<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/JKT_POLEMIK-TANGGUL-BETON_HANUNG-HAMBARA_12092025-7-1029324967.jpg" alt="Sejumlah pekerja beraktifitas di sekitar pembangunan tanggul beton pemecah gelombang di pelabuhan PT. Karya Citra Nusantara di Cilincing, Jakarta, Jumat (12/09/2025). Sejumlah pekerja beraktifitas di sekitar pembangunan tanggul beton pemecah gelombang di" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pekerja beraktifitas di sekitar pembangunan tanggul beton pemecah gelombang di pelabuhan PT. Karya Citra Nusantara di Cilincing, Jakarta, Jumat (12/09/2025). Sejumlah pekerja beraktifitas di sekitar pembangunan tanggul beton pemecah gelombang di</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebuah pagar beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, tengah jadi sorotan. Video yang memperlihatkan bangunan tersebut viral di media sosial karena disebut menghalangi akses nelayan untuk melaut. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menegaskan pihaknya akan memanggil PT Karya Citra Nusantara (KCN) untuk bertanggung jawab. "Kami akan memanggil pelaku usaha untuk segera memformulasikan kompensasi dari dampak pembangunan tersebut kepada nelayan," ujar Hasudungan, Rabu (17/9). Selain kompensasi, Pemprov DKI juga meminta PT KCN memperbaiki kualitas lingkungan laut yang terdampak material tanggul beton. "Diantaranya dengan mendekatkan fishing ground dengan perbaikan lingkungan perairan dan pemberian rumpon untuk mendekatkan ikan," terangnya. Hasudungan memastikan nelayan yang terdampak akan didata secara detail agar bantuan tepat sasaran. "Kami akan pastikan nelayan terdampak terdata dengan baik, serta mendata juga kebutuhan nelayan agar kompensasi yang diberikan tepat sasaran dan tepat guna," tegasnya. <h2>PT KCN Buka Suara</h2> Menanggapi ramainya protes nelayan, Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi, sebelumnya menyatakan akan melakukan pendataan lebih dulu. Sebab, perusahaan hanya akan fokus pada nelayan yang berada di sekitar Cilincing. "Karena tadi kami tegaskan, kami akan fokus pada nelayan Cilincing yang kebetulan keberadaannya, tadi kita sudah jelasin ini ada diapit oleh Pelindo dan KCM," terangnya, Jumat (12/9).&nbsp; Menurut data yang ia pegang, ada sekitar 700 nelayan dengan 1.100 kapal di kawasan Kalibaru&ndash;Cilincing&ndash;Marunda yang akan menjadi prioritas perhatian. "Kami akan mencari formula apa yang bisa membantu," imbuh Widodo. Sebelumnya, video keluhan nelayan terkait tanggul beton ini viral di Instagram. Dalam rekaman tersebut, terdengar seorang nelayan menyebut panjang tanggul mencapai 2&ndash;3 kilometer. "Jadi nelayan kesulitan mencari ikan. Dia harus memutar jauh dengan adanya tanggul beton ini," ucap seorang nelayan dalam video.

Pagar beton di Cilincing Jakarta Utara menghalangi akses nelayan, PT KCN berkomitmen untuk memberikan kompensasi dan perbaikan lingkungan.

Selain Beri Kompensasi Nelayan, Pemprov DKI Minta PT KCN Perbaiki Kualitas Air Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/Proyek-Tanggul-Laut-di-Wilayah-Cilincing-Yang-Menjadi-Polemik-Dery-Ridwansah-3JPG-4154851732.jpg" alt="Nelayan berada di atas proyek tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta, Kamis (11/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Nelayan berada di atas proyek tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta, Kamis (11/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan PT Karya Citra Nusantara (KCN) menegaskan bahwa proyek yang viral memperlihatkan tanggul beton di Cilincing, Jakarta Utara, sudah sah secara hukum dan segala perizinannya. Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi mengatakan, tanggul beton yang viral disebut membuat penghasilan nelayan menurun itu sebenarnya adalah bagian dari proyek pengembangan terminal umum berupa pelabuhan yang pembangunannya sudah mencapai 70 persen. "Jadi kalau saya ditanya, apakah (proyek pelabuhan) ini sah? Sah," tegasnya, Jumat (12/9). Ia menjelaskan, sebetulnya proses pembangunan pelabuhan yang digagas bersama pemerintah ini sudah dimulai sejak 2010 dengan pola pembangunan yang sama. "Tidak ada yang ribut pada waktu itu, baru sekarang," ucapnya. Dalam pembangunan pelabuhan ini, Widodo menerangkan ada 3 pier yang dibangun.&nbsp; "Di Pier 3 yang ini sekarang jadi ramai isunya ada tanggul beton. Itu kalau kita lihat itu breakwater, bagian dari pembangunan pelabuhan," tandasnya. Senada, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan verifikasi lapangan terkait keberadaan pagar beton di laut Cilincing, Jakarta Utara.&nbsp; Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut KKP Fajar Kurniawan menjelaskan, pembangunan itu merupakan proyek reklamasi di area PT Karya Cipta Nusantara (KCN). Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, proyek tersebut telah memiliki izin lengkap dan tidak menutup akses bagi nelayan. "Hasilnya, proyek tersebut memiliki izin lengkap dan di lapangan pemrakarsa tidak menutup akses bagi nelayan," ujar Fajar, Kamis (11/9). Sebelumnya, Sebuah tanggul beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, mendadak menjadi sorotan publik. Video yang menampilkan keberadaan tanggul tersebut viral di media sosial dan menuai keluhan dari para nelayan. Dalam rekaman yang diunggah akun Instagram @arie_ngetren, terdengar suara seseorang nelayan menyebut panjang tanggul beton itu mencapai 2-3 kilometer. Tanggul tersebut disebut menghalangi jalur nelayan saat hendak melaut. "Jadi nelayan kesulitan mencari ikan. Dia harus memutar jauh dengan adanya tanggul beton ini," ucap seorang dalam video yang dikutip Rabu (10/9).

KKP dan PT KCN menegaskan proyek tanggul beton di Cilincing sah secara hukum, akses nelayan terjamin.

PT KCN Tegaskan Proyek Tanggul Beton di Cilincing Sah Secara Hukum dan Sudah Ada Sejak 2010, Dirut: Tidak Ribut Waktu Itu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/k5rEYXQClIMqjvlz2il13ox0Aqn1VMTUrnh5Mhf0-3313787961.jpg" alt="Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi buka suara terkait viralnya video tanggul beton di Cilincing, Jakarta Utara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi buka suara terkait viralnya video tanggul beton di Cilincing, Jakarta Utara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi buka suara terkait viralnya video tanggul beton di Cilincing, Jakarta Utara, yang dianggap merugikan nelayan setempat. Ia menyatakan akan terlebih dahulu mendata dengan saksama terkait kerugian yang dirasakan nelayan. "Kami sudah akan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan Perikanan (DKPKP) Jakarta untuk mendata dulu. Kami takut nanti dalam tanda petik ini nelayan Jakarta atau bukan," ujarnya kepada wartawan dalam konferensi pers di Cilincing, Jumat (12/9). Pasalnya, ia menyebut bahwa tanggung jawab perusahaannya adalah untuk memperhatikan kondisi nelayan di sekitaran Cilincing, tak termasuk dari nelayan luar daerah tersebut.&nbsp; "Karena tadi kami tegaskan, kami akan fokus pada nelayan Cilincing yang kebetulan keberaadaabnya, tadi kita sudah jelasin ini ada diapit oleh Pelindo dan KCM," tuturnya.&nbsp; "Dan kami sudah survei, yang tadi saya usulkan proyek yang memang digagas Pemprov yaitu Kalibaru Cilincing Marunda yang terdata ada 700 nelayan dan 1100 kapal &nbsp;Itulah yang fokus kami," imbuh Widodo. Adapun untuk mengatasi kerugian yang dialami nelayan dalam masa pembangunan pelabuhan ini, Widodo menyatakan masih terus mencari formula dengan komunitas nelayan setempat. &nbsp; "Kami akan mencari formula apa yang bisa membantu," pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya, Sebuah tanggul beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, mendadak menjadi sorotan publik. Video yang menampilkan keberadaan tanggul tersebut viral di media sosial dan menuai keluhan dari para nelayan. Dalam rekaman yang diunggah akun Instagram @arie_ngetren, terdengar suara seseorang nelayan menyebut panjang tanggul beton itu mencapai 2-3 kilometer. Tanggul tersebut disebut menghalangi jalur nelayan saat hendak melaut. "Jadi nelayan kesulitan mencari ikan. Dia harus memutar jauh dengan adanya tanggul beton ini," ucap seorang dalam video yang dikutip Rabu (10/9).

Widodo Setiadi, Direktur Utama KCN, tanggapi video viral tanggul beton yang merugikan nelayan Cilincing, Jakarta Utara.

Pendapatan Nelayan Turun karena Tanggul Beton Cilincing, PT KCN Sebut akan Data Dahulu Nelayan yang Alami Kerugian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/11/pagar-betonn-579480079.jpg" alt="Foto udara tanggul laut yang ramai di media sosial di kawasan cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Foto udara tanggul laut yang ramai di media sosial di kawasan cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keberadaan pagar beton di laut Cilincing, Jakarta Utara dikeluhkan nelayan. Menanggapi itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan segera memanggil PT Karya Citra Nusantara (KCN), perusahaan yang membangun tanggul itu. Untuk diketahui, PT KCN merupakan badan usaha pelabuhan yang mengoperasikan terminal umum di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. Perusahaan ini merupakan patungan antara PT KBN (BUMN) dengan kepemilikan saham 15 persen dan PT KTU (swasta) sebesar 85 persen.&nbsp; Menariknya, 25,85 persen saham PT KBN juga dimiliki oleh Pemprov DKI. "Saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat tersebut," ujar Pramono di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9). Pramono juga meluruskan soal izin pembangunan. Ia menegaskan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) bukan dikeluarkan Pemprov DKI, melainkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). "Ini merupakan kewenangan kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara," terangnya. Meski begitu, Pramono menegaskan pihaknya tetap akan melindungi nelayan agar tidak dirugikan dari aktivitas perusahaan. "Bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu tidak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut," jelasnya. Hasil Verifikasi Lapangan Kememterian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan verifikasi lapangan terkait keberadaan pagar beton di laut Cilincing, Jakarta Utara.&nbsp; Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut KKP Fajar menjelaskan, pembangunan itu merupakan proyek reklamasi di area PT Karya Cipta Nusantara (KCN). Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, proyek tersebut telah memiliki izin lengkap dan tidak menutup akses bagi nelayan. "Hasilnya, proyek tersebut memiliki izin lengkap dan di lapangan pemrakarsa tidak menutup akses bagi nelayan," ujar Fajar, Kamis (11/9). Diketahui, pagar beton laut ini awalnya ramai dibicarakan setelah sebuah video diunggah akun Instagram @arie_ngetren. Dalam video tersebut, seorang pria menyebut panjang pagar mencapai 2-3 kilometer. Keberadaan pagar laut ini membuat nelayan kesulitan mencari ikan. Para nelayan harus memutar jauh menuju lokasi penangkapan ikan. Dalam video lainnya yang diunggah juga memperlihatkan kondisi proyek pagar laut dari udara. Terlihat pengerjaan proyek itu masih terus berlangsung. Sejumlah alat berat tengah menancapkan tiang beton ke dasar laut. Fajar memastikan, KKP akan terus mengawasi proyek tersebut agar pelaksanaan kegiatan sesuai izin serta tidak merugikan masyarakat pesisir.&nbsp; "Bagi KKP, kepentingan nelayan dan kelestarian laut adalah prioritas utama," katanya. Lebih jauh, Fajar mengungkapkan, proyek yang dibangun ialah pengembangan Terminal Umum yang dibangun oleh PT. KCN. Pembangunan ditujukan untuk memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia dengan menyediakan infrastruktur logistik yang modern dan efisien.&nbsp; "Hal ini harus berjalan selaras sesuai dengan aturan dan penuh tanggung jawab," tegasnya.

Gubernur DKI Jakarta menanggapi keluhan nelayan Cilincing terkait pagar beton di laut, berjanji akan memanggil perusahaan terkait.

Buntut Pagar Beton di Laut Cilincing, Gubernur Pramono Panggil PT KCN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/fakta-mengejutkan-soal-pengaruh-polusi-udara-terhadap-antibiotik_m_114044.jpeg" alt="Ilustrasi polusi udara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polusi udara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menerjunkan tim untuk memastikan penyebab munculnya kembali debu hitam di ruang hidup warga Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.  Humas DLH DKI Jakarta Yogi menyebut bahwa tim tersebut akan memastikan penyebab dari adanya debu hitam itu akibat dari sisa-sisa operasional PT Karya Citra Nusantara (KCN) atau dari sumber lain.  "Kita sih udah mulai turun, kita memastikan itu pengaruh dari KCN atau lainnya," ujarnya kepada wartawan, Rabu (7/9).  Namun begitu, ia meragukan kehadiran debu hitam tersebut berasal dari KCN. Pasalnya, perusahaan batu bara tersebut sudah dicabut izin lingkungannya pada Juni lalu.  "Kalau KCN, kan sudah berhenti operasinya. Saat ini mereka sedang memindahkan timbunan batu bara yang di sana. Jadi itu yang sedang dikosongkan, mereka minta waktu 90 hari untuk mengosongkan timbunan-timbunan batu bara yang ada di situ," paparnya.  Terkait dugaan penyebab adanya debu hitam bersumber dari pemindahan batu bara yang dilakukan PT KCN, Yogi juga masih belum mengetahui secara pasti penyebabnya.  "Belum tahu juga sih. Karena kan ada angin kan, arah angin di bulan September memang terjadi seperti itu. Makanya kita akan mendalami itu," jelasnya.  "Tetapi mereka sedang mengosongkan stock pilenya. Mereka butuh waktu 3 bulan untuk mobilisasi mengosongkan stock pilenya tuh, tumpukan simpanan batu baranya di situ. Sedang proses itu," lanjut Yogi.  Terlepas dari dugaan penyebab adanya lagi debu hitam di Marunda, Humas DLH itu menegaskan bahwa hingga saat ini, pihaknya sudah resmi memberhentikan operasional PT KCN. "Kita pastikan KCN sebagai pelabuhan bongkar muat sudah tidak beroperasi," pungkasnya.  Sebelumnya, warga Marunda, Cilincing, Jakarta Utara kembali mengeluhkan polusi debu batu bara yang kembali mencemari lingkungan tempat mereka hidup. Debu hitam itu ditemukan di rumah warga hingga ke area Rumah Si Pitung. Menurut warga Marunda, pencemaran debu itu terjadi sejak Sabtu, 3 September lalu.

DLH DKI Terjunkan Tim Selidiki Penyebab Debu Hitam di Marunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Aktivitas-Peti-Kemas-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (21/3/2021). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai ekspor Indonesia Februari 2021 yang mencapai US$15,27 miliar. Angka in" width="100%">
<figcaption>Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (21/3/2021). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai ekspor Indonesia Februari 2021 yang mencapai US$15,27 miliar. Angka in</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga kawasan Marunda, Jakarta Utara, meminta perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di pelabuhan tidak mencemari lingkungan. Apalagi ada asap yang keluar dari cerobong.  Ade Aqil, warga Marunda Pulo, mengatakan adanya pencemaran udara di kawasan Marunda dipicu oleh asap pembakaran batu bara. Warga melihat ada cerobong-cerobong industri mengeluarkan asap berwarna hitam.  "Kami yang tinggal berseberangan langsung dengan kawasan industri di Marunda benar-benar merasakannya," ujar Ade Aqil. Dampak asap itu dirasakan di kawasan RT 001, 002, dan 003/ RW 07.  Sugiyanto selaku ketua RT 02/07, Kelurahan Marundo Pulo menegaskan perusahaan-perusahaan kawasan Berikat Nusantara (KBN) menimbulkan suara bising pada siang maupun malam.  "Antara rumah kami dengan perusahaan itu cuma dihalangi dengan satu Kali (Sungai) saja. Jadi ketika angin dari barat daya menerbangkan asap dari cerobong, itu luar biasa dampaknya. Terutama kepada ibu-ibu, semua mereka mengeluh karena khawatir kesehatan anaknya, dirinya, dan rumah yang mereka tempati," ujar Sugiyanto mengeluhkan.  Di tempat lain, Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda Isa Amsyari mengatakan, laporan terkait pencemaran udara akibat debu batu bara harus disertai dengan data dukung yang valid.  Isa Amsyari berharap perusahaan-perusahaan yang berada dalam wilayah pelabuhan Marunda tidak melakukan pencemaran udara. Maka dari itu, perusahaan di Pelabuhan Marunda agar mematuhi dokumen analisi mengenai dampak lingkungan (Amdal).  "Warga Marunda Pulo memang mengeluhkan adanya limbah polusi batu bara. Dari laporan warga itu yang paling potensi memicu pencemaran adalah cerobong asap pembakaran batu bara," kata Isa kepada wartawan, Rabu (2/3).  Menurut Isa, pabrik pengolahan atau pembakaran batu bara letaknya tidak di dalam pelabuhan. Sebab, pelabuhan bukan tempat industri, tapi hanya tempat aktivitas bongkar muat barang dan/atau penumpang serta tempat menaruh barang sementara sebelum pengapalan atau sebelum diangkut oleh truk menuju pabrik pengolahan yang letaknya di luar pelabuhan. Dia berjanji tetap menindaklanjuti laporan warga itu.  Isa Amsyari mengatakan, pihaknya sebagai regulator di Pelabuhan Marunda meminta semua korporasi yang berada di kawasan Marunda berkomitmen untuk tidak mencemari udara.  "Kewajiban mereka menjaga lingkungan dalam aktifivasnya agar tetap memperhatikan udara jangan sampai tercemar," terangnya.  Dia mengakui ada aksi sebagian warga yang menuntut perusahaan Karya Citra Nusantara (KCN) selaku pengelola kawasan pelabuhan untuk bertanggung jawab. "Itu salah alamat," sebutnya.  Sementara itu, Corporate Secretary PT KCN Bella Mardiana menyangsikan adanya paparan debu batu bara sampai ke kawasan permukiman. "Kecil sekali kemungkinan aktivitas bongkar muat batu bara di sini bisa mencapai permukiman," klaim Bella Mardiana.  Bella Mardiana mengaku bahwa Pelabuhan Marunda yang dikelola PT KCN terhalang dengan bangunan STIP (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran). Kemudian pihaknya berusaha mengurangi risiko paparan debu. Langkahnya dengan menjalankan ketentuan atau SOP dari KSO seperti menyiram stock pile, memasang jaring tinggi yang dialiri air sehingga mampu meluruhkan debu yang mungkin tertiup ke udara. "Kami juga menutup muatan pada kendaraan pengangkut batu bara," tandasnya.

Warga Minta Perusahaan di Pelabuhan Marunda Tidak Cemari Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/batu-bara.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keluhan masyakarakat sekitar Marunda mengenai debu batu bara yang berasal dari pelabuhan dengan sigap ditanggapi oleh manajemen PT. Karya Citra Nusantara (KCN). Manajemen dari perusahaan patungan antara PT. Karya Tehnik Utama (KTU) dengan PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) tersebut sudah membentuk tim khusus untuk menganalisis keluhan masyarakat, penyebabnya, dan menyiapkan rekomendasi solusi.  Seperti keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Tim dari PT. KCN saat ini tengah berdiskusi dengan pakar lingkungan dari universitas ternama yang dalam waktu dekat akan ada rencana aksinya. Widodo Setiadi, Direktur Utama KCN mengatakan dengan cepat manajemen tengah menyiapkan sejumlah langkah guna mengatasi penyebaran debu salah satunya membuat jaring basah yang mengelilingi area bongkar-muat.  Jaring itu nanti dialiri air untuk memerangkap partikel debu yang terbang. “Selain itu, kami juga menyiapkan sejumlah rencana untuk mengatasi masalah itu seperti bekerja sama dengan IPB (Institut Pertanian Bogor) untuk membentuk mini forest di sekitar pelabuhan yang berfungsi menjaring debu-debu tersebut,” tambah Widodo  Patut diketahui bahwa pada tahun 2013 KCN telah melakukan penanaman pohon bakau tahap 1 sebanyak 10.000 pohon, kemudian pada tahun 2014, penanaman pohon bakau tahap II dilakukan dengan jumlah pohon sama. Saat penanaman pohon Bakau tersebut, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Camat Cilincing, Lurah Marunda dan Aktivis Masyarakat Peduli Lingkungan hadir untuk meresmikan. Kemudian, tahun 2015 KCN membuat mini forest di area kantor yang berada di dalam wilayah pelabuhan juga.  Selain melakukan penghijauan, KCN juga sangat memperhatikan kebersihan di pelabuhan terutama di area dermaga. Secara rutin, KCN melakukan penyemprotan dan pembersihan dermaga setiap 2 minggu sekali agar debu yang dapat mengganggu lingkungan hilang. Tak hanya itu, kebersihan parit pembuangan juga terus diperhatikan sehingga tidak akan terjadi penyumbatan yang dapat mengakibatkan banjir.  “Berbagai upaya menjaga lingkungan Marunda telah dan akan terus kami lakukan dalam rangka mewujudkan pelabuhan yang hijau dan ramah lingkungan. Setelah kami lepas dari permasalahan hukum yang sedang dihadapi, kami akan lebih fokus membangun pelabuhan Marunda dan dampak ekonominya akan jauh lebih besar.” pungkas Widodo.  Diberitakan sebelumnya, polusi udara akibat debu batu bara di Marunda diduga menyebabkan banyak warga kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Sehingga, beberapa warga melakukan aksi demonstrasi di depan kantor PT. Karya Citra Nusantara (KCN), Sabtu (21/9) kemarin.  Sejumlah warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Jakarta Utara mengelar aksi itu karena polusi Udara yang dihasilkan PT. KCN telah merugian warga Jakarta utara. Koordinator Lapangan pada aksi demonstrasi, Laode Kamaludin mendesak KCN menghentikan polusi yang mencemarkan lingkungan. Dia menyebut bahwa perusahaan tak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau (AMDAL).  “Kami menuntut agar perusahaan swasta itu menghentikan aktivitas bongkar muat batu bara dari kapal tongkang ke pelabuhan karena ini membahayakan warga sekitar,” kata dia seperti dikutip RMco.id (Jawa Pos Group), Senin (2/9) .  Dia menegaskan, PT KCN ini melakukan aktivitas illegal karena tidak memiliki ijin AMDAL atas operasi batu bara yang berdampak polusi debu ke masyarakat. Dia menjelaskan, berdasarkan regulasi yang mengatur terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam mendirikan sebuah perusahaan harus memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL. Itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH.  ”Sedangkan PT. KCN tidak pernah memiliki atau mendapatkan izin AMDAL, dan Gubernur DKI Jakarta sebagai regulator telah menegaskan bahwa PT KCN telah melanggar PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi. Bahkan PT KCN telah mengabaikan beberapa surat peringatan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan pengoperasian perusahaan tersebut,” kata Laode Kamaludin.  Oleh karena itu, lanjutnya, warga mendesak PT KCN agar segera memberhentikan pengoperasian perusahaan karena melanggar hukum yang telah diatur oleh pemerintah, dan PT KCN harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan akibat dari operasi perusahaan yang tidak memiliki izin AMDAL.  Menurutnya, Polusi udara akibat debu batu bara di Marunda diduga menyebabkan banyak warga kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, menderita ISPA. Persoalan debu hitam ini bukan hanya dirasakan warga sekitar Marunda. Khasan Hunang yang tinggal di Kelurahan Cilincing juga memiliki keluhan serupa.  Menelusuri Debu Hitam  Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Slamet Riyadi, mengatakan sudah memerintahkan anak buahnya untuk menelusuri debu hitam yang dikeluhkan masyarakat di Marunda dan Cilincing. Pelabuhan KCN selama ini menjadi tempat singgah ratusan ton batu bara, sebelum disalurkan ke industri yang membutuhkan, seperti pabrik semen, pembangkit listrik tenaga uap, dan trading.  Tidak kurang dari 907 ribu ton batu bara masuk ke Pelabuhan Marunda milik PT Karya Citra Nusantara (KCN) dalam tiga bulan terakhir.  Penyebab Faktor ISPA  Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Yudi Dimyati, menjelaskan sampai saat ini pihaknya telah mengalasisa bahwa penyakit yang paling banyak ditemukan adalah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). “Faktor nomor satu yang menyebabkan ISPA itu karena lingkungan (debu), bukan karena penularan,” ujar Yudi.  Manajer Kampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Dwi Sawung, mengatakan debu batu bara sangat berbahaya untuk kesehatan manusia. Meskipun tidak melalui proses pembakaran, debu batu bara tetap menghasilkan particulate matter (PM) 2,5, yakni debu melayang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer atau 3 persen dari diameter rambut manusia.  Masker biasa tidak mampu mencegah partikel debu masuk ke tubuh manusia lewat pernapasan. “Harus menggunakan masker khusus yang memiliki filter PM 2,5,” kata Dwi. “Harga masker ini 10 kali lipat lebih mahal dibanding masker biasa.”  Dwi menjelaskan PM 2,5 yang menumpuk di paru-paru akan menyebabkan penyakit gangguan pernapasan. Namun ada satu penyakit yang terkait langsung dengan debu batu bara, yaitu black lung (pneumokoniosis) atau paru-paru hitam. Mereka yang tinggal dekat dengan area pertambangan atau bongkar-muat batu bara rentan terkena penyakit ini.

KCN Sigap Tanggapi Keluhan Soal Debu Batu Bara

PT KCN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PT KCN

Berita Terkini