<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/MRT-Jakarta-1JPG-1927574731.jpg" alt="Rangkaian kereta MRT Jakarta melintas di stasiun Blok M, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Rangkaian kereta MRT Jakarta melintas di stasiun Blok M, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, semakin ramai dipadati oleh massa aksi demo yang mencoba merangsek ke pintu masuk Polda Metro Jaya, pada Jumat (29/8) sore. Imbasnya, PT MRT Jakarta (Perseroda) menutup sementara akses masuk Stasiun Istora Mandiri dan pintu masuk A Bendungan Hilir.</p> <p>Plt. Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo mengatakan, penutupan dilakukan sejak pukul 15.45 WIB seiring meningkatnya aktivitas massa di sekitar Jalan Jenderal Sudirman.&nbsp;"Seluruh <em>entrance</em> Stasiun MRT Istora Mandiri dan Entrance A Stasiun Bendungan Hilir ditutup sementara waktu hingga pemberitahuan selanjutnya," ujar Ahmad dalam keterangan resmi.</p> <p>Selain penutupan pintu masuk, kereta MRT Jakarta juga untuk sementara tidak berhenti di Stasiun Istora Mandiri. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi.</p> <p>Ahmad menegaskan, meski ada penyesuaian tersebut, operasional MRT Jakarta secara umum tetap berjalan normal. "Pelanggan dapat menggunakan alternatif entrance atau stasiun lainnya," tambahnya.</p> <p>PT MRT Jakarta juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat penyesuaian ini.&nbsp;"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Keamanan dan kenyamanan pelanggan senantiasa menjadi prioritas utama MRT Jakarta," tutur Ahmad.</p> <p>"Informasi lebih lanjut terkait jadwal maupun kondisi operasional MRT Jakarta dapat dipantau melalui akun media sosial resmi MRT Jakarta," pungkasnya.</p>

Ahmad Pratomo mengatakan, penutupan dilakukan sejak pukul 15.45 WIB seiring meningkatnya aktivitas massa di sekitar Jalan Jenderal Sudirman.

Hindari MRT Istora Mandiri dan Benhil! Aksesnya Ditutup Sementara Imbas Demo di Depan Polda Metro Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/Progres-Pembangunan-MRT-Fase-2-Dery-Ridwansah-5-1234455686.jpg" alt="Aktivitas pekerja menyelesaikan proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2a CP 201 dikawasan Thamrin, Jakarta Pusat." width="100%">
<figcaption>Aktivitas pekerja menyelesaikan proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2a CP 201 dikawasan Thamrin, Jakarta Pusat.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemprov DKI Jakarta mengusulkan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) dan PT MRT Jakarta menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Joko Agus Setyono dalam&nbsp; Paripurna di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekda Joko menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perlu disesuaikan status badan hukum PT JIEP menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah PT JIEP (Perseroda) disusun agar kepemilikan saham Pemerintah Daerah bisa mencapai minimum 51 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini bertujuan untuk pengamanan aset lahan yang belum bersertifikat dan perbaikan struktur permodalan yang akan mendukung ekspansi usaha ke depan.&nbsp;"Oleh karena itu, kami berharap perubahan status hukum PT JIEP menjadi Perseroan Daerah beserta penambahan modal perusahaan yang disampaikan melalui Raperda ini dapat disetujui oleh Rapat Dewan yang terhomat," ujar Sekda Joko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian terkait Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang PT MRT Jakarta (Perseroda), Sekda Joko menjelaskan, perubahan perda dilakukan guna mendukung transformasi kelembagaan PT MRT Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yakni, melalui peningkatan agilitas untuk pengembangan usaha dan menangkap potensi bisnis ke depan. Selain itu, Raperda ini juga ditujukan untuk peningkatan modal dasar serta pengkinian total nilai modal ditempatkan Perseroan, yang secara garis besar mencakup:&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">a. Pendanaan tambahan untuk Fase 2A;&nbsp;</div> <div dir="auto">b. Pendanaan tambahan untuk Fase 2B;&nbsp;</div> <div dir="auto">c. Pendanaan MRT Jakarta Lin Timur-Barat Fase I Tahap 1;&nbsp;</div> <div dir="auto">d. Penambahan Modal Kerja Operasional (Dana Pendamping) dalam rangka pembangunan MRT Jakarta Lin Timur-Barat Fase 1 Tahap 1 dan sebagian Fase 2B; dan&nbsp;</div> <div dir="auto">e. penambahan belanja modal dan/atau modal kerja operasional dalam pengembangan usaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap PT MRT Jakarta menjadi lembaga pemadu sistem (system integrator) untuk mewujudkan sistem angkutan umum massal yang terintegrasi di wilayah DKI Jakarta dan wilayah aglomerasi Bodetabek, mencakup integrasi fasilitas fisik, jadwal, rute atau jaringan, sistem transaksi, tarif, serta manajemen kelembagaan tanpa menghilangkan fungsi dan perannya sebagai operator," papar Sekda Joko.</div>

Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah PT JIEP (Perseroda) disusun agar kepemilikan saham Pemerintah Daerah bisa mencapai minimum 51 persen

Perkuat Struktur Modal, PT JIEP dan PT MRT Diusulkan jadi Perseroan Daerah

<div id="m#msg-f:1800825808660522295" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/31/1000115947-957673778.jpg" alt="Suasana Stasiun MRT Jakarta ASEAN usai insiden jatuhnya material dari kegiatan konstruksi di area Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (30/5)." width="100%">
<figcaption>Suasana Stasiun MRT Jakarta ASEAN usai insiden jatuhnya material dari kegiatan konstruksi di area Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (30/5).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - PT Hutama Karya disebut mesti bertanggung jawab penuh atas peristiwa jatuhnya material besi dari crane konstruksi proyek Gedung Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu. Diketahui bahwa jatuhnya besi itu menimpa rel MRT Jakarta yang membuat operasionalnya sempat dihentikan sementara.&nbsp; <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Eksekutif INSTRAN Deddy Herlambang mengatakan, jatuhnya besi di rel jalur MRT oleh kontraktor Hutama Karya adalah preseden buruk konstruksi karena telah melanggar regulasi PP 56/2009.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian menyebutkan bahwa Ruang manfaat jalur (rumaja) kereta api pada permukaan tanah yang berada di bawah jembatan dan di atas permukaan tanah dapat dipergunakan untuk kepentingan lain dengan syarat di poin (c) tidak membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penggunaan ruang manfaat jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari pemilik prasarana perkeretaapian.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka proyek dari kontraktor PT HK ini lebih baik dihentikan dahulu sementara sebelum ada kejelasan keselamatan di fasilitas umum di jalur transportasi," ujar Deddy kepada wartawan, Senin (3/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kecelakaan itu, ia mengatakan bahwa PT MRT Jakarta yang mengalami kerugian materi dan sosial, sesuai kontraprestasinya yang diduga lalai dalam pelaksanaan konstruksi, maka PT HK yang paling bertanggung jawab.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berkewajiban membayar ganti rugi kepada PT MRT Jakarta," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bila ada pelanggan/penumpang MRT mengalami kerugian atas kejadian ini tentunya mempunyai hak untuk melakukan class action kepada PT HK," sambung Deddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bila akhirnya PT HK selaku kontraktor tetap akan melaksanakan kegiatan di sekitar jalur MRT, ia menyarankan agar PT MRT melarang ada kegiatan di atas langsung jalur MRT.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ruang milik jalur MRT harus bebas kanan kiri minimal 6 (enam) meter dari ruang manfaat jalur MRT," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika nantinya tetap dilakukan kegiatan konstruksi walau tidak di atas langsung jalur MRT, Deddy menyebut bahwa kontraktor berkewajiban memasang protektor/pelindung di atas jalur MRT.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Agar potensi material apapun yang jatuh tidak membahayakan perjalanan MRT," tandasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Proyek konstruksi yang sedang dikerjakan di Gedung Kejaksaan Agung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengalami kecelakaan. Beberapa beton untuk konstruksi itu jatuh tepat di rel MRT dekat Stasiun Blok M.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas kejadian tersebut, pihak MRT memberhentikan sementara kegiatan operasional kereta demi keamanan pengguna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dikarenakan adanya insiden pada kegiatan konstruksi yang sedang dikerjakan Gedung Kejaksaan Agung RI yaitu oleh kontraktor Hutama Karya berdampak pada operasional kereta, maka operasional MRT Jakarta akan dihentikan sementara," ujar Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo kepada wartawan, Kamis (30/5).</div> </div> </div> </div> </div>

Jatuhnya besi di rel jalur MRT oleh kontraktor Hutama Karya adalah preseden buruk konstruksi karena telah melanggar regulasi PP 56/2009.

INSTRAN Sebut Hutama Karya Harus Bertanggung Jawab Penuh Atas Jatuhnya Besi di Rel MRT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/31/1000115947-957673778.jpg" alt="Suasana Stasiun MRT Jakarta ASEAN usai insiden jatuhnya material dari kegiatan konstruksi di area Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (30/5)." width="100%">
<figcaption>Suasana Stasiun MRT Jakarta ASEAN usai insiden jatuhnya material dari kegiatan konstruksi di area Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (30/5).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo menyebut bahwa PT Hutama Karya (Persero) tak berkoordinasi dengan pihaknya saat membangun struktur crane di atas rel MRT. Diketahui bahwa crane itu menjatuhkan material besi di rel tersebut.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Berdasarkan informasi dari tim kami di lapangan, struktur <em>crane</em> dibangun di area insiden tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu dengan pihak MRT Jakarta," ujarnya kepada wartawan, Jumat (31/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan adanya insiden itu, Tomo mengatakan bahwa pihaknya meminta PT Hutama Karya agar memberhentikan proyek konstruksi Gedung Kejaksaan Agung RI itu sementara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berinisiatif berkoordinasi dengan tim kontraktor tersebut dan merekomendasikan agar menghentikan sementara hingga seluruh aspek keselamatan dan keamanan terpenuhi,&rdquo; ungkap Tomo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saat ini, pihak kami sedang melakukan analisis terhadap dampak insiden, baik dari aspek bisnis, layanan, hingga infrastruktur sarana dan prasarana MRT Jakarta,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, proyek konstruksi yang sedang dikerjakan di Gedung Kejaksaan Agung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengalami kecelakaan. Beberapa beton untuk konstruksi itu jatuh tepat di rel MRT dekat Stasiun Blok M.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas kejadian tersebut, pihak MRT memberhentikan sementara kegiatan operasional kereta demi keamanan pengguna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dikarenakan adanya insiden pada kegiatan konstruksi yang sedang dikerjakan Gedung Kejaksaan Agung RI yaitu oleh kontraktor Hutama Karya berdampak pada operasional kereta, maka operasional MRT Jakarta akan dihentikan sementara," ujar Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo kepada wartawan, Kamis (30/5).</div>

"Berdasarkan informasi dari tim kami di lapangan, struktur crane dibangun di area insiden tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu," katanya.

MRT Ungkap Hutama Karya Tak Koordinasi saat Bangun Crane yang Jatuhkan Besi di Rel