<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/disamakan-dengan-tukang-parkir-berapa-sebenarnya-penghasilan-dokter_m_.jpg" alt="Ilustrasi dokter yang sedang menulis resep. (Mufid Majnun/Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokter yang sedang menulis resep. (Mufid Majnun/Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Susanto tak bisa berlama-lama bersembunyi di balik topeng yang mengaku sebagai lulusan pendidikan kedokteran. Susanto menjadi dokter palsu di salah satu klinik K3 yang dinaungi PT Pelindo Husada Citra (PHC). Berikut rangkuman beberapa fakta tentang Susanto, dokter palsu yang bekerja di salah satu klinik PHC. <ol> <li>Hanya Berijazah SMA</li> </ol> Bermodal ijazah SMA, Susanto si dokter palsu asal Surabaya itu bisa bekerja sebagai dokter di salah satu klinik di bawah naungan PHC. Susanto masuk di klinik PHC sejak 2021. <ol start="2"> <li>Diwawancarai Melalui Online atau Daring</li> </ol> Karena pada 2021 masih dalam kondisi pandemi Covid-19, seleksi yang diikuti Susanto si dokter palsu itu dilakukan secara online atau dalam jaringan (daring). Susanto memalsukan Surat Tanda Registrasi dokter. <ol start="3"> <li>Susanto Dokter Palsu Tidak Praktik di RS PHC Surabaya</li> </ol> Direktur PT PHC dokter Sunardjo menyatakan, dokter gadungan Susanto yang sedang menjalani proses persidangan tidak pernah bekerja di RS PHC Surabaya. Dia hanya melakukan pemeriksaan basic pada pekerja seperti tensi, cek tekanan darah, dan lainnya, jika ada keluhan dan tidak berhadapan langsung dengan pasien. <ol start="4"> <li>Susanto Dokter Palsu Digaji Rp 7,5 Juta Per Bulan</li> </ol> Selama dua tahun, Susanto dokter palsu itu menerima gaji Rp 7,5 juta per bulan. PHC dirugikan hingga ratusan juta rupiah. <ol start="5"> <li>Susanto, Dokter Palsu juga Pernah Menjadi Kepala Puskesmas di Kutai Timur</li> </ol> Dalam sidang yang digelar di PN Surabaya pada 12 September, Susanto mengaku sempat menjadi kepala puskesmas di Kutai Timur. Susanto ternyata warga Dusun Kawu, RT.05 RW.02, Kelurahan Tanggulrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. <ol start="6"> <li>Susanto, Residivis di Jawa Tengah</li> </ol> Susanto bukan orang baru dalam berurusan dengan hukum. Dia pernah tersandung kasus serupa seperti sekarang di Jawa Tengah.

Dokter palsu yang pernah bekerja di salah satu klinik K3 yang dinaungi PT Pelindo Husada Citra (PHC) ternyata residivis kasus yang sama

6 Fakta Dokter Palsu yang Bekerja di PHC Cepu, Pernah Menjadi Kepala Puskesmas di Kalimantan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/1641274415413.jpg" alt="Ilustrasi nakes di ruangan perawatan Covid-19. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi nakes di ruangan perawatan Covid-19. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ulah dokter gadungan Susanto yang hanya lulusan SMA dan memalsukan Surat Tanda Registrasi (STR) membuat PT PHC menanggung kerugian material hingga ratusan juta selama dua tahun. Corporate Secretary PT Pelindo Husada Citra (PHC) Imron Soewono menyampaikan, kerugian dalam kasus itu adalah gaji bulanan yang diberikan PHC selama dua tahun bekerja. &rdquo;Susanto mendapatkan gaji Rp 7,5 juta rupiah per bulan dengan kontak menjadi dokter Hiperkes Fulltimer pada PHC Clinic yang ditugaskan di Klinik K3 PT Pertamina EP IV Cepu,&rdquo; terang Imron. Meski kasus Susanto karena telah menjadi dokter umum gadungan terbongkar, banyak pertanyaan yang belum terungkap ke publik. Salah satunya adalah bagaimana Susanto mengantongi STR. STR, Surat Tanda Registrasi adalah bukti tertulis yang diberikan konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. STR berlaku sejak tahun seseorang tersebut lulus sampai dengan tanggal lahir orang tersebut. Yaitu selama 5 tahun. Corporate Secretary PT Pelindo Husada Citra (PHC) Imron Soewono menuturkan, proses rekrutmen di PHC untuk dokter OHIH sudah sesuai dengan standar. Hanya saja, waktu perekrutan ketika pandemi membuat tahap wawancara harus dilakukan secara online. Nah, dokter gadungan Susanto diterima sebagai pegawai di PT PHC sejak Juli 2020. Ketika proses rekrutmen, Susanto menunjukkan STR dan hal itu meyakinkan jika dirinya memang seorang dokter. STR dokter itu teregistrasi pada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Susanto menggunakan STR dan data diri milik dokter bernama Anggi Yuritno. &rdquo;Proses perekrutan membuat lamaran, menunjukkan STR dan lainnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Setelah kita terima dokumennya juga dilakukan pengecekan via online ke website KKI.go.id dan STR yang diberikan Susanto dengan nama Anggi itu memang terdaftar,&rdquo; papar Imron Soewono. Imron mengakui, ketika rekrutmen pihaknya kecolongan. Saat online foto ijazah mirip, meski saat ini sudah berbeda karena dua tahun berlalu. &rdquo;Kami melakukan wawancara online karena pandemi di mana semua kegiatan dibatasi dan kami memang perlu tenaga dokter untuk OHIH,&rdquo; imbuh Imron Soewono. Aksi pemalsuan dokumen dokter yang dilakukan Susanto berhasil terbongkar. Yakni setelah PT PHC melakukan rekrudensial ulang. Mulai dokumen terkait keprofesian seperti STR yang harus diperbarui. STR milik Susanto atau dokter Anggi Yuritno harus diperbarui. Karena itu, PHC melakukan pemeriksaan dan ditemukan format STR berbeda dengan milik dokter lain. Imron menegaskan bahwa pihaknya telah mengevaluasi seluruh proses rekrutmen. Termasuk tim rekrutmen dari HRD.

Ulah dokter gadungan lulusan SMA dan memalsukan STR membuat PT PHC menanggung kerugian material hingga ratusan juta selama dua tahun

Selama 2 Tahun, Susanto Dokter Umum Gadungan Lulusan SMA Terima Gaji hingga Ratusan Juta di PHC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/13/WhatsApp-Image-2023-09-13-at-060522-2790416784.jpg" alt="PT Pelindo Husada Citra menyatakan tidak ada pekerja yang menjadi korban dokter umum gadungan di klinik K3 Cepu milik PHC." width="100%">
<figcaption>PT Pelindo Husada Citra menyatakan tidak ada pekerja yang menjadi korban dokter umum gadungan di klinik K3 Cepu milik PHC.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Susanto, terdakwa dokter umum gadungan, yang diseret PHC ke meja hijau mencoreng dunia medis di Indonesia. Susanto menjadi dokter di salah satu klinik K3 yang dinaungi PT Pelindo Husada Citra (PHC). Direktur PT PHC dokter Sunardjo memastikan, tidak ada pekerja atau pasien yang menjadi korban selama Susanto berpraktik sebagai dokter umum gadungan di klinik K3 Cepu milik PHC dan melakukan aktivitas di OHIH Cepu. &rdquo;Karena memang yang bersangkutan tidak melakukan pemeriksaan penyakit atau semacamnya. Dia hanya melakukan pemeriksaan basic pada pekerja seperti tensi, cek tekanan darah, dan lainnya jika ada keluhan. Bila ada pemeriksaan lanjutan akan dirujuk ke RS. Jadi memang yang bersangkutan lingkup kerjanya kecil dan tidak berhadapan langsung dengan pasien,&rdquo; terang Sunardjo. Sebelumnya, Direktur PT PHC dokter Sunardjo menyatakan, dokter gadungan Susanto yang sedang menjalani proses persidangan tidak pernah bekerja di RS PHC Surabaya. Susanto menjadi dokter umum gadungan di Occupational Health and Industrial Hygiene (OHIH) di Pertamina Cepu, Jawa Tengah, setelah berhasil memalsukan dokumen. OHIH adalah klinik K3 di bawah naungan PT PHC, tugasnya adalah melakukan pemeriksaan kepada pekerja sebelum bertugas. &rdquo;Jadi yang bersangkutan tidak pernah datang ataupun bekerja sebagai dokter di RS PHC Surabaya. Dia hanya bertugas di OHIH di Pertamina Cepu untuk melakukan upaya preventif kepada para pekerja di lingkup pekerjaan itu,&rdquo; kata dokter Sunardjo.

Direktur PT PHC memastikan, tidak ada pekerja atau pasien yang menjadi korban dokter umum gadungan di klinik K3 Cepu milik PHC

PHC Pastikan Tidak Ada Korban atau Pasien dari Susanto Dokter Umum Gadungan di Cepu atau Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/hati-hati-generasi-milenial-mulai-dibayangi-penyakit-darah-tinggi_m_.jpg" alt="Ilustrasi. Penyakit darah tinggi muali hantui generasi milenial." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Penyakit darah tinggi muali hantui generasi milenial.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Meski kasus Susanto karena telah menjadi dokter umum gadungan terbongkar, banyak pertanyaan yang belum terungkap ke publik. Salah satunya adalah bagaimana Susanto mengantongi STR. STR, Surat Tanda Registrasi adalah bukti tertulis yang diberikan konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. STR berlaku sejak tahun seseorang tersebut lulus sampai dengan tanggal lahir orang tersebut. Yaitu selama 5 tahun. Corporate Secretary PT Pelindo Husada Citra (PHC) Imron Soewono menuturkan, proses rekrutmen di PHC untuk dokter OHIH sudah sesuai dengan standar. Hanya saja, waktu perekrutan ketika pandemi membuat tahap wawancara harus dilakukan secara online. Nah, dokter gadungan Susanto diterima sebagai pegawai di PT PHC sejak Juli 2020. Ketika proses rekrutmen, Susanto menunjukkan STR dan hal itu meyakinkan jika dirinya memang seorang dokter. STR dokter itu teregistrasi pada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Susanto menggunakan STR dan data diri milik dokter bernama Anggi Yuritno. &rdquo;Proses perekrutan membuat lamaran, menunjukkan STR dan lainnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Setelah kita terima dokumennya juga dilakukan pengecekan via online ke website KKI.go.id dan STR yang diberikan Susanto dengan nama Anggi itu memang terdaftar,&rdquo; papar Imron Soewono. Imron mengakui, ketika rekrutmen pihaknya kecolongan. Saat online foto ijazah mirip, meski saat ini sudah berbeda karena dua tahun berlalu. &rdquo;Kami melakukan wawancara online karena pandemi di mana semua kegiatan dibatasi dan kami memang perlu tenaga dokter untuk OHIH,&rdquo; imbuh Imron Soewono. Aksi pemalsuan dokumen dokter yang dilakukan Susanto berhasil terbongkar. Yakni setelah PT PHC melakukan rekrudensial ulang. Mulai dokumen terkait keprofesian seperti STR yang harus diperbarui. STR milik Susanto atau dokter Anggi Yuritno harus diperbarui. Karena itu, PHC melakukan pemeriksaan dan ditemukan format STR berbeda dengan milik dokter lain. Imron menegaskan bahwa pihaknya telah mengevaluasi seluruh proses rekrutmen. Termasuk tim rekrutmen dari HRD.

Dokter umum gadungan Susanto memalsukan Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan memanfaatkan celah saat pandemi saat melamar sebagai dokter

Susanto, Dokter Umum Gadungan, di PHC Palsukan STR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/disamakan-dengan-tukang-parkir-berapa-sebenarnya-penghasilan-dokter_m_.jpg" alt="Ilustrasi dokter yang sedang menulis resep. (Mufid Majnun/Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokter yang sedang menulis resep. (Mufid Majnun/Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Siapa sangka ternyata hanya bermodal ijazah SMA, seorang pria bernama Susanto berhasil bekerja sebagai dokter. Dengan dokumen palsu, Susanto menjadi dokter di salah satu klinik K3 yang dinaungi PT Pelindo Husada Citra (PHC). Tenang, tenang. Dia hanya dokter gadungan. Kini Susanto telah menjadi pesakitan dan mengakhiri perjalanan sebagai dokter. Tak sebentar Susanto berperan dan bekerja sebagai dokter gadungan. Artis-artis Korea yang bermain di Doctor Playlist ternyata kalah lama menjadi dokter dibandingkan Susanto. Susanto hanya bertahan dua tahun sebagai dokter gadungan di salah satu klinik PHC. Aksi dokter gadungan klinik PHC itu terbongkar, ketika PT PHC akan melakukan proses perpanjangan kontrak kerja. PT PHC menyeret Susanto ke meja hijau. Direktur PT PHC dokter Sunardjo menyatakan, dokter gadungan Susanto yang sedang menjalani proses persidangan tidak pernah bekerja di RS PHC Surabaya. Susanto menjadi dokter umum gadungan di Occupational Health and Industrial Hygiene (OHIH) di Pertamina Cepu, Jawa Tengah, setelah berhasil memalsukan dokumen. OHIH adalah klinik K3 di bawah naungan PT PHC, tugasnya adalah melakukan pemeriksaan kepada pekerja sebelum bertugas. &rdquo;Jadi yang bersangkutan tidak pernah datang ataupun bekerja sebagai dokter di RS PHC Surabaya. Dia hanya bertugas di OHIH di Pertamina Cepu untuk melakukan upaya preventif kepada para pekerja di lingkup pekerjaan itu,&rdquo; kata dokter Sunardjo.

Bermodal ijazah SMA dan dokumen palsu, seorang pria bekerja sebagai dokter gadungan di salah satu klinik K3 yang dinaungi PT PHC

Tidak Praktik di Surabaya, Kronologis Susanto Dokter Umum Gadungan di Klinik PHC