<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/29/ganjar-brand-nasional-2384816018.png" alt="PENYUMBANG DEVISA: Calon Presiden Ganjar Pranowo menyambangi pabrik PT Kedawung Setia Industrial di Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu (14/10)." width="100%">
<figcaption>PENYUMBANG DEVISA: Calon Presiden Ganjar Pranowo menyambangi pabrik PT Kedawung Setia Industrial di Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu (14/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo konsisten melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dalam lawatannya ke sejumlah perusahaan, Ganjar berdiskusi tentang kemudahan investasi dan kemajuan dunia industri. Selama berada di Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu (14/10), Ganjar menyambangi PT Maspion, perusahaan yang memproduksi peralatan rumah tangga. Kemudian dilanjutkan ke PT Kedawung Setia Industrial, yang juga memproduksi peralatan rumah tangga dengan desain tradisional. Perjalanan dilanjutkan ke PT Santos Jaya Abadi, yang dikenal dengan produk Kopi Kapal Api. Ganjar mengaku bangga dengan sejumlah perusahaan tersebut karena mampu mengangkat citra produk lokal di mata internasional. Buktinya, perusahaan-perusahaan itu sudah mengekspor produknya ke sejumlah negara. &rdquo;Ternyata banyak perusahaan lokal yang berkembang baik. Produk mereka bisa tembus sampai ke pasar internasional,&rdquo; ungkapnya. Dari diskusi dengan para direksi, diketahui berbagai produk dari perusahaan di Surabaya dan sekitarnya tersebut telah dipasarkan hingga ke Eropa dan Amerika. &rdquo;Peralatan rumah tangga produk PT Maspion, misalnya, telah berkembang baik dari waktu ke waktu. Hingga menembus pasar Eropa dan Amerika Serikat,&rdquo; terangnya. Begitu pula peralatan rumah tangga desain tradisional yang diproduksi PT Kedawung Setia Industrial, juga telah mampu dipasarkan hingga ke mancanegara. &rdquo;Untuk Kopi Kapal Api juga sudah diakui dunia. Bahkan terbaik nomor tiga sedunia. Tentu ini prestasi yang sangat membanggakan bagi Indonesia,&rdquo; jelasnya. Mantan gubernur Jawa Tengah dua periode itu menambahkan, ke depan dirinya akan terus mendorong pemerintah untuk hadir memberikan perhatian kepada perusahaan lokal nasional agar terus berkembang. &rdquo;Ini yang mesti mendapatkan dukungan dan dorongan agar kemudian roda usahanya tetap berjalan berkesinambungan,&rdquo; tandasnya. Selama menjabat gubernur Jawa Tengah pada 2013&ndash;2023, Ganjar Pranowo juga terlihat berkomitmen mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Tengah. Salah satu terobosan Ganjar adalah hetero space di Semarang, Surakarta, dan Banyumas. Lewat creative hub itu, Ganjar menjawab berbagai kebutuhan UMKM. &rdquo;UMKM bisa belajar pembukuan, packaging, dan branding, bahkan ketika mau mempromosikan produknya itu, ia harus belajar fotografi, kita fasilitasi. Lalu kemudian modalnya juga,&rdquo; kata Ganjar. Berkat upaya Ganjar tersebut, UMKM Jawa Tengah bisa meroket hingga level internasional. Bahkan, beberapa produk UMKM terbaik difasilitasi kesempatan mengekspor produknya ke Singapura, Jepang, hingga Eropa. Hasilnya, hingga triwulan pertama 2023, nilai ekspor Jawa Tengah mencapai USD 2,5 miliar dan membuat Jateng surplus USD 708 juta. (als/c9/wir)

Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo konsisten melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Ganjar Pranowo Dorong Brand Nasional Tembus Pasar Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/34_apresiasi-1986882806.jpg" alt="BRAND NASIONAL: Ganjar Pranowo mengunjungi pabrik PT Maspion di Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, pada Sabtu (14/10)." width="100%">
<figcaption>BRAND NASIONAL: Ganjar Pranowo mengunjungi pabrik PT Maspion di Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, pada Sabtu (14/10).</figcaption>
</figure> GANJAR Pranowo, bakal calon presiden (bacapres) 2024, berdiskusi dan melihat proses produksi pabrik PT Maspion di Surabaya pada Sabtu (14/10). Melihat kemampuan brand nasional tersebut, Ganjar ingin agar negara serius mengembangkan produk dalam negeri. Tiba di lokasi, Ganjar disambut Presiden Direktur PT Maspion Group Alim Markus dan sejumlah pimpinan direksi. Mereka kemudian berdiskusi bersama dengan perwakilan buruh. Sekitar satu jam berdiskusi, Ganjar kemudian berkeliling pabrik di Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, itu. Ganjar melihat langsung proses produksi peralatan dapur dan rumah tangga PT Maspion. Menurut Ganjar, kualitas produk PT Maspion semakin bagus. Itu mampu menjadi contoh bahwa produk dalam negeri harus berkembang dan naik kelas. &rsquo;&rsquo;Jadi, menurut saya, ini contoh yang bagus untuk naik kelas dan terus naik tinggi lagi, bukan hanya satu tingkat, satu tingkat,&rdquo; ujarnya. Mantan gubernur Jawa Tengah dua periode itu menambahkan, peningkatan kualitas produk dalam negeri harus didukung dengan hubungan industrial yang baik. Karena itu, produk yang bagus juga perlu diimbangi dengan pemberian insentif bagi produk yang tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi. &rsquo;&rsquo;Kalau industri dalam negeri sudah berkembang, lokal konten makin banyak. Maka, penting memikirkan insentif. Proteksi-proteksinya, sehingga industri dalam negeri bisa hidup,&rdquo; lanjutnya. Menurut Ganjar, saat ini kualitas produk dalam negeri kian hari kian bagus sehingga harus mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah. &rsquo;&rsquo;Tadi ada yang bagus. Desain dari Prancis dibeli jadi brand dan diproduksi di sini. Maka, saya anjurkan kalau produknya sudah ada dan masuk e-katalog, pemerintah bisa bantu membeli,&rdquo; terangnya. Ganjar menilai, salah satu cara menstimulus perekonomian adalah membeli produk dalam negeri. Pemerintah harus memberikan kesempatan membela dan menyerap produk dalam negeri lebih banyak sehingga perekonomian meningkat. Juga, memberikan tantangan terhadap industri dalam negeri agar membuat produk yang berkualitas. Dia mengingatkan bahwa saat ini dunia internasional berubah demikian drastis. Jika terjadi sesuatu, banyak negara akan mengalami situasi yang sangat rumit. &rdquo;Kalau kita tidak siap-siap, kita akan ikut rumit. Dengan kekuatan dalam negeri, kalau bahasa Bung Karno itu berdikari dalam bidang ekonomi, dengan aksi-aksi ini menurut saya ini menjadi terobosan yang dahsyat,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, Alim Markus menyatakan bahwa kedatangan Ganjar Pranowo memang sudah dinantikannya. Selain berdiskusi, Ganjar dinilai sebagai sosok yang berhasil mengembangkan dunia industri. &rsquo;&rsquo;Pak Ganjar memang sudah kami tunggu-tunggu. Kami berharap ke depan negara ini semakin mencintai produk-produk Indonesia,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Paimun, 55, peternak sapi asal Nganjuk, Jawa Timur mengakui bahwa Indonesia mempunyai potensi besar untuk menciptakan produk dalam dalam negeri yang berkualitas. Pasalnya, Indonesia kaya akan bahan baku untuk industri. &rdquo;Misalnya untuk industri pengolahan susu. Kita punya susu sapi lokal yang kualitasnya bagus. Stoknya juga sangat melimpah. Banyak produk yang bisa dibuat dari bahan baku susu sapi, tidak hanya diolah menjadi minuman, tapi juga bisa menjadi bahan baku makanan atau kue,&rdquo; sebutnya. (als/ree/c12/wir)

GANJAR Pranowo, bakal calon presiden (bacapres) 2024, berdiskusi dan melihat proses produksi pabrik PT Maspion di Surabaya pada Sabtu (14/10

Ganjar Apresiasi Produk Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/ALI-MARKUS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Perselisihan antara PT Maspion dan Pemkot Surabaya terkait tanah di Jalan Pemuda No 17, beakhir happy ending. Selesai di meja mediasi. Keduanya telah sepakat berdamai. Kemarin (26/1) PT Maspion menyerahkan lahan seluas 2.143 meter persegi itu ke pemkot.  Prosesi penyerahan lahan itu digelar di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Sebab, sengketa tanah tersebut akhirnya menemui jalan terang berkat peran dari Korps Adhyaksa itu. Kedua pihak diajak berunding.  ”Kami berterima kasih atas prakarsa dari Kajati Jatim Pak Dofir yang bilang kalau diteruskan nanti tidak selesai-selesai. Sama-sama rugi dan Kota Surabaya perlu pembangunan. Saya pikir iya lah,’’ kata Presiden Direktur Maspion Group Alim Markus di kantor Kejati Jatim kemarin (26/1).  Setelah tanah itu diserahkan, pemkot akan mengembangkan aset tersebut. Sesuai perencanaan, di atasnya akan dibangun hotel bintang lima. Sebab, lokasinya cukup strategis. Berada di jantung kota. ”Atas permintaan Pak Wali Kota akan dibangun hotel bintang setinggi 25 lantai lima,’’ tambahnya.  Sementara itu, Kepala Kejati Jatim M. Dofir mengatakan, PT Maspion menyerahkan aset itu ke pemkot secara sukarela. Dia mengapresiasi sikap Alim Markus yang berjiwa besar.  ”Ini merupakan suatu bentuk iktikad baik dari pihak PT Maspion yang perlu diberi apresiasi. Dan juga sebagai bentuk komitmen untuk senantiasa bersinergi, saling mendukung, dan saling menjaga di antara pihak untuk kemajuan Kota Surabaya,’’ ujarnya.  Di sisi lain, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berterima kasih kepada PT Maspion. Selain itu, ucapan terima kasih juga diberikan ke Kejati Jatim yang sudah memediasi pihaknya dengan PT Maspion.  ”Terima kasih kepada Kejati Jatim atas bantuan dan dukungannya dalam pengembalian aset Pemkot Surabaya yang selama ini masih dalam sengketa,’’ ucapnya.  Sebagaimana diberitakan, pemkot memberikan hak kepada Maspion untuk mengelola tanah tersebut sejak 1997. Namun, selain mengizinkan PT Maspion, pemkot juga memberikan hak bagi PT Singa Barong Kencana untuk mengelolanya.  Ketiga pihak lalu bersengketa, baik pidana maupun perdata, dan baru berakhir pada 2010 lalu. Selama itu, Maspion tidak bisa mengelola tanah tersebut karena masih sengketa. Meskipun berhak memanfaatkan tanah tersebut selama 20 tahun. Perjanjian itu berakhir pada 15 Januari 2016. Pada 2014, Maspion mengajukan perpanjangan.  Selanjutnya pada 2018, pemkot menolak memperpanjang HGB Nomor 612/Kelurahan Embong Kaliasin di atas HPL atas nama pemkot yang dimiliki Maspion selama 20 tahun. Pemkot dan Maspion kini tidak memiliki hubungan hukum terhadap tanah di Jalan Pemuda No 17.

Berjiwa Besar, PT Maspion Sukarela Serahkan Tanah Strategis ke Pemkot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/pemkot-menang-gugatan.jpg" alt="KOSONG: Lahan di Jalan Pemuda nomor 17 berstatus quo. Pemkot memenangkan sengketa dalam gugatan perdata. Sementara PT Maspion memenangkan perkara di PTUN Surabaya. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KOSONG: Lahan di Jalan Pemuda nomor 17 berstatus quo. Pemkot memenangkan sengketa dalam gugatan perdata. Sementara PT Maspion memenangkan perkara di PTUN Surabaya. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemkot Surabaya mengajukan permohonan eksekusi terhadap tanah di Jalan Pemuda Nomor 17 ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Itu dilakukan setelah putusan perkara sengketa tanah seluas 2.143 meter persegi tersebut antara pemkot dan PT Maspion berkekuatan hukum tetap. Pemkot menang hingga di tingkat kasasi setelah sebagian gugatannya dikabulkan.  ”Sampun (sudah) mengajukan eksekusi,” ujar Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya Ira Tursilowati. Ira menyatakan, permohonan eksekusi tersebut diajukan ke pengadilan pada 28 April lalu. Namun, hingga kini para pihak belum mendapatkan panggilan dari pengadilan. Kini pemkot masih menunggu panggilan untuk ditetapkan pelaksanaan eksekusinya.  Sebagian gugatan pemkot sebelumnya dikabulkan majelis hakim. Majelis hakim memutuskan agar lahan seluas 2.143 meter persegi tersebut dikembalikan ke pemkot.  Dalam perjanjian antara Pemkot Surabaya dan PT Maspion, disepakati bahwa PT Maspion berhak memanfaatkan tanah itu selama 20 tahun setelah pemkot mengeluarkan hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan (HPL) pada 1996. Perjanjian itu berakhir pada 15 Januari 2016. Namun, setelah berakhirnya perjanjian, Maspion tidak kunjung mengembalikan tanah tersebut ke pemkot.  Sementara itu, PT Maspion belum bisa dikonfirmasi perihal permohonan eksekusi tersebut. Pengacaranya, Soetanto Hadisuseno, belum merespons saat dihubungi melalui telepon seluler dan dikirimi pesan singkat hingga berita ini selesai ditulis.  Secara terpisah, PT Maspion juga memenangkan sengketa tanah tersebut dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Putusan tersebut juga sudah berkekuatan hukum tetap. Hakim mengabulkan gugatan Maspion. Upaya hukum banding dan peninjauan kembali yang diajukan pemkot sudah ditolak. Putusan dua perkara sengketa tanah itu saling tumpang-tindih.  Sebagaimana diberitakan, pemkot mengizinkan Maspion untuk mengelola tanah tersebut sejak 1997 dengan memberikan hak guna bangunan pada 1996. Namun, selain memperbolehkan Maspion mengelola tanah tersebut, pemkot mengizinkan perusahaan lain untuk mengelolanya juga.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/31/05/2021/koran-belanda-sebut-sunan-ampel-sebagai-pendiri-surabaya/">Koran Belanda Sebut Sunan Ampel Sebagai Pendiri Surabaya</a>  Kemudian, tiga pihak itu bersengketa, baik pidana maupun perdata, dan baru berakhir pada 2010. Selama itu, Maspion tidak bisa mengelola tanah tersebut karena masih sengketa. Meski, Maspion berhak memanfaatkan tanah itu selama 20 tahun. Pada 2014 Maspion mengajukan perpanjangan. Namun, pada 2018 pemkot menolak memberikan perpanjangan.

Pemkot Surabaya Menangkan Perdata, Maspion Menangkan PTUN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/pemkot-vs-maspion.jpg" alt="FASILITAS UMUM: Tanah yang akan dijadikan Alun-Alun Surabaya dipersengketakan pemkot dan PT Maspion. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>FASILITAS UMUM: Tanah yang akan dijadikan Alun-Alun Surabaya dipersengketakan pemkot dan PT Maspion. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dua perkara sengketa kepemilikan tanah di Jalan Pemuda Nomor 17 yang akan dijadikan alun-alun antara Pemkot Surabaya dan PT Maspion sudah berkekuatan hukum tetap. Namun, dua putusan tersebut saling bertolak belakang.  Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasi perkara perdata memenangkan pemkot. Di sisi lain, Maspion memenangkan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.  Putusan perkara perdata sudah berkekuatan hukum tetap setelah majelis hakim MA yang terdiri atas Sudrajat Dimyati, Muhammad Yunus Wahab, dan seorang hakim agung menolak kasasi Maspion. Salinan putusan tersebut sudah diberikan kepada para pihak pada Rabu (10/2) lalu. ”Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT Maspion tersebut,” terang majelis hakim dalam amar putusannya.  Pemkot sebelumnya menggugat PT Maspion di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Gugatan tersebut dikabulkan. Majelis hakim berpendapat bahwa PT Maspion telah berbuat melawan hukum karena tidak kunjung mengembalikan tanah seluas 2.143 meter persegi tersebut.  Dalam perjanjian antara Pemkot Surabaya dan PT Maspion, disepakati bahwa PT Maspion berhak memanfaatkan tanah itu selama 20 tahun setelah pemkot mengeluarkan hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan (HPL) pada 1996 lalu. Perjanjian itu berakhir pada 15 Januari 2016 lalu. Namun, setelah berakhirnya perjanjian, Maspion tidak kunjung mengembalikan tanah itu ke pemkot.  Maspion banding terhadap putusan tersebut. Namun, Maspion kembali kalah. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menolak banding itu. Maspion mengajukan kasasi. Namun, perusahaan tersebut kembali kalah. ”Belum (mengajukan PK, Red). Masih kami pikirkan dahulu,” ujar pengacara PT Maspion Soetanto Hadisuseno kemarin (22/3).  Sementara itu, berbeda dengan putusan perdata, Maspion menang untuk perkara di PTUN Surabaya. Majelis hakim menolak permohonan PK yang diajukan pemkot.  PT Maspion sebelum digugat pemkot secara perdata terlebih dahulu menggugat pemkot di PTUN Surabaya. Perusahaan itu mempersoalkan surat keputusan wali kota yang tidak memperpanjang hak guna bangun (HGB) utntuk Maspion di Jalan Pemuda Nomor 17. Gugatan Maspion tersebut dikabulkan hingga di tingkat banding.  Soetanto saat dikonfirmasi menolak berkomentar terkait adanya dua putusan yang berbeda. Dia hanya menyatakan, dengan adanya dua putusan yang saling tumpang tindih itu, pihak Maspion maupun pemkot sama-sama tidak bisa mengeksekusi tanah sengketa tersebut.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/21/03/2021/kongsian-tambang-nikel-modal-dari-utang-rp-635-m-hilang/">Kongsian Tambang Nikel, Modal dari Utang Rp 63,5 M Hilang</a>  ”Betul. Nyatanya ada dua putusan yang berbeda. No comment saya. Logikanya sama-sama tidak bisa mengeksekusi,” ungkapnya.  Sementara itu, pihak pemkot hingga berita ini selesai ditulis belum dapat dikonfirmasi. Kabag Hukum Pemkot Surabaya Ira Tursilawati saat dihubungi melalui telepon seluler maupun pesan singkat belum merespons.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yyCCfGAxOCQ

Gugatan Perdata Pemkot Surabaya Menang, di PTUN Maspion Menang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/wali-kota-surabaya-menang-gugat-maspion-atas-tanah-jalan-pemuda_m_.jpg" alt="Majelis hakim saat membacakan putusan gugatan Walikota Surabaya Tri Rismaharini terhadap PT Maspion di PN Surabaya, Kamis (14/3)." width="100%">
<figcaption>Majelis hakim saat membacakan putusan gugatan Walikota Surabaya Tri Rismaharini terhadap PT Maspion di PN Surabaya, Kamis (14/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengabulkan sebagian gugatan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terhadap PT Mapion terkait sengketa tanah Jalan Pemuda Nomor 17, Surabaya, Kamis (14/3). Majelis hakim yang diketuai R. Anton Widyopriono menyatakan, PT Maspion telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak kunjung mengembalikan tanah seluas 2.143 meter persegi tersebut. Dalam perjanjian antara Pemkot Surabaya dengan PT Maspion, disepakati bahwa PT Maspion berhak memanfaatkan tanah itu selama 20 tahun setelah pemkot mengeluarkan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) pada 1996 lalu. Perjanjian itu berakhir pada 15 Januari 2016 lalu. Majelis hakim dalam putusannya berpendapat bahwa Maspion telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak kunjung menyerahkan tanah tersebut ke pemkot. Pemkot, menurut majelis, sudah benar menolak permohonan Maspion. Sebab, permohonan perpanjangan selambatnya diajukan dua tahun sebelum masanya habis. Tapi Maspion baru mengajukan empat bulan sebelum masa HGB habis. Maspion diminta untuk segera hengkang dari tanah tersebut. "Menghukum tergugat atau pihak ketiga yang menerima hak dari tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada penggugat bila perlu menggunakan at negara selambat-lambatnya tujuh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap," ujar hakim Anton saat membacakan amar putusan. Namun, majelis hakim juga menolak sebagian gugatan pemkot. Antara lain yang meminta Maspion membayar ganti rugi materiil Rp 2,1 miliar dan immateriil Rp 100 miliar. Tuntutan itu dianggap majelis kabur karena selama menyewa tanah tersebut, Maspion selalu membayarnya dan hasilnya masuk ke kas negara. Maspion memiliki kesempatan dua pekan setelah sidang putusan ini untuk mengajukan banding atau tidak. Namun, pengacara Maspion, Era Destriana yang hadir dalam sidang tersebut menolak berkomentar. Dia menyatakan masih akan berkoordinasi dulu untuk memutuskan apakah akan banding atau tidak. "Nanti kami akan komunikasikan dulu dengan tim dan klien dahulu. Kami juga masih belum terima salinan putusannya. Setelah kami terima nanti kami pelajari dulu baru, nanti akan kami putuskan banding atau tidak," ujar Era seusai sidang. Sementara itu, pengacara Wali Kota Surabaya, Yudho Wicaksono menyambut baik putusan hakim tersebut. Dia menyatakan bahwa Maspion susah melakukan perbuatan melawan hukum. Menurutnya, sertifikat HGB sudah berakhir tapi sampai sekarang tanah belum diserahkan. "Kami akan tunggu selama 14 hari ini apakah lawan banding atau tidak. Nanti kami akan minta baik-baik. Kalau tidak bisa diajak baik-baik nanti akan kami eksekusi," katanya.

Wali Kota Surabaya Menang Gugat Maspion Atas Tanah Jalan Pemuda

pt maspion

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pt maspion