<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/15/meme-INSA-1727100085.jpg" alt="Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners&rsquo; Association (DPP INSA) Carmelita Hartoto. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners&rsquo; Association (DPP INSA) Carmelita Hartoto. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners&rsquo; Association (DPP INSA) bersama PT Meratus menyalurkan dua kontainer bantuan kemanusiaan bagi korban banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera, sebagai wujud solidaritas industri pelayaran nasional mendukung pemulihan pascabencana. "Melalui program 'INSA Peduli' ini, kami&nbsp;menyalurkan beberapa bantuan kemanusiaan berupa logistik kebutuhan dasar mulai dari makanan, air bersih hingga life jacket," kata Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto dalam pelepasan bantuan kemanusiaan program INSA Peduli bencana Sumatera, di Jakarta, Senin (15/12). Bantuan tersebut dikirim menggunakan kapal PT Meratus Line menuju Pelabuhan Belawan Medan. Bantuan kemudian akan didistribusikan ke Sibolga serta wilayah lain yang masih membutuhkan dukungan logistik darurat bagi masyarakat terdampak bencana. Carmelita menyampaikan, pihaknya mengoordinasikan pengiriman itu bersama anggota pelayaran lainnya memastikan rantai distribusi berjalan efektif, meski tantangan akses dan cuaca masih mempengaruhi upaya penanganan pascabencana di wilayah Sumatera. Ia menuturkan, kepedulian itu lahir dari duka mendalam atas korban jiwa besar di Sumatera. Apalagi tim SAR terus bekerja mencari warga hilang dengan dukungan berbagai pemangku. Dia menegaskan, industri pelayaran memiliki tanggung jawab moral hadir membantu sesama terutama ketika bencana memutus akses dasar dan mengguncang kehidupan keluarga korban di berbagai daerah terdampak Sumatera. Melalui program INSA Peduli bantuan makanan air bersih dan life jacket disiapkan guna memenuhi kebutuhan mendesak sekaligus meningkatkan keselamatan warga selama masa pemulihan bencana banjir dan longsor. Lebih lanjut dia mengatakan pengapalan perdana memanfaatkan kapal anggota termasuk Meratus serta dukungan perusahaan pelayaran lain, seperti Tanto SPIL dan Temas yang bergerak serentak membantu daerah terdampak bencana di Sumatera. "DPC dan teman-teman secara pribadi dari DPP INSA, dan perusahaan-perusahaan, semua ikut serta memberikan bantuan ini. Berapapun yang mereka berikan melalui INSA, itu sangat berarti," ujarnya lagi. INSA menilai tantangan lapangan masih berat mulai keterbatasan air bersih pangan hingga pakaian, sehingga distribusi cepat terarah menjadi kunci meringankan beban penyintas bencana di wilayah Sumatera. "INSA bergerak bukan sendiri, bukan pengusahanya saja, tapi teman-teman secara pribadi, kita punya sekretariat pun ikut memberikan sumbangan," ujar Carmelita menambahkan. Ketua Pelaksana INSA Peduli Zaenal Abidin Hasibuan menambahkan, kegiatan INSA Peduli telah berlangsung sejak 30 November 2025 dan akan terus berjalan hingga waktu yang belum ditentukan. Hingga Sabtu (13/12), INSA telah menghimpun donasi dari 74 perusahaan dan individu. Branch Manager PT Meratus Line Steven menegaskan, kehadiran pihaknya sebagai wujud solidaritas bagi masyarakat Sumatera terdampak bencana melalui aksi cepat kolaboratif bersama mitra kemanusiaan nasional yang berkelanjutan inklusif dan terukur. "Melalui kampanye Meratus for Indonesia dan bersama Meratus Foundation, Meratus memberikan bantuan gratis, yaitu berupa pengiriman dari berbagai titik di Indonesia (ke lokasi bencana secara gratis)," kata Steven. Dia mengatakan, bantuan dikirim dari Surabaya menuju Belawan serta dari Jakarta menuju Padang dan Medan guna meringankan beban korban sekaligus mendukung pemulihan pascabencana.&nbsp;

Bantuan dikirim dari Surabaya menuju Belawan serta dari Jakarta menuju Padang dan Medan guna meringankan beban korban.

INSA Gandeng Meratus Kirim Dua Kontainer Bantuan Bencana ke Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/bos-bahana.png" alt="SIDANG SAMPAI MALAM: Dari kiri, Ratno Tuhuteru, Hendro Suseno, dan Sutino Tuhuteru menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya Senin (6/2). (Allex Qomarulla/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SIDANG SAMPAI MALAM: Dari kiri, Ratno Tuhuteru, Hendro Suseno, dan Sutino Tuhuteru menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya Senin (6/2). (Allex Qomarulla/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komisaris dan direksi PT Bahana Line menjadi saksi kasus penggelapan solar PT Meratus Line di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin  (6/2). Mereka menanggapi kesaksian Sultan, staf keamanan yang mengaku hampir tiap hari mengantar uang tunai dari kantor Bahana ke bank untuk disetor tunai.  ”Saya ngambil di resepsionis. Uang itu ada di kresek terkaret. Nominal dan tujuan ke siapa saya tidak pernah ngecek,” ujar Sultan saat bersaksi.  David Ellis Sinaga dan Dody Teguh Perkasan, karyawan PT Bahana yang menjadi terdakwa dalam kasus tersebut, juga pernah menitipkan uang tunai untuk disetorkan ke bank. Komisaris PT Bahana Line Sutino Tuhuteru memastikan setor tunai itu bukan transaksi perusahaannya. ”Itu kemungkinan titipan orang lain secara pribadi,” kata Sutino dalam sidang.  Jaksa penuntut umum Estik Dilla Rahmawati menunjukkan bukti transaksi tunai dari Sutino kepada David dan Dody. Namun, Sutino membantah bahwa transaksi tersebut hasil penggelapan solar. ”Itu untuk operasional biaya perahu, bensin, dan lainnya yang nominalnya hanya ratusan ribu,” ujar dia.  Direktur I PT Bahana Line Ratno Tuhuteru juga mengaku tidak tahu mengenai kasus penggelapan solar itu. ”Saya tahu fraud dari suratnya Meratus. Fraud karena apa, baru tahu setelah diperiksa polisi. Kami sama sekali tidak pernah terlibat masalah ini,” ucapnya.  Direktur Utama PT Bahana Line Hendro Suseno menyampaikan bantahan yang sama. Dalam sidang terpisah, jaksa penuntut umum sempat menyampaikan kesimpulan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang.  Seperti diberitakan, 17 karyawan dari PT Meratus Line dan PT Bahana Line disidang karena diduga menggelapkan solar milik PT Meratus Line. Kerugian yang diderita mencapai Rp 501 miliar. (gas/c9/eko)

Komisaris dan Direksi Bahana Jadi Saksi Kasus Penggelapan Solar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/sidang-meratus.png" alt="OFFLINE: Sidang kasus penggelapan solar menghadirkan 17 terdakwa di ruang sidang PN Surabaya, Senin (16/1). (Allex Qomarulla/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>OFFLINE: Sidang kasus penggelapan solar menghadirkan 17 terdakwa di ruang sidang PN Surabaya, Senin (16/1). (Allex Qomarulla/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Terdakwa Edy Setiawan dan 16 terdakwa lain mendapatkan Rp 600 juta dari penjualan solar hasil penggelapan milik PT Meratus Line setiap bulan. Hal itu disampaikan Dirut PT Meratus Line Slamet Raharjo saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (16/1).  ’’Edi Setyawan (karyawan outsourcing PT Meratus) aktor semua ini. Semua (keterangan pelaku lain) mengerucut ke dia. Edi juga sudah mengakui mendapat Rp 600 juta dari penjualan BBM (bahan bakar minyak),’’ ujar Slamet dalam persidangan.  Uang dari hasil penjualan solar itu kemudian Edi bagikan kepada terdakwa lain. Menurut Slamet, Edi sebenarnya hanya driver mass flow meter (MFM) atau alat untuk menyalurkan solar dari kapal tongkang ke kapal Meratus sejak 2013.  Menurut dia, para pelaku yang sudah beraksi selama tujuh tahun itu mendapatkan keuntungan berlipat karena solar dijual lebih murah daripada harga normal. Menurut Slamet, solar yang dibeli Meratus dari PT Bahana Line seharga Rp 10.500 hanya dijual terdakwa seharga Rp 2.750 per liter.  Penggelapan solar itu baru terungkap setelah PT Meratus mendapatkan informasi yang menyebut solar perusahaan ekspedisi laut tersebut dijual lagi oleh para terdakwa. PT Meratus kemudian melakukan audit.  Perusahaan menghitung jumlah konsumsi solar kapal tongkang berdasar jarak tempuh. ’’Hasilnya, ditemukan selisih 550 kiloliter solar senilai Rp 501 miliar,’’ kata Slamet. Sebanyak 17 terdakwa itu saling berbagi peran untuk menggelapkan solar.  Pengacara Edi Setyawan, Ennyk Widjaja, membantah kesaksian Slamet. Menurut dia, kliennya bukan otak penggelapan tersebut. Edi hanya karyawan alih daya PT Meratus yang tidak punya akses berbuat sejauh itu.  ’’Edi Setyawan hanya seorang sopir Meratus. Semua itu tidak benar,’’ kata Ennyk.

Dirut Meratus: Gelapkan Solar, Karyawan Hasilkan Rp 600 Juta per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/meratus-line.jpg" alt="Head of Legal PT Meratus Line Donny Wibisono (kiri) didampingi kuasa hukum Tis" width="100%">
<figcaption>Head of Legal PT Meratus Line Donny Wibisono (kiri) didampingi kuasa hukum Tis</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktur Utama (Dirut) PT Meratus Line Surabaya Slamet Rahardjo mangkir dari panggilan polisi. Dia dinyatakan berstatus tersangka dalam perkara penyekapan terhadap seorang karyawan Edi Setyawan.  Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Polres) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Ajun Komisaris Polisi (AKP) Arief Wicaksana menyatakan, pekan lalu telah melayangkan pemanggilan pertama untuk dimintai keterangan. Yakni sejak Dirut Slamet Rahardjo ditetapkan sebagai tersangka.  ”Pekan ini kami melayangkan panggilan kedua,” kata AKP Arief seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Sabtu (20/8).  Perkara itu dilaporkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada 7 Februari oleh Mlati Muryani, istri karyawan Mertus Line, Edi Setyawan. Edi disebut sebagai korban penyekapan.  Dalam perkara penyekapan, AKP Arief memastikan akan menjemput paksa tersangka Dirut Meratus Slamet Rahardjo seandainya kembali mangkir pada panggilan kedua. ”Bisa dilakukan pemanggilan ketiga dengan dijemput paksa,” ucap Arief.  Sementara itu, Head of Legal PT Meratus Line Donny Wibisono menjelaskan, perkara yang menyeret Dirut Slamet Rahardjo sebagai tersangka dugaan penyekapan berawal dari kasus pencurian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Pada awal 2022, Manajemen Meratus menerima laporan pencurian solar dari kapal-kapalnya oleh sejumlah karyawan yang menyebabkan kerugian besar.  Lantas pada 24 Januari, diperoleh pengakuan dari Edi Setyawan sebagai salah satu karyawan yang terlibat pencurian. ”Karena pengakuannya itu, dia mendapat ancaman dari sejumlah karyawan lain yang terlibat pencurian solar. Maka dia minta perlindungan, sehingga kami amankan di kantor Meratus mulai 4-8 Februari. Jadi tidak benar kalau kami dituduh melakukan penyekapan,” ujar Donny.  Meratus telah melaporkan perkara pencurian solar tersebut ke Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) pada 9 Februari. Beberapa karyawan sudah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Edi Setyawan dan langsung ditahan.

Tersangka Dirut Meratus Line Mangkir dari Panggilan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG20220816152257.jpg" alt="Head Of Legal PT Meratus Line Donny Wibisono (kiri) di kantor PT Meratus Line. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Head Of Legal PT Meratus Line Donny Wibisono (kiri) di kantor PT Meratus Line. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Manajemen PT Meratus Line membantah telah melakukan penyekapan terhadap karyawan outsourcing dengan nama inisial ED atau ES. Bantahan itu diungkapkan pasca penetapan direktur utama perusahaan logistik itu sebagai tersangka. Kamis (18/8), manajemen menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar.  Head Of Legal PT Meratus Line Donny Wibisono menjelaskan, ES justru meminta perlindungan ke perusahaan di Surabaya Utara itu.  ”Tuduhan adalah tidak benar dan tidak berdasar. ES berada di Kantor PT Meratus Line di Jalan Tanjung Perak selama 4–8 Februari 2022 dalam rangka mendapatkan perlindungan dari manajemen PT Meratus Line,” tegas Donny.  Dia menjelaskan, kasus tersebut bermula pada awal Januari 2022, PT Meratus Line mendapat laporan internal tentang terjadinya dugaan penggelapan atau pencurian pasokan BBM (solar).  Bahan bakar itu rencananya digunakan untuk kapal-kapal milik PT Meratus Line.  Donny menyebut, yang dilakukan itu adalah perbuatan curang dan melawan hukum. ”Laporan itu ditindaklanjuti dengan pengumpulan bukti-bukti melalui proses audit internal selama beberapa pekan,” kata Donny.  Kemudian, sejumlah karyawan pada 24 Januari 2022 mengakui hal tersebut. Salah satu di antara karyawan yang mengakui keterlibatannya adalah ES.  ”ES adalah salah satu saksi penting atas dugaan terjadinya tindak kejahatan yang telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi PT Meratus Line itu,” papar Donny.  Dia menambahkan, pengakuan yang disampaikan membuatnya merasa terancam karena dugaan pencurian pasokan BBM itu melibatkan pihak lain. ”Karenanya, pada 24 Januari 2022 ES mengajukan permohonan perlindungan kepada manajemen PT Meratus Line dengan menandatangani sendiri surat jaminan perlindungan,” terang Donny.  Donny menyebut. perusahaan memiliki itikad baik dengan menyiapkan apartemen khusus untuk ES sejak 26 Januari 2022 sebagai tempat berlindung. ”Lalu pada 4 Februari 2022, ES kembali meminta perlindungan kepada manajemen PT Meratus Line dan meminta tinggal sementara di kantor PT Meratus Line,” papar Donny.  Selama berada di kantor PT Meratus Line, ES dapat dengan leluasa beraktivitas di dalam Gedung Meratus seperti salat di masjid dan makan di luar area kantor. ”ES menginap dan selama berada di kantor PT Meratus Line dalam keadaan baik-baik saja, tanpa tekanan dalam bentuk apapun,” ungkap Donny.  Kemudian, pada Sabtu (5/2), ES menyerahkan uang tunai sebesar Rp 570 juta dan tiga sertifikat tanah kepada PT Meratus Line.  ”Namun tiba-tiba pada 7 Februari 2022, isteri ES (MM) melaporkan secara tidak benar terhadap SR, Dirut PT Meratus Line, yang seakan-akan menyekap ES,” ucap Donny.  Padahal, lanjut Donny, keberadaan ES di lokasi PT Meratus Line adalah atas kehendak ES sendiri dan tidak ada tindakan menghilangkan kemerdekaan ES seperti yang dilaporkan.  ”PT Meratus Line telah melaporkan ES dan kawan-kawan atas adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang,” jelas Donny.  Laporan itu bernomor LP/B/75.01/II/2022/SPKT/POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 9 Februari 2022. Uang tunai dan sertifikat tanah yang diserahkan ES dengan demikian telah diserahkan kepada penyidik Polda Jawa Timur dalam kaitannya dengan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut.  ”Pada 27 Juni 2022, penyidik Polda Jawa Timur menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka kasus penggelapan atau pencurian pasokan BBM sebagaimana telah dilaporkan PT Meratus Line. Salah satu dari tersangka tersebut adalah ES,” terang Donny.

Jadi Tersangka Penyekapan, PT Meratus Line Akui Beri Perlindungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/pkpu-meratus-2.jpg" alt="MELAWAN: Dirut PT Meratus Line Slamet Raharjo (kanan) bersama para pengacaranya, dari kiri Arthur Kaat, Prasetyo, dan Yudha Prasetya. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MELAWAN: Dirut PT Meratus Line Slamet Raharjo (kanan) bersama para pengacaranya, dari kiri Arthur Kaat, Prasetyo, dan Yudha Prasetya. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Meratus Line mengajukan kasasi terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya yang dalam putusannya menetapkan perusahaan pelayaran dan transportasi laut itu dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara. Penetapan tersebut berdasar permohonan PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line yang mengklaim memiliki tagihan Rp 50 miliar ke PT Meratus.  Direktur Utama PT Meratus Line Slamet Raharjo menyatakan, tidak dibayarnya tagihan PT Bahana terkait jual beli minyak solar bukan karena perusahaannya tidak mampu membayar, melainkan karena pembayaran ditunda terlebih dahulu. Penundaan pembayaran itu disebabkan PT Meratus menemukan dugaan kecurangan yang melibatkan PT Bahana. Slamet menegaskan bahwa perusahaannya masih sehat.  ”Hal ini merupakan keputusan manajemen dengan bukti-bukti yang menunjukkan adanya indikasi dugaan pelanggaran kode etik bisnis dan kebijakan antisuap dan korupsi oleh vendor tersebut,” ujar Slamet.  PT Meratus juga telah melaporkan dugaan kecurangan itu ke Polda Jatim dengan Nomor:TBL/B/75.01/II/2022/SPKT/Polda Jawa Timur. Laporan polisi tersebut dibuat sebelum PT Bahana mengajukan permohonan PKPU. Selain itu, perusahaan tersebut menggugat PT Bahana di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor: 456/Pdt.G/2022/PN.Sby karena dianggap telah wanprestasi.  Yudha Prasetya, pengacara PT Meratus Line, menambahkan, indikasi kecurangan itu berdasar penyelidikan internal. PT Meratus juga sudah menyampaikan hasil penyelidikan internal tersebut kepada PT Bahana saat dikirimi surat tagihan. ”Pihak Bahana Line tidak merespons positif atas surat tersebut,” kata Yudha.  Yudha menyesalkan PT Bahana Line yang tidak berkomunikasi dulu dengan baik dan justru menagih melalui permohonan PKPU. ”PT Meratus bukan tidak mau membayar tagihan dari Bahana Line, tetapi meng-hold pembayaran tersebut karena masih dalam penyelidikan internal terkait adanya dugaan fraud yang melibatkan PT Bahana Line dan Bahana Ocean Line,” jelasnya.  Sebagaimana diberitakan, majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya sebelumnya mengabulkan permohonan PKPU dari PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line terhadap PT Meratus untuk menagih pembayaran solar Rp 50 miliar yang tidak dibayar.  PT Meratus yang kini dalam keadaan PKPU sementara diminta hakim untuk segera mengajukan proposal perdamaian kepada para krediturnya. Selain itu, pihak-pihak lain yang merasa tagihan utangnya belum diselesaikan oleh PT Meratus bisa mendaftar sebagai kreditur lain.

Dinyatakan PKPU Sementara, PT Meratus Ajukan Kasasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/pkpu-meratus.jpg" alt="HASIL UPAYA HUKUM: Syaiful Ma" width="100%">
<figcaption>HASIL UPAYA HUKUM: Syaiful Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com – PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Meratus Line di Pengadilan Niaga Surabaya. Kedua pemohon yang merupakan perusahaan penyedia bahan bakar minyak tersebut menagih uang pembelian solar oleh PT Meratus yang tidak kunjung dibayar. Permohonan itu dikabulkan majelis hakim yang menetapkan PT Meratus dalam keadaan PKPU sementara selama 45 hari.  Pengacara para pemohon, Syaiful Ma’arif, menyatakan, kedua perusahaan yang menjadi kliennya awalnya sudah memasok solar ke PT Meratus sejak 2015. Namun, 20 Desember 2021 hingga 28 Januari 2022, PT Meratus tidak membayar tagihan pembelian solar tersebut senilai Rp 42,5 miliar.  Perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan tersebut sudah berkali-kali ditagih hingga disomasi, tetapi tetap tidak melunasinya. ”Karena itu, kami mengajukan permohonan PKPU,” ujar Syaiful.  Selain itu, PT Meratus tidak kunjung membayar tagihan utang dari PT Bahana Ocean Line senilai Rp 7,4 miliar. Sama dengan PT Bahana Line, tagihan itu terkait pembelian solar yang tidak dibayar mulai 12 Januari hingga 14 Januari 2022.  ”Kami berharap proses PKPU ini menjadi pintu penyelesaian agar debitur (PT Meratus) segera membayar tagihan kreditur (PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line),” katanya.  Setelah permohonan PKPU dikabulkan, PT Meratus yang kini dalam keadaan PKPU sementara diminta oleh majelis hakim yang diketuai Gunawan Tri Budiono untuk segera mengajukan proposal perdamaian kepada para krediturnya. Selain itu, pihak-pihak lain yang merasa tagihan utangnya belum diselesaikan oleh PT Meratus bisa mendaftar sebagai kreditur lain.  Sementara itu, PT Meratus Line belum dapat dikonfirmasi hingga berita ini selesai ditulis. Pengacaranya, Yudha Setiawan, saat dikonfirmasi belum menjawab. Yudha mengaku sedang rapat di luar kota dan menyerahkan timnya untuk menjawab konfirmasi. Namun, hingga kini Yudha dan timnya belum merespons permintaan konfirmasi.

Hakim Kabulkan PKPU Sementara PT Meratus Line

PT Meratus Line

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PT Meratus Line

Berita Terkini