<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/ANH_0404.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagai Pemegang Saham PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) kembali melantik M. Wahid Sutopo sebagai Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Direktur Utama PT PII dilakukan di Aula Djuanda Kementerian Keuangan pada Jumat (25/11).  Pengangkatan ini mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 340/KMK.06/2022 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT PII. Menkeu berharap, Wahid Sutopo dapat berikhtiar dalam mengatasi hambatan-hambatan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.  “Dengan modal pengalaman pada periode pertama kita berharap itu menjadi bekal untuk menyelesaikan masalah-masalah, mengatasi masalah secara lebih cepat lebih tepat. Dengan demikian, akselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia bisa dicapai," kata Sri Mulyani dalam keterangannya, Jumat (25/11).  Sebagai informasi, sebelum diangkat menjadi Direktur Utama PT PII pada periode 2022 –2027, Wahid Sutopo memiliki rekam jejak yang cukup beragam. Yakni, pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT PII sejak 29 November 2019, Direktur Eksekutif Bisnis PT PII pada 2017 hingga 2018, dan menjabat posisi penting di beberapa perusahaan swasta dan BUMN.  Dengan diangkatnya kembali Wahid Sutopo sebagai Direktur Utama PT PII, maka susunan Dewan Direksi PT PII saat ini adalah sebagai berikut: Direktur Utama M. Wahid Sutopo; Direktur Andre Permana dan Direktur Donny Hamdani.  Menteri Keuangan juga menegaskan arahannya kepada PT PII agar mampu melihat penjaminan yang diberikan dan mengevaluasi bagaimana ring fencing keuangan negara bisa dibangun dengan baik sebagai sebuah prudential policy keuangan negara.  “Bukan untuk untuk menghindari risiko, namun ini adalah sebagai suatu prudential policy dari keuangan Negara. Bagaimana kita tidak dengan mudah meng-absorb semua lost. Apalagi kalau lost itu karena ketidakkompetanan, kalau lost itu adalah karena ketidakprofesionalan, kalau lost itu juga karena irresponsibility. Hal-hal seperti itu tidak seharusnya menjadi sesuatu yang harus di-absorb oleh negara," tegas Menteri Keuangan.  Untuk diketahui, PT PII senantiasa berkomitmen untuk terus mengembangkan visi perusahaan dengan menjadi BUMN penggerak utama yang aktif dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.  Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan juga membantu Pemerintah dalam mendorong Program Pemulihan Ekonomi Nasional demi menuju Indonesia Maju.  Dengan visi itu, PT PII memastikan percepatan pemenuhan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dengan memberikan penjaminan dan nilai tambah bagi pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak kebermanfaatan yang paling besar kepada masyarakat Indonesia.

Menkeu Kembali Lantik Wahid Sutopo sebagai Direktur Utama PT PII

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-29-at-16.44.57.jpeg" alt="Dirut PT PII Muhammad Wahid Sutopo (kanan) didampingi Direktur Eksekutif Bisnis Andre Permana (kiri) dalam Ngobras Media di kantor PT PII, Jakarta, Rabu (29/12). (PT PII FOR JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Dirut PT PII Muhammad Wahid Sutopo (kanan) didampingi Direktur Eksekutif Bisnis Andre Permana (kiri) dalam Ngobras Media di kantor PT PII, Jakarta, Rabu (29/12). (PT PII FOR JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menyiapkan rumah susun (rusun) Bandung, Jawa Barat (Jabar); dan Sumatera Utara (Sumut) pada 2022. Rusun itu merupakan fasilitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengakses permukiman layak huni dan terjangkau.  Rusun di Bandung dan Sumut dikerjakan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Proyek KPBU itu melibatkan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai penjamin atas pekerjaannya.  Direktur Eksekutif Bisnis Andre Permana mengatakan, pada 2022 PT PII bakal memberikan penjaminan untuk proyek rusun di Jabar dan Sumut. Untuk rusun di Jabar penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) dari Kementerian PUPR dan badan usahanya adalah pihak swasta. "Pekerjaannya sedang berlangsung," ujar Andre Permana kepada JawaPos.com di Jakarta, Rabu (29/12).  Rusun di Jabar berlokasi di Cisaranten, Kota  Bandung dengan nilai proyek Rp 768 miliar dan konsesi 15 tahun. Rusun tersebut berjumlah empat tower. Nantinya disewakan kepada MBR. Selama konsesi 15 tahun, pembayaran atas pembangunan rusun itu dengan metode availability payment (AP) atau ketersediaan layanan dari PJPK.  Sementara untuk rusunawa di Sumut masih dalam kajian. Adapun PJPK untuk rusun di Sumut ada pemerintah provinsi setempat.  "Nilai dan detail belum bisa kita infokan karena masih dalam tahap finaliasi. Yang jelas ini dikerjakan 2022," imbuh Andre.  Dirut PT PII Muhammad Wahid Sutopo menambahkan, pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur di tengah pandemi. Namun, pembangunan infrastruktur tidak bisa mengandalkan APBN atau APBD semata. Perlu dukungan swasta atau investor. Pekerjaan infrastruktur dengan melibatkan swasta atau investor itu hanya dapat dilakukan dengan skema KPBU. "Investor yang dilibatkan dalam proyek infrastruktur itu harus diberikan jaminan, yakni melalui PT PII," ujar Muhammad Wahid Sutopo di tempat yang sama.  Kehadiran PT PII, kata pria yang biasa dengan Sutopo itu, untuk menjamin investasi yang digelontorkan oleh investor berjalan dengan lancar. Mulai dari penggelontoran modal, pekerjaan, operasional, pemeliharaan, dan hasil yang didapatkan selama masa konsesi.  Adapun PT PII telah memberikan penjaminan terhadap 37 proyek. Semua itu terdiri atas 29 proyek KPBU dan 8 proyek Non-KPBU.  Proyek KPBU itu meliputi enam sektor. Yakni, jalan di 13 jalan tol, 3 proyek jalan non-tol; 4 proyek sektor Telekomunikasi (Palapa Ring Paket Barat, Tengah dan Timur serta Satelit Multifungsi Pemerintah), 1 proyek sektor Ketenagalistrikan (PLTU Batang); dan 6 proyek sektor air  minum.  Untuk sektor air minum yakni di SPAM tersebar di Umbulan, Bandar Lampung, Semarang Barat, Pekanbaru, Jatiluhur I, dan SPAM Kariyan - Serpong. ). Ada 2 proyek 2 sektor transportasi. Yakni di pekerjaan KA Makassar–Parepare dan Bandara Labuan Bajo. "Untuk penjaminan atas proyek KPBU ini merupakan penugasan dari pemerintah," ujar Muhammad Wahid Sutopo.  Pria yang biasa disapa Sutopo itu mengatakan, PT PII melakukan penjaminan terhadap sebuah proyek berdasarkan pada penugasan pemerintah, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dengan Skema KPBU, Pemerintah Siapkan Rusunawa di Jabar dan Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/tol-kapal-betung1111-1.jpg" alt="Dokumentasi pembangunan simpang susun antara jalan tol Sumatera ruas Kayu Agung–Palembang–Betung (Kapal Betung) dan jalan tol Sumatera ruas Palembang–Indralaya (Palindra) di Desa Ibul Besar I, Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Nova Wahyudi/Antara" width="100%">
<figcaption>Dokumentasi pembangunan simpang susun antara jalan tol Sumatera ruas Kayu Agung–Palembang–Betung (Kapal Betung) dan jalan tol Sumatera ruas Palembang–Indralaya (Palindra) di Desa Ibul Besar I, Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Nova Wahyudi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meningkatkan kapasitas kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam penggarapan kerja dengan skema  kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).  Peningkatan kemampuan SDM yang dikemas dalam Program Secondment Periode II 2021 itu, selain melibatkan ASN Kemenkeu, juga jajaran Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu. SMV itu meliputi jajaran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII; Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI; Lembaga Manajemen Aset Negara/LMAN; PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI; dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)/PT SMF.  Kepala Biro SDM Kemenkeu Rukijo mengatakan, program secondment diharapkan bisa memunculkan pemikiran dan rekomendasi untuk program pembangunan pemerintah, khususnya di bidang infrastruktur dan penguatan ekonomi nasional. "Tujuan lainnya supaya bisa meningkatkan kompetensi dan kapasitas peserta," ujar Rukijo dalam keterangan persnya, Rabu (4/8).  Program secondment meliputi magang/praktik kerja, detasering (secondment), pelatihan atau pertukaran pegawai di lingkungan Kemenkeu dan SMV Kemenkeu. Dan, berlangsung selama tiga bulan. Pada program itu PT PII memberikan materi terkait pengelolaan pembiayaan dan risiko KPBU.  Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo mengatakan, peserta pada program secondment ini akan dikenalkan tentang pengelolaan APBN dari sisi Kemenkeu dan aspek pengelolaan usaha dengan pola terintegrasi.  "Dalam program Secondment ini, kami akan memulai dengan tahapan untuk melakukan capacity building mengenai KPBU yang akan dilaksanakan IIGF Institute sebagai unit kerja PT PII," M. Wahid Sutopo.  PT PII selama ini telah berperan melakukan kegiatan riset, capacity building dan outreach tentang KPBU kepada stakeholder.

Kemenkeu dan PT PII Tingkatkan Kemampuan SDM tentang KPBU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pt-pii-berikan-penjaminan-proyek-kpbu-spam-bandar-lampung_m_188685.jpeg" alt="Ilustrasi unit pengalahan air bersih PDAM" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi unit pengalahan air bersih PDAM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus mengupayakan kelancaran penyediaan air minum untuk masyarakat Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya. Kini Kementerian PUPR tengah menyiapkan sistem penyediaan air minum (SPAM) Karian-Serpong.  SPAM Karian-Serpong digarap dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). SPAM ini dikerjakan oleh PT Karian Water Services, konsorsium K-Water dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam mengerjakan SPAM Karian-Serpong pihaknya melibatkan berbagai pihak. Yaitu, PT PII dan Pemerintah Daerah Off-Taker SPAM Regional Karian-Serpong. Pemda itu meliputi Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Tangerang, Pemkot Tangerang Selatan.  "Proyek air bersih ini dalam rangka mencapai tujuan kita bersama, yaitu menyediakan air bersih untuk masyarakat melalui infrastruktur SPAM," kata Basuki Hadimuljono dalam keterangan persnya, Senin (3/5).  Adapun SPAM Regional Karian-Serpong ini memiliki kapasitas 4.600 liter/detik dan nantinya dapat memasok air minum ke wilayah DKI Jakarta, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Diperkirakan dapat melayani lebih kurang 539.000 sambungan rumah (SR) di tiga wilayah tersebut.  Menteri Basuki menambahkan, manfaat ekonomis lainnya dari SPAM Regional Karian-Serpong yakni meningkatkan cakupan air bersih di kota Jakarta sampai dengan 3.600 liter per detik, Kota Tangerang sebesar 750 lpd, dan Kota Tangerang Selatan sebesar 650 lpd. Manfaat lainnya adalah mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan air tanah dan mencegah terjadinya penurunan permukaan tanah, serta membuka lapangan kerja.  Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuanga (Kemenkeu) Luky Alfirman menuturkan, proyek SPAM kini menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan akses air bersih dan air minum bagi masyarakat. Dengan adanya SPAM, maka distribusi penyaluran air minum ke masyarakat dapat berjalan tepat waktu dan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, serta gender equality.  Luky Alfirman menyebut, skema KPBU dan penjaminan melalui PT PII sebagai SMV Kemenkeu diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. "Tidak hanya proyek SPAM Karian - Serpong, juga pada proyek-proyek infrastruktur lainnya sehingga pembangunan infrastruktur tetap berlanjut walaupun di tengah pandemi Covid-19 ini,” terang Luky.  Sementara itu, Dirut PT PII M. Wahid Sutopo menyatakan, pihaknya terus mendukung pengembangan infrastruktur sektor air minum secara berkelanjutan menyediakan akses air bersih yang berkualitas untuk masyarakat.  SPAM Karian - Serpong merupakan proyek ke-34 yang mendapatkan skema penjaminan dari PT PII. Khusus untuk SPAM, Karian - Serpong merupakan proyek keenam yang mendapat penjaminan dari PT PII.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/19/02/2021/sri-mulyani-masih-ada-15-persen-rakyat-belum-dapat-air-bersih/">Sri Mulyani: Masih Ada 15 Persen Rakyat Belum Dapat Air Bersih</a>  "PT PII terus memperkuat keyakinan bagi para investor dan lembaga keuangan untuk berpartisipasi dalam investasi dan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur nasional khususnya di sektor SPAM."

Kementerian PUPR Garap Proyek SPAM Untuk DKI, Tangerang, dan Tangsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Jaringan-Listrik.jpg" alt="Ilustrasi jaringan listrik (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jaringan listrik (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PLN mengembangkan sistem jaringan kelistrikan untuk wilayah Jawa Timur (Jatim) dan Bali. Pengembangan tersebut terlaksana setelah mendapat sokongan pembiayaan dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).  Kerja sama <a href="https://www.jawapos.com/tag/pt-pln/">PT PLN</a> dengan AIIB dalam pengembangan jaringan Jatim-Bali ini mendapat jaminan dari pemerintah atau Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PT PII.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/dirut-pt-pln/">Dirut PT PLN</a> Zulkifli Zaini mengatakan, pihaknya mendapat sokongan dari AIIB senilai USD 310 juta. Dana tersebut digunakan untuk pengembangan akses jaringan distribusi di regional Jatim dan Bali, serta peningkatan keandalan sistem distribusi eksisting.  "Semoga kolaborasi yang telah dibangun bersama ini dapat terus belanjut untuk ke depannya,” ujar Zulkifli dalam acara penandatangan kerja sama yang dilakukan secara virtual pada Rabu (10/2).  Adapun penandatanganan perjanjian penjaminan pemerintah itu melalui Kemenkeu dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pt-pii/">PT PII</a> atas pinjaman langsung AIIB ke <a href="https://www.jawapos.com/tag/pt-pln-persero/">PT PLN (Persero)</a>. Zulkifli Zaini berharap masyarakat di Jatim dan Bali lebih dapat merasakan manfaat layanan kelistrikan lebih baik lagi.  Berdasar data 2019, jumlah pelanggan di Jatim dan Bali mencapai sekitar 13,48 juta pelanggan, dengan kapasitas daya tersambung sekitar 24,39 GVA, dan konsumsi daya sekitar 42,94 TWh.  Pengembangan sistem distribusi itu untuk mengakomodasi pertumbuhan penjualan, penambahan pelanggan, serta perbaikan dan peningkatan efisiensi keandalan sistem distribusi. Langkahnya dengan melakukan pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM), Jaringan Tegangan Rendah (JTR), trafo, dan sambungan pelanggan. Selain itu, proyek PLN di Jatim dan Bali dapat mendorong pencapaian target rasio elektrifikasi nasional 100 pada 2021.  Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman menyatakan, Pemerintah konsisten melanjutkan dukungannya untuk percepatan pembangunan infrastruktur di tengah pandemi Covid-19. Khususnya, melalui proyek Jaringan Distribusi PT PLN.  "Dengan memberikan dukungan melalui penjaminan Pemerintah pada proyek ini, Kemenkeu bersama dengan PT PII mendukung PT PLN dalam mendapatkan pembiayaan yang terjangkau dari lembaga multilateral AIIB," ujar Luky.  Dirut PT PII M. Wahid Sutopo menuturkan, dengan menyediakan penjaminan Pemerintah pada proyek jaringan distribusi Jatim-Bali, menunjukkkan PT PII bersama Kemenkeu berkomitmen mendukung pengembangan infrastruktur listrik di Indonesia bagian Timur.  Keberadaan PT PII bersama Kementerian Keuangan menyediakan Penjaminan Pemerintah memberikan keyakinan kepada AIIB untuk memberikan pembiayaan dengan skema biaya yang terjangkau pada proyek East Java and Bali Power Strengthening Project (EJB).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/06/10/2020/sebanyak-600-kali-gangguan-listrik-di-jatim-akibat-layang-layang/">Sebanyak 600 Kali Gangguan Listrik di Jatim akibat Layang-Layang</a>  “Proyek Jaringan Distribusi Jawa Timur dan Bali ini merupakan proyek PT PLN ke-4 yang mendapatkan jaminan pemerintah bersama dari Kemenkeu dan PT PII," sebutnya.  Adapun proyek yang sebelumnya yang telah dijamin adalah proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di wilayah Indonesia Timur. Selain itu, dua proyek pengembangan jaringan distribusi kelistrikan di wilayah Kalimantan dan Maluku-Papua. Semua itu menggunakan pendanaan dari ADB. Untuk proyek wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan pendanaan dari KfW.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=D-VmxfIAs2M

Dijamin PT PII, PLN Kembangkan Jaringan Distribusi Jatim-Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pltp-ungaran-segera-dibangun_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Panas Bumi." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Panas Bumi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketersedian energi listrik terus dikebut pemerintah, terutama energi baru terbarukan (EBT). Pada Rabu (19/8), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyaksikan penandatanganan perjanjian pelaksanaan dua proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Yakni, PLTP Dieng Unit 2 dan Patuha Unit 2.  Kedua proyek tersebut dikerjakan oleh PT Geo Dipa Energi (Persero)/GeoDipa dan dibiayai Asian Development Bank (ADB) dengan nilai investasi USD 469,2 Juta.  Terlaksananya kedua proyek itu selain dibiayai ADB, juga mendapat jaminan dari pemerintah melalui Kemenkeu dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII.  Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan tetap konsisten untuk melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk proyek pembangunan pembangkit listrik. Tujuannya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakat, yaitu listrik.  “Kementerian Keuangan bersama PT PII dan GeoDipa turut andil dalam meningkatkan pembangkit listrik energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, mengurangi emisi karbon. Secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan terciptanya lapangan kerja barudi masa pandemi Covid-19 ini,” ujar Luky di Jakarta, Rabu (19/8).  PLTP Dieng Unit 2 dan Patuha Unit 2 masing-masingnya memiliki kapasitas 55 MW. Proyek tersebut masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028. Kehadiran PLTP itu untuk mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan, melalui energi panas bumi.  Keduanya dikerjakan oleh GeoDipa yang merupakan salah satu Special Mission Vehicles (SMV) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  Dirut GeoDipa Riki Firmandha Ibrahim menjelaskan, proyek PLTP Dieng Unit 2 dan Patuha Unit 2 merupakan investasi berkelanjutan yang sangat strategis. Kedua PLTP itu memproduksi energi bersih dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.  “Pemanfaatan panas bumi menjanjikan kondisi lingkungan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan dalam pengoperasioan pembangkit listrik panas bumi hampir tidak menghasilkan emisi karbon yang merusak lapisan bumi secara berkesinambungan," ujar Riki.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/28/05/2020/adb-utangi-geo-dipa-usd-300-juta-untuk-kembangkan-listrik-panas-bumi/">ADB Utangi Geo Dipa USD 300 Juta untuk Kembangkan Listrik Panas Bumi</a>  Dirut PT PII M. Wahid Sutopo mengatakan, penjaminan yang dimandatkan Kemenkeau kepada pihaknya sebagai pelaksana penjaminan pada proyek PLTP Dieng Unit 2 dan Patuha Unit 2 merupakan salah satu bentuk nyata upaya PT PII dalam mendukung program pemerintah untuk penyediaan listrik tenaga panas bumi. Energi tersebut dianggap aman dan ramah lingkungan. Tentunya memberikan manfaat peningkatan ekonomi Indonesia.  PT PII, kata Wahid Sutopo, pada proyek ini diharapkan turut mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional dan memastikan ketersediaan pasokan listrik ramah lingkungan kepada masyarakat.  “Proyek ini merupakan proyek kedua yang dijamin PT PII pada sektor konservasi energi. Sebelumnya PT PII telah memberikan penjaminan untuk proyek Hydropower Program," kata Wahid.  Sementara itu, Direktur ADB untuk Indonesia Winfried F. Wicklein dalam keterangannya menuturkan, pihaknya sangat senang dapat pemerintah Indonesia dalam mencapai target energi terbarukan. Pembiayaan dari ADB itu bagian dari  Bcaa juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/22/01/2019/pltp-ungaran-segera-dibangun/">PLTP Ungaran Segera Dibangun</a>  ADB sangat senang menjadi bagian dari Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, yang akan sangat membantu dalam mencapai target energi terbarukan pemerintah Indonesia. Sebagai bagian dari komitmen ADB untuk energi terbarukan. "Kami bangga terlibat dalam hampir seperempat kapasitas energi panas bumi terpasang di Indonesia," ujar Winfried F. Wicklein.

Dijamin PII dan Kemenkeu, GeoDipa Bangun PLTP di Dieng dan Patuha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gunakan-skema-kpbu-ap-pemerintah-garap-3-proyek-infrastruktur_m_218162.jpeg" alt="Pemerintah garap proyek jalan nasional nontol di Jalintim Suamtera Selatan dan Riau." width="100%">
<figcaption>Pemerintah garap proyek jalan nasional nontol di Jalintim Suamtera Selatan dan Riau.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Preservasi jalan lintas timur Sumatera yang berlokasi di Sumatera Selatan (Sumsel) diyakini dapat berlangsung lebih terjaga. Waktu tempuh perjalanan pun bisa lebih cepat. Pasalnya, proyek preservasi itu mendapat penjamin dari pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII.  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, pembangunan Tol Trans Sumatera dari dari Bakauheni sampai Banda Aceh pada 2024 yang sedang berlangsung bukan berarti jalintim tidak diperhatikan, malah mendapat perhatian khusus.  “Jalintim tidak bisa kita tinggalkan perannya. Sama seperti Tol Trans Jawa, dimana peran jalan nasional tidak bisa ditinggalkan,” ucap Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin (3/8).  Basuki Hadimuljono kemarin menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Penjaminan dan Regres Proyek KPBU Kegiatan Preservasi Jalintim Sumsel di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta.  Lebih jauh Basuki mengatakan, dengan adanya penjaminan ini, preservasi Jalintim Sumsel diyakini dapat lebih terjaga. Tentunya waktu tempuh kendaraan di Jalintim Sumsel lebih cepat karena kondisi jalan yang baik. Implikasi lainnya, adalah penurunan harga barang, peningkatan pendapatan masyarakat sekitar, serta berkurangnya polusi udara.  Adapun penandatanganan perjanjian penjaminan dilakukan antara Dirut PT PII M. Wahid Sutopo dengan Dirut PT Jalintim Adhi Abipraya, Paulus Bambang Sulistyanto. PT Jalintim Adhi Abipraya merupakan badan usaha pelaksana (BUP).  Proyek KPBU Preservasi Jalintim Sumsel merupakan proyek KPBU pertama di sektor Jalan Nontol di Indonesia. Proyek itu serta mendapat penjaminan pemerintah melalui PT PII.  Dirut PT PII M. Wahid Sutopo mengatakan, penjaminan yang diberikan PT PII pada proyek jalintim Sumsel merupakan salah satu fasilitas dari Kemenkeu untuk meningkatkan kelayakan dan kenyamanan investasi bagi investor dan perbankan.  Sutopo menyebut, PT PII telah memberikan penjaminan pada 22 proyek KPBU. “Dengan skema KPBU dan penjaminan oleh PT PII, diharapkan proyek ini dapat terlaksana dan terjaga dengan baik sehingga dapat meningkatkan konektivitas dan aktivitas ekonomi antarwilayah, khususnya di lintas timur Sumsel,” tutup Sutopo.  Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan proyek KPBU Jalintim Sumsel merupakan terobosan dan pilot project dalam penyelenggaraan jalan nontol di lingkungan Ditjen Bina Marga yang menggunakan Skema KPBU. “KPBU AP (Availability Payment) adalah proses pembelajaran sebagai upaya mencari alternatif skema pembiayaan. Kegiatan perdana ini diharapkan menjadi perhatian kita semua sehingga ke depannya dapat berjalan dengan lebih baik,” ujar Hedy.  Estimasi biaya investasi proyek tersebut Rp 916,4 Miliar. Sementara Lingkup utama proyek preservasi jalintim Sumatera di Sumsel sepanjang 29,87 km dan 14 buah jembatan.  Ruas jalan yang dipreservasi meliputi Jalan Srijaya Raya (6,3 km), Jalan Mayjen Yusuf Singadekane (5,2 km), Jalan Letjen H. alamsyah Ratu Perwiranegara (3,15 km), Jalan Soekarno - Hatta (8,32 km), Jalan Akses Terminal Alang-alang Lebar (4 km) dan Jalan Sultan mahmud Badarudin II (2,9 km). Ruas Jalintim ini juga kan dilengkapi dua buah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Y1cR5XcFTZE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=C96X_-4-4Cg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=8_ZgYZZClrs

Dapat Penjaminan, Preservasi Jalintim Sumsel Diyakini Lebih Terjaga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kai-daop-6-operasikan-jalur-ganda_m_.jpg" alt="JALUR GANDA: PT KAI Daop 6 Jogjakarta mulai mengoperasionalkan jalur ganda Palur-Stasiun Kedung Banteng, Selasa (5/3). (Ari Purnomo/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>JALUR GANDA: PT KAI Daop 6 Jogjakarta mulai mengoperasionalkan jalur ganda Palur-Stasiun Kedung Banteng, Selasa (5/3). (Ari Purnomo/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperluas jaringan rel kereta api (KA) di Sumatera. Dalam waktu dekat akan dibangun jalur KA Lahat - Tarahan, Lampung. Jalur KA tersebut memiliki panjang 250 kilometer (km).  Agar proyek itu berjalan lancar, Kemenhub meminta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk melakukan pendampingan. Sebab pembangunan KA itu menggunakan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).  "Berkaca pada pengalaman, PT PII membantu Kemenhub untuk proyek Makassar - Parepare dan beberapa proyek transportasi lainnya khususnya di daerah. Kemenhub kini mempercayakan PT PII untuk turut membantu Pemprov Lampung pada proyek potensial berskema KPBU dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur transportasi untuk masyarakat Lampung," jelas Dirut PT PII Armand Hermawan dalam keterangan persnya, Selasa (2/7).  Minggu (30/6) lalu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bersama Dirut PT PII Armand Hermawan mengunjungi Lampung. Kunjungan tersebut terkait rencana pembangunan proyek KA di provinsi tersebut. Kunjungan itu disambut oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.  Adapun proyek KA Lahat Tarahan memiliki panjang 250 KM yang terbagi atas beberapa seksi. Pembangunannya menggunakan pendanaan APBN dan skema KPBU. Untuk tahap awal yang akan di-KPBU-kan adalah seksi Tegineneng hingga Tarahan sepanjang 40 KM.  Sebelumnya PT PII sudah berpengalaman membantu Kemenhub mengembangkan proyek infrastruktur perkeretaapian Makassar - Parepare. Proyek tersebut merupakan proyek infrastruktur perkeretaapian pertama yang menggunakan skema KPBU di sektor transportasi.

Kemenhub Garap Proyek Jalur KA di Lampung Dengan Skema KPBU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/dirut-pt-pii-armand.jpeg" alt="Direktur Utama PT PII Armand Hermawan usai menerima “PPP Agency of the Year 2019” dari The Assets di Singapura, Senin (24/6). (Ist)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT PII Armand Hermawan usai menerima “PPP Agency of the Year 2019” dari The Assets di Singapura, Senin (24/6). (Ist)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam mengejar pertumbuhan pembangunan infrastruktur, pemerintah terus mendengungkan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP). Pelaksana KPBU itu adalah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).  Kehadiran PT PII itu terus mendapat sorotan dari publik. Tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga internasional. Buktinya BUMN di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut meraih penghargaan di ajang Asia Infrastructure Award. Penghargaan yang diberikan oleh The Asset, salah satu perusahaan multimedia terintegrasi yang berfokus pada industri keuangan di Asia, itu mengganjar PT dengan “PPP Agency of the Year 2019”.  Direktur Utama PT PII Armand Hermawan menuturkan, pencapaian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan lenders dalam berinvestasi dan membiayai proyek infrastruktur nasional.  “Pencapaian ini tidak terlepas dari usaha seluruh jajaran PT PII, serta dukungan yang sangat berarti dari Kementerian Keuangan sebagai pemegang saham beserta seluruh pemangku kepentingan," ungkap Armand Hermawan usai menerima pengharagaan tersebut dalam acara “The Asset Triple A Asia Infrastructure Awards 2019” di Singapura, Senin (24/6).  "Pencapaian ini memberikan semangat bagi PT PII untuk dapat terus menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, dan melanjutkan kontribusi dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia” imbuh Armand.  Dikatakannya, Indonesia telah sukses mengembangkan skema PPP sebagai inovasi pembiayaan infrastruktur. Hal itu sejalan dengan penjaminan yang dilakukan PT PII terhadap 22 proyek. Semua proyek itu dikerjakan dengan skema PPP. Proyeknya meliputi sektor jalan tol, transportasi, air minum, kelistrikan, dan telekomunikasi.  Pada kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi perolehan PT PII atas penghargaan tersebut.  “Penghargaan ini merupakan pengakuan dunia internasional terhadap kontribusi PT PII. Melalui penjaminan dan inisiatif strategis PT PII, skema KPBU dapat diimplementasikan oleh pemerintah selaku penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK) dan diterima baik oleh investor," ujarnya.  Kementerian Keuangan mendorong KPBU sebagai skema alternatif pembiayaan infrastruktur nasional. Menurut dia, melalui special mission vehicle (SMV) seperti PT PII, kesenjangan pembiayaan infrastruktur dalam APBN dapat diatasi.  Untuk diketahui, acara “The Asset Triple A Asia Infrastructure Awards 2019” dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan panel diskusi “The 4th Asia Infrastructure Finance Leaders Dialogue”. Dalam event tersebut, Direktur Utama PT PII Armand Hermawan didaulat sebagai salah narasumber pada salah satu sesi panel.

Jadi Penjamin Pemerintah, PT PII Diganjar Penghargaan Skala Asia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/menkominfo-sebut-indonesia-merdeka-internet-tahun-ini_m_.jpg" alt="Menkominfo Rudiantara." width="100%">
<figcaption>Menkominfo Rudiantara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah menggarap tol laut, kini pemerintah mulai menginisiasi 'tol langit'. Langkah itu diawali dengan pengajaran jarak jauh atau teleteaching yang dilakukan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dari Timika, Papua.  Dari sana Rudiantara memamerkan 'tol langit' kepada siswa yang tengah berada di Jakarta dan Pulau Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Teleteaching dengan 'tol langit' itu memanfaatkan sambungan internet cepat yang terhubung melalui jaringan serat fiber. Dengan medium itu, sambungan video dari Timika, Natuna, dan Jakarta terasa sangat lancar.  "Pemanfaatan infrastruktur jarigan serat siber itu diharapkan bisa mengakselerasi pemerataan kualitas pendidikan di tanah air," kata Rudiantara, Selasa (30/4).  Adapun teleteaching itu 90 guru SD di Kota Ranai, Kepulauan Natuna, dan Timika, Papua. Di Jakarta aktivitas dilakukan di Universitas Trilogi, Kalibata, Jakarta Selatan.  Menkominfo RI Rudiantara menyebut, ada 150 ribu sekolah yang tersebar dari Sabang-Merauke. Namun, belum semuanya mendapatkan kualitas pendidikan yang merata. Karena itulah pengajaran jarak jauh atau teleteaching menjadi tidak terhindarkan.  “Ada 200 ribu lebih sekolah negeri. 90 ribu di antaranya belum terkoneksi internet cepat. Palapa Ring Barat dan Tengah sudah selesai 100 persen dan beroperasi sejak 2018. Untuk Palapa Ring Timur sudah mencapai 96 persen," sebutnya.  Lebih lanjut dia menuturkan, akhir pekan ini akan dimulai proyek Satelit Multifungsi yang khusus internet cepat. Kalau semua sudah beroperasi maka semua wilayah akan terkoneksi. "Insya Allah semua sekolah bisa menikmati internet cepat,” kata Rudiantara dalam sambungan video dari SDN Pomako, Timika, Papua.  Rudiantara menjelaskan, proyek Palapa Ring hadir untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dalam ketersediaan jaringan internet yang ke depannya akan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.  “Pemanfaatan jaringan Palapa Ring yang dikembangkan oleh Kemenkominfo ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. Termasuk salah satunya untuk penunjang dunia pendidikan jarak jauh yang dilaksanakan pada Selasa ini,” imbuh Rudiantara dalam sambungan videonya.  Dia berharap dengan ketersediaan jaringan internet yang mengoneksi satu wilayah dengan wilayah lain dapat turut mendukung program pendidikan nasional. Program pengajaran maupun pendidikan untuk guru, dan murid dapat dilaksanakan tanpa tatap muka namun melalui koneksi jaringan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Rudiantara-Tol-Langit-750x563.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menkominfo Rudiantara saat pamer "Tol Langit" dari Timika, Papua kepada siswa sekolah di Jakarta dan Natuna,. Tol Langit itu merupakan sambungan internet cepat dari infrastruktur proyek Palapa Ring. (Istimewa)  Sebagai informasi, istilah tol langit adalah infrastruktur jaringan telekomunikasi berupa jaringan backbone serat optik Palapa Ring yang telah dibangun pemerintah. Jaringan telekomunikasi terdiri atas Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur.  Infrastruktur jaringan itu dibangun oleh operator telekomunikasi dan satelit komunikasi High Troughput Satelite (HTS) milik pemerintah. Rencananya diluncurkan pada 2022.  Saat ini, proyek palapa ring barat dan tengah sudah selesai 100 persen. Sedangkan, paket Timur ditargetkan selesai pada semester pertama 2019.  Sementara itu, Direktur Utama PT PII Armand Hermawan menambahkan, tele-teaching diharapkan dapat menunjukan kepada masyarakat salah satu bentuk nyata dari manfaat skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Pendidikan di Indonesia.  “Kami mendukung pembangunan infrastruktur negeri. Khususnya di titik-titik terluar, terpencil dan terdepan di Indonesia. Kami berharap kiranya kehadiran sambungan internet yang tersedia di Kepulauan Natuna dan Timika ini dapat memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat terutama untuk pendidikan melalui kegiatan Tele-teaching,” jelas Armand.  Untuk 3 proyek Palapa Ring, PT PII memberikan penjaminan untuk memberikan rasa aman bagi investor.  Menurut Armand, pembangunan infrastruktur tidak hanya memberikan dampak ekonomi tetapi juga sosial. Terutama pendidikan. Dengan adanya internet cepat berbasis serat fiber diharapkan bisa memeratakan kualitas pendidikan, mengatasi kekuarangan guru dan membuka akses informasi sampai ke pelosok.  “Dengan kehadiran internet cepat berbasis serat fiber yakni proyek palapa ring maka pengajaran jarak jauh menjadi sangat memungkinkan,” jelasnya.  Armand berharap program pengajaran jarak jauh yang digagas PT PII dengan Universitas Trilogi ini bisa direplikasi sehingga pengajaran dan pemerataan pendidikan bisa menjadi lebih cepat.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Rudiantara-Tol-Langit-750x563.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Dari Timika Menkominfo Pamer 'Tol Langit'

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pt pii

Berita Terkini