<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Beras-Bulog-Dery-Ridwansah-4-.jpg" alt="Pekerja beraktivitas di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Perum Bulog resmi mendapatkan penugasan penyaluran bantuan sosial beras sebanyak 450 ribu ton untuk 10 juta keluarga. Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, mengatakan, program ini" width="100%">
<figcaption>Pekerja beraktivitas di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Perum Bulog resmi mendapatkan penugasan penyaluran bantuan sosial beras sebanyak 450 ribu ton untuk 10 juta keluarga. Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, mengatakan, program ini</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian menggandeng PT Pertani (Persero) untuk bersinergi dalam mengamankan harga beras di tingkat petani melalui Program Serap Gabah Petani di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.  Program ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertanian RI agar menggalakkan gerakan serap gabah petani di beberapa wilayah di Indonesia. Program Serap Gabah Petani ini digelar pertama kalinya di Kabupaten Banyuwangi oleh PT Pertani di 2021 dan selanjutnya akan digelar juga di kabupaten serta kota lainnya secara berkelanjutan.  Kepala BKP Agung Hendiradi mengatakan, kegiatan ini merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah terhadap stabilisasi harga gabah di tingkat petani. “Kementerian Pertanian bekerja sama dengan PT Pertani melakukan penyerapan gabah produksi petani kita, dan tentunya di atas HPP sehinga petani dapat menikmati keuntungan yang wajar,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (25/3).  Menurutnya, PT Pertani sebagai bagian holding BUMN Pangan juga bergerak di bidang perberasan. Dengan potensi sarana dan prasarana yang dimiliki seperti dryer dan Rice Milling Unit (RMU) yang tersebar secara nasional, Agung optimistis PT. Pertani mampu menyerap gabah petani saat panen raya sekitar 300 ribu ton GKP.  “Dengan kapasitas dryer rata-rata 30 ton per hari dan kapasita RMU 2-3 ton per jam, serta peluang pasar beras yang masih terbuka lebar khususnya antar pulau ke wilayah timur Indonesia, saya yakin PT Pertani bisa menyerap gabah petani hingga 300 ribu ton,” jelasnya.  Sementara itu, Direktur PT Pertani (Persero) Maryono menjelaskan, pihaknya akan mengambil gabah petani dengan harga yang komersial. Pihaknya ingin agar harga gabah petani tidak anjlok saat panen raya karena kenyataanya hasil panen gabah petani yang sudah diserap oleh PT Pertani (Persero) berkualitas.  “Sebagai BUMN di bidang pangan, kami ingin hadir di tengah masyarakat, khususnya petani yang intinya tidak boleh dirugikan. Ketika panen raya kita juga mengambil gabah dengan harga komersial. Petani jangan sampai merugi, kita siap untuk offtake menyerap gabah petani,” ujar Maryono.  Khusus di Banyuwangi, kata dia, PT. Pertani memiliki 2 Unit Pengolah Padi (UPP) yang berlokasi di Desa Kalistel Kecamatan Sempul dan di Desa Blambangan Kecamatan Muncar. “Kami memiliki hampir 30 kantor cabang serta belasan Pabrik Unit Penggilingan Padi yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan begitu diharapkan penyerapan gabah hasil panen petani bisa merata semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita,” terangnya.  Sementara, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Arief Setiawan, mengatakan ini menjadi harapan bagi petani, apa lagi ditengah pandemi Covid-19 seperti ini. Program yang digagas oleh dua lembaga itu dapat dikatakan menjadi solusi yang tepat bagi petani saat ini.  “Kami sangat bersyukur dan banyak petani berterima kasih kepada PT Pertani (Persero) yang sudah banyak membantu serta kami akan terus mendukung program itu agar dapat mensejahterakan petani,” pungkasnya.  Dalam program ini, PT Pertani (Persero) juga bekerja sama dengan Bank BNI melalui penandatangan MoU dalam rangka kerjsama pembiayaan dan juga disiapkan opsi bekerja sama dengan Jasiondo untuk asuransi jika terjadi gagal panen.  Agung menambahkan, kerjasama ini perlu dikembangkan ke seluruh wilayah karena PT. Pertani akan menjadi offtaker dari petani yang memproduksi gabah, terlebih yang dibiayai oleh BNI. Petani memproduksi gabah, dia mengambil kredit perbankan di BNI melalui KUR. Jika terjadi gagal panen maka ada Jasindo sebagai program pemerintah dengan asuransi usaha tanaman pangan (AUTP).  “Jadi kalau semua pihak sudah bersinergi, petani sudah terjamin karena bila ingin memproduksi sudah diberi modal oleh KUR BNI, kemudian produksinya dijamin oleh asuransi Jasindo, dan hasilnya nanti diambil dan dibeli oleh PT. Pertani. Ini merupakan salah satu upaya kita sebagai bagian pemerintah untuk mensejahterakan petani,” pungkasnya.

Kementan Gandeng PT Pertani Lewat Program Gerakan Serap Gabah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Gudang-Bansos-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Gudang Bantuan Sosial. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gudang Bantuan Sosial. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Manager PT. Pertani, Muslih soal nilai anggaran proyek yang didapat dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Pendalaman kasus yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB) ini dilakukan pada Jumat (15/1).  "Muslih, Manager PT. Pertani didalami keterangannya terkait adanya kerjasama dalam proyek Bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 pada Kemensos RI, serta digali juga mengenai besaran nilai anggaran proyek yang didapat dari kerjasama tersebut dan berapa nilai anggaran yang dibayarkan oleh Pertani ke PT. Mandala Hamonangan Sude dalam pengadaan ini," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (17/1).  Selain itu, tim penyidik KPK juga memeriksa mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos, Adi Wahyono (AW). Dia yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini ditelisik mengenai adanya arahan khusus dari Juliari Peter Batubara.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/13/01/2021/kasus-bansos-kpk-geledah-rumah-orang-tua-politikus-pdip/">Kasus Bansos, KPK Geledah Rumah Orang Tua Politikus PDIP</a>  "Tersangka AW masih terus dilakukan pendalaman terkait dengan jabatan saksi selaku PPK serta adanya dugaan arahan khusus dari tersangka JPB dalam pengadaan Bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos RI," ujar Ali.  Pada hari yang sama, penyidik KPK juga memeriksa seorang pihak swasta yakni Ivo Wongkaren. Dia dicecar mengenai tahapan dari kepemilikan perusahannya sehingga bisa mendapatkan proyek distribusi bansos. Ivo diketahui merupakan Direktur Utama PT. Mitra Energi Persada Tbk.  Ivo Wongkaren didalami pengetahuannya mengenai tahapan dari perusahaan saksi, sehingga mendapatkan proyek distribusi bansos pada wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos RI. Serta teknis pembayaran atas kerjasama tersebut," pungkasnya.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos. Selain itu sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.  KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.  Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos.  Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Pihak pemberi AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/RknY8hLReCo

Manager PT Pertani Dicecar KPK Soal Perolehan Nilai Anggaran Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/gandeng-pertani-kementan-galakan-program-tti-ini-tujuannya_m_139282.jpeg" alt="Menteri Pertanian Amran Sulaiman" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian Amran Sulaiman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pertanian bekerja sama dengan PT. Pertani (Persero) menciptakan program Toko Tani Indonesia (TTI).&nbsp;  Hadirnya TTI bertujuan untuk memermudah konsumen dalam mengakses produk pertanian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau.&nbsp;  Kerja sama itu dilakukan oleh Plt Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Spudnik Sudjono dan Direktur Utama PT Pertani.&nbsp;  Ide TTI sebelumnya digulirkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebagai jawaban terhadap permasalahan gejolak harga pangan.  "Melalui TTI, pemerintah bisa ikut menekan harga pasar dan turut memenuhi permintaan masyarakat", kata Spudnik dalam keterangan tertulis, Selasa (20/6).  TTI juga mengembangkan jejaring rantai pemasaran dengan menggandeng instansi atau lembaga distribusi dan logistik serta pemasaran.&nbsp;  Begitupun dengan PT Pertani yang&nbsp; juga akan membangun jaringan distribusi dengan memanfaatkan fasilitas gudang yang mereka miliki.  Adanya fasilitas gudang ini, diharapkan akan memermudah dalam distribusi pasokan pangan ke cabang-cabang TTI yang tersebar di kabupaten kota seluruh Indonesia. Gerai toko akan diisi dengan berbagai bahan pangan pokok strategis.&nbsp;  "Sehingga tidak hanya jaringan TTI yang semakin luas tetapi pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau dan berkualitas bisa lebih dioptimalkan," tegas Spudnik.  TTI juga menjadi salahsatu strategi Kementan untuk menekan tingginya harga pangan pokok strategis seperti beras, daging, bawang merah, bawang putih, cabai merah dan cabai rawit serta komoditi lainnya.&nbsp;  Sebagaimana diketahui, TTI digagas sejak tahun 2016 telah dikembangkan diseluruh Indonesia dan jumlahnya hingga kini telah mencapai 2.120 TTI.&nbsp;   Kehadiran TTI di berbagai pelosok diklaim memudahkan warga mendapatkan bahan pangan bermutu dengan harga yang terjangkau. (cr1/dms/JPG)

Gandeng Pertani Kementan Galakan Program TTI, Ini Tujuannya

pt pertani

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pt pertani

Berita Terkini

Kementan Gandeng PT Pertani Lewat Program Gerakan Serap Gabah

Manager PT Pertani Dicecar KPK Soal Perolehan Nilai Anggaran Bansos

Gandeng Pertani Kementan Galakan Program TTI, Ini Tujuannya

Download Aplikasi JawaPos.com