pelanggaran terhadap undang-undang pokok pers," kata Vifner di kantor Pos Padang, Senin (28/1). Langkah selanjutnya, pihaknya masih menunggu keputusan Bawaslu pusat. Termasuk dari proses yang dilakukan oleh Dewan Pers di Jakarta. "Kalau sudah ada putusan dan petunjuk yang jelas, baru kami lakukan langkah selanjutnya. Untuk sementara, (Tabloid Indonesia Barokah) ditahan dulu di kantor Pos Padang," katanya. Sementara itu, Kepala Kantor Pos Cabang Padang Sartono memastikan, jika semua paket kiriman Tabloid Indonesia Barokah disimpan di tempat aman. Penyimpanan paket akan dilakukan sampai menunggu kejelasan yang pasti dari Bawaslu dan Dewan Pers. "Tindaklanjut seperti yang disampaikan Bawaslu sampai ada kejelasan kiriman ini tidak melanggar undang-undang pers dan pidana. Untuk sekarang, kami tahan dulu," katanya. Sebelumnya, PT Pos Padang berhasil mengamankan paket pengiriman tabloid Indonesia Barokah yang direncanakan dikirim ke berbagai daerah di Sumbar. Sedikitnya, ada 161 sampul dengan berat total 25 kilogram yang ditujukan ke alamat berbeda. Paket pengiriman sendiri atas nama redaksi Tabloid Indonesia Barokah, Pondok Melati, Bekasi. "Rekan manager antar menyampaikan bahwa ada kiriman satu kantong. Setelah diperiksa isinya Tabloid Indonesia Barakoh yang disampaikan di media massa," kata Kepala Pos Padang Sartono kepada wartawan, Senin (28/1). Menurut Sartono, paket kiriman itu diterima pihak PT Pos Padang pada Sabtu (26/1) lalu. Sesuai atensi dan imbauan kantor pusat PT Pos Indonesia, maka kiriman itu terpaksa ditahan sementara. Selanjutnya akan dilaporkan ke pihak Bawaslu Sumbar.&nbsp;

Bawaslu Minta PT POS Padang Tahan Distrubusi Tabloid Indonesia Barokah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berhasil-kirim-asip-dari-depok-ke-jogja-pt-pos-banjir-pujian-netizen_m_208468.jpeg" alt="Air Susu Ibu Perah (ASIP) yang sangat penting bagi kebutuhan nutrsi bayi bisa dikirim namuan dengan perlakukan khusus." width="100%">
<figcaption>Air Susu Ibu Perah (ASIP) yang sangat penting bagi kebutuhan nutrsi bayi bisa dikirim namuan dengan perlakukan khusus.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Pos Indonesia terus berbenah diri di tengah ketatnya industri jasa ekspedisi. Perusahan pelat merah yang sedang dipegang oleh Gilarsi Wahju Setijono itu kini mendapat banyak pujian di media sosial. Pasalnya, baru-baru ini pelayanan PT Pos menjadi viral di instagram. Itu lantaran postingan Ardiba Sefrienda. Pemilik akun @ardibars yang beralamat di Depok yang kesulitan untuk mengirim Air Susu Ibu Perah (ASIP) ke Yogyakarta. Ardiba mengaku dirinya sempat kesulitan untuk mengirim ASIP karena beberapa jasa ekspedisi menolak dengan alasan tidak memiliki lemari pendingin ASIP. Untungnya, setelah berselancar di internet menemukan pertolongan. ''Setelah ditolak beberapa jasa ekspedisi lain, malah disarankan agen Lion Parcel agar ASIP dikirim melalui Pos,'' ujar pegawai LIPI ini. Ardiba mengakui, awalnya sempat ragu menggunakan jasa PT Pos. Tapi setelah dicoba, malah sampai ada tutorial cara mengemas produk cair juga sudah disiapkan PT Pos.&nbsp; &lsquo;&rsquo;Saya juga baru tahu, ternyata PT Pos ada kontainer pendingin, jadi selama menunggu pengantaran ASIP disimpan di lemari pendingin. Alhamdulillah. Tak lama kemudian, ASIP segera dikirim menuju Yogyakarta,'' bebernya. Setelah menempuh perjalanan Depok-Yogyakarta selama 28 jam, ASIP sampai dalam kondisi yang baik, bahkan masih beku.&nbsp; 'Terharu sekaligus salut. Alhamdulillah, layanan publik di Indonesia semakin baik,'' pungkasnya.

Berhasil Kirim ASIP dari Depok ke Jogja, PT Pos Banjir Pujian Netizen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/gii-indonesia-rendah-cirebon-power-gandeng-pt-pos-sebar-1700-buku_m_163390.jpeg" alt="Presiden Direktur Cirebon Power, Heru Dewanto bersama Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsih Wahju Setijono saat secara simbolis mendonasikan buku untuk ratusan taman baca." width="100%">
<figcaption>Presiden Direktur Cirebon Power, Heru Dewanto bersama Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsih Wahju Setijono saat secara simbolis mendonasikan buku untuk ratusan taman baca.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp; Laporan&nbsp;Global Innovation Index (GII) 2017&nbsp;menyebutkan, Indonesia menduduki rangking 87 dari 127 negara. Posisi itu jauh tertinggal dari Filipina yang berada di&nbsp;urutan&nbsp;73, Brunei 71, Thailand 52, Malaysia 37, dan Singapura di rangking 7. Tertinggalnya&nbsp;Indonesia&nbsp;dari&nbsp;negara-negara tetangganya di Asia tenggara,&nbsp;dianggap tak lepas dari efek&nbsp;minimnya infrastruktur&nbsp;seperti taman bacaan dan perpustakaan, ditambah lagi kondisi jumlah buku yang tidak memadai. &nbsp; Berkaca pada kondisi itu, Cirebon Power bersama Persatuan Insinyur Indonesia (PII) turut berpartisipasi dalam program Free Cargo Literacy (FCL) atau Pustaka Bebas Bea (PBB) yang diinisiasi PT Pos Indonesia. Tujuannya guna berperan menyebarkan ilmu dan inspirasi melalui buku. Cirebon Power mendonasikan sebanyak 1.700 buku yang akan didistribusikan oleh PT Pos untuk 425 taman bacaan di seluruh Indonesia.&nbsp; Taman bacaan ini telah terdaftar di PT Pos Indonesia, yang akan mendapatkan masing-masing empat Buku Inovasi: Cerita Pendek Tentang Penemuan, Penciptaan, Kreativitas, dan Inovasi, karangan Heru Dewanto, Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) yang juga Presiden Direktur Cirebon Power.&nbsp; Menurut Heru, buku ini berisi 48 cerita pendek tentang penemuan, inovasi, dan kreativitas yang dihasilkan manusia.&nbsp; Buku ini juga menceritakan bagaimana berbagai temuan tersebut dihasilkan, proses terjadinya serta latar belakang yang mendorong terjadinya temuan dan inovasi, demi mendorong tumbuhnya cara berpikir kreatif anak sejak usia dini. &nbsp;"Buku ini ingin menjelaskan bahwa penemuan, inovasi dan kreativitas yang mengubah kehidupan manusia tidak selalu dan tidak harus terjadi melalui riset-riset yang resmi pemerintah, swasta, atau perguruan tinggi yang menelan biaya yang mahal," katanya dalam sambutan di acara penyerahan donasi buku Inovasi Vestibule Kantor Pos Bandung,&nbsp;Jalan Asia Afrika No. 59 Bandung, Selasa (17/10).&nbsp; Menurut Heru, penemuan dan kreativitas bisa saja terjadi dalam keseharian atau sering disebut sebagai inovasi akar rumput.&nbsp; "Kita berharap, semangat inovasi akan bertumbuh di generasi muda kita. Karena inovasilah yang menentukan arah peradaban kita. Tak hanya itu, inovasi juga bermakna entepreneurship, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kesejahteraan,&rdquo; jelasnya. Heru berharap, Buku Inovasi dapat menjadi salah satu instrumen penyebarluasan wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi ke seluruh pelosok negeri. Serta mendorong anak untuk bermimpi, berpikir kreatif, dan berani melahirkan inovasi.&nbsp; "Buku Inovasi bisa dijadikan bahan modul story telling untuk menumbuhkan semangat inovasi dan kreativitas bagi anak-anak SD dan SMP,&rdquo; paparnya.&nbsp; Selain itu, kata Heru, story telling juga terbukti mampu membuat kemampuan efektif membaca pada anak meningkat.&nbsp; Diketahui, sejak tahun 2016, Cirebon Power telah bekerja sama dengan relawan mahasiswa dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjalankan program story telling kepada siswa kelas 4-6 di 20 Sekolah Dasar di Cirebon, dengan menggunakan Buku Inovasi. Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsih Wahju Setijono menjelaskan, hingga saat ini sudah terdapat 900 taman bacaan yang terdata di PT Pos Indonesia.&nbsp; Pihaknya mencatat, sejak Mei lalu saat Program Pustaka Bergerak diluncurkan, sudah sekitar 140 ribu buku yang didonasikan ke taman bacaan di seluruh Indonesia.&nbsp; "Bagi yang memiliki buku yang mau didonasikan, bisa disampaikan melalui PT Pos seperti yang dilakukan oleh Cirebon Power,&rdquo; tandas Gilarsih.

GII Indonesia Rendah, Cirebon Power Gandeng PT Pos Sebar 1700 Buku

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pt pos

Berita Terkini