<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Membuat-Paspor-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Suasana pembuatan paspor di Unit Layanan Paspor di Mall Cibubur Junction, Rabu (8/12/2021). ULP ini melayani pembuatan paspor baru baik elektronik ataupun biasa hingga penggantian paspor dengan layanan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur dengan" width="100%">
<figcaption>Suasana pembuatan paspor di Unit Layanan Paspor di Mall Cibubur Junction, Rabu (8/12/2021). ULP ini melayani pembuatan paspor baru baik elektronik ataupun biasa hingga penggantian paspor dengan layanan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur dengan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kursi direktur jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM akhirnya terisi oleh pejabat definitif. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim sebagai Dirjen Imigrasi.  Penetapan itu dipayungi oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 165/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Jabatan Dirjen Imigrasi definitif sebelumnya diemban Jhoni Ginting.  Awalnya, Jhoni ditunjuk sebagai Plt Dirjen Imigrasi pada Maret 2020 menggantikan Ronny F. Sompie. Tiga bulan kemudian, tepatnya Mei 2020, jabatan Plt itu menjadi definitif. Namun, hanya berlangsung 1 tahun 1 bulan. Sebab, pada Juli tahun lalu, Jhoni masuk masa pensiun.  Kursi Dirjen Imigrasi kembali diisi Plt. Pejabat senior Kemenkum HAM Widodo Ekatjahjana mengisi kekosongan jabatan itu pada Juni 2021 atau sebulan sebelum Jhoni purnatugas. Selain jadi Plt Dirjen Imigrasi, Widodo yang merupakan guru besar Hukum Tata Negara Universitas Jember juga menjabat kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum HAM.  Kinerja keimigrasian sempat disorot Presiden Jokowi. Pada 10 September lalu, Jokowi menyatakan kerap mendapat keluhan dari warga negara asing (WNA) tentang layanan imigrasi. Para WNA yang bekerja di Indonesia itu mengaku sulit mendapatkan kartu izin tinggal terbatas (KITAS). Jokowi pun meminta Dirjen Imigrasi dan jajaran di bawahnya dievaluasi.  Tiga bulan sebelum Jokowi menyoroti kinerja imigrasi, Kemenkum HAM sejatinya telah mengumumkan seleksi terbuka. Tepatnya pada 27 Juli. Seleksi dibuka bagi kategori PNS, TNI, Polri, serta non-PNS. Di antara nama-nama yang ikut seleksi, Silmy Karim menjadi peserta dari kategori non-PNS.  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum HAM sekaligus Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Dirjen Imigrasi Andap Budhi Revianto menyatakan, keikutsertaan non-PNS dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya memang dimungkinkan. Itu merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17/2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen PNS.  ’’Pasal 106 dari PP 17/2020 menyebutkan bahwa JPT utama dan madya bisa diisi dari kalangan non-PNS,” jelas Andap dalam keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos kemarin (27/12).  Andap menjelaskan, terpilihnya Silmy sebagai Dirjen Imigrasi sudah melalui rangkaian seleksi terbuka.  Sosok Silmy yang tiba-tiba pindah haluan dari Dirut BUMN menjadi Dirjen Imigrasi mengundang tanya sejumlah kalangan. Terlebih, gaji yang diperoleh di Krakatau Steel terbilang fantastis. Merujuk annual report Krakatau Steel, alokasi gaji atau remunerasi direksi mencapai Rp 28,3 miliar per tahun.  Itu meliputi honorarium Rp 10,96 miliar, THR Rp 916 juta, tunjangan transportasi Rp 1,6 miliar, tunjangan lain-lain Rp 1,39 miliar, tabungan purnatugas Rp 2,72 miliar, dan tantiem Rp 10,7 miliar. Alokasi gaji atau remunerasi itu diperuntukkan enam orang direksi, termasuk Silmy.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/dirut_krakatau_steel.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Silmy Karim (DOK. JAWA POS)  Artinya, Silmy setidaknya mendapat gaji Rp 393,5 juta per bulan jika alokasi tersebut dibagi rata untuk enam direksi. Padahal, merujuk ketentuan dalam annual report itu, gaji Silmy sebagai Dirut dipastikan lebih tinggi. Sebab, ada ketentuan bahwa gaji direksi adalah 85 persen dari gaji Dirut.  Silmy juga menjadi sorotan seiring kekayaannya yang bernilai ratusan miliar. Berdasar laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) KPK, Silmy tercatat punya kekayaan Rp 208,898 miliar. Jumlah itu terdiri atas aset berupa belasan tanah dan bangunan, 2 motor gede Harley-Davidson, 5 mobil mahal dan antik, serta harta kas/setara kas (selengkapnya lihat grafis).  Silmy yang berusia 48 tahun menjabat Dirut PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sejak 6 September 2018. Sebelumnya, dia dikenal sebagai profesional muda yang berkecimpung di bidang industri pertahanan. Sebelum di Krakatau Steel, Silmy menjabat Dirut PT Pindad (Persero) pada 2014. Dia juga pernah bertugas di berbagai institusi pemerintah. Di antaranya, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dirut Krakatau Steel Silmy Karim Jadi Dirjen Imigrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Jaksa-Agung-ST-Burhanuddin-Dery-Ridwansah-3-3.jpg" alt="Jaksa Agung ST Burhanuddin. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung ST Burhanuddin. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, kerugian negara akibat kasus tindak pidana korupsi proyek pabrik peleburan baja tanur tinggi atau Blast Furnace Complex (BFC) oleh PT Krakatau Steel pada tahun 2011 mencapai Rp 6,9 triliun.  "Diduga kerugian keuangan negara yang timbul sebesar Rp 6,9 trilun sesuai dengan pembiayaan yang dikeluarkan oleh konsorsium Himbara,” ujar Burhanuddin dalam rilis video press conferencenya di Jakarta, Senin, (18/7).  Burhanuddin menjelaskan, PT Krakatau Steel (KS) pada tahun 2007 menyetujui pengadaan pabrik BFC dengan kontraktor pemenang adalah MCC CERI konsorsium dan PT Krakatau Engineering yang merupakan anak perusahaan dari PT Krakatau Steel, namun pengadaan tersebut dilakukan secara melawan hukum.  “Yang seharusnya MCC CERI melakukan pembangunan sekaligus pembiayaannya, namun pada kenyataannya dibiayai oleh konsorsium dalam negeri atau himbara dengan nilai kontrak pembangunan pabrik BFC dengan sistem terima jadi sesuai dengan kontrak awal Rp 4,7 triliun hingga addendum ke-4 membengkak menjadi Rp 6,9 triliun,” ujar Burhanddin.  “Selanjutnya hasil pekerjaan saat ini tidak dapat dimanfaatkan karena tidak layak serta terdapat pekerjaan yang belum selesai dikerjakan," lanjutnya.  Lima tersangka tersebut, kata Burhanuddin, ialah Ir. FB selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel periode 2007-2012, ASS selaku Deputi Direktur Proyek Strategis PT Krakatau Steel periode 2010-2012 (tahanan kota), Ir. MR selaku Project Manager PT Krakatau Engineering periode 2013-2016, Ir. BP selaku Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2012-2015, serta HW alias RH selaku Ketua Tim Persiapan dan Implementasi Proyek Blast Furnace tahun 2011 dan General Manager Proyek PT. KS periode 2013-2019.  Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Para tersangka tampak keluar dari lobby Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI dan memasuki mobil tahanan Kejaksaan Agung RI dengan menggunakan rompi merah muda pada pukul 16.14 WIB.

5 Mantan Bos Krakatau Steel Jadi Tersangka, Negara Rugi Rp 6,9 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/pabrik-jokowi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo memberikan perhatian terhadap industri baja. Sebab, dia tidak ingin ketergantungan pada barang dari luar negeri. Apalagi, produk yang dihasilkan sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan industri-industri lain.  Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan pabrik Hot Strip Mill 2 milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Cilegon Selasa (21/9). "Industri baja sangat strategis. Kehadiran pabrik ini bisa mengurangi semakin banyak impor," katanya.  Menurut dia, konsumsi baja dalam negeri sangat besar karena dipacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembangunan infrastruktur di era Jokowi cukup masif. Industri pun membutuhkan baja. Misalnya, otomotif.  Dengan begitu, dalam lima tahun terakhir kebutuhan baja meningkat sampai 40 persen. "Kalau kita tahu konsumsi baja sangat besar, jangan dibiarkan ini dimasuki produk-produk dari luar," tegasnya.  Diresmikannya Hot Strip Mill 2 di kompleks pabrik PT Krakatau Steel akan menghasilkan hot rolled coil (HRC) dengan kualitas premium. Sebab, Hot Strip Mill (HSM) 2 menggunakan teknologi modern dan terbaru.  "Hanya ada dua di dunia yang menggunakan sistem itu. Pertama di Amerika Serikat dan yang kedua di Indonesia," ucapnya.  Jokowi yang telah melihat proses produksinya menyebutkan, saat ini pabrik itu memiliki kapasitas 1,5 juta ton per tahun. Dia pun meminta produksinya terus ditingkatkan hingga mencapai 4 juta ton per tahun.  "Dengan beroperasinya pabrik ini, kita akan dapat memenuhi kebutuhan baja dalam negeri," imbuhnya.  Jika bisa mengurangi impor baja, negara mampu menghemat devisa sebesar Rp 29 triliun per tahun. Jokowi pun berpesan agar kualitas produk yang dihasilkan tidak kalah dengan produk impor.  "Saya yakin nanti menjadi komoditas yang mampu bersaing di pasar regional dan pasar global," tuturnya.  Terkait restrukturisasi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Menteri BUMN Erick Thohir menerangkan bahwa saat ini BUMN itu telah menyelesaikan dua di antara tiga tahapan yang harus dilakukan. Dengan begitu, performa perseroan semakin baik dan telah memberikan kontribusi sebesar Rp 800 miliar bagi negara.  "Manajemen jangan berpuas diri karena kita terus tingkatkan performa dari Krakatau Steel sendiri," tegasnya.  Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim lebih detail menjelaskan produksi pabrik baru HSM 2. Silmy menyebutkan bahwa produksi pabrik tersebut akan meningkatkan kapasitas nasional.  Selain itu, kualitas premium yang dihasilkan akan meningkatkan daya saing produk baja Indonesia. "Pabrik ini lebih efisien memangkas biaya operasi 25 persen," ujarnya.  Silmy membeberkan bahwa dengan teknologi yang dimiliki Krakatau Steel (KS), lembaran baja yang telah melalui proses reduksi ditipiskan dari ketebalan 30–50 milimeter menjadi 1,4–16 milimeter.  "Hasil produksi ini menjadi yang paling tipis di Indonesia," bebernya.  Lantas, siapa yang akan menjadi market produk tersebut? Silmy menjelaskan, lembaran baja yang diproduksi HSM 2 dapat digunakan industri otomotif premium dengan high specific strength. Tak hanya market domestik, pasar ekspor juga disebut akan menyumbangkan demand untuk produk tersebut.  "Jadi, dapat dimanfaatkan untuk keperluan industri dalam negeri maupun ekspor," ujar Silmy yang juga menjabat chairman The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA).  PROYEKSI KEBUTUHAN BAJA DALAM NEGERI  Tahun | Proyeksi Kebutuhan (Juta Ton)  2021 | 17,82  2022 | 19,00  2023 | 20,40  2024 | 21,83  2025 | 23,34  Sumber: IISIA

Kurangi Impor Baja, Pabrik KS Produksi HRC Kualitas Premium Diresmikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PGN-AKHIR2.jpg" alt="Ilustrasi pemanfaatan energi gas untuk proses produksi besi baja di pabrik PT Krakatau Steel Tbk," width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemanfaatan energi gas untuk proses produksi besi baja di pabrik PT Krakatau Steel Tbk,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sepanjang tahun 2020 berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp 326 miliar dengan capaian laba operasi mencapai Rp 2,4 triliun. Krakatau Steel mampu meraih laba dari yang sebelumnya mengalami kerugian sejak tahun 2012.  Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi kepada manajemen Krakatau Steel yang berhasil melakukan perputaran perusahaan. Dimana sebelumnya 8 tahun berturut-turut mengalami kerugian. Dan pencapaian ini terjadi saat dunia masih menghadapi pandemi Covid-19.  “Krakatau Steel telah berhasil melakukan restrukturisasi dan transformasi dengan baik. Saya meyakini kinerja Krakatau Steel akan semakin baik ke depannya,” kata Erick dalam keterangannya, Selasa (25/5).  Sementara itu, Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan, restrukturisasi dan transformasi yang berdampak pada efisiensi serta peningkatan produktivitas sangat berpengaruh pada perolehan laba Krakatau Steel di tahun 2020.  Berdasarkan inisiatif efisiensi, Perseroan mampu menurunkan biaya operasional di tahun 2020 dari Rp 4,8 triliun pada periode tahun 2019 menjadi Rp 2,8 triliun atau penurunan biaya operasional sebesar minus 41 persen.  Penurunan ini terjadi pada biaya energi yang mengalami penurunan sebesar 46 persen menjadi sebesar Rp 295 miliar, penurunan biaya utility sebesar 27 persen menjadi Rp 564 miliar. Sementara biaya consumable dan sparepart masing-masing mengalami penurunan 61 persen dan 59 persen menjadi Rp230 miliar dan Rp 65 miliar.  “Dengan Krakatau Steel yang semakin efisien dan produktif, kami menjadi lebih kompetitif dalam melakukan aktivitas usaha kami yang berdampak pada peningkatan kinerja. Terlebih kami pun melakukan berbagai kolaborasi dan kerja sama dalam pengembangan bisnis kami, sehingga peluang untuk meluaskan pangsa pasar menjadi lebih terbuka,” tuturnya.  Peningkatan kinerja Krakatau Steel juga terlihat dari capaian EBITDA atau Earning Before Interest, Taxes, Depreciation &amp; Amortization, yang kian membaik. Di tahun 2020 Krakatau Steel mampu membukukan EBITDA sebesar Rp 1,09 triliun, dari sebelumnya EBITDA minus Rp 1,92 triliun di tahun 2019.  “Krakatau Steel saat ini semakin membaik kinerjanya. Kami menargetkan pendapatan meningkat 43 persen untuk tahun 2021 yaitu sebesar Rp28 triliun. Dengan segala perbaikan fundamental ini, kami meyakini Krakatau Steel dapat mempertahankan keuntungan untuk di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.

Usai 12 Tahun Rugi, Akhirnya Krakatau Steel Catat Laba Rp 326 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/2826_19834_Adian-Napitupulu.jpg" alt="Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu mengatakan, kabar PT Krakatau Steel (KS) menyelundupkan baja dari Tiongkok dinilai hanya isu atau rumor. Info tersebut menurut Politikus PDI Perjuangan itu masih belum jelas dan teruji.  "Pernyataan anggota dewan tersebut sifatnya pribadi yang diungkapkan saat RDP bukan pernyataan resmi Komisi VII. Saya pikir itu cuma rumor kok. Biasa saja, setiap anggota dewan kan punya hak bersuara," kata Adian, Rabu (7/4).  Adian mengatakan, PT KS itu merupakan kewenangam tupoksi Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN. Adapun kemarin dipanggil RDP oleh Komisi VII, itu karena menyikapi harga gas industrinya, yang dinilai masuk kewenangan tupoksi Komisi VII.  "Jadi mengenai Krakatau Steel itu kewenangan Komisi VI. Kita hanya menyikapi soal harga gas di anak perusahaan KS yang kami nilai tidak diberikan sesuai peraturan," kata Adian.  Adian juga menuturkan, pernyataan soal baja selundupan itu diungkapkan saat RDP terkait persoalan harga gas industri bagi perusahaan pembangkit listrik yang harus mendapat akses 6 dolar AS per MMBTU. Menurut Adian, RDP tersebut digelar menindaklanjuti temuan Komisi VII DPR RI saat kunker ke PT Krakatau Steel, sebulan silam.  Dalam kunker tersebut, ternyata KS punya anak perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik yaitu PT Krakatau Daya Listrik (KDL). Selama ini, PT KDL tidak diberikan akses gas industri 6 dolar AS per MMBTU. Selama ini, PT KDL memperoleh harga gas industri 8.55 dolar AS per MMBTU.  "Jadi di RDP itulah, kami selaku Komisi VII memanggil pihak terkait untuk menanyakan kenapa PT KDL tidak menerima harga gas industri 6 dolar AS per MMBTU," tutur Adian. <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/04/2021/sudah-disetujui-30-negara-sinovac-produksi-2-miliar-vaksin-covid-19/">Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19</a> Ditambahkan Adian, presiden sudah mengeluarkan Perpres Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Dalam isi Perpres tersebut menyatakan bahwa pemerintah harus memberikan harga jual gas industri paling tinggi 6 dolar AS per MMBTU.  "Pada praktiknya, kami temukan di PT KDL tidak memperoleh harga gas yang diatur Perpres. Kalo begini, ini sama saja membangkang arahan presiden dong. Ini yang kami desak agar pihak terkait mematuhi peraturan," ujarnya.

Soal PT KS Selundupkan Baja dari Tiongkok, Adian Anggap Itu Rumor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/direktur-krakatau-steel-jadi-tersangka-kpk-ini-kata-manajemen_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Krakatau Steel" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Krakatau Steel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (Krakatau Steel) membidik pasar proyek infrastruktur lebih luas lagi di tengah pandemi. Untuk mendukung target tersebut, BUMN tersebut menggandeng PT Inerco Global International (Inerco).  “Ini adalah strategic partnership dengan Krakatau Steel untuk jangka waktu tiga tahun dengan nilai kerja sama mencapai Rp 4,8 triliun,” ungkap Direktur Komersial PT Krakatau Steel Melati Sarnita di Jakarta, Rabu (31/3).  Melati mengatakan, kerja sama dengan PT Inerco untuk mengembangkan pasar dalam mendukung proyek infrastruktur yang saat ini mulai kembali berjalan. Apalagi pada 2020 banyak proyek terhenti akibat pandemi covid-19.  Sementara itu, Direktur Utama Inerco Hendrik M. Kawilarang Luntungan menyebut, sebelumnya pihaknya sudah bekerja sama dengan anak usaha Krakatau Steel, yakni PT KHI Pipe Industries dan PT Krakatau Niaga Indonesia.  “Kerja sama strategis ini merupakan salah satu titik tolak setelah industri baja sempat lesu selama masa pandemi. Semoga dapat saling mengembangkan kemajuan perusahaan untuk kedua belah pihak,” ujar Hendrik M. Kawilarang Luntungan.  Dia berharap kerja sama itu dapat mengembangkan Krakatau Steel dan anak usaha ke level berikutnya dengan proyek yang lebih besar dan dengan cakupan yang lebih luas.  “Kami berharap kerja sama ini dapat berjalan lancar dan kami akan terus mengembangkan potensi kerja sama lainnya yang mungkin terjalin di masa yang akan datang,” pungkas Melati.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=xemYRXt5vDA

Kembangkan Pasar Infrastruktur, Krakatau Steel Gandeng PT Inerco

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/direktur-krakatau-steel-jadi-tersangka-kpk-ini-kata-manajemen_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Krakatau Steel" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Krakatau Steel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Industri baja Tanah Air sempat lesu semenjak pandemi Covid-19 melanda Indonesia. PT Krakatau Steel berusaha menggenjot produksinya ke depan.  Langkahnya, <a href="https://www.jawapos.com/tag/pt-krakatau-steel/">PT Krakatau Steel</a> melalui anak perusahaannya, PT KNI (Krakatau Niaga Indonesia) bekerja sama dengan perusahaan lain, yakni PT Inerco Global International dan PT KHI Pipe Industries.  CEO PT Inerco Global International Hendrik Kawilarang Luntungan mengatakan, kerja sama itu dilaukkan dalam rangka mengerjakan proyek infrastruktur pemerintah. Selain itu, untuk pengembangan proyek di Pertamina dan PLN.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/26/06/2020/pgn-dan-pt-krakatau-steel-teken-perjanjian-jual-beli-gas/">PGN dan PT Krakatau Steel Teken Perjanjian Jual Beli Gas</a>  "Kerja sama strategis ini merupakan salah satu titik tolak setelah industri baja yang sempat lesu selama masa pandemi. Ini menandakan ekonomi mulai kembali menggeliat, setelah masuknya vaksin ke Indonesia," kata Hendrik Kawilarang di Jakarta, Kamis (17/12).  Adapun kontrak kerja sama tersebut nilainya mencapai Rp 300 miliar. Hendrik berharap kerja sama itu bisa meningkat menjadi Rp 500 miliar pada 2021. Upaya itu dapat dilakukan jika negosiasi pembelian bahan baku PT Inerco Global International dengan PT Krakatau Steel lancar.  "Mudah-mudahan kerja sama dengan PT Krakatau Steel ini bisa rampung di akhir tahun 2020 ini," tutup Hendrik.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=aDySvuGfPa4

Bantu Proyek Pemerintah, Krakatau Steel Gandeng Dua Perusahaan Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PGN-AKHIR2.jpg" alt="Ilustrasi pemanfaatan energi gas untuk proses produksi besi baja di pabrik PT Krakatau Steel Tbk," width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemanfaatan energi gas untuk proses produksi besi baja di pabrik PT Krakatau Steel Tbk,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sinergi antar BUMN kembali dilakukan guna mendukung pengembangan industri di dalam negeri. Kali ini dilakukan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Krakatau Steel lewat Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG).  Penandatangan dilakukan oleh Direktur Komersial PGN Faris Aziz dan Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim disaksikan oleh Direktur Utama PGN, Suko Hartono, Jumat (26/06). Berdasarkan perjanjian ini, PT Krakatau Steel menyerap gas bumi dari PGN sebesar 300.000 - 450.000 per bulan atau setara dengan 10-15 BBTUD untuk Kawasan Industri Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC), Banten.  Direktur Komersial PGN Faris Aziz mengungkapkan bahwa perjanjian ini juga bagian dari realisasi implementasi Kepmen ESDM 89K/2020. PT Krakatau Steel bergerak di sektor prokduksi dan pengelolaan baja, sehingga mendapatkan manfaat dari harga gas yang khusus berdasarkan Kepmen ESDM tersebut. Fariz berharap, manfaat dari Kepmen ESDM 89K/2020 dapat menunjang kegiatan bisnis dan meningkatkan daya saing PT Krakatau Steel.  “PGN sangat berharap, PT Krakatau Steel dapat memaksimalkan volume pemakaian gas pada kegiatan bisnisnya sesuai kontrak yang telah disepakati. Dengan menggunakan gas bumi, PT Krakatau Steel akan mendapatkan nilai lebih dari pemakaian energi yang efisien. Menurut saya, sejalan dengan visi dan misi PT Krakatau Steel sebagai perusahaan baya terkemuka yang menyediakan produk baja bermutu untuk kemakmuran bangsa,” ujar Faris, (26/06).  “Kemudian sesuai kesepatakan, perjanjian ini berlaku efektis sejak tanggal penandagananan sampai dengan 31 Desember 2024. Ada hal yang menjadi perhatian bahwa pemakaian bisa berbeda tiap bulannya atau ketika di luar kontrak minimum atau maksimum. Maka disepakati penggunaan formulasi-formulasi pembayaran yang disesuaikan dengan pemakaian gasnya,” lanjut Faris.  PGN sampai saat ini berkomitmen dalam melayanai kebutuhan pelanggan logam termasuk baja. Sebagai bagian dari industri strategis nasional, secara keseluruhan jumlah pelanggan PGN di sektor industri logam sekitar 460 pelanggan, dengan volume total penyaluran gas sekitar 67 BBTUD. Persebaran pelanggan di sektor logam ini ada di 9 area yaitu Jakarta, Tangerang, Bekasi, Karawang, Bogor, Cilegon, Surabaya, Sidoarjo, Medan.  PT Krakatau Steel termasuk sebagai produsen baja terbesar di Indonesia dan menjadi pemain penting di Kawasan Asia Tenggara. Kiprah perusahaan yang berpusat di Cilegon ini, telah berkontribusi besar pada proyek-proyek pembangunan strategis nasional dan swasta di berbagai wilayah. Kesempatan ini menjadi peluang penting bagi PGN sebagai Subholding gas dalam memperkuat layanan gas bumi pada sektor industri baja.  Faris mengungkapkan, PGN sesungguhnya telah memasok kebutuhan gas bumi pada sektor industri baja yang tergolong ke dalam tujuh pemakai gas bumi terbesar. Sebelumnya, PGN juga pernah kerja sama dengan PT Krakatau Steel untuk alokasi gas di PT Krakatau Daya Listrik (PT KDL). Kemudian, kerjasama dapat kembali dilaksanakan kembali. Faris juga berharap, potensi lainnya dapat semakin berkembang untuk pertumbuhan sektor industri baja di Indonesia.  “Pada prinsipnya, PGN membuka kesempatan yang besar bagi semua sektor indutri untuk menggunakan gas bumi. Mengingat benefitnya dapat meningkatkan kemajuan industri dalam negeri berkat pemanfaatan energi yang efisien, serta menjadi bentuk dukungan nyata dari PGN terhadap perekonomian nasional. PT Krakatau Steel dan industri baja yang lain menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk didorong produktivitasnya. Jadi kami rasa, PGN juga harus mendukungnya,” tutup Fariz.  PGN sebagai Subholding gas, berkomitmen menjadikan industri sebagai salah satu bagian dari program utama PGN. Dari segi volume, memang segmen industri memiliki porsi penyaluran gas bumi paling besar. Namun hal itu sepadan dengan peran industri yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian negara. Oleh karena itu, PGN terus termotivasi melakukan pengambangan infratruktur dan meningkatkan kualitas layanan gas bumi agar menjamin pemenuhan kebutuhan gas bumi sebagai energi baik demi pertumbuhan perekonomian nasional.

PGN dan PT Krakatau Steel Teken Perjanjian Jual Beli Gas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/SERTIJAB-MENTERI-BUMN-DERY-RIDWANSAH-5.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir . Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir . Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Banten bersama Densus 88 Anti Teror menangkap 4 terduga teroris di wilayah Banten. Mereka adalah DA, 28; QK, 54; AP, 45; dan AM, 45. Untuk nama terakhir saat ini tengah disorot lantaran diketahui merupakan karyawan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Krakatau Steel.  Menteri BUMN Erick Thohir angkat suara terkait peristiwa yang menyeret salah satu anak buahnya itu. Menurut dia, aksi teror sangat tidak dibenarkan karena bisa menimbulkan korban jiwa dan merusak objek vital.  "Juga mengancam keamanan negara. Saya rasa tidak ada satu orang pun yang mendukung aksi teror," kata Erick kepada wartawan, Jumat (15/11).  Oleh karena itu, dia mendukung penuh aparat penegak hukum dalam memberantas teroris, bukan hanya di lingkup kementerian BUMN melainkan di tempat lain. Mantan Presiden klub Inter Milan itu pun akan memberikan sanksi tegas bila pegawainya tersebut memang terbukti terlibat aksi terorisme.  "Apabila secara hukum, yang bersangkutan terbukti bagian dari aksi teror, maka serta merta orang tersebut bukan lagi menjadi bagian dari Kementerian BUMN," tegas Erick.  Sebelumnya, kepastian AM merupakan karyawan BUMN dilontarkan oleh Corporate Secretary PT Krakatau Steel, Pria Utama. Namun, dia memastikan AM bukan petinggi di perusahaan plat merah tersebut.  "Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh, yang bersangkutan adalah karyawan level staf setingkat supervisor di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan bukan merupakan petinggi atau level manajemen di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk,” kata dia.  Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Edy Sumardy mengatakan masih melakukan pemantauan terkait kasus yang menjerat AM. Polisi juga melakukan pengamanan di sejumlah objek vital guna menghindari kejadian tak diinginkan.  "Tugas kita hanya mendukung Densus. Penjagaan obvitnas yang dijaga termasuk tempat keramaian ditingkatkan penjagaannya. Dijaga oleh aparat bersenjata lengkap, oleh Ditpam Obvit dan Sabhara," ucapnya.

Erick Thohir Bakal Pecat Karyawan BUMN yang Terlibat Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/ROY.jpg" alt="Terdakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menjalani sidang putusan yang berlangsung secara daring di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Rabu (28/12/2022). ANTARA" width="100%">
<figcaption>Terdakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menjalani sidang putusan yang berlangsung secara daring di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Rabu (28/12/2022). ANTARA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Roy Maningkas, komisaris independen PT Krakatau Steel (Persero) Tbk memutuskan mengundurkan diri dari jabatan yang telah diembannya selama 4 tahun terakhir. Alasannya, emiten dengan kode KRAS tersebut memaksakan proyek blast furnace yang berpotensi merugikan uang negara Rp 1,2 triliun per tahun.  Sebagaimana diketahui, persiapan proyek blast furnace telah dimulai sejak 2011 lalu. Krakatau Steel (KS) telah merogoh kocek sebesar USD 714 juta atau setara Rp 10 triliun untuk proyek yang menghasilkan hot metal tersebut. Angka itu membengkak dari rencana sebelumnya hanya Rp 7 triliun.  "Saya melihat ada sesuatu yang dipaksakan. proyek ini kan molornya sudah 72 bulan. Tiba-tiba sebulan yang lalu direksi menyampaikan ini siap beroperasi. Padahal menurut saya dan teman-teman komisaris, ini harus dipertimbangkan baik baik," kata Roy saat jumpa awak media di Kantor BUMN, Jakarta, Selasa (23/7).  Dijelaskan Roy, proyek dari blast Furnance sejatinya telah molor selama 72 bulan dari rencana awal pengoperasiannya. Kemudian belakangan ini, proyek tersebut dipaksakan untuk dijalankan dengan alasan Krakatau Steel telah membeli bahan baku dan mesin yang tidak terpakai senilai Rp 10 triliun.  Padahal, kata Roy, perseroan akan merugi Rp 1,2 triliun seandainya proyek tersebut dipaksakan untuk dijalankan. Pasalnya, Harga Pokok Produksi (HPP) slab yang dihasilkan proyek blast furnance lebih mahal USD 82/ton jika dibanding harga pasar.  Artinya, jika dipaksakan produksi 1,1 juta ton per tahun, maka potensi kerugian PT Krakatau Steel akan mencapai Rp 1,3 triliun per tahun. "Ini kan buah simalakama, kalau diteruskan kerugiannya Rp 1,3 triliun per tahun. Kalau kita hentikan, kita akan buang uang Rp 10 triliun investasi," katanya.  Untuk memuluskan proyek tersebut, pada Juni 2019, Direksi Krakatau Steel diketahui telah bekerja sama dengan kontraktor bernama Capital Engineering and Research Incorporation Limited (MCC CERI) asal Tiongkok. Kala itu dewan komisaris meminta perseroan untuk memanggil konsultan independen terlebih dulu untuk menguji secara keseluruhan proyek tersebut.  "Dewan komisaris sudah meminta untuk menunjuk independen konsultan berkali-kali tapi tidak dilakukan. Jadi terus terang saya tidak mengerti, invisible hand yang memaksakan ini beroperasi dalam keadaan belum siap ini siapa? Soalnya menyangkut uang Rp 10 triliun," tuturnya.  Roy juga mendengar informasi alasan dari direksi Krakatau Steel memaksakan proyek tersebut karena operasionalnya hanya dua bulan. Setelah itu, akan dimatikan dengan alasan jangan sampai menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Ketika dikonfirmasi tersebut kepada deputi BUMN, Roy menyatakan yang bersangkutan mengaku tidak mengetahui bahwa beroperasinya proyek hanya untuk dua bulan dan setelahnya distop.  "Dari BUMN juga menyatakan mereka tidak tahu bahwa itu berproduksi 2 bulan, dari pihak direksi mengatakan bahwa posisi mereka kejepit karena diperintahkan dari BUMN. Jadi siapa yang mau merintah siapa itu tidak jelas," ujarnya.  Di samping itu, Roy menyatakan, KS juga tergesa-gesa agar memaksakan proyek tersebut bisa berjalan secepatnya. Sebab uji kelayakan dan keamanan proyek itu dinilainya masih sangat minim. Bahkan untuk persiapan detail dampak lingkungan pun belum dipersiapkan.  "Sampai hari ini, gas holder atau buangan asapnya itu aja belum ada. Tapi dalam dua minggu ini mereka ingin proses produksi untuk blast furnance ini. Asapnya mau dibuang kemana? ke udara. Udah jelas polusi," tuturnya.  Dari kasus tersebut, Roy menyampaikan nantinya tidak adanya kepastian siapa yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. Khususnya baik tanggung jawab teknis maupun tanggung jawab kerugian uang negara. Pernyataan tanggung jawab hanya dibuat oleh level manager dari kontraktor.  Karena itu sejak Kamis (11/7) lalu, Roy telah mengirimkan surat secara resmi pengunduran diri dari jabatan Dewan Komisaris PT Krakatau Steel ke Kementerian BUMN. Namun sayangnya, mundurnya dia dari jabatan tersebut malah direspons negatif oleh kementerian yang dipimpin Rini Soemarno tersebut.  "Saya sesalkan yang disorot oleh BUMN adalah desenting opinion saya. Saya secara tidak langsung ditugaskan oleh presiden Jokowi untuk mengawasi KS ini, saya memberikan desenting opinion itu tujuannya untuk melindungi kepentingan pemegang saham yaitu negara dan publik," tukasnya.

Ada Proyek Dipaksakan, Satu Komisaris PT KS Pilih Mundur dari Jabatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pt krakatau steel

Berita Terkini