<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/09/1000541624-1-4142808203.jpg" alt="Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di Media Center Kementerian BUMN, Jakarta pada Senin (9/12)/(Foto: Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di Media Center Kementerian BUMN, Jakarta pada Senin (9/12)/(Foto: Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf, sebab jaringan kelistrikan di Aceh belum pulih pascabanjir bandang dan tanah longsor yang melanda provinsi ini. "Kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Aceh," ujar&nbsp;Darmawan secara daring dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral&nbsp;(ESDM), Jakarta, Selasa (9/12). Ia memaparkan, PLN sudah berupaya mengalirkan listrik dari Arun sampai ke Banda Aceh, namun masih gagal. Kegagalan tersebut disebabkan sambungan transmisi masih mengalami kendala secara sistem, meskipun secara fisik sambungan transmisi kelistrikan sudah pulih. Oleh karena itu, Darmawan juga memohon maaf karena menyampaikan informasi yang tidak benar ihwal pemulihan listrik yang mencapai 93 persen. Ia bermaksud memberikan informasi tersebut ketika pemulihan saluran listrik dari Arun ke Banda Aceh berhasil, namun informasi diberikan terlalu awal. "Dalam proses ini, kami memberikan informasi yang tidak akurat kepada Bapak Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia). Ternyata, dalam proses pengaliran listrik dari Arun ke Banda Aceh, kami menghadapi tantangan hambatan teknis," ujar dia lagi. Kenyataannya, kata&nbsp;Darmawan melanjutkan, penyaluran listrik jauh lebih berat daripada perkiraan PLN. Ia pun berkomitmen untuk memulihkan jaringan-jaringan tegangan rendah PLN di daerah-daerah di Aceh yang masih terisolasi, meliputi Bener Meriah, Aceh Tamiang, Gayo Lues, dan Takengon. "Saya memahami betul kekecewaan dan kesulitan masyarakat. Tidak ada alasan apa pun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini. Sekali lagi saya mohon maaf," ujar Darmawan. Pernyataan Darmawan meralat informasi soal pemulihan 93 persen sistem kelistrikan di Aceh. Imbasnya, Banda Aceh masih mengalami pemadaman bergilir, sebab kekurangan pasokan listrik sebesar 40 megawatt (MW). "Kami terus berusaha menyambung ke daerah-daerah yang terisolasi, kami terus berkomitmen mengerahkan seluruh kekuatan kami agar sistem kelistrikan Aceh bisa pulih kembali," pungkasnya.

Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf, sebab jaringan kelistrikan di Aceh belum pulih pascabanjir bandang dan tanah longsor.

Minta Maaf Ternyata Kelistrikan di Aceh Belum Pulih, Dirut PLN Akui Beri Info Kurang Akurat ke Bahlil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/12/IMG-20240412-WA0014-3622003533.jpg" alt="SPKLU di rest area Jasa Marga." width="100%">
<figcaption>SPKLU di rest area Jasa Marga.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero akan mengubah&nbsp;2.000 tiang listrik PLN, baik yang berbasis baja maupun yang berbasis beton, untuk menjadi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) atau&nbsp;charger&nbsp;kendaraan listrik. "Kami sudah membangun strategi untuk mengubah tiang listrik kami menjadi SPKLU, sehingga dengan catatan biayanya juga lebih murah," ujar Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (30/5). Darmawan melihat potensi jutaan tiang listrik PT PLN (Persero) yang dapat langsung digunakan untuk memfasilitasi pembangunan SPKLU secara cepat dengan harga yang terjangkau. Inovasi tersebut, kata Darmawan, berupa pengubahan atau penambahan fitur di dalam tiang listrik sebagai SPKLU. Kehadiran tiang-tiang listrik PLN yang telah tersebar seantero Indonesia memudahkan PLN untuk memilih lokasi yang strategis. Misalnya, lanjut dia, di tempat-tempat umum yang menjadi tempat kendaraan listrik parkir atau di sekitar apartemen dengan konsentrasi kendaraan listrik yang banyak. "Kami bisa langsung mengubah tiang listriknya menjadi SPKLU," kata Darmawan. Oleh karena biayanya yang murah, PLN menargetkan sebanyak 2.000 unit SPKLU tiang akan tersedia pada 2024. Ia menjelaskan bahwa PLN telah memetakan rencana penambahan SPKLU berbasis geospasial, baik SPKLU tiang maupun non-tiang di titik-titik yang strategis, di tengah keramaian, area parkir, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Dikutip dari laman resmi PLN, inovasi ini bernama PLN EYE atau SPKLU bertipe&nbsp;pole mounted charger.&nbsp;Keberadaan inovasi itu diharapkan dapat menjangkau semua pengguna kendaraan listrik yang ingin mengisi ulang daya baterai kendaraannya. PT PLN melalui PLN Enjiniring telah merilis tiga prototipe SPKLU PLN EYE yang terpasang dan beroperasi. Tiga unit prototipe itu tersebar di Kantor PLN KS Tubun Jakarta Barat sebanyak dua unit, dan satu unit lainnya berada di Sekolah Dasar (SD) Yasporbi Bidakara, Jakarta Selatan.

Oleh karena biayanya yang murah, PLN menargetkan sebanyak 2.000 unit SPKLU tiang akan tersedia pada 2024.

PLN Ubah 2.000 Tiang Listrik jadi SPKLU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/08/WhatsApp-Image-2024-03-08-at-172845-2553059013.jpg" alt="Ilustrasi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memastikan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik selama periode April-Juni 2024. "PT PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dengan menghadirkan tarif listrik yang tetap terjangkau untuk periode triwulan II-2024," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jisman P Hutajulu di Jakarta, Minggu (31/3). Jisman mengungkapkan, parameter ekonomi makro yang digunakan untuk penetapan tarif listrik triwulan II-2024 adalah realisasi pada bulan November 2023, Desember 2023, dan Januari 2024. Yakni, kurs sebesar 15.580,53 per&nbsp;USD, Indonesian Crude Price (ICP) sebesar USD 77,42 per barel, inflasi sebesar 0,28 persen, dan Harga Batubara acuan (HBA) sebesar 70 dolar AS per ton sesuai kebijakan DMO Batubara. "Berdasarkan empat parameter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik atau&nbsp;tariff adjustment&nbsp;bagi pelanggan nonsubsidi mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tarif pada triwulan I-2024. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menetapkan tarif listrik tetap atau tidak naik," kata Jisman. Tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik. Termasuk di dalamnya pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kementerian ESDM tetap mendukung PLN agar selalu berupaya melakukan langkah-langkah efisiensi operasional dan memacu penjualan tenaga listrik secara lebih agresif dengan tetap menjaga mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, sesuai dengan keputusan pemerintah, PLN pun siap mendukung upaya pemerintah dalam menghadirkan listrik yang tetap andal dan terjangkau demi menjaga daya beli masyarakat. "PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam menghadirkan energi listrik yang andal serta terjangkau untuk seluruh pelanggan. Berbagai upaya efisiensi dan digitalisasi yang telah dilakukan PLN menjadi kunci dalam mewujudkan komitmen ini," ujar Darmawan. Adapun, untuk rincian tarif tenaga listrik di kuartal II-2024 (April-Juni) dapat diakses melalui&nbsp;<a href="https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik/tariff-adjustment">https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik/tariff-adjustment</a>

"PT PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dengan menghadirkan tarif listrik yang tetap terjangkau," katanya

PLN Tegaskan Tak Ada Kenaikan Tarif Listrik hingga Juni 2024, ini Pertimbangannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PLN-Oke6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagai upaya meneguhkan kembali komitmen PLN dalam penyelenggaran pengelolaan kelistrikan di Jawa Timur dengan memegang teguh integritas dan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG), PLN Grup se-Jawa Timur menggelar acara Multi Stakeholder Forum 2019 dengan tema “Powering The Nation with Integrity” di Hotel Sheraton, Rabu (26/06).  Peserta merupakan stakeholder PLN UID Jatim, PLN UIP JBTB I, PLN UIP JBTB II, PLN UIT JBTB, dan PT PJB yang terdiri dari Forkopimda Jawa Timur, Dinas, Media, BUMN,Asosiasi, Sivitas Akademika, Yayasan, dan Tokoh Masyarakat .  Acara dibuka dengan sambutan dari Direktur Regional Bisnis Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Supangkat Iwan Santoso. Dalam sambutannya, Iwan menyampaikan kegiatan ini merupakan wujud komitmen PLN untuk terselenggaranya pengelolaan kelistrikan yang berintegritas jauh dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dukungan dari seluruh stakeholder berperan penting demi terwujudnya hal tersebut.  “Perkembangan kelistrikan kita di Indonesia, Jawa Timur khususnya berkecukupan tidak defisit maka dari itu, sehingga pertumbuhan demand dari sektor perindustrian dan bisnis dapat kami penuhi. Di sisi lain, kami juga berkomitmen untuk mewujudkan kelistrikan dengan berbasis pada energi bersih, dan untuk mewujudkan itu kami membutuhkan dukungan dari semua stakeholder,” paparnya.  Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Setiajid memaparkan sektor tenaga listrik memiliki peranan penting dalam pembangunan. Ada beberapa fokus perhatian pemerintah, mulai dari peningkatan Rasio Elektrifikasi di Jawa Timur yang saat ini 98,3 persen target tahun 2021 mencapai 99,9 persen, peningkatan infrastruktur jaringan kelistrikan di jalur selatan Jawa Timur, dan kepulauan di Madura, pertumbuhan 5 kawasan industri di Jawa Timur sehingga membutuhkan ketersediaan listrik yang cukup.  “Kami juga mengharap terobosan PLN untuk menaruh perhatian pada sektor transportasi menuju energi bersih, seperti dengan adanya stasiun pengisian listrik untuk angkutan umum dan bus di Jawa Timur,” tambahnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PLN-OKE4-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kegiatan Multi Stakeholder Forum 2019 dengan tema “Powering The Nation with Integrity” di Hotel Sheraton, Rabu (26/06). (Dok. Humas PT PLN)27  Dikemas secara menarik dalam bentuk talkshow, peserta diajak berdiskusi mengenai isu-isu kelistrikan dan perindustrian di Jawa Timur bersama Generel Manager UID Jawa Timur, Bob Saril, Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Saiful Jasan, serta Perwakilan Dinas ESDM Jawa Timur, Didik Agus. Bob Saril menyampaikan beragam program pemasaran kemudahan pelayanan, ketersediaan dan kecukupan listrik hingga komitmen PLN untuk bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur capai Rasio Elektirifkasi 99,9 persen serta menciptakan energi bersih melalui electrifying lifestyle.  Mendukung pertumbuhan konsumsi listrik, Saiful Jasan menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur sudah diatas 5 persen yang berarti diatas pertambahan rata-rata nasional, kontribusi terbesar disumbang oleh industri pengolahan, perdangan, dan perindustrian.  Di akhir acara, seluruh stakeholder menandatangi deklarasi integritas yang berisi: 1. Mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotismen serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan curang. 2. Tidak menerima, meminta atau melakukan pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, gratifikasi yang dianggap suap, hadiah atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 4. Siap memberikan infromasi apabila mengetahui adanya indikasi perbuatan curang maupun KKN dan siap melaporkan perbuatan penyimpangan integritas tersebut dengan tetap turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan. 5. Bila kami melanggar hal-hal tersebut diatas, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Multi Stakeholder Forum 2019, Powering The Nation with Integrity

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pln-beri-diskon-tarif-listrik-hingga-30-persen-ini-syaratnya_m_.jpg" alt="pemasangan listrik." width="100%">
<figcaption>pemasangan listrik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;&ndash; Surplus listrik membuat PT PLN terus berusaha mengerek konsumsi setrum nasional dengan memberikan sejumlah insentif. Setelah memberikan diskon tarif Rp 52 per kWh bagi pelanggan rumah tangga 900 VA, perusahaan pelat merah itu kini memperpanjang diskon tarif industri 30 persen pada pukul 23.00&ndash;08.00 WIB. Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PLN Djoko Abumanan menyatakan, diskon tarif industri cukup efektif untuk menaikkan konsumsi industri. &rsquo;&rsquo;Tahun lalu industri tumbuh tinggi,&rsquo;&rsquo; ujarnya dikutip Jawa Pos, Rabu (27/2). Pada 2018 realisasi pertumbuhan konsumsi listrik industri mencapai 6,45 persen. Angka tersebut lebih tinggi daripada realisasi pertumbuhan listrik nasional 2017 sebesar 5,14 persen. Sebenarnya, PLN telah memberlakukan diskon tarif 30 persen itu sejak 2016. Program yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid III tersebut berlangsung selama tiga tahun dan seharusnya berakhir pada akhir 2018. Program tersebut diharapkan menggairahkan sektor industri yang harus menurunkan produksi, terutama sif malam, lantaran perlambatan ekonomi. Program itu diberikan kepada industri skala menengah dan besar dengan daya di atas 200 kVa. Pemanfaatan insentif tersebut diharapkan membuat industri menambah investasi dan peningkatan produksi. Selain itu, PLN mengeluarkan paket penundaan pembayaran 40 persen rekening listrik sebagai program jangka pendek, yakni enam dan sepuluh bulan kepada industri padat karya. Saat ini pertumbuhan konsumsi listrik industri terbesar berada di Jawa Tengah, setelah itu Jawa Timur. &rsquo;&rsquo;Sekarang pertumbuhan Jatim dikalahkan Jateng. Industri banyak yang pindah ke sana (Jateng),&rsquo;&rsquo; jelasnya. Hal tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan industri di sebuah wilayah. Selain listrik, perkembangan industri didukung transportasi jalan tol, pelabuhan, maupun kemudahan perizinan. Secara keseluruhan, pendapatan PLN memang masih terkonsentrasi di Jawa dengan dominasi 70 persen. Lalu, Sumatera 20 persen dan 10 persennya di wilayah Indonesia Timur. &rsquo;&rsquo;Jawa itu klusternya terbesar di Jawa Barat, lalu Jateng, kemudian Jatim,&rsquo;&rsquo; katanya. Sementara itu, Analis Energy Finance Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Elrika Hamdi menilai, regulasi yang tidak menarik dan justru menjadi penghambat adalah faktor stagnannya penggunaan energi surya atap di tanah air. Salah satu regulasi yang menghambat adalah tarif ekspor listrik 65 persen ke PLN. Seharusnya, agar bisa menarik pengguna pembangkit listrik tenaga surya atap (PLTSA), tarif ekspor listrik ke PLN juga harus 100 persen. &rsquo;&rsquo;Agar equal karena di negara-negara ASEAN lainnya pun 100 persen. Di Vietnam mereka menggunakan skema tarif yang menarik,&rsquo;&rsquo; katanya. Saat ini kapasitas listrik tenaga surya atap di Indonesia baru mencapai 80 MW. Angka itu jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Thailand yang memiliki kapasitas listrik tenaga surya atap 2,6 gw, bahkan Filipina 868 mw. Padahal, Indonesia memiliki potensi 500 gw sumber tenaga surya. Vietnam pun juga menggenjot penggunaan listrik tenaga surya. Vietnam menargetkan kapasitas terpasang listrik tenaga surya dapat mencapai 3 ribu mw pada 2020. Sementara itu, Indonesia baru mencapai 900 mw pada 2028. Padahal, penggunaan listrik tenaga surya atap bisa menghemat pembayaran tarif listrik. Sebagai contoh, biaya pemasangan solar atap untuk kapasitas 2.200 VA mencapai Rp 46,53 juta. Jika menggunakan skema ekspor tarif 65 persen oleh PLN, akan ada penghematan biaya pembayaran tarif listrik Rp 642.857 per bulan. Dengan begitu, investasi di awal tersebut akan kembali selama enam tahun. Tetapi, jika pembayaran oleh PLN dilakukan 100 persen, penghematan tarif per bulan bisa mencapai Rp 658.390 per bulan dan investasi bisa kembali selama 5,89 tahun.

PLN Beri Diskon Tarif Listrik Hingga 30 Persen, Ini Syaratnya